PKS Sebut Pembangunan Tidak Hanya Bandara, Tol, dan Pelabuhan

caffreyforcongress.org – Presiden Partai Keadilan Sejahtera [PKS], Ahmad Syaikhu, menilai bahwa pembangunan yang harusnya dilakukan Indonesia tidak hanya sekedar membanguan dari segi infrastruktur fisik saja.

“Membangun Indonesia tidak sekedar membangun bandara, gedung, pelabuhan, dan jalan tol. Pembangunan tak dapat direduksi dengan hanya pembangunan fisik atau infrastruktur saja,” ungkap Syaikhu saat Pidato Kebangsaan HUTCSIS ke-50, Jumat 20 Agustus 2021.

Pembangunan insfrastruktur, kata Syaikhu, tidak berarti tidak dibutuhkan. Akan tetapi, harus berjalan secara berdampingan dengan pembangunan SDM [Sumber Daya Manusia] Indonesia.

Syaikhu mengatakan bahwa membangun kualitas serta kapasitas SDM Indonesia jadi hal yang paling penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, kualitas Sumber Daya Manusia jadi kunci paling penting atas keberhasilan sebuah negara.

“Pembangunan infrastruktur perlu menopang sumber daya manusia, keduanya pun harus berjalan berdampingan,” imbuh Syaikhu.

Dengan begitu, Syaikhu menyatakan sudah sepantasnya Indonesia merubah paradigma pembangunannya. Dari sekarang ini pembangunan berorientasi agen slot online ekonomi, jadi pembangunan berorientasi manusia.

“Tujuan sebenarnya pembangunan nasional ialah membangun manusia Indonesia, tidak sekedar membangun di kawasan Indonesia.”

Badan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [PPN/Bappenas] pernah mempunyai target membangun jalan tol baru dengan panjang 340 km pada tahun 2021. Pihak pemerintah menargetkan panjang jalan tol total di Indonesia dapat menembus 820 km pada 2021 ini.

Pemerintah Joko Widodo pada tahun 2019 sudah mengatakan pengembangan SDM sengan hirilisasi Sumber Daya Alam [SDA] akan jadi agenda penting untuk Rencana Kerja Pemerintah [RKP] pada 2020 lalu.

Lalu dalam bidang SDM, RKP rencananya akan berkutat pada bidang pendidikan yang berbasis keterampilan, seperti halnya vokasi pada tingkat sekolah menengah, politeknik, dan Balai Latihan Kerja [BLK].

RKP 2020 harusnya bertepatan dengan musim pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN] 2020 sampai 2024 mendatang. Akan tetapi, semenjak pandemi Indonesia pada 2020, kelanjutan program itu belum diketahui.

Sebelumnya, Syaikhu menilai bahwa pemerintah sekarang ini sedang memutar haluan demokrasinegara kearah otoritarianisme. Dia menilai opini serupa juga telah dikemukakan para ilmuwan politik agar bisa menikmati Indonesia dibawah pemerintahan Joko Widodo akhir-akhir ini.

“Ilmuwan politik telah menilai jika pemerintahan hari ini berputar haluan. Dari metode kearah otoritarianisme. Beberapa tahun belakangan ini kita melihat demokrasi di sini sekarang ini sedang memutar haluannya kearah otoritarianisme,” ujarnya.

Syaikhu mengatakan jika demokrasi di Indonesia keluar dari fitrah. Bahkan, saat ini Indonesia belum bisa melakukan konsolidasi demokrasi semenjak reformasi pada 1998 silam.

Presiden PKS: Demokrasi Indonesia Berputar Haluan

Otoritarianisme, yang dinilai sebagai ajaran politik otoriter, adalah wujud pemerintah bercirikan penekanan pada kekuasaan hanya terhadap negara ataupun pribadi tertentu, dan tidak melihat derajat kebebasan seseorang.

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, berpendapat jika arah demokrasi Indonesia dibawah pemerintahan Jokowi sedang mengalami kemunduran. Dia menyinggung jika laporan The Economist Untelligence Unit [EIU] menyebutkan bahwa indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan dari yang awalnya 6,48 jadi 6,3 poin.

“Bahkan, demokrasi saat ini justru lebih buruk ketimbang kepemimpinan sebelumnya,” ungkap Syaikhu.

Dia mencontohkan maraknya praktek korupsi serta perlakukan represif yang dilakukan oleh pemerintah semakin memburuk ditengah pandemi Covid-19. Syaikhu menambahan kalau pemerintah kini enggan mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Penguasa tutup mata, telinga, dari hari masyarakat. Untuk penanganan pandemi Covid-19, pemerintah malah fokus memilik ekonomi daripada kesehatan masyarakat,” ungkapnya. Tercatat bahwa Indonesia ada di posisi ke-64 dunia didalam Indeks Demokrasi pada 2020 yang dirilis oleh EIU dengan poin 6,3. Skor tersebut menurun daripada tahun sebelumnya, yakni 6,48.