Kubu Partai PPP Dukung Pemerintah Berantas Narkoba

CaffreyForCongress – Sebagaimana diketahui, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki catatan buruk terkait peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba). Banyak Narkoba yang diselundupkan dan diedarkan di Indonesia. Dan sasarannya adalah para generasi muda penerus bangsa. Dengan adanya permasalahan seperti ini sedianya membuat Partai Persatuan Indonesia atau PPP prihatin. Dari pihak PPP sendiri sedianya mengingatkan kepada pemerintah tentang ancaman Narkoba di tengah pandemic covid-19 ini. PPP dukung Pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia.
Memang dukungan dari pihak partai PPP sendiri disampaikan oleh Badan Otonom Partai PPP. Lebih tepatnya tanggal (26/6) kemarin, bertepatan dengan hari Anti Narkoba Internasional. Sehingga Partai PPP menggelar kampanyenya mengenai anti narkoba. Dari pihak Atiek Heru sebagai Ketua DPP partai PPP dalam bidang kesehatan, sangat berharap kepada pemerintah. Bahwasanya di tengah keseriusannya dalam menanggulangi penyebaran covid-19, harus tetap tegas dalam memerangi peredaran Narkoba.
Memang peredaran Narkoba di Indonesia sendiri sudah lama beroperasi. Apalagi ketika Indonesia terkena pandemi covid-19, pemerintah jangan sampai kendor dengan upaya kerja kerasnya dalam memerangi Narkoba. Berdasarkan pengamatan Atiek Herus, sudah tercatat sebanyak 24.878 tersangka yang ditangkap dengan 19.229 kasus Narkoba di Indonesia. Dan Atiek sendiri mengapresiasi kinerja keras dari Polri yang mana sudah berhasil dari bulan Januari sampai Juni 2021.

PPP Dukung Pemerintah Dalam Memerangi Narkoba


Narkoba menjadi ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia, karena yang mereka serang adalah generasi muda penerus bangsa. Untuk itu pihak PPP dukung Pemerintah Indonesia dalam memerangi narkoba. Tidak ketinggalan pihak Atiek Heru mengungkapkan dalam kampanye Anti Narkoba. Bahwasanya pihak Pemerintah, kemudian BNN, dan TNI Polri harus benar-benar berupaya dalam mencegah maraknya Narkoba yang beredar.
Data yang sudah Atiek Heru dapatkan dari Polri sendiri, dalam 6 bulan 2021 ini Polri sudah menggagalkan banyak peredaran Narkoba. Seperti sudah berhasil dalam menyita ganja seberat 2,14 ton. Kemudian sabu seberat 6,64 ton. Ada heroin seberat 73,4 gram. Lanjut kokain seberat 106,84 gram. Kemudian tembakau gorilla seberat 34 ton, serta ekstasi sebanyak 239.277 butir. Coba bayangkan saja jika generasi muda penerus bangsa dicekoki barang haram tersebut. Terus mau jadi apa bangsa dan negeri Indonesia ini.
Berita selanjutnya, Polri berhasil menggagalkan peredaran Narkoba yang dilakukan oleh jaringan Timur Tengah. Berupa Sabu seberat 1,129 ton. Dan sangatlah memprihatinkan sekali, bahwasanya Indonesia merupakan sasaran empuk bagi para bandar narkoba jaringan besar yang ada di luar negeri. Untuk itu Atiek menyarankan pemerintah harus tegas jangan sampai kendor. Meski pun sedang melawan memutuskan jaringan pandemi covid-19.
Sedianya Atiek Heru juga menuturkan bahwa agen slot online terpercaya sudah jelas Narkoba sangatlah berbahaya. Apalagi bagi generasi muda penerus bangsa yang masih memiliki masa depan yang cerah. Dalam membangin bangsa dan negara Indonesia. Pihaknya mengatakan Pemerintah sendiri sudah merencanakan mencapai Indonesia maju di tahun 2045. Yang mana menjadi kesempatan emas bagi Indonesia sendiri untuk menjadi salah satu bangsa yang unggul. Serta bisa diperhitungkan menjadi bangsa dengan kekuatan besar oleh dunia.
Untuk itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus memerangi peredaran narkoba. Katakan “War On Drugs” perangi narkoba untuk ketahanan kesehatan bangsa Indonesia. Dari pihak Arwani Thomafi sebagai Sekjen (Sekretaris Jenderal) DPP PPP, menjelaskan bahwa PPP menggelar kampanye Anti Narkoba secara serentak. Indonesia harus bisa hidup sehat, generasi penerus bangsa harus jauhi narkoba.
Memang PPP sendiri mempunyai organisasi terkait badan otonom. Yang mana anggotanya berisikan para pemuda. Yang mana bertugas sebagai teladan untuk generasi Indonesia anti Narkoba. Untuk itu PPP dukung pemerintah Indonesia untuk memerangi dan memutus rantai peredaran Narkoba.

moeldoko

Kubu Moeldoko Gugat Jabatan Presiden Tiga Periode

CaffreyForCongress – Panggung politik Indonesia mulai hangat untuk diperbincangkan. Apalagi mengenai jabatan presiden tiga periode. Yang mana sudah diputuskan oleh menkumham. Terkait hasil dari KLB Deli Serdang yang sudah final. Memang dalam sidang KLB Deli Serdang menghasilkan keputusan, bahwasanya bapak Jokowi bisa mencalonkan presiden untuk tiga periode. Nah persoalan baru ini menjadi pembahasan paling hangat. Bagi kalangan elit politik memang memandang bisa saja, namun apakah mungkin.

Seperti halnya pengamat politik dari salah satu universitas nasional (unas), mengatakan bahwasanya gugatan yang dilakukan oleh kubu moeldoko sendiri kepada Menkumham, Yasonna H Laoly. Yang pada waktu itu bertempat di PTUN Jakarta cuma untuk menghangatkan panggung politik di kubu Moeldoko. Sebagaimana yang dilansir oleh media SINDOnews pada hari sabtu (26/6), Robi mengatakan bahwa keputusan menkumham bisa saja terjadi. Namun jika dikatakan terkait jangka waktu dalam sebuah perjalanan masih terlalu jauh.

Selain Robi, ada salah satu tokoh deputi balitbang dari DPP partai Demokrat, yakni Syahrial Nasution. Melalui akun twitternya, Syahrial mengatakan bahwasanya gugatan tersebut sangatlah politis. Yang mana sejumlah orang dalam kekuasaan pemerintahan justru melawan adanya keputusan pemerintah. Sebelumnya memang Syahrial sudah mendengar berita ada hubungannya dengan keputusan masa jabatan dari presiden dalam tiga periode.

Jabatan Presiden Tiga Periode, Moeldoko Tidak Setuju.

Memang jika membahas politik yang ada di Indonesia sangatlah menarik dan seru. Apalagi tentang adanya keputusan dari menkumham yang baru-baru ini muncul di kalangan politik. Waktu sebelumnya, jabatan presiden hanya bisa dua periode saja. Nah sekarang muncul kabar terbaru tentang jabatan presiden tiga periode. Pastinya banyak yang pro maupun kontra, apalagi di dalam pemerintahan Bapak Jokowi.

Terkait twitter dari akun Syahrial sendiri, sedianya SINDOnews sudah mendapatkan ijin untuk bisa mengutipnya. Nah kutipan tersebut berupa bahwasanya KSP Moeldoko yang mana masih mengaku sebagai ketua umum Partai Demokrat namun tidak diakui jabatannya. Sedianya menggugat keputusan dari Yasonna Laoly selaku Menkumham. Dengan adanya gugatan tersebut Syahrial juga mengatakan bahwa hal tersebut sangatlah politis.

Ada peringatan bahwasanya ada berita hangat terkait masa jabatan dari presiden dalam tiga periode tersebut. Syahrial mengatakan bahwa di dalam kabinet yang diusung bapak Jokowi sedang ada gejolak. Yang mana nantinya bisa merusak pemerintahan dari dalam.

Pada dasarnya situs judi slot deposit pulsa dalam panggung politik, Moeldoko sedang berulah. Setelah gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarata pusat terkait hasil KLB Deli serdang gagal. Sekarang kubu Moeldoko kembali menyerang keputusan Menkumham, Yasonna H Laoly, dengan menggugat hasil keputusan mengenai jabatan presiden yang akan datang.

Seperti yang diketahui, setelah ditolaknya pengesahan terkait hasil dari KLB Deli Serdang oleh Menkumham. Kubu Moeldoko berupaya keras supaya gugatan tersebut disahkan. Dari pihak kuasa hukum kubu Moeldoko yakni Rusdiansyah, pada hari jumat (25/6). Mengatakan bahwa gugatan terkait tata usah yang sudah dilaporkan pihak KLB Demokrat Deli Serdang dengan tergugat Menkumham. Yang mana Kemenkumham sendiri selaku badan atau pejabat tata usaha negara. Jika digamblangkan pihak kubu Moeldoko sendiri tidak puas dengan keputusan dari sidang KLB Demokrat Deli Serdang. Dan kembali mengajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun ditolak oleh pihak Kemenkumham. Lantas dengan adanya berita jabatan presiden tiga periode tersebut, menjadi senjata kubu Moeldoko untuk ganti menggugat pihak Kemenkumham, Yasonna H Laoly. Begitulah gambaran politik yang ada di Indonesia. Dalam satu pemerintahan bisa saja saling menjatuhkan demi memperoleh jabatan.

link-alternatif-ibet44

Inilah Suara Mereka yang Menolak Dicap Preman Ibu Kota

CAFFREYFORCONGRESS – Matahari baru saja tenggelam dari titik tertinggi di Tanah Abang, Jakarta Pusat ketika Ibrahim berdiri di tepi jalan yang membelah komplek Blok F dna G. Sambil sesekali dia melambaikan tangan kepada para pengendara mobil dan motor yang lewat sembari menunjukkan di sisinya masih ada lahan kosong untuk parkir.

Menurut pengakuan Ibrahim tidak sepakat dengan pandangan orang yang mengecap tukang parkir adalah preman, Menurut dia, ia menjual jasa untuk mengamankan mobil dan motor di sebidang lahan tepi jalan dan tidak mematok harga.

“Kami ini kan menjual jasa, Juru parkir adalah sebuah jasa, bukan tindakan premanisme” begitulah ungkap Ibrahim saat ditemui oleh tim kami.

Ibrahim adalah ‘anak wilayah’ Tanah Abang. Walau dia sudah besar di pasar itu karena mengikuti kedua orang tuanya berdagang, baru beberapa tahun terakhir ini Ibrahim menjadi tukang parkir.

Ibrahim diberhentikan dari pekerjaan sebelumnya ketika pandemi Covid-19 mulai mewabah di tanah air. Dikarenakan menganggur, Ibrahim dibawah oleh kakaknya yang lebih senior di wilayah Tanah Abang.

“Para juru parkir yang megang parkiran disini adalah imbas dari efek pandemi. Masih banyak yang mengalami hal serupa, mereka putus kerja karena efek pandemi” ungkap Ibrahim.

Dalam kurun waktu 1 hari, Ibrahim cuma mampu mengantongi 50 ribu rupiah, itu adalah pendapatan bersih. Lahan parkir yang dia jaga sangatlah sempit dan digarap oleh dua orang.

Walaupun hidup di kawasan Tanah Abang, Ibrahim mengaku dia tak harus memberikan uang setoran kepada siapapun, termasuk pengelola pasar. Ia hanya memberikan uang rokok kepada kakaknya yang sudah membantunya.

“Kita ini kan dibawa sama orang, kalo ikut Ormas ya kita gak ada begituan,” ujarnya.

Ibrahim berkata orang-orang yang menjaga parkir di sekitar kawasan tersebut merupakan ‘anak wilayah’. Ini membuat tidak terjadinya gesekan antara tukang parkir dan anak wilayah dikarenakan hal tersebut sudah bisa dikondisikan.

Ia menyatakan saat ini tak ada lagi penodongan atau pemalakan di kawasan Tanah Abang karena telah diwanti-wanti oleh pesohor tanah abang seperti Haji Lulung dan lainnya agar untuk menjaga nama baik kampung situs judi slot deposit pulsa ini.

“Kecuali kalau emang buat, masih mau main begituan berarti bodoh. Sama aja mendingan masuk Polsek aja sekalian,” ujarnya.

Seperti Ibrahim, Mulyadi yang merupakan tukang parkir di sebuah minimarket di Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan juga menolak profesi mereka disebut sebagai preman, Alasan nya juga sama, yang mereka berikan adalah jasa parkir dan tak memungut uang dengan paksaan. Ia juga mengaku bekerja sebagai mitra minimarket.

Menurutnya, menjadi tukang parkir bukanlah hanya sekedar minta uang kepada pengunjung yang datang. Ia bertanggung jawab terhadap keamanan kendaraan para pengunjung. Oleh karena itu, ia harus memperhatikan apakah ada orang yang hendak mengambil motor yang diparkirkan itu benar benar menggunakan kunci.

“Jika ga pake kunci kita tegur, STNK mana?” kata mulyadi saat ditemui.

Pengelolaan lahan parkir di Alfamidi dilakukan oleh dua pihak, yaitu RT dan Ormas FBR. Dalam perjanjian yang disepakati, masing-masing mengelola parkir dalam satu hari secara bergantian.

Mulyadi mengaku mulai menjaga parkiran tersebut atas arahan Ketua RT setelah dia berhenti dari perusahaan nya akibat pandemi. Pihak RT setempat sudah menunjuk empat warganya untuk menjadi tukang parkir. Mereka bekerja dua shift yaitu shift pagi dan shift malam.

Uang parkir yang didapatkan nya disetorkan ke pihak RT 30ribu, sebanyak 20ribu menjadi uang kas dan 10ribu menjadi simpanan mulyadi untuk diambil pada hari raya. Biasanya jika shift pagi dia bisa mengantongi uang bersih 70-80ribu diluar makan kopi dan setoran.

“Sekecil-kecilnya ya 50ribu, kalau malam lagi rame bisa sampai 100,120 ribu ” Ungkapnya.

Mayoritas Masyarakat Enggan Dipimpin Oleh Jokowi Selama 3 Periode

caffreyforcongress.org – Kebanyakan dari masyarakat Indonesia menyatakan enggan jika harus dipimpin oleh Jokowi selama tiga periode.

Kesimpulan tersebut didapat dari Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia berdasarkan pada hasil survei yang dilakukan oleh tim mereka pada 23 Mei 2021 hingga 28 Mei 2021.

Bisa diungkapkan dari hasil survei, terdapat sebanyak 45,3 persen responden tidak setuju apabila Presiden Jokowi melanjutkan masa jabatannya menjadi tiga periode.

Sementara 25,3 persen setuju apabila Jokowi menambah masa jabatannya untuk empat tahun kedepan, sedangkan pada survei yang melibatkan 1.200 responden, sisanya sebanyak 29,4 persen memilih tidak menjawab.

Terdapat banyak responden yang tidak setuju jika Jokowi menjabat selama 3 periode, dikarenakan judi slot pulsa alasan tidak sesuai UUD atau konstitusi sebanyak 7,6 persen, lalu yang menyatakan tiga periode terlalu lama ada sebanyak 6,8 persen. 5 persen mengatakan kinerja Jokowi kurang bagus, diskriminasi marak terjadi 4,3 persen dan hukum yang tertebang sebanyak 4 persen.

“Pada umum masyarakat tidak setuju karena terlampau mahal harganya, ini akan sangat beresiko jika jabatan presiden tiga periode harus mengubah konstitusi dan waktunya cukup lama,” ungkap Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dalam paparannya yang disampaikan secara online.

Sedangkan alasan mayoritas responden mendukung Jokowi menjabat tiga periode adalah Jokowi pro rakyat kecil (4,5 persen), infrastruktur berkembang (3,9 persen), kerja Jokowi bagus (3,5 persen), saya masih menyukai jokowi (2,6 persen) dan Jokowi memberi banyak bansos (2,3 persen).

“Tanpa harus membawa nama Jokowi, mayoritas responden juga sebenarnya tak menyetujui apabila jabatan presiden diubah menjadi tiga periode,” ungkapnya.

Survei yang dilakukan pada tanggal 23 Mei 2021 hingga 28 Mei 2021 itu melibatkan 1.200 responden dengan menggunakan metode simple random sampling dari 6.000 nomor ponsel yang dipilih secara acak.

Juliari Batubara Digugat Warga Jabodetabek Terkait Korupsi Bansos

caffreyforcongress.org – Sejumlah warga Jabodetabek bakalan menggugat eks Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara terkait ganti rugi korupsi dana bantuan sosial (bansos) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (14/6/2021).

Nelson Nikodemus Simamora yang merupakan kuasa hukum penggugat dari LBH Jakarta mengatakan, gugatan ini adalah langkah awal warga penerima bansos untuk meminta ganti rugi atas korupsi yang dilakukan oleh Juliari.

“Tujuan kita melakukan gugatan adalah meminta ganti kerugian sebagai bentuk reparasi dalam konteks hak asasi manusia dan kemudian dalam konteks antikorupsi ini adalah bentuk kompensasi,” ujar Nelson dalam konferensi pers, Minggu (13/6/2021).

Nelson juga mengatakan, gugatan itu hanya upaya penggabungan perkara yang saat ini dihadapi Juliari.

Saat ini Juliari sedang menghadapi kasus pidana korupsi bansos bersama komplotannya judi slot pulsa.

“Nanti ada dua putusan, perkara pidana dan perdata dalam perihal ganti rugi”, kata Nelson.

Sementara itu, Peneliti dari ICW (Indonesia Corruption Watch) Kurnia Ramadhana mengatakan, warga jabodetabek adalah kelompok masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Dengan terjadinya kasus korupsi bansos, warga jabodetabek semakin terpukul.

“Korupsi yang dilakukan oleh Juliari bersama dengan komplotannya termasuk korupsi paling keji sepanjang sejarah Republik Indonesia dikarenakan saat ini sedang parah parahnya bencana terjadi, uang itu malah jadi bancakan oleh mantan Mensos”, ungkap Kurnia.

JPU jaksa penuntut umum (JPU) KPK mendakwa Juliari menerima uang fee dana bansos Covid-19 di Jabodetabek adalah sebesar Rp 32,48 Miliar

Uang tersebut diterima oleh Juliari dari 109 perusahaan yang terlibat didalam pengadaan bansos, Uang tersebut diduga diterima oleh Juliari melalui dua stafnya yakni Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.

Majelis hakim juga sudah memvonis dua orang yang menyuap Juliari dalam perkaran ini yaitu Dirut PT Tigapilar Agro Utomo, Adrian Iskandar Maddanatja serta Harry Van Sidabukke.

Kedua orang ini divonis oleh majelis hakin dengan kurungan 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta, subsider 4 bulan kurungan. Majelis hakim menilai keduanya sudah terbukti melakukan suap pada Juliari.

jokowi

Kursi Wakil Mentrei Masih Kosong di Era Jokowi

Caffreyforcongress.org – Presiden Joko Widodo menambahkan sebuah jabatan baru yaitu Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB). Akan tetapi, Jokowi belum menempatkan dan menentukan siapa yang akan menempati posisi baru tersebut.

Dengan adanya jabatan baru, maka terjadilah penambahan kursi wakil menteri yang masih kosong pada kabinet Indonesia Maju.

Kini tercatat ada 14 kursi wakil menteri yang telah terisi pada Kabinet Indonesia Maju. Sementara terdapat lima kursi wakil menteri yang masih kosong.

Pada 25 September 2020 lalu, Jokowi telah menyiapkan dua buah kursi wakil menteri situs judi slot deposit pulsa. Saat itu, lewat Perpres No.95 Tahun 2020 Jokowi mengadakan kursi Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Kursi menteri kosong juga terdapat pada Kementrian Perindustrian, Jabatan itu telah kosong sejak disahkan lewat Perpres Nomor 107 Tahun 2020 pada 10 November 2020.

Kursi keempat yang masih kosong adalah kursi Wakil Menteri ESDM. Setelah Arcandra Tahar, Jokowi belum menempatkan orang baru pada posisi tersebut.

Jabatan Wakil Menteri ESM diatur dalam Perpres Nomor 105/2016 dan belum mempunyai perubahan terhadap aturan tersebut hingga hari ini.

Yang kelima adalah kursi Wakil Menteripan-RB. Posisi tersebut disahkan pada tanggal 19 Mei lalu melalui Perpres No 47 Tahun 2021.

Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo mengatakan saat ini masih belum ada orang yang ditunjuk untuk jabatan tersebut. Tjahjo menyerahkan semuanya kepada Jokowi terkait orang yang akan dipilih menjadi pendampingnya nanti.

Tjahjo menyampaikan pesan singkat kepada wartawan pada hari Jumat (4/6) “Belum ada, kita tunggu saja keputusan Bapak Presiden pada saat momen penambahan wamen”.