Tujuan Pemberlakukan Model Desentralisasi

Desentralisasi merupakan model pemerintahan yang menyerahkan kekuasaan dan tanggung jawab. Desentralisasi sendiri adalah kebalikan dari sentralisasi yakni model pemerintahan yang dijalankan secara terpusat. Pada umumnya pembelakukan desentralisasi ini diterapkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah otonom di bawahnya yakni pemerintah daerah.

Ketentuan tentang sistem desentralisasi di Slot Online Indonesia diatur dalamUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang artinya adalah pelimpahan kekuasaan yang berasal dari pemerintah pusat berdasarkan asas otonom ke daerah otonom di bawahnya.

Sistem pemerintahan dengan model desentralisasi lebih dipilih bukan tanpa maksud. Namun terdapat beberapa tujuan yang diharapkan bisa tercapai, diantaranya sebagai berikut :

MEMPERBAIKI KEADAAN SOSIAL SERTA EKONOMI DI SETIAP DAERAH

Tujuan pertama dari pemberlakukan model desentralisasi yakni untuk memperbaiki tingkat pemerataan sosial ekonomi di setiap daerah. Untuk merealisasikan hal ini selanjutnya pemerintah akan menciptakan berbagai kebijakan-kebijakan yang harus ditaati.

  • MENCEGAH TERJADINYA PEMUSATAN DANA

Sistem desentralisasi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan keuangan di pemerintah pusat. Seperti yang telah diketahui, lewat sistem ini nantinya pemerintah pusat akan melimpahkan kepengurusan dana keuangan ke pemerintah daerah. Dengan begitu proses realisasi keuangan daerah bisa dilakukan dengan baik demi peningkatan pekerjaan daerah dan umum.

  • BENTUK DEMOKRASI PEMERINTAH DAERAH

Tujuan sistem desentralisasi selanjutnya adlah membentuk demokrasi atau kebebasan pelaksanaan daerah oleh pemerintah daerah. Lewat penerapan sistem tersebut pemerintah mengharapkan masyarakat bisa turut serta dan mengawasi segala proses penyelenggaraan birokrasi dari pemerintah. Dengan begitu masyarakat memiliki kewenangan dalam berpartisipasi dari tingkat pemerintahan yang paling bawah hingga pusat.

MACAM – MACAM DESENTRALISASI

Desentralisasi dianggap sebagai sistem yang palinng efektif untuk menyeimbangkan tata pengelolaan dari setiap daerah. Konsep desentralisasi yang telah diterapkan di Indonesia diberlakukan dalam berbagai dinamika kelompok yang beragam. Mulai dari ilmu politik, administrasi public, organisasi, bisnis, dan masih banyak lagi. Berikut ini beberapa jenis-jenis desentralisasi beserta penjelasannya :

DESENTRALISASI ADMINISTRASI

Desentralisasi administrative merupakan pemerataan kembali tanggung jawab, wewenang serta sumber daya keuangan. Kegunaannya adalah untuk mennyediakan berbagai kebutuhan public yang berasal dari pemerintah pusat ke instansi pemerintah di bawahnya. Meliputi pemerintah di tingkat provinsi, daerah serta badan public semi-otonom.

DESENTRALISASI POLITIK

Jenis desentralisasi ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi warga negara untuk menjadi perwakilan melalui mekanisme pemilu. Perwakilan terpilih selanutnya akan menduduki parlemen dan menjadi memilikinkuasa dalam menngambil kebijakn-kebijakan public. Tujuan dari desentralisasi politik adalah membentuk pemerintahanyang pastisipatif dalam merencanakan dan merumuskan rencana dan kebijakan pemerintah.

DESENTRALISASI FISCAL

Komponen utama dari proses desentralisasi fiscal adalah tanggung jawab keuangan. Jika semua lembaga pemerintah pada tingkat daerah sertabadan swasta bisa menjalanlan fungsi sistem ini dengan efektif. Maka tingkat pendapatan yang harus dimiliki juga harus memadai, baik itu diperoleh melalui transfer pemerintah ousat ataupun lokal.

DESENTRALISASI LINGKUNGAN

Dengan sistem pemerintahan model desentralisasi, pemerntah akan lebih mudah mengontrol bebagai bagian di bawahnya. Termasuk dalam mengontrol air, hutan, satwa liar dan sumber daya lainny yang dimiliki. pelimpahan sebagian kendali ini dianggap menjadi cara yang efektif untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin saja muncul setiap saat.

DESENTRALISASI PASAR

Jenis desentralisasi ini merupakan perpindahan tanggung jawab dari sektor public ke swasta meliputi segala organisasi bisnis yang sifatnya non-pemerintah. Dalam prosesnya, desentralisasi pasar memungkinkan keterlibatan reformasi hukum serta perundang-undangan yang baru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *