IBU RISMA MARAH DI GORONTALO

Beberapa waktu lalu bererdar video viral menteri sosial RI Tri Rismaharini yang kerap disapa ibu Risma ini kepergok memarahi salah satu penjabat di Gorontalo. Imbas ibu Risma marah di Gorontalo ini sempat menjadi bahan perbincangan di jagad dunia maya.

Menteri sosial yang sedang melakukan kunjungan kerja ke provinsi Gorontalo itu tiba – tiba marah kepada salah satu petugas. Kemarahan ibu Risma di Gorontalo ini di tunjukan kepada salah satu penjabat pendamping keluarga harapan ( PKH ).

Banyak juga politikus yang mengomntari kejadian ibu risma marah di Gorontalo ini. Ada yang memberi dukungan ada pula yang menghujat dan memberi saran agar menteri sosial ini di evaluasi psikolog.

Imbas Ibu Risma Marah Di Gorontalo

1. Ibu Risma Sudah Meminta Maaf

Sebagaimana telah di sampaikan oleh Sekertaris Jendral Kementrian Sosial Harry Hikmat bahwa menteri sosial RI ini sudah meminta maaf secara langsung. Ibu Risma telah maha168 meminta maaf langsung kepada anggota komisi VIII DPR RI Idah Syahhidah dan juga minta maaf  kepada Gurbernur Gorontalo Rusli Habibie.

2. Gubernur Gorontalo Tak Ingin Lagi Ada Kejadian Ini.

Saat ini Gubernur Gorontalo tak ingin kejadian ibu Risma marah di Gorontalo terjadi lagi di daerah lain. Ia berharap ibu Risma mengurangi sifat marah – marahnya. Dalam kesempatan lain Gubernur Gorontalo ini juga meminta maaf kepada bu Risma bila ada kata atau kalimat yang menyinggung bu Risma mohon untuk dimaafkan ujarnya.

3. Penjabat Yang Dimarahi Juga Sudah Meminta Maaf

 Penjabat Pendamping Keluarga Harapan ( PKH ) yaitu Fajar Sidik Napu adalah sosok yang di marahi ibu Risma saat di Gorontalo. Fajar menilai kalau sifat ibu Risma ini adalah bentuk perhatian seorang ibu kepada anaknya.

Fajar mengaku kepada Gubernur Gorontalo sudah memaafkan kemarahan ibu Risma saat kejadian kemarin . Disinggung beberapa awak media apakah dia merasa keberatan dengan kejadian kemarin? Saya rasa tidak mungkin saya membalas orang tua yang memarahi saya, karena itu juga merupakan bagian dari pendidikan ‘’ujarnya.

4. Kemarahan Risma Karena Mendengar Penjelasan Pihak Perbankan

Pokok persoalan yang membuat ibu Risma marah di Gorontalo saat itu adalah tentang data 26 nama penerima PKH yang uangnya belum masuk. Saat itu Fajar sudah menjelaskan bila nama – nama tersebut belum masuk ke daftar Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ).

Fajar juga menjelaskan waktu itu sedang terjadi pemadaan data dan menyebabkan terindikasi KPM ini dinonaktifkan dari pihak Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ). Saat itu juga ibu Risma bertanya ke staf kementerian yang memberi jawaban kalau data dan dari pihak bank juga menjawab begitu.

Saat ibu Risma mendengar jawaban pihak bank bila sudah dalam proses transaksi. Dan waktu itu juga ibu Risma langsung berdiri dan menunjuk saya dengan bulpoin sambil ber ujar ‘’ tak tembak kamu ya ‘’ jelasnya. Padahal yang di maksud pihak bank adalah data yang masuk untuk program Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) bukan  data yang menerima PKH seperti yang ibu maksud.

Itulah ulasan tentang ibu Risma yang marah di Gorontalo. Saat itu juga fajar melakuakan klarifikasi ulang kepada ibu Risma mengenai data – data penerima PKH. Ia juga menjelaskan kalau 26 data tersebut telah masuk ke e – PKH yang pengaktifannya mulai bulan Juni dan Juli mendatang.

Profil Anggota Keluarga Dinasti Politik Sukarmis di Kuansing

Sudah jadi rahasia umum terkait dinasti politik Sukarmis di Negeri Jalur, di Provinsi Riau, Provinsi Riau. Pada Pemilu Legislatif 2019 saja, ayah beserta tiga anaknya melenggang sebagai wakil rakyat. Ketiganya dari partai Golkar.

Pada tahun 2021, salah satu anak Sukarmis, yakni Andi Putra menjabat sebagai Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Belum lama menjabat, upaya membesarkan dinasti politik keluarga tersebut terhambat karena penangkapan Andi Putra oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu 21 Oktober 2021.

Berikut adalah profil dan rekam jejak politik dari Sukarmis dan ketiga anaknya yang mewarnai pertarungan politik di Kuansing.

1. Sukarmis

Menjabat sebagai bupati Kuansing selama dua periode membuat sang ayah, Sukarmis memilki akses kekuasan yang besar di Kuansing. Ia sebelumnya link alternatif maha168 menjabat sebagai Ketua DPRD Kuansing pada Pemilu 1999. Setelah terjadi pemekaran wilayah, terpilihlah sebagai bupati.

Saat Pemilu 201 diselenggarakan, Sukarmis meraih suara trbanyak untuk DPRD Riau, terutama dari daerah Idragiru Hulu-Kuansing dengan total perolehan sebanyak 37 ribu suara. Dengan perolehan suara ini, ia bersama Yulisman melaju ke DPRD Riau di Pekanbaru.

Tidak hanya itu, ia disebut-sebut akan menduduki jabatan Ketua DPRD. Namun, DPP lebih memilih Idra Gunawan, dengan menjadikan Sukarmis sebagai Ketua Badan Kehormatan.

2. Andi Putra

Lahur 1987, Andi Putra memiliki jalan yang mulus sebagai politisi berkat ayahnya. Sebagaimana penelitian dari Tito Handoko, peneliti Ilmu Politik FISIP Unri, menjelaskan bahwa Sukarmis berperan dalam rekam jejak politik dari anak-anakny termasuk Andi Putra.

Di usianya ke 22 tahun, saat Pemilu 2009, Andi Putra menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Kuansing selama tiga tahun. Selanjutnya, menjabat sebagai Ketua Komisi C pada tahun 2014.

Saat ayahnya terpilih sebagai Bupati Kuansing, Andi Putra juga terpilih sebagai Ketua PDRD. Terakhir, pada Pilkada Serentak 2020, Andi Putra terpilih sebagai Bupati dengan pasangannya wakil Bupati yakni Suhardiman Amby. Sekarang, Andi Putra mendekam di penjara setelah OTT KPK pada 21 Oktober kemarin.

3. Adam

Setelah terpilih sebagai bupati, posisi Ketua DPRD beralih pada adik Andi Putra yakni Adam. Laki-laki yang lahir di Muara Sentaji 9 April 1992 ini dilantik sebagai Ketua DPRD Kuansing pada Februari 2021.

Dengan gelar doktor, Adam maju di Dapil Kuansing II yang meliputi kecamatan Pangean, Kuantan Hilir, Kuantan Hilir Seberang, Inuman, Cerenti, Logas Tanah Darat, dan meraih suara terbanyak yakni 2.064 suara.

4. Romi Alfisah Putra

Romi Alfisah Putra satu dapil dengan saudaranya Andri Putra saat Pileg 2019. Ia meraih 2.110 suaara dan menjabat sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Kuansing.

Kasus Suap Bupati Kuansing

Dari ketiga anak Sukarmis, Andri Putra sebagai Bupati Kuantan Singingi tertangkap KPK atas kasus suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit di Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau. Dalam keterangan pers, wakil ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan ada dua tersangka yang ditetapkan. Selain Andi, pemberi suap yakni General Manager PT Adimulia Agrolestari yakni Sudarso.

Diduga Andi Putra menerima suap senilai 700 juta dar Sudarso. Suap ini ditujukan untuk mempermulus pengajuan izin HGU kebun sawit yang dimiliki perusahaan PT Adimulia Agrolestari. Lokasi kebun kemitraan yang diajukan perusahaan terletak di Kabupaten Kampar. Padahal, seharusnya lokasinya di Kabupaten Kuansing. “Diduga adanya kesepakatan antara SDR (Sudarso) dengan AP (Andi Putra) mengenai adanya pemberian uang dengan nilai tersebut,” kata Lili.

KORUPSI DANA BANSOS COVID – 19

Usai di tetapkan sebagai tersangka Mensos RI Juliari P. Batubara telah menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Menteri Sosial RI ini terjerat korupsi dana bansos covid – 19 yang ber awal dari OTT ( Operasi Tangkap Tangan ) beberapa waktu lalu oleh penjabat Kemensos.

Kasus pengadaan bantuan sosial penanganan covid – 19 ( bansos ) terjadi pada 2020 silam. Saat diselidiki ternyata korupsi dana bansos covid – 19 saat itu tak hanya menjerat Menteri Sosial Juliari P. Batubara saja namun juga menejarat anak buahnya.

Fakta Penangkapan Korupsi Dana Bansos Covid – 19

Kami akan mengulas beberapa fakta yang ada dalam penangkapan Mensos berserta para anak buahnya, saat korupsi dana bansos covid – 19, berikut beberapa fakta yang kami dapatkan :

1. Kasus Ini Berawal Dari Penangkapan Sang Anak Buah

Waktu itu Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tnagkap Tangan kepada salah satu anggota Kemensos. Salah satu penjabat eselo III ditangkap pada sabtu dini hari di lingkungan Kemensos. Kabar ini sempat dibenarkan oleh Menteri Sosial Juliari P. Batubara saat itu Beliau sedang tidak berada di Jakarta.

2. Saat Menanggapi Kasus Anak Buahnya Mensos Tak Mau Bicara Bnayak

Menteri Sosial Juliari P. Batubara saat itu tak mau memberikan banyak komentar tentang kasus yang sedang dihadapi oleh anggotanya. Dalam pengakuannya Menteri Sosial Juliari P. Batubara menghormati dan mendukung proses penyelidikan sesuai dengan proses hukum yang berlangsung di KPK.

3. Korupsi Ini Juga Berhubungan Dengan Vendor PBJ

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Buhari mengatakan bahwa korupsi dana bansos covid – 19 ini terkuak karena adanya hadiah pemberian vendor. Saat itu vendor slot online maha168 pengandaan barang dan jasa atau PBJ ini diberikan kepada Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) dari sejumlah vendor – vendor program tersebut.

4. Setelah Anak Buahnya Tertangkap Selang Sehari Mensos Juga Ditangkap

Akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi dana bansos covid – 19 ini. Selang setelah penangkapan anak buahnya Mensos Juliari P. Batubara juga di tetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus ini Mensos Juliari P. Batubara menerima suap bersama Adi Wahyono dan Mantheus Joko Santoso, dengan tersangka penyuap Ardian IM dan Hary Sidabuke.

5. Diduga Menerima Uang 17 Miliar

Sejumlah uang yang diduga diterima oleh Menteri Sosial dan anak buah nya sekitar Rp. 17 Miliar dari fee saat korupsi dana bansos covid – 19 selama masa pandemic saat itu. Fee periode pertama sebesar Rp. 12 Miliar dan jumlah yang diterima Mensos sebesar Rp. 8,2 Miliar dari pembagian fee yang ada. Dalam periode kedua mereka menerima seiktar fee sebesar Rp. 8,8 Miliar.      

6. Barang Bukti Baru Diamankan Rp. 14,7 Miliar Saat OTT Kepada Anak Buahnya

Saat mengelar OTT kepada anggota Kememsos KPK baru bisa mengamankan uang sebanyak Rp. 14,5 Miliar. Uang suap yang diterima para penjabat tersebut sekitar Rp. 11,9 Miliar dalam sejumlah pecahan mata uang asing, ada 171.085 Dollar AS setara degan Rp. 2,240 Miliar dan 23.000 Dollar Singapuara setara dengan Rp. 243 Juta.

Dan masing – masing uang suap tersebut di pisahkan dalam 7 koper, 3 tas ransel dan ada yang berada di dalam amplop.

Demikian fakta saat penangkapan kasus korupsi dana bansos covid – 19 tahun 2020 silam. Setalah penangkapan anak buahnya Menteri Sosial Juliari P. Batubara akhirnya menyerahkan diri ke KPK.

Ungkap Kenaikan Laba BUMN, Gerindra Anggap Erick Thorir Lakukan Deklarasi Capres

Isu calon presiden Indonesia tahun 2024 mendatang sudah senter dibicarakan. Partai-partai politik mulai menyebutkan nama-nama yang berpotensi atau layak menjadi calon presiden di tahun 2024.

Dari tahun ke tahun proses pemilihan calon presiden memang menjadi salah satu peristiwa politik Indonesia dengan euforia yang begitu besar. Erick Thohir adalah salah satu tokoh politik yang digadang-gadang akan maju sebagai calon wakil presiden tahun 2024.

Meski begitu, isu Erick Thohir akan mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden tahun 2024 mendapat kritik negatif dari politikus partai Gerindra Kamrussamad. Kritik kamrussamad kepada Menteri BUMN Erick Thohir dicuitkan setelah Erick Thohir menggumumkan mengenai kenaikan laba bersih yang didapatkan oleh BUMN di tahun 2021.

Dikutip dari CNN Indonesia, kamrussamad memberikan respon jika keberanian Erick Thohir dalam memamerkan peningkatan laba bersih yang didapatkan oleh BUMN bisa jadi sebagai upaya mendeklarasikan dirinya sebagai calon Presiden di tahun 2024 mendatang.

“Oleh karena itu, mungkin sudah waktunya deklarasi capres, karena sudah pandai dan berani berspekulasi di hadapan rakyat Indonesia,” Ucap Kamrussamad saat ditemui wartawan, Senin, 18 Oktober 2021.

Kamrussamad menilai  tindakan Erick Thohir yang memamerkan laba BUMN sangatlah unik dan ajaib. Kamrussamad  menganggap tindakan Erick Thohir unik karena BUMN mendapatkan dana penyertaan modal sekitar 52 triliun yang berasal dari APBD dan pajak yang disetorkan rakyat.

Kamrussamad menambahkan bahwa, dari 52 triliun setengah dari dana tersebut belum kembali. Adapun tindakan Erick Thohir dinilai ajaib karena keberaniannya adalah memamerkan prestasi yang berkaitan dengan ekonomi di masa pandemi covid 19.

Di saat masyarakat Indonesia sedang mengalami kesulitan ekonomi., tindakan unjuk prestasi menjadi hal yang ajaib dan tidak lazim. Terlebih lagi kamrussamad juga memaparkan data apabila pandemi covid 19 telah meningkatkan Angka kemiskinan sekitar 4%.

Dari 4% tersebut kebanyakan kasusnya terdapat di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta yang notabennya menjadi salah satu center basis usaha BUMN.

Kritik politikus partai Gerindra kamrussamad, tidak lain disebabkan setelah Erick Thohir mengeluarkan statement jika di tahun 2021 BUMN mengalami peningkatan pendapatan sebesar 356 persen.

Menteri BUMN Erick Tohir menambahkan jika dipertengahan tahun 2021 BUMN sudah berhasil meningkatkan pendapatannya sebanyak 96,5 triliun. Angka ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Erick Thohir kembali menambahkan jika peningkatan pendapatan ini sebagian besar diakibatkan dari peningkatan penjualan pada sektor pertambangan, keuangan slot maha168 dan energi. Bahkan, kenaikan pendapatan BUMN ditambahkannya sebagai bukti kinerja BUMN jauh lebih baik dari tahun sebelumnya.

Tokoh yang Diisukan sebagai Capres RI 2024

Peristiwa politik Indonesia seperti Pemilu tak Ayal selalu menjadi bahan perdebatan dan perbincangan. Seperti yang dialami saat ini ini pemilu capres RI masih akan dilaksanakan 3 tahun mendatang namun perdebatan mengenai calon yang akan maju sudah heboh dibicarakan di tahun 2021.

Selain Erick Thohir, tokoh lain yang digadang-gadang akan maju sebagai capres RI tahun 2024 adalah Gubernur DKI Jakarta  Anies Baswedan.

Mengenai isu ini, masyarakat memberikan respon yang beragam, ada yang mendukung ada pula yang menolak. Alasan penolak karena Anies dinilai kurang cakap dalam menangani banyak kasus utamanya mengenai peristiwa politik Indonesia selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Selain kurang cakap dalam menangani peristiwa politik di Indonesia, Anies Baswedan juga dinilai lalai dalam pengalaman menangani masalah pemukiman penduduk, krisis air bersih, dan lain sebagainya.

Kembali Hangat Diperbincangkan, Siapa Dalang Isu Jabatan Presiden 3?

Baru-baru ini masyarakat kembali hangat dengan perbincangan terkait jabatan periode yang rencananya akan dirubah menjadi 3 periode. Sebelumnya pembicaraan yang sama ini juga sudah pernah menjadi trending topik di berbagai sosial media.

Adanya isu yang kembali mencuat tersebut tentunya memberikan respon yang negatif dari berbagai kalangan publik, sepat kinerja pemerintah yang kini sedang berjalan dinilai belum memenuhi harapan publik. Namun, ternyata isu yang menyeret orang nomor 1 di Indonesia ini tidak muncul dari Jokowi secara personal, melainkan ada salah satu politikus ternama di Indonesia yang mengawalinya.

Dalam sebuah kesempatan orang yang diduga menjadi pencetus isu 3 periode  tersebut memberikan pendapat. Bahwa denngan diubahnya atau rencana amendemen Undang-undang dsar 1945, terutama dalam hal masa jabatan presiden. Bisa saja ketentuan yang ada akan dirubah melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Isu yang beredar tersebut dianggap tidak memikirkan keadaan rakyat saat ini, apalagi semua harus bertarung melawan pandemi Covid-19 agar bisa tetap bertahan hidup. Harusnya pemerintah fokus terlebih dahulu dalam pemulihan kesehatan dan juga pada beberapa sektor kehidupan masyarakat lainnya.

Namun ada juga beberapa masyarakat yanng bersikap acuh ketika menanggapi isu yang sedang muncul. Mereka beranggapan bahwa siapapun orangnya yang akan menjadi presiden, termasuk berapa lama masa jabatan atau periode yang harus diberikan. Maka hal tersebut tidak menjadi masalah jika memang itu terbaik dan saat ini dibutuhkan Indonesia.

Seperti yang dijelaskan oleh pihak Humas UNS yang pada intinya, itu merupakan hal yang boleh-boleh saja. Pergantian durasi masa jabatan presiden yang semula dari dua periode lalu menjadi tiga periode sah-sah saja dilakukan. Namun dengan syarat hal tersebut akan membawa dampak dan pengaruh yang positif kepada masayarakat. Bukan berati jika nantinyaketentuan tersebut benar-benar diberlakukan memiliki impact yang buruk. Jika dengan menambahkan masa jabatan tersebut lebih efektif dan efisien untuk dilakukan. Maka, hal tersebut bisa menjadi sebuah kebutuhan untuk rakyat dari semua kalangan.

Tanggapan Presiden Jokowi terkait isu 3 periode

Kebenaran atas issue masa jabatan menjadi 3 periode sampai saat ini masih dipertanyakan. Wacana tersebut diduga berasal dari beberapa  orang-orang yang slotmaha168 dekat dengan presiden. Mereka yang memberikan usul demikian mungkin mersasa takut, jika adanya pergantian kepemimpinan dari Jokowi bisa membuat jabatannya hilang.

Isu yang kemabali beredar tersebut akhirnya samapi di telinga Presiden Joko Widodo. Presiden juga memberikan sanggahan yang jelas sanggahan secara tegas. Kemudian dilanjutkan dengan kata-kata bahwa dirinya (Presiden Jokowi) akan selalu taat dengan ketentuan yang telah diatur dalam konstitusi.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi telah mengamanahkan jika masa jabatan presiden yang diperbolehkan hanya selama dua periode saja, dan itu menjadi hal utama yang harus selalu dipahami. Selanjutnya Presiden Jokowi juga mengatakan bahwasanya dirinya tidak memiliki niat dan minat untuk kembali menjadi presiden selama 3 periode. Respon penolakan terakit masa jabatan yang bisa berganti menjadi 3 periode tersebut tidak hanya ditanggapi oleh presiden Jokowi saja. Melainkan juga ditanggapi oleh Bambang Soesatyo selaku ketua MPR RI. Bambang menjelaskan bahwasannya tidak ada sama sekali pembahasan internal terkait dengan pembahasan perubahan periode masa jabatan. Wacana tersebut awalnya diketahui muncul dari salah satu anggota DPR yang berasal dari Fraksi pPartai Demokrat.

PDI Perjuangan Resmi Panggil Barisan ‘Celeng’

Akhirnya ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bidang kehormatan, Komarudin Watubun memanggil Ketua barisan ‘Celeng’. Komarudin mengungkapkan alasan terkait pemanggilan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Seknas ganjar Indonesia (SGI). Yakni Albertus Sumbogo sebagai kader PDIP di wilayah Purworejo ke Jakarta pada Jum’at (15/10/2021).

Ia mengungkapkan pemanggilan tersebut merupakan bentuk dari mekanisme internal partai yang harus dilakukan. Sebab pada Kongres V PDIP yang telah diselenggarakan sudah memberikan mandat kepada Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum dari PDIP. Megawati diberikan kewenangan penuh untuk memutuskan siapa pasangan presiden dan calon presiden yang akan diusung PDIP pada Pilpres 2024.

“Itu merupakan sebuah mekanisme yang harus ditempuh dan sudah sesuai dengan ketentuan internal partai. Sebab kongres yang sebelumnya telah digelar mengamanatkan ketua umum partai ibu Megawati untuk menentukan siapa pasangan calon dan wakil presiden yang akan maju pada pilpres 2024,” jelas Komarudin saat ditemui wartawan (15/10/2021).

Ia menjelaskan, bahwa pemanggilan tersebut berkaitan dengan pendeklarasian yang dilakukan oleh beberapa kelompok relawan pendukung Ganjar Pranowo. Albertus dipanggil untuk memberikan klarifikasi secara lisan dengan jelas.

Komarudin sebelumnya sudah menginstruksikan, jika terkait penetapan siapa yang nantinya akan dipilih untuk menjadi capres dan cawapres pada Pilpres 2024 kader tidak terlibat. Mereka belum diperbolehkan melakukan deklarasi-deklarasi sebelum ada keputusan resmi dan tetap dari Megawati.

“Ketentuan tersebut berlaku untuk semua kader-kader partai. Untuk menegakkan kedisiplinan, DPP PDIP akan memanggil seluruh anggota serta kader yang sudah melakukan deklarasi terlebih dahulu sebelum ada keputusan resmi,” ujar Komarudin.

Semua anggota baik itu kader maupun pengurus PDIP terikat secara mutlak pada kongres V yang telah digelar. Terkait mandat penentuan siapa capres dan cawapres yang akan diusung partai ditentukan oleh Megawati.

Dia juga menyampaikan, jika DPP PDIP berkali-kali mengingatkan kader serta publik untuk sabar dalam menunggu keputusan tersebut karena membutuhkan kontemplasi. Sehingga jika ada kader yang tidak mengikuti ketentuan tersebut akan dilakukan penertiban.

Ganjar Beri Respon Pada Kader Celeng

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar pranowo akhirnya juga angkat bicara mengenai polemik yang terjadi di internal partai. Ganjar mengatakan jika selaku kader PDIP, dirinya akan setia pada partai banteng dengan moncong putih tersebut.

Sebelumnya ganjar masih enggan menanggapi dengan membelokkan pertanyaan yang diajukan oleh wartawan. Namun akhirnya Ganjar memberikan tanggapan singkat terkait Banteng vs Celeng.

“Celeng itu apa? Di Grobogan apa ada Celeng,” jawab Ganjar saat ditemui di Pendopo kabupaten Grobogan saat peresmian Trans Jateng Koridor 3 Grobogan-semarang (13/10/2021).

“Sory ya, kita ini Banteng, sekali Banteng ya tetep Banteng!” lanjut Ganjar.

Polemik yang terjadi di internal PDI Perjuangan terus bergulir akibat masalah dalam dukung mendukung capres di Pilpres 2024. Sebutan Celeng kemudian muncul sebagai sebutan untuk para kader yang keluar dari barisan Banteng.

Kader yang keluar dari Banteng ke kemudian menamai dirinya dengan sebutan barisan celeng Berjuang dengan mendukung Ganjar sebagai capres yang akan maju pada Pilpres mendatang. Barisan tersebut juga membuat logo dengan gambar Celeng dengan taring berwarna putih sebagai bentuk maha168 simbol perlawanan. Bambang selaku Ketua DPD PDIP JAwa tengah melabeli barisan Celeng tersebut sebagai oknum kader yang mendeklarasikan diri dengan mengusung Ganjar untuk maju sebagai capres.

PROFIL GIRING GANESHA

Mungkin banyak yang sudah tak asing lagi dengan artis yang satu ini, Giring Ganesha atau yang sering kita kenal Giring Nijdi. Profil Giring Ganesha yang lahir di Jakarta 14 Juli 1983 ini bernama lengkap H. Giring Ganesha Djumaryo.

Suami dari Cynthia Riza ini telah lama mengundurkan diri dari grup band Nidji yang dulu telah membesarakannya nama nya di dunia hiburan tanah air ini di tinggalkan secara resmi tanggal 31 Desember 2017.

Profil Giring Ganesha dulu dan sekarang memang lah sangat berbeda, dahulu Giring seorang pemain film dan Musisi tapi saat ini bapak tiga anak memilih terjun ke dunia politik.

Profil Giring Ganesha sebelum memutuskan ke ranah politik dulu pernah menjadi relawan Joko Widodo – Jusuf Kalla ( tahun 2014 ), pernah juga menjadi CEO Kincir.com sampai menjadi Relawan Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saeful Hidayat ( tahun 2017 ) dan ditahun 2017 link alternatif maha168 menjabat sebagai Plt. Ketua PSI ( Partai Solidaritas Indonesia ) dan Co Founder Kincir.com,  dan tahun 2020 juga menjabat sebagai Presiden IESPL.

Anak dari pasangan Bapak Djumaryo Imam Muhni dan Ibu Irmawaty ini sangat menyukai politik sejak dari kecil, hal ini memang terlihat sejak kecil karena bapak Giring Ganesha seorang Jurnalis dan Kuartor lukisan jadi anaknya pun ikut menyukai hal yang bebau politik.

Mantan vokalis band Nidji ini juga seorang artis yang multitalen, bahkan Giring Ganesha sempat membintangi berbagai macam film layar lebar dan memiliki banyak pengahargaan saat masih bergabung dengan Nidji.

Profil Giring Ganesha Selama Bermusik Dan Flimografi

Tak banyak orang tahu tentang profil Giring Ganesha dan capain – capainya selama ini, meski begitu itu sebuah prestasi yang sangat membanggakan saat dulu masih bergabung dengan grup band Nidji. Berikut ini profil Giring Ganesha saat bermusik dan pengahargaan flimografi yang di dapat :

1. Mendapat dua predikat di nominasi Most Favorite Grup Band or Duo dan Most Favourite New Artis saat MTV Indonesia Award di tahun 2008

2. Mendapat nominasi lagu Rock terbaik di AMI Award tahun 2008

3. Lagu Laskar Pelangi berhasil mendapatkan predikat sebagai lagu Pop terbaik di AMI Award tahun 2009

4. Lagu Laskar Pelangi juga mendapat predikat sebagai karya produksi terbaik di AMI Award tahun 2009

5. Lagu Laskar Pelangi juga berhasil menyabet gelar sebagai lagu terbaik di Anugerah Planet Muzik tahun 2009

6.  Mendapat penghargaan Aksi Panggung Terdasyat di Dasyatnya Award tahun 2010

7. Mendapat penghargaan sebagai Karya Produksi Original Sundtrack Film Terbaik AMI Award dalam lagu Sumpah dan Cinta Matiku, dan Lagu Diatas Awan tahun 2014

8. Peraih peran di video clip terdasyat di Dasyatnya Award tahun 2014

9. Peran sebagai Sudjo di Sang Pencerah tahun 2010

10. Pengisi suara di Petualang Singa Pemberani sebagai Paddle Pop tahun 2013

11. Pengisi suara di Petualang Singa Pemberani Magilika sebagai Paddle Pop tahun 2015

12. Pengisi suara di Petualangan Singa Pemberani Dinotera sebagai Paddle Pop tahun 2014

13. Pengisi suara di Petualangan Singa Pemberani Atlantos sebagai Paddle Pop tahun 2016

14. Pengisi suara di Petualangan Singa Pemberani Atlantos 2 sebagai Paddle Pop tahun 2017

15. Bemain film Jilbab Traveler : Love Sparks in Korea tahun 2016 Diatas sebagian capain – capaian yang di ulasan dalam profil Giring Ganesha ini.

Celeng Vs Banteng, Sinisme Politik Terbaru Jelang Pilpres 2024

Meski masih akan diselenggarakan 3 tahun lagi, pemberitaan mengenai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang sudah banyak dibincangkan. Hal ini dapat diketahui di masyarakat yang semakin hangat saja berbicara mengenai Pilpres yang akan datang tersebut. Tak terkecuali di wilayah Jawa tengah, bahkan Ganjar Pranowo yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jateng terus mendapatkan dukungan. para simpatisan Ganjar mendukung penuh agar dirinya mencalonkan diri sebagai presiden.

Tak berbeda jauh dengan pilpres yang digelar 2014 lalu, kini seiring dengan pembicaraan mengenai Pilpres 2024 yang menghangat juga memunculkan Sinisme politik. Jika pada tahun 2014 ada sebutan Cebong vs kampret, maka jelang Pilpres 2024 ini muncul istilah Celeng vs Banteng.

Namun sinisme politik baru yang muncul jelas Pilpres 2024 ini berbeda dengan sebelumnya. Jika dulu Cebong vs kampret merujuk pada dua calon atau dua kubu yang berbeda karena persaingan. Maka Celeng vs Banteng ini justru muncul ditengah-tengah polemik yang sedang terjadi slot online maha168 di internal partai PDIP. Bahkan tidak hanya sebutan Celeng saja, sebutan bebek juga muncul akibat dari pendeklarasian dukungan kepada Gubernur Jawa tengah tersebut. Beberapa simpatisan PDIP memberikan dukungan tersendiri kepada ganjar untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang.

Diketahui istilah tersebut pertama kali muncul dari Bambang wuryanto selaku ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Dirinya mengatakan jika simpatisan atau pendukung Ganjar bukan bernama banteng, tetapi celeng.

Masalah tersebut selanjutnya ditanggapi oleh para simpatisan yang lain seperti Albertus Sumbogo, Wakil Ketua DPC PDIP Purworejo dengan perlawanan. Dengan adanya sebutan celeng, justru membuat semangat mereka lebih terbakar lagi untuk melakukan perlawanan serta berjuang mempertahankan kebenaran sesuai dengan nurani yang diyakini.

“Teman-teman yang sudah membuat meme tersebut tidak hanya tersinggung namun juga merasa prihatin, tetapi juga tetap ada semangat untuk melakukan perlawanan. Meskipun dianggap dengan sebutan celeng, namun harus tetap berjuang untuk kebenaran faktanya dan nurani,” jelas Sumbogo pada Selasa (12/10/2021).

Para simpaisan yang menyebutnya sebagai Barisan Celeng Berjuang tersebut juga membuat sebuah logo beruga gambar celeng warna merah dengan taring putih. Logo tersebut dibuat oleh Eko Lephex dan menjadi simbol serta semangat perjuangan dalam membela kebenaran.

“Barisan celeng adalah kita sebagai kader-kader dari PDIP yang akan berjuang demi membela kebenaran agar partai bisa semakin besar dengan mengusung Ganjar Pranowo untuk maju ke Pilpres 2024,” jelas Eko.

Taring panjang warna putih pada logo tersebut menggambarkan semangat perjangan yang tanpa kenal takut. Sedangkan warna merah mewakili rasa keberanian untuk memperjuangkan kebenaran. Dan warna putih menunjukkan kebenaran hati nurani.

Sinisme politik Cebong vs Kampret

Polemik yang menggunakan nama hewan menjelang pilpres memang bukan hal yang pertama kali terjadi. Sebelumnya pada pilpre tahun 2014 bentuk sinisme politik seperti ini sudah pernah terjadi, bahkan setelah Pilpres 2014 selesai digelar, sebutan cebong vs kampret justru semakin marak dibicarakan.

Kala itu Cebongers merupakan julukan yang diberikan kepada simpatisan Jokowi, sedangkan kampret menjadi sebutan untuk orang-orang yang pro dengan Prabowo. Sinisme politik merebut kembali memanas dan meruncing ketika memasuki Pilpres 2019. Akhirnya popularitas sinisme politik antara cebong vs kampret terus ada sampai saat ini karena media sosial yang terus membuat suasana politik semakin hangat. Akibatnya sinisme politik tersebut ada sebagai bentuk dari ekspresi fanatik pada politik hingga sekarang.

Viani Limardi Resmi Dipecat, Psi Sudah Siapkan Penggantinya

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sudah melakukan persiapan terkait dengan pemberhentian salah satu anggotanya, Viani Limardi. Viani merupakan salah satu anggota yang sebelumnya juga duduk di kursi Dewan perwakilan Rakyat daerah (DPRD) DKI Jakarta. Siapapun nanti pengganti Viani, pihak PSi akan melakuan koordinasi bersama KPUD DKI Jakarta.

” Selanjutnya dari PSI sendiri  akan melakukan penegecekkan data terlebih dahulu dengan KPUD. Nanti juga akan ada surat yang dikirimkan ke KPUD. Jadi ya memang penggantinya sudah ada, dan pastinya kandidat tersebut mendapatkan suara terbanyak,” ungkap Michael Sianipar selaku ketua DPW PSI Jakarta selasa (12/10/2021).

5 Fakta-Fakta Terkait Pemecatan Viani Limardi

Sebelumnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSi telah memberikan penjatuhan sanksi kepada anggotanya, Viani  yang dinilai terlalu banyak melanggar aturan. Sanksi berupa slot maha168 pemberhentian selamanya tersebut juga sudah melalui proses yang panjang dan silakukan sesuai dengan prosedur internal di partai. Berikut ini beberapa aturan yang dilanggar oleh Viani hingga menyebabkan dirinya diberhentikan dari PSI:

1. Terjun ke dunia politik sejak tahun 2017

Karir Viani di dunia politik tanah air dimulai pada tahun 2017 silam. Sebelumnya di tergabung dalam Jangkar Solidaritas menjadi advokad hukum. Kariknya di dunia hukum juga sudah cukup lama, yakni sejak tahun 2011 silam.

Diketahui Viani juga pernah tergabung di beberapa firma hukum, seperti Legal Staff PT Jaya Proteksindo Sakti, Legal Assistant PT MARSH Indonesia, Partner Setiarto and Partners Law Firm dan Associate Supramono Vyori Santoso Law Office.

2. Menggelembungkan jumlah dana reses

Alasan utama yang menjadi dasar mengapa Viani diberhentikan dari keanggotan PSI adalah terkait penggelembungan dana. Ia diduga melakukan pembengkakakn laporan pada kegiatan reses menggunakan dana APBD.Setelah dilakukan pengecekkan ternyata dana yang tertulis pada laporan tersebut tidak sesuai dengan riilnya.

Sedangkan reses merupakan kegiatan yang selalu dilakukan secara rutin. Atas kesalahnnya terebut, Viani dinilai telah melanggar aturan perilaku anggota legislatif PSI yakni pada pasal 5 angka 3.

3. Melanggar aturan ganjil genap

Wanita berdarah Makassar tersebut juga pernah terciduk sedang adu mulut bersama engan petugas lalu-lintas. Viani diketahui telah melanggar aturan terkait ganjil genap yang diberlakukan, teatnya pda Agustus 2021 lalu. Namun, saat diklarifikasi Viani membantah jika dirinya sedang cekcok, melainkah hanya sekedar berbincang-bincang bersama petugas.

Terkait hal tersebut, akhirnya Viani juga dinilai telah melakukan pelanggaran sebagai anggota legislatif PSI yakni pada pasal 4 angka 3. Ia diangga tidak mematuhi peraturan dari DPP PSI akibat pelangaran aturan ganjil genap yang dilakukan.

4. Tidak melakukan pemotongan gaji

Di masa pandemi ini, PSI memberikan aturan kepada para kadernya yang duduk di kursi pemerintahan untuk pemotongan gaji. Pemotongan gaji tersebut merupakan bentuk bantuan untuk penanganan Covid-19. Namun instruksi yang tertuang pada pasal 11 angka 7 tersebut tidak dilakukan oleh Viani selaku anggota legislatif PSI.

5. Sudah diberi peringatan

Pemberhentian Viani bukanlah sebuah keputusan pertama yang diambil. Sebelumnya Viani juga sudah diberikan sejumlah surat peringatan dari PSI sebanyak dua kali. Namun untuk surat keputusan yang ketiga ini, PSI memutuskan untuk memberhentikan sanksi pemberhentian selamanya melalui Surat Keputusan DPP PSI Nomor 513/SK/DPP/2021. Nah itulah beberapa fakta-fakta yang dinilai menjadi penyebab mengapa Viani Limardi diberhentikan secara permanen dari partai yang mengusungnya. Selanjutnya tentang proses pergantian antar waktu (PAW) akan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Airlangga: Partai Golkar Harus Menang Di Jogjakarta

Selain mengapresiasi penanganan kasus covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta, Airlangga Hartanto juga menyuarakan bahwasanya Partai Golkar harus menang di Yogyakarta. Sebagaimana diketahui, Airlangga Hartanto sendiri merupakan Ketua KPCPEN dan juga Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar). Dalam pidatonya pihaknya mengatakan bahwasanya, Yogyakarta terkait vaksinasi sudah menunjukan sebuah prestasi yang cukup baik.

Berdasarkan data yang diperoleh, vaksinasi yang dijalankan di kota pelajar tersebut sudah hampir 100 persen. Sekitar 85.16 persen untuk dosis pertamanya. Sedangkan untuk dosis keduanya sudah mencapai 53.98 persen. Sementara untuk dosis ketiga sudah mencapai 20.748 dosis. Dari data tersebut, Airlangga sangat bangga dengan antusia para warga masyarakat Yogyakarta yang mana ikut serta dalam membuat Herd Immunity.

Sedangkan untuk proses pemulihan ekonominnya sendiri, Yogyakarta memang patur mendapatkan apresiasi. Karena memang proses pertumbuhan ekonominya sudah mencapai 11 persen di kuartal kedua. Padahal batasan untuk tingkat nasionalnya hanya sekitar 7.07 persen. Menurut Airlangga sendiri, dengan adanya peningkatan pada pemulihan ekonominya, kegiatan ekonomi di kalangan warga masyarakat Yogyakarta sudah berjalan dengan baik.

Partai Golkar Harus Bisa Rebut Suara di Yogyakarta

Sebagai Menko Perekonomian Republik Indonesia, sedianya Airlangga juga memantau segala aktifitas perekonomian di Yogyakarta. Menurutnya, transportasi penerbangan di Yogyakarta sudah berangsung membaik. Selain itu juga kegiatan perekonomian masyarakat, mulai dari pasar, restoran, café, mall dan slotmaha168 perhotelan mulai menunjukan peningkatan. Untuk itu sebagai ketua umum Partai Golkar, pihaknya menghimbau kepada seluruh anggotanya di Yogyakarta untuk ikut serta berdampingan dengan masyarakat sekitar. Dalam kegiatan kemanusiaan maupun perekonomian rakyat.

Tidak ketinggalan pihaknya juga mengingatkan bahwasanya Yogyakarta sendiri merupakan salah satu wilayah yang ada di pulau Jawa. Yang terkena imbas terlama PPKM Level 4, ketika kasus covid-19 mencapai puncaknya. Dengan begitu, Yogyakarta menarik perhatian dari KPCPEN. Yang mana bekerja sama dengan pihak TNI-Polri untuk bisa membantu menangani semua kasus covid-19 di Yogyakarta. Untuk itu Airlangga mengatakan supaya tingkat kedisiplinan dan kepatuhan dalam penerapan 3M di Yogyakarta tetap terus ditingkatkan.

Pihaknya tidak mau kalau kasus covid-19 di Yogyakarta tersebut kembali meningkat dan bahkan mencapai puncaknya lagi. Airlangga sendiri sedianya mengucapkan puji syukur karena semua bisa teratasi berkat adanya kerjasama semua anggota dengan pihak tenaga kesehatan maupun TNI-Polri. Dan Indonesia pun sekarang ini menjadi Indonesia yang sehat, khususnya wilayah Yogyakarta juga sudah menunjukan perkembangan terbaiknya.

Memang sekarang ini sebagian besar daerah di Yogyakarta masuk PPKM Level 2. Dan berdasarkan data yang diperoleh, hanya Yogyakarta bagian kota dan juga kabupaten Bantul sedianya masih berada di PPKM Level 3. Dengan adanya perkembangan tersebut, Airlangga sedianya berharap. Bahwasanya dalam penanganan kasus pandemic covid-19 yang dicanangkan oleh pemerintah dengan sistem gas dan rem tersebut. Sekarang yang perlu Yogyakarta lakukan adalah menggunakan sistem gas untuk bisa memulihkan perekonomiannya.

Namun menurut Ketua Umum Partai Golkar tersebut, jika Yogyakarta masih termasuk wilayah PPKM Level 4, maka yang diterapkan adalah sistem remnya. Yang jelas sistem gas dan rem tersebut sangat berpengaruh pada perkembangan wilayah Yogyakarta. Selain mengapresiasikan dan juga mengingatkan mengenai penanganan kasus pandemic covid-19 beserta pemulihan ekonomi Yogyakarta. Pihaknya juga menambahkan sedikit himbauan kepada para anggota kader maupun pengurus Partai Golongan Karya di Yogyakarta.

“Bilamana mau Partai Golkar sedianya menang, untuk memperoleh kemenangan tersebut yang terpenting adalah mengenai struktural partainya. Selain itu jaringan partai memang harus terbentuk dan terevitalisasi dengan baik,” ucap Airlangga yang sudah disambut dengan kesiapan para kadernya di Yogyakarta.