DPC Demokrat Pantura Blak-blakan Dukung Menantu Pakdhe Karwo Jadi Ketua Jatim

caffreyforcongress.org – Permufakatan Daerah (Musda) DPD Partai Demokrat Jawa timur sampai sekarang belumlah jelas kapan akan diadakan. Beberapa DPC di daerah Pantura terang-terangan mengatakan support ke menantu Bekas Gubernur Pakdhe Karwo yaitu Bayu Airlangga.

Pengakuan support itu dikatakan oleh 3 Ketua DPC Partai Demokrat dari Bojonegoro, Lamongan, dan Gresik. Ketua DPC Demokrat Bojonegoro, Sukur Priyatno menjelaskan, Bayu Airlangga sebagai figur yang memiliki komitmen untuk partai dan dapat berbicara baik dengan pengurus.

“Saya dari sejak awalnya memberikan dukungan Mas Bayu dan terus akan memberikan dukungan beliau sampai jadi Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur di Musda kelak,” kata Sukur dalam penjelasannya, Rabu (29/9/2021).

Sukur menjelaskan argumen faksinya memberikan dukungan Bayu Airlangga karena figurnya yang aktif turun ke DPC dan PAC menjumpai kader di wilayah. Disamping itu, Bayu kerap menolong kader-kader di bawah. Atas dasar itu, DPC PD Bojonegoro all out memenangi Bayu Airlangga sebagai Ketua DPD Demokrat Jawa timur.

“Mas Bayu mempunyai bersejarah dengan Demokrat. Sesudah kelak Mas Bayu menang, langsung bisa pancal gas perkuat mesin dan kader, merengkuh situs judi slot semua kader di bawah. Figure Ketua semacam ini menurut kami benar-benar memudahkan proses koalisi di depan hadapi pemilu 2024, dengan ini saya percaya Demokrat dapat besar di 2024 kelak,” ucapnya.

Support diberi Ketua DPC Demokrat Lamongan Debby Kurniawan. Dianya mengatakan support ke Bayu di Musda DPD Demokrat Jawa timur.

“DPC Lamongan dari sejak awalnya bantu Mas Bayu Airlangga menjadi ketua DPD Demokrat Jawa timur. Kami mengharap penerapan Musda dapat di lekaskan, sama sesuai waktunya, insyaallah rekan-rekan kompak dan aman,” jelas Debby.

Debby akui cenderung pilih Bayu Airlangga menjadi Ketua Partai Demokrat Jawa timur karena banyak hal. Selainnya telah mempunyai bersejarah hubungan dengan partai, Debby memandang figur Bayu Airlangga mempunyai kemampuan untuk kembalikan kemasyhuran Demokrat di Jawa timur.

“Sejauh ini telah diperlihatkan oleh beliau semenjak jadi Wakil Sekretaris DPD PD Jawa timur. Insya Allah Demokrat Jawa timur di bawah kepimpinan Mas Bayu makin kompak makin baik dan semakin bertambah bangku yang akan datang. Loyalitas ini akan kita menjaga lagi hingga menang, telah lama kita menjaga, tinggal menanti agenda Musda-nya,” paparnya.

Ketua DPC Demokrat Gresik Edy Santoso menjelaskan Musda PD Jawa timur semestinya selekasnya dikerjakan dan tidak diundur-tunda oleh DPP. Karena salah satunya lumbung suara Partai Demokrat berada di Jawa timur. Tetapi faksinya masih tetap menghargai DPP Demokrat untuk kejelasan agenda Musda Jawa timur.

“Untuk Musda kelak, kami tidak memberikan dukungan lainnya. Support kita cuman untuk Mas Bayu sampai menang, kapan saja Musdanya diadakan,” jelas Edy.

Edy memaparkan, support DPC Demokrat Gresik memberikan dukungan Bayu Airlangga karena salah satu calon yang karyawan keras. Bayu dipandang rajin turun ke bawah dan bekerja untuk partai.

“Disamping itu, Bayu Airlangga ialah asset penting Demokrat di Jawa timur. Di Musda ini kelak, bukan hanya masalah bantu memberikan dukungan, tetapi lebih dari itu, jika Demokrat harus dapat semakin bertambah kursinya. Keinginan kita pada tangan kepimpinan Mas Bayu di depan bangku Demokrat semakin bertambah dan minimum menjadi tiga besar di semua jenjang baik kabupaten, propinsi atau nasional,” ujarnya.

Dijumpai awalnya, pengurusan DPD Partai Demokrat Jawa timur masa 2016-2021 usai bulan Juni 2021 kemarin. Sekarang ini status Ketua PD Jawa timur dijabat Plt, yaitu diisi Emil Dardak. Untuk Sekretaris dijabat Plt yaitu Bayu Airlangga.

Ada dua nama yang muncul sebagai calon ketua Demokrat Jawa timur. Yaitu Emil Elestianto Dardak yang sekarang ini memegang sebagai Plt Ketua Demokrat Jawa timur dan Wakil Gubernur Jawa timur. Selanjutnya ada nama Bayu Airlangga yang sekarang ini memegang Plt Sekretaris Demokrat Jawa timur sebagai Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa timur.

Sumber https://news.detik.com

Anies: RSUD Tarakan Hadir sebagai Layanan Jantung Terpadu buat Warga Jakarta Beruntung

caffreyforcongress.orgAnies Baswedan  sebagai Gubernur DKI Jakarta meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Cideng, Gambir, Jakarta sebagai pusat layanan jantung terpadu. Anies mendambakan layanan jantung terpadu ini dapat menjadi jalan keluar bagi warga DKI Jakarta yang membutuhkan pelayanan, serta menekan angka kematian tinggi yang disebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah. “Ketika Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan menyediakan sebuah ide dengan hadirnya pelayanan jantung terpadu, harapannya bisa membantu menyelamatkan warga Jakarta yang membutuhkan pelayanan terkait jantung,” kata Anies di RSUD Tarakan, Jakarta , Selasa (28/9/2021) seperti dilansir Antara.

“Kami ingin warga Jakarta bisa berkata, ‘Syukur, untung kita tinggal di Jakarta.’ Ketika kalimat itu muncul, artinya negara hadir memfasilitasi. Adanya pusat layanan jantung ini, masyarakat bisa tertangani dengan cepat terselamatkan,” ujar Anies

Dalam waktu yang sama, Dian Ekowati  selaku Direktur Utama RSUD Tarakan menjelaskan bahwa pelayanan jantung terpadu ini telah dimulai sejak 2012. “Ini bukan pekerjaan yang sebentar, tetapi sudah mulai dirintis sejak 2012. Sampai saat ini pun kami berusaha buat memajukan judi online terpercaya agar lebih baik lagi dalam menyampaikan layanan penyakit pembuluh darah  dan jantung” tutur Dian. Adapun fasilitas di pelayanan jantung terpadu RSUD Tarakan memiliki kelebiha, yaitu pelayanan dimulai dari poli rawat jalan, instalasi gawat darurat, hingga layanan kateterisasi jantung, bedah jantung, dan ruang critical care untuk pasien.

Anies memberikan penjelasan ternyata penyakit jantung iskemik adalah penyakit parah dan berbahaya yang menyebabkan kematian terbanyak di Jakarta. Oleh dari itu, RSUD Tarakan sebagai Layanan Jantung Terpadu didambakan dapat membuat warga DKI Jakarta merasa ‘hoki’ karena negara lewat Pemprov DKI Jakarta hadir buat memberikan penanganan penyakit termasuk jantung.

“Kami ingin warga Jakarta bisa berkata ‘syukur, untung kita tinggal di Jakarta’. Ketika kalimat itu muncul, artinya negara hadir memfasilitasi. Adanya Pusat Layanan Jantung ini, masyarakat bisa tertangani dengan cepat terselamatkan,” ujar Anies.

Hingga sekarang pun kami selalu berusaha untuk membuat kemajuan agar lebih baik lagi dalam memberikan layanan penyakit pembuluh darah dan penyakit jantung,” ungkap Dian.

“Di saat Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan menyediakan sebuah ide dengan adanya sebuah pelayanan jantung terpadu, harapannya daoat membantu memberikan keselamatan warga Jakarta yang membutuhkan layanan berhubungan dengan jantung,” kata Anies di RSUD Tarakan Jakarta Pusat, Selasa.

“Kami ingin warga Jakarta bisa berkata ‘syukur, untung kita tinggal di Jakarta’. Ketika kalimat itu muncul, artinya negara hadir memfasilitasi. Adanya Pusat Layanan Jantung ini, masyarakat bisa tertangani dengan cepat terselamatkan,” ujar Anies.

Adapun fasilitas di PJT RSUD Tarakan memiliki keunggulan, yakni pelayanan dimulai dari instalasi gawat darurat, poli rawat jalan, hingga layanan kateterisasi jantung, bedah jantung dan ruang “critical care” untuk pasien.

Megawati Ingin Kaum Penyandang DIsabilitas Terus Berprestasi

caffreyforcongres.orgMegawati Soekarnoputri  selaku Ketua Umum DPP PDIP mendukung grup disabilitas dengan sangat yakin dan mampu capai prestasi demi membawa nama baik bangsa.

Menurut dia, seluruh instrumen negara telah letakkan kaum disabilitas sejajar bersama seluruh orang.

Adapun ini disampaikan Megawati selagi memberi sambutan pada acara pemberian penghargaan kepada para pengurus dan atlet Paralimpiade Tokyo 2020 di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (24/9/2021).

Ia menceritakan, kala berumur 13 th. pernah ditawari ayahnya Presiden Pertama RI Bung Karno ke Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC). Megawati kecil melihat tersedia orang yang dilahirkan berbeda, namun selalu punya sukacita.

“Lalu, saya melihat tetap menerus, mereka diajari, diberi alat bantu. Jadi saya melihat harusnya lingkungan pun kudu mengikutsertakan memicu mereka punya kebanggaan,” kata Megawati.

Dari pengalamannya tersebut, Megawati kala menjadi Presiden Kelima RI dan menjadi partai selalu mengingatkan untuk menjunjung presiden grup disabilitas. Khususnya atlet yang ikuti Paralimpiade.

“Karena saya menginginkan merangsang lagi bahwa kala saya menjadi presiden tersedia kebijakan yang saya buat, yang jelas-jelas sesungguhnya memicu mereka yang agen slot online terpercaya mempunyai kekurangan itu terlampau mampu bergerak seperti apa adanya, seperti manusia normal,” kata dia.

Megawati Soekarnoputri  sebagai Ketua Umum DPP PDIP dalam acara penyampaian penghargaan kepada para atlet dan pengatur Paralimpiade Tokyo 2020. (Foto: Dokumentasi PDIP).

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mendorong grup disabilitas yakin diri dan mampu capai prestasi demi mengharumkan bangsa.

Menurut dia, seluruh instrumen negara telah letakkan kaum disabilitas sejajar bersama seluruh orang.

Ia menceritakan, kala berumur 13 th. pernah ditawari oleh ayahnya Presiden Pertama RI Bung Karno ke Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC). Megawati kecil melihat tersedia orang yang dilahirkan berbeda, namun selalu punya sukacita.

“Lalu, saya melihat tetap menerus, mereka diajari, diberi alat bantu. Jadi saya melihat harusnya lingkungan pun kudu mengikutsertakan memicu mereka punya kebanggaan,” kata Megawati.

Dari pengalamannya tersebut, Megawati kala menjadi Presiden Kelima RI dan memimpin partai selalu mengingatkan untuk menjunjung presiden grup disabilitas. Khususnya atlet yang ikuti Paralimpiade.

“Karena saya menginginkan merangsang lagi bahwa kala saya menjadi presiden tersedia kebijakan yang saya buat, yang jelas-jelas sesungguhnya memicu mereka yang mempunyai kekurangan itu terlampau mampu bergerak seperti apa adanya, seperti manusia normal,” kata dia.

Beri Perlindungan

Kebijakan yang dimaksud Megawati adalah UU RI Nomor 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak dan UU RI Nomor 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. UU berikut sesuaikan peyandang disabilitas berhak meperoleh pendidikan dan rehabilitasi pemberian sosial dan juga perlindungan taraf kesejahteraan.

Tentang hal yg berhubungan dengan tenaga kerja , akses buat memperoleh latihan kerja dari entrepreneur mempekerjakan penyandang disabilitas kudu memberi perlindungan. Pebisnis juga tidak diperbolehkan laksanakan pemutusan pertalian kerja bersama alasan buruh atau pekjerja di dalam situasi cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena pertalian kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka selagi penyembuhannya belum mampu dipastikan.

“Jadi kudu selalu dilakukan. Jadi yang namanya PDI Perjuangan pun harusnya demikianlah untuk menambahkan pemberian khusus kepada anak-anak tersebut. Karena tentu saja dari anak-anak akan menjadi orang dewasa yang mereka akan bergerak hidup,” sadar Megawati.

Ketua Dewan Pengarah BPIP ini mengingatkan, peraturan itu juga sesuaikan jika pekerja buruh mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak mampu laksanakan pekerja sehabis lampaui batas 12 bulan mampu mengajukan pemutusan pertalian kerja. Selain itu, diberikan duwit pesangon dua kali, duwit penghargaan dua kali, dan duwit pengganti hak sesuai ketentuan.

“Kenapa ini ibu bacakan? Karena tampaknya saya merasa sepertinya itu sudah  agak jauh di sana. Saya menginginkan lagi memopulerkan bahwa ini telah merupakan UU Negara Republik Indonesia. Jadi jangan tidak yakin diri,” kata Megawati.

Ganjar dan Sandiaga Direkomendasi oleh Organisasi Sayap Golkar Jadi Cawapres Airlangga

caffreyforcongress.org – Dito Ariotedjo selaku Ketua Umum Organisasi Sayap Partai Golkar, AMPI ( Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia ) menyarankan duet Airlangga Hartarto bersama dengan para pemuda yang memiliki tingkat popularitas banyak versi survei pendapat publik.

Dito menilai, setidaknya tersedia 7 tokoh yang berpotensi jadi calon wakil presiden mendampingi Airlangga. Namun, dia menilai cuma tiga orang yang pas.

“Dari 7 opsi itu, karena menurut saya Pak Airlangga Hartarto sesuai berdampingan dengan Pak Anies, Sandiaga Uno dan Pak Ganjar,” ungkap Dito waktu dihubungi oleh media merdeka.com, Selasa (21/9). Empat lainnya yang diakui potensial yakni Gibran Rakabuming Raka, Khofifah Indar Parawansa, Ridwan Kamil dan Muhaimin Iskandar.

Anies hingga kini belum punya partai politik. Peluangnya diusung parpol manapun tetap terbuka lebar. Sementara Ganjar dan Sandiaga punya peluang kecil di situs slot online parpolnya masing-masing. Ganjar harus beradu bersama dengan Puan Maharani dan Sandiaga bersama dengan Prabowo Subianto.

Dito menjelaskan, ketiga calon berikut jadi pelengkap bagi kebolehan Airlangga kala ini. Menurut dia, Airlangga kuat di partai dan punya latarbelakang teknokrat.

“Walaupun beliau ketum partai, sisi teknokrat beliau terlampau kental. Sangat profesional di bidang industri dan ekonomi,” kata Dito.

Kemudian sosok Anies, Ganjar dan Sandiaga Uno memiliki pengetahuan sebagai kepala daerah. Hal ini yang dipercayai sebagai paket lengkap untuk Pemilu 2024.

“Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Sandi memiliki pengalaman banyak sebagai kepala daerah yang notabene ahli menghadapi penduduk luas dan komunikasi politik yang mengayomi. Kombinasinya terlampau pas terkecuali jadi duet di pilpres berikutnya,” tegas Dito.

Dito yakin, Airlangga dan Partai Golkar bisa melobi ketiga orang berikut untuk bisa maju dalam kontestasi di Pemilu 2024. Walaupun dia menyatakan, Ganjar dan Sandiaga adalah kepala daerah partai politik lain.

“Partai Golkar merupakan partai yang memilikijam terbang tinggi tentu punya strategi-strategi melobi yang mumpuni,” katanya.

“Tapi kala ini pak AH sebagai ketua KC PEN bakal fokus mengatasi Covid dan kebangkitan ekonomi Indonesia. Karena Pak AH pemimpin yang mementingkan Indonesia dan kesejahteraan penduduk kita,” jadi Dito.

Sebelumnya, PDIP melarang seluruh kadernya untuk berbicara calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024.

Bahkan, terkecuali tersedia kader yang ketahuan melibatkan relawan deklarasi untuk dukung capres, akan diberikan sanksi tegas.

Pengamat Politik Aisah Putri Budiatri menilai, pemberitahuan yang dibuat PDIP berikut memberikan kesempatan bagi Ganjar untuk bisa ditunjuk sebagai calon oleh PDIP sebagai presiden di Pemilu 2024.

“Sebenarnya ini justru menunjukan tersedia celah dari PDIP mempertimbangkan sebagian nama kadernya jadi capres, juga Ganjar,” kata Aisah kala dihubungi merdeka.com, Selasa (21/9).

Asalkan, kata dia, daya tawar Ganjar menjelang pemilu digelar tetap terus menerus kuat. popularitasnya tetap menanjak. Lalu kepemimpinannya di Jawa Tengah tetap menarik perhatian publik.

“Selain juga komunikasi politik pada Ganjar dan PDIP (terutama bersama dengan Megawati) dipupuk baik, maka tersedia peluang Ganjar bisa maju dari PDIP,” menyadari Aisah.

Dia menilai, sebagai politisi yang mengakar di PDIP, dan bersama dengan posisi PDIP sebagai partai juara politik kala ini. Paling menguntungkan terkecuali Ganjar maju bersama dengan PDIP. “Dan konstelasi politik menuju pemilu 2024 tetap terlampau dinamis, sehingga apa-pun bisa saja terjadi,” tutur dia.

Aisah menilai, mungkin bisa saja semasa  pergerakannya nanti Ganjar jadi balik badan dari PDIP dan diusung oleh parpol lain. Hal itu dinilai wajar sebab seorang politisi tentu bakal tetap mencari peluang politik, juga mencari kendaraan politik untuk pemilu

Dengan suasana Ganjar kala ini, kata dia, belum punya kepastian partai pengusung, dia menilai, komunikasi baik yang membuka peluang pencalonan yang pantas diakses ke siapapun.

Pidato Lulung Kembali ke PPP, Minta Waspada Propaganda Laga antara Agama dan Pancasila

caffreyforcongress.org – Abraham Lunggana atau Haji Lulung  selaku Ketua DPW PPP DKI Jakarta memberikan pidato pertama setelah selesai ulang ke Partai Persatuan Pembangunan. Dia menyebut, pas ini terdapat penyusup di masyarakat yang melakukan propaganda membenturkan agama bersama Pancasila.

Dia berharap masyarakat mewaspadai hal ini agar tidak berjalan perpecahan di tengah-tengah masyarakat.

“Ada sekelompok orang melakukan propaganda. Orang ini kelihatannya mengajak Pancasila, tapi orang ini sebetulnya memberikan propaganda, menghasut pemuda, membenturkan agama bersama Pancasila,” kata Lulung pas pidato di Pembukaan Musyawarah Wilayah III Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) DKI Jakarta, Minggu (19/9).

Lulung mengungkapkan, persatuan masyarakat adalah hal perlu bagi bangsa Indonesia lebih-lebih merawat ketentraman umat beragama. Selain itu, dilihat dari UUD 1945 bahwa tiap tiap orang mempunyai hak untuk memilih dan memiliki agama.

“PPP merupakan partai Islam, dan GMPI adalah badan otonom partai, harus konsisten menaikkan naluri persatuan. Ini perlu untuk bangsa Indonesia kita,” ungkap anggota DPR RI ini.

Sementara itu, Achmad Baidowi  selaku Ketua PP GMPI memberikan kegiatan GMPI sebagai badan kepemudaan. Dia mengatakan, tugas GMPI DKI Jakarta menciptakan pemimpin dan kader bangsa, lebih-lebih di DKI Jakarta.

“GMPI sebaai wadah organisasi kepemudaan tetap menjalin silaturahmi bersama elemen bangsa Indonesia,” kata dia.

“Tugas kedua GMPI sebagai banom (badan otonom) partai, pasti memiliki tugas mendongkrak nada PPP di ruang publik. Insyaallah kader GMPI di Jakarta jelas bersama tugas tersebut,” tandas anggota DPR RI ini.

Sejumlah tokoh kelihatan hadir dalam pembukaan Muswil III GMPI, merasa dari Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Ketua Umum PP GMPI Achmad Baidowi, Ketua DPW PPP DKI Jakarta Lulung, Kepala Kesbangpol DKI Jakarta Tofan Bakri, hingga Ketua KNPI DKI Jakarta Roni Bara Pratama.

“Ada sejumlah kelompok orang menjalankan propaganda. Orang ini diduga seperti mengajak Pancasila. Namun sebenarnya meneruskan propaganda, menghasut situs judi online tokoh melaga antar agama dengan Pancasila” ungkap Haji Lulung lewat pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Sementara, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menambahkan, tema Muswil III GMPI DKI Jakarta yang mengangkat ‘Merawat Persatuan Pemuda Ibu Kota’ terlampau relevan. Dia mengatakan, persatuan menjadi kunci dalam penyemangat muda.

“Persatuan merupakan dasar tercapainya tujuan negara Indonesia. Oleh karena itu mari kita menjaga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Semoga PPP dan GMPI terhitung dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” terang Riza.

Menurut Lulung, persatuan masyarakat adalah hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, terutama untuk memperhatikan kerukunan umat beragama. Ia beranggapan bawah PPP adalah partai Islam harus bersatu dengan GMPI yang berlaku sebagai badan otonom dan keduanya harus dapat meningkatkan rasa persatuan yang tinggi atau besar.

Haji Lulung sebelumnya membuat keputusan untuk keluar dari PAN ( Partai Amanat Nasional ) dan kembali ke partai PPP. Sekarang dia menjabat jadi Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPP di DKI Jakarta.

“Kehadiran GMPI didambakan dapat berperan aktif dalam melindungi persatuan dan kesatuan bangsa. Insyaallah dapat terpilih Ketua (GMPI Jakarta) yang dapat menghimpun pemuda di Jakarta. Mudah-mudahan ini menjadi bangkitnya umat Islam Indonesia,” harapnya. Politisi Gerindra ini memberi pujian diselenggarakannya Muswil III GMPI DKI Jakarta. Terlebih, semua prosesnya terhitung ikuti protokol kesehatan layaknya Mengenakan masker dan merawat jarak, serta dijalankan secara hybrid atau memadukan online dan secara offline.

DPR Sebut Jika Pemilu 2024 Digelar terhadap Bulan Mei Dapat Memicu Kekacauan

caffreyforcongress.org – Luqman Hakim selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengatakan, pendapat pemerintah sehingga hari H pengambilan suara Pemilu 2024 di bulan April atau Mei dirasa tidak cukup tepat.

“Pemerintah tetap belum perhitungkan terlampau pentingnya jarak sementara antara pengesahan hasil Pemilu bersama dengan tahapan pendaftaran calon kepala tempat ke KPUD yang paling lambat mesti dikerjakan bulan Agustus 2024. Jika coblosan Pemilu 2024 di bulan April atau Mei 2024, hampir tidak tersedia sementara jeda antara pengesahan hasil pemilu bersama dengan pendaftaran calon kepala derah ke KPDU,” kata Luqman terhadap wartawan, Jumat (17/9/2021).

Dia berharap pemerintah perhitungkan jarak sementara yang pendek antara Pemilu dan Pilkada jikalau pemilu digelar April atau Mei 2024.

“Saya prediksi dapat terjadi kekacauan tahapan pilkada jikalau coblosan Pemilu dikerjakan bulan April atau Mei 2024,” sadar Luqman.

Dia terhitung mengingatkan, betapa pentingnya pelaksanaan pemilu yang berkualitas. Sebab, Pemilu 2024 adalah fasilitas rakyat manfaatkan kedaulatannya untuk membentuk kekuasaan negara secara damai.

Oleh gara-gara itu, Luqman berharap pemerintah sepakat bersama dengan KPU untuk laksanakan Pemilu 2024 terhadap bulan Februari.

“Karena itu, agenda pemilu mesti dipahami sebagai super prioritas, terhitung Pilkada untuk pilih kepala/wakil kepala daerah. Saya berharap, nantinya pemerintah judi online memiliki pandangan yang serupa terhadap urgensi Pemilu dan Pilkada bersamaan 2024, sehingga dapat sadar perlunya coblosan Pemilu dikerjakan di bulan Februari 2024,” kata dia.

Tito Karnavian  selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak menerima usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkaitan hari H Pemilu 2024 yang jatuh di hari Rabu 21 Februari 2024.

Hal ini disampaikannya sementara dalam Rapat Bersama bersama dengan Komisi 2 DPR RI.

“Kalau untuk pemilu, kita mengusulkan sehingga hari H dikerjakan terhadap bulan April seperti pemilu th. sebelumnya. Atau lebih-lebih kalau tetap terlalu mungkin Mei 2024,” kata Tito Kamis (16/9/2021).

Mantan Kapolri RI ini menjelaskan, alasannya menolak hari H Pemilu 2024 dipercepat gara-gara bentrok bersama dengan bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri.

Selain itu, risau terdapatnya polarisasi di penduduk jikalau sementara tahapan Pilpres terlampau panjang.

“Agar efektif gara-gara pemungutan nada dapat berdampak ke belakang terhadap tahapan, ini berdampak terhadap polarisasi, stabilitas keamanan, eksekusi program Pemda dan pusat dan seluruh berdampak,” kata Tito.

Untuk itu, Tito berharap sehingga pengambilan ketentuan berkenaan hari pemungutan nada Pemilu 2024 dapat diundur untuk lebih dari satu sementara ke depan sebelum saat DPR meniti masa reses. Ia mengatakan, didalam sementara dekat, pemerintah dapat langsung laksanakan rapat internal bersama dengan kementerian, lembaga, dan pihak-pihak berkaitan untuk mengkaji usulan ini. “Setelah itu laksanakan terhitung rapat bersama dengan tim konsinyering yang tersedia perwakilan berasal dari KPU, Bawaslu, lantas berasal dari DPR Komisi 2 lebih-lebih untuk laksanakan exercise untuk pemilihan sementara pemungutan nada tersebut,” ujar Tito.

Tito menambahkan, pemerintah tidak mempersoalkan usulan KPU berkaitan hari pemungutan nada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang jatuh terhadap 27 November 2024. “Kalau untuk masalah pilkada, gara-gara sebenarnya dikunci oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mesti di bulan November 2024, maka usulan hari Rabu 27 November kita kira enggak masalah,” kata Tito.

Sebelumnya, Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, KPU mengusulkan hari pemungutan nada Pemilu 2024 jatuh terhadap 21 Februari 2024 sehingga menambahkan sementara lumayan didalam penyelesaian perbedaan suatu lembaga atau dewan dan pemilihan umum presiden serta pernyatan hasil pemilu berikut bersama dengan jadwal pencalonan pilihan kepala daerah ( Pilkada ). Selain itu, KPU terhitung menyimak beban kerja badan ad hoc terhadap tahapan pemilu yang beririsan bersama dengan tahapan pemilihan. Ilham mengatakan, proses pemungutan nada terhitung sudah diperhitungkan sehingga tidak bertepatan bersama dengan hari raya keagamaan. Begitu pula bersama dengan proses penghitungan nada terhitung sudah diatur sehingga tidak bertepatan bersama dengan Hari Raya Idul Fitri. “Karena sekali lagi ini pertama kali kita menggelar pemilu dan pilkada di tahun yang serupa tentu harus dipikirkan kembali bagaimana nanti partai politik harus mempunyai kursi yang ditentukan oleh Undang-undang Pemilihan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” kata Ilham, didalam rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi II, Senin (6/9/2021).

KPK Meminta Mendagri Tito Karnavian Segera Melapor LHKPN 2020

caffreyforcongress.orgKPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ) mengharapkan Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. selaku Mendagri ( Menteri Dalam Negeri ) agar cepat menyampaikan aset dan kekayaan untuk periode 2020.

Karena, mantan Kapolri ( Kepala Kepolisian Negara ) itu di dalam catatan LHKPN tercatat baru melaporkan informasi kekayaan dan aset untuk periode 2019.

“Sipil negara diharuskan mengikuti di Pasal 5 angka 3 disebutkan bahwa penyelenggara negara wajib untuk melaporkan dan memberitakan LHKPN-nya sebelum saat dan sehabis menjabat,” kata Ipi di dalam keterangannya, Sabtu (18/9/2021).

Kewajiban pelaporan LHKPN termasuk diperjelas di dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Aturan itu menyatakan kekayaan aparat negara wajib diperiksa, dan dipublikasikan sebelum, selama, dan sehabis menjabat.

Untuk itu, KPK mengharapkan Tito Karnavian tidak mengabaikan kewajibannya. LHKPN-nya tetap ditunggu oleh komisi antikorupsi sampai waktu ini.

“Jadi, UU secara tegas sudah menyampaikan demikian,” ungkap Ipi.

Kata Ipi, pihaknya sebagai pelaksana UU di dalam UU KPK juga dinyatakan bahwa lembaga antirasuah memiliki kewenangan untuk menerima dan memberitakan LHKPN sebagai cara pencegahan korupsi.

Ia menegaskan, di Undang-Undang 28 Tahun 1999 dijelaskan tersedia sanksi administratif ketika kewajiban tidak dikerjakan oleh sipil negara.

“Ini barangkali yang sebenarnya  menjadi catatan karena beberapa pihak menilai sanksinya benar-benar ringan karena hanya sanksi administratif,” ungkap dia.

Maka itu, Tito diminta untuk tidak menganggap remeh penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN denda keterlambatan hanya sejenis biaya administrasi. Sebagai menteri, Tito diharapkan bisa menjadi teladan yang baik.

“Kami berharap ini akan menumbuhkan kepercayaan sipil negara bahwa aset dan kekayaan mereka dipantau secara publik. Dan sebagai pejabat umum slot online memiliki kewajiban untuk bersifat transparan, akuntabel untuk melaporkan kekayaannya,” ujar Ipi.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk melihat perkembangan kekayaan Tito. KPK akan segera memberitakan kekayaan Tito kalau udah diserahkan.

“Sekali lagi, sebagai bagian  penting di dalam pencegahan korupsi LHKPN ini sebenarnya membutuhkan peran dari saya kira tidak hanya KPK beserta himbauannya, kemudian membangkitkan kepatuhan laporan dari sipil negara namun termasuk peran dari masyarakat luas sekarang ini untuk turut memantau, dan melihat,” ujar Ipi.

Dari peninjauan Tribunnews.com di website elhkpn.kpk.go.id, jumlah semua harta kekayaan Tito Karnavian adalah sejumlah Rp 18,09 miliar atau tepatnya Rp 18.090.466.263 untuk laporan periode 2019. Laporan tersebut ia teruskan ke KPK pada 13 Januari 2020.

Harta kekayaan Tito lebih banyak diberikan dari kas dan setara kas yang nilainya Rp 9,53 miliar atau tepatnya Rp 9.532.725.263.

Aset terbesar kedua berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp 8,29 miliar atau tepatnya Rp 8.297.741.000. Ada 11 sektor tanah dan bangunan yang dilaporkan Tito di dalam LHKPN.

Aset properti yang dimaksud paling banyak di Kota Palembang. Sisanya berada di Kota Jakarta Selatan dan Kota Tangerang.

Sejumlah besar propertinya merupakan hasil sendiri, lainnya berasal dari hibah tanpa akta.

Yang menarik, Tito Karnavian tidak menyampaikan kepemilikan kendaraan, baik roda dua ataupun roda empat. Ia hanya melaporkan memiliki harta bergerak lain yang bernilai sekitar Rp 260 juta.

Tito tercatat termasuk tidak memiliki kekayaan berupa surat berharga, dan juga tidak ada utang di dalam laporan LHKPN yang dibuatnya.

Jangan Berikan Contoh Buruk Ipi mewanti, Mendagri Tito tidak mengganggap remeh pelaporan LHKPN karena denda keterlambatan hanya berupa administratif. Sebagai menteri, Tito diharapkan jangan berikan contoh buruk.

Sumber https://www.tribunnews.com

Sandiaga Uno Pilihan Ibu-ibu untuk Capres 2024

caffreyforcongress.orgSandiaga Uno Pilihan Ibu-ibu untuk Capres 2024, Salam Institut mengadakan webinar politik dan kebangsaan bersama tema ‘Menakar Elektabilitas Figur Capres 2024 Pilihan Emak-emak’. Nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno dibincang-bingcang di dalam pembahasan yang diadakan secara online tersebut.

Sejumlah pembicara turut datang di dalam webinar tersebut. Di antaranya berasal dari perwakilan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) Hendri Satrio, Direktur Perludem, Titi Anggraini, dan Ketua PP Wanita PUI, Iroh Siti Zahroh.

Dalam paparannya, Kedai Kopi diwakili oleh Hendri Satrio mengungkapkan tersedia tiga kriteria calon presiden pilihan wanita terutama tim emak-emak. Ketiga kriteria itu adalah merakyat, tegas, dan jujur.

“Emak-emak tuh yang mutlak merakyat, cerdas, jujur, berdasarkan hasil survei,” kata Henri Satrio, Rabu (15/9/2021).

Sementara itu, Direktur Perludem Titi Anggraini menjelaskan, perempuan semestinya menjadi sasaran pergerakan pasangan calon (paslon). Terlebih, pemilih perempuan terhadap pemilu 2019 lebih banyak ketimbang laki-laki.

“Harusnya perempuan termasuk menjadi wilayah pergerakan paslon. Paslon termasuk menghadirkan perempuan bukan hanya diperlukan suara, namun menghadirkan agen slot online perempuan yang terdengar masuk ke di dalam visi misi yang dapat paslon buat,” ucapnya.

Senada bersama Titi, Ketum PP Wanita PUI, Iroh Siti Zahroh menyatakan perempuan punya guna mutlak terhadap pilpres 2024 nanti. Sebab, nyaris 50 persen berasal dari 270 juta rakyat Indonesia adalah kalangan emak-emak.

“Data lain membuktikan ini generasi Z itu tersedia 27,95 (persen). Nah itu termasuk tersedia perempuan, belum menjadi emak-emak. Biasanya terkecuali berasal dari aspek umur, nah ini sebagai pemilih pemula. Jadi kunci termasuk bahwa perempuan ini ada kontribusi di dalam pemilihan,” ungkap Iroh.

Lebih jauh, Iroh termasuk menyatakan ihwal kriteria pemimpin yang di inginkan emak-emak. Menurut dia, sosok pemimpin yang di inginkan emak-emak adalah alim, mampu membangkitkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), berpengalaman, hingga punya kapabilitas

Saat ditanya apakah kriteria tersebut mengarah terhadap sosok Menparekraf Sandiaga Uno, Iroh tidak menyatakan secara gamblang. Namun, Iroh menyebut Sandiaga sebagai spesial yang jujur.

“Kami hanya memberikan kriteria. Misalnya keliru satunya tadi yang disinggung, Bang Sandiaga Uno merupakan sosok yang jujur, karena sebetulnya dia memberikan LKHPN-nya itu ya memang benar apa adanya. Background termasuk keluarga (baik), dia pengalamannya profesional,” tutur Iroh.

Menparekraf Sandiaga Uno dinilai memadai tenar di kalangan ibu-ibu di semua Indonesia.

Ketua umum (PUI) Persatuan Umat Islam, Iroh Siti Zahroh menjelaskan Sandiaga Uno memiliki kesempatan menjadi calon presiden dengan pertolongan kaum perempuan untuk Pemilu 2024.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menjadi penuturan di dalam webinar bersama tema, “menakar elektabilitas figur capres 2024 pilihan emak-emak”.

Iroh menyatakan perempuan punya guna mutlak terhadap Pilpres 2024, karena nyaris 50 persen berasal dari 270 juta rakyat Indonesia adalah kalangan emak-emak.

“Data lain membuktikan di generasi Z tersedia 27,95 persen perempuan. Kalau berasal dari aspek umur sebagai pemilih pemula. Jadi, perempuan ini punya kontribusi di dalam pemilihan,” tutur Iroh seperti dikutip berasal dari antaranews.com.

Menurut Iroh, kriteria pemimpin yang di inginkan emak-emak di antaranya alim, mampu membangkitkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), berpengalaman, hingga punya kapasitas dan kapabilitas.

Sementara itu, Direktur Perludem Titi Anggraini menyatakan perempuan semestinya menjadi target pergerakan pasangan calon. Terlebih, pemilih perempuan terhadap Pemilu 2019 lebih banyak daripada laki-laki.

Pemerinta Diharapkan Sediakan Kebijakan soal Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi

caffreyforcongress.org – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah berharap pemerintah buat persiapan kebijakan yang paham berkaitan pemakaian aplikasi PeduliLindungi.

Kebijakan tersebut, lanjut Trubus, perlu menyesuaikan dua hal penting. Pertama, menyesuaikan pemakaian untuk penduduk yang mempunyai handphone dan dapat mengaksesnya. “Kedua, kebijakan juga perlu menyesuaikan berkenaan mereka yang tidak mempunyai handphone dan mempunyai handphone tapi tidak dapat membuka aplikasi itu,” paham Trubus pada Kompas.com, Rabu (15/9/2021). Selain kebijakan yang jelas, lanjut Trubus, pemerintah juga perlu memberi tambahan informasi dan edukasi yang paham dan dimengerti oleh masyarakat.

Trubus mengungkapkan saat ini banyak penduduk yang tidak paham cara membuka aplikasi PeduliLindungi. “Masih banyak yang belum paham bagaimana mengaksesnya, dan apa saja kegunaannya,” kata dia.

Jika informasi dan edukasi pemerintah tidak memadai baik, maka bakal membuat kegaduhan di masyarakat. Sebab banyak petugas penjaga fasiltias umum, seperti transportasi dan juga mal juga belum paham bagaimana membuka aplikasi tersebut. “Banyak mal itu belum siap, apakah satpam-satpam disitu juga paham bagaimana cara membuka dan men-download-nya?,” ucapnya.

Trubus berpandangan, pemerintah juga perlu buat persiapan infrastruktur pendukung untuk penduduk yang tidak dapat membuka aplikasi PeduliLindungi di tempat-tempat umum.

“Misalnya sediakan handphone di tempat, sehingga penduduk yang tidak mempunyai handphone atau tidak dapat mangakses dapat manfaatkan layanan pemerintah itu,” imbuh dia. Diketahui aplikasi PeduliLindungi juga dimanfaatkan sebagai satu syarat perjalanan. Hal itu diungkapkan Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangannya, Rabu. Ketentuan syarat perjalanan pada era PPKM 14-20 September 2021 diatur dalam SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 17 beserta addendumnya berkaitan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19.

Di segi lain Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menyebut pihaknya bakal melaksanakan evaluasi pemakaian PeduliLindungi sebagai keliru satu sayarat membuka layanan publik agen judi slot sepanjang pandemi Covid-19. Evaluasi itu, kata Nadia, dikerjakan menanggapi banyak penduduk yang tidak dapat membuka area publik karena tidak mempunyai smartphone untuk membuka aplikasi Pedulilindungi.

“Kita bakal tetap melaksanakan evaluasi berkaitan pemakaian aplikasi PeduliLindungi yang pada prinsipnya merawat penduduk saat melaksanakan kegiatan di area publik,” terang nadia saat di konfirmasi Kompas.com, Selasa (14/9/2021).

Salah satu hal itu adalah bersama dengan membuat peraturan yang memudahkan penduduk untuk membuka area publik, bersama dengan catatan udah divaksinasi. “Jadi, kecuali belum siap, sekurang-kurangnya cetak kartu vaksinasi saja dulu diperlihatkan kepada petugas. Itu saja udah cukup. Petugas yang merawat itu perlu ikuti SOP yang dibuat. Maka, SOP nya pun perlu mempunyai keberpihakan pada orang yang tidak mempunyai smartphone,” petunjuk dia. Lebih lanjut, dia mengimbau kepada penduduk perlu selamanya ikuti protokol kebugaran yang tersedia tidak cuman membuktikan kartu vaksinasi Covid-19.

Adapun protokol kebugaran yang tersedia di antaranya mengenakan masker, merawat jarak, menjauhi kerumunan, dan kurangi mobilitas. Sebelumnya diberitakan, masih banyak penduduk yang ada masalah membuka area publik lantaran tidak mempunyai aplikasi PeduliLindungi. Hal ini karena sebagian penduduk masih tidak mempunyai smartphone atau terhambat batasan kuota internet.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya sedang memikirkan alternatif sehingga PeduliLindungi dapat diterapkan tanpa manfaatkan smartphone. “Kami juga memikirkan bagaimana PeduliLindungi dapat digunakan tanpa smartphone, sedang kami peduli bagaimana caranya sehingga tersedia alternatif lain,” kata Budi dalam rapat kerja bersama dengan Komisi IX DPR, Senin (13/6/2021). Budi mencontohkan, saat ini, aplikasi PeduliLindungi udah terintegrasi bersama dengan sistem check-in pesawat dan sistem ordering dari aplikasi agen travel online. “Jadi begitu pertama kali yang bersangkutan pesan tiket atau check-in, otomatis tanpa buka handphone oleh aplikasi Traveloka, tiket.com, atau aplikasi check-in pesawat bakal di cek ke sistem PeduliLindungi berkaitan ststus vaksinasi dan juga lab PCR,” ujarnya.

Demokrat Paksa Rencana Amandemen UUD 1945 Segera Dihentikan

caffreyforcongress.org – Wakil Sekretaris Jenderal [Wasekjen] Dewan Pimpinan Pusat [DPP] Partai Demokrat, Irwan, mendesak supata wacana Amandemen UUD 1945 yang akhir-akhir ini bergulir untuk segera dihentikan. Menurut Irwan, amandemen ini sangat tidak dibutuhkan oleh seluruh mesayarakat.

“Wacana Amandemen UUD RI 1945 harus segera dihentikan. Ngabisin baterai. Masyarakat tidak membutuhkan ini,” ungkap Irwan saat keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com.

Menurutnya, masyarakat saat ini memerlukan vaksin, pekerjaan, dan makanan. Hal itu terlihat dari berbagai mural yang banyak tersebar di banyak tempat.

“Kalian bisa melihat mural ada dimana-mana, mintanya bukan untuk amandemen tetapi mengirim pesan jika mereka lapar.”

Lebih lanjut lagi, Irwan menyebutkan bahwa partai koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo [Jokowi] terindikasi telah melakukan tes ombak perihal rumor amandemen UUD. Menurutnya, usaha dari partai koalisi melakukan hal tersebut terlihat begitu jelas.

“Sudah sangat jelas muncul upaya dari partai koalisi pemerintahan untuk melakukannya. Pernyataan dari Pak Zulkifli [PAN] terakhir kali juga mengindikasikan hal tersebut,” imbuhnya.

Irwan mengakui kalau konstitusi tidak kebal terhadap amandemen. Akan tetapi untuk sekarang ini, banyak orang yang meninggal, kemudian ekonomi terpuruk, serta belum pulih judi slot sepenuhnya. Dia mengingatkan, untuk membahas amandemen, harusnya diawali dengan kajian komprehensif, bukan tentang dorongan hasrat serta pemaksaan kehendak.

Sebelumnya, rencana amandemen UUD semakin menguat khususnya pada Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus 2021. Beberapa ketentuan yang disebut akan dirubah ialah mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara serta penambahan periode jabatan dari presiden.

Ramai-Ramai Buang Amandemen UUD 1945 dan Presiden 3 Periode

Beberapa partai politik serta elemen masyarakat menolak rencana amandemen UUD dan perubahan lama jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode.

Amandemen UUD adalah rencana yang digaungkan kembali oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat [MPR], Bambang Soesatyo, pada Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2021 lalu. Sementara itu, rencana perubahan masa jabatan presiden adalah hal yang sebelumnya telah dicurigai oleh beberapap pihak akan dilakukan melalui amandemen UUD.

Di kalangan partai politik, terdapat Wakil Ketua MPR asal Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, yang menampik amandemen UUD tersebut. Dia mengatakan bahwa membicarakan wacana amandemen UUD ditengah pandemi Covid-19 ini sangat tidak bijaksana.

Akan tetapi, Jazilul menyatakan kalau PKB sedang menunggu perkembangan penanganan virus Covid-19 lebih dulu sebelum membahas perihal amandemen UUD.

“PKB saat ini sedang menunggu perkembangan atas penanganan Covid-19, kemudian barulah kalau ingin membahas tentang amandemen. Jika Covid-19 belum berakhir, saya pikir sangat tidak bijaksana jika kita membahas tentang amandemen UUD,” ungkap Jazilul.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR asal Fraksi PKS, Hidayar Nur Wahid, menyatakan untuk melakukan konsititusi dengan konsisten lebih mendesak ketimbang melakukan amandemen UUD 1945 sekalikan dengan terbatas.

Sinyal penolakan pun juga diutarakan oleh Wakil Ketua MPR asal Fraksi Partai nasdem serta Demokrat.

Kemudian dari elemen masyarakat, Ketua PA 212, Slamet Maarif, menolak dengan tegas sebab sekarang ini tak ada urgensi amandemen UUD.

“Kami bakal melawan melalui jalur konstitusional hingga dengan langkah seperti mengepung Gedung DPR/MPR jika masih dilanjutkan,” kata Slamet.

Secara umum, Slamet menyatakan jika PA 212 menampik rencana amandemen UUD. Meskipunn amandemen ini dilakukan dengan terbatas dan hanya dengan memasukkan PPHN, PA 212 akan terus menolak. “Yang pasti dari pihak kami akan menolak. Terlebih lagi jika amandemen hanya untuk bisa memperpanjang jabatan ataupun menjadi tiga periode kami akan lebih menolaknya,” tandasnya.