NIK Menggantikan NPWP, Apakah Semua Orang Wajib Pajak?

Kabar terbaru datang dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati yang mengungkapkan kalau Pemerintah dengan DPR sudah mengesahkan RUU HPP menjadi UU HPP. Pengesahan ini menjadi bukti transformasi dan meningkatkan efisiensi pada sistem perpajakan di Indonesia. Sri Mulyani dalam hal ini mengungkapkan kalau terjadi perubahan NPWP gantikan NIK dalam UU HPP.  

Terjadinya perubahan penggunaan NIK sebagai NPWP ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas DJP.  Perubahan NIK sebagai NPWP ini menimbulkan banyak pemikiran yang belum dipastikan kebenarannya.

Kini sudah ada opini yang menyebar di masyarakat kalau mereka takut akan mendapatkan beban pajak apabila NIK menggantikan NPWP. Tentu semua informasi ini harus segera diklarifikasi oleh Menteri Keuangan.

Melihat hal ini Sri Mulyani menegaskan kalau peraturan baru penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP bukan berarti semua orang harus membayar pajak. Jadi maha168 penggunaan NIK ini sebenarnya bertujuan untuk mempermudah bagi para wajib pajak untuk melakukan pembayaran wajib pajak.

Reformasi Perpajakan di Indonesia

Sri Mulyani menjelaskan alasan mengenai NPWP gantikan NIK yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dalam hal ini Sri Mulyani telah menegaskan jangan sampai terjadi gejolak selama masa transisi penambahan fungsi NIK sebagai NPWP baik dalam organisasi atau segi teknis.

Bagi kamu yang masih penasaran atas perubahan NPWP menjadi NIK, silahkan simak penjelasan berikut ini agar tidak terjadi salah paham.

  1. Reformasi perpajakan

Terjadinya penambahan fungsi NPWP gantikan NIK ini menjadi bentuk reformasi perpajakan yang sudah diatur pada RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nantinya RUU HPP ini akan ditindak lanjuti di Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan UU Dipta Kerja.

Reformasi perpajakan ini menjadi pondasi baru di dunia perpajakan. Tentunya semua itu harus segera dilengkapi dengan peraturan-peraturan. Sehingga dengan demikian pihak Kemenkeu tidak salah langkah agar reformasi pajak ini tidak sia-sia.  

  • Kemenkeu harus bekerja lebih sigap dan cermat

Terjadinya perubahan ini menuntut Kemenkeu untuk lebih sigap dan cermat dalam bekerja. Sehingga tetap teliti dan detail dalam mengarahkan kemana berjalan. Sri Mulyani harus terus fokus untuk menata perubahan agar lebih bermanfaat di masa depan.

RUU KUP sudah menjadi bentuk reformasi perpajakan, pemerintah sudah menerapkan KTP sebagai wajib pajak menggantikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nah, dengan adanya RUU ini pemerintah akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan. Jadi melalui NIK sebagai NPWP untuk wajib pajak orang pribadi.

  • RUU KUP berganti RUU HPP

Saat ini Pemerintah bersama DPR telah menemui kata sepakat untuk meneruskan RUU KUP (Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan) menjadi RUU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Sri Mulyani mengatakan kalau bersama RUU HPP, reformasi Pajak bisa memperkuat Indonesia dalam melakukan kerjasama internasional.

Reformasi pajak ini memperkenalkan ketentuan tarif Pajak Penambahan Nilai final. Nah, dengan adanya kebijakan ini bisa memperluas basis pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Selain itu juga akan diwujudkan dengan adanya pengaturan tarif PPh baik organisasi dan orang pribadi.

  • Membangun sistem perpajakan yang adil dan sehat

Adanya penambahan fungsi NIK sebagai NPWP ini memberikan manfaat dalam mewujudkan sistem perpajakan yang lebih sehat, adil, dan efektif. Selain itu adanya perubahan ini bisa menjaga kepentingan Indonesia di masa depan.

Demikianlah penjelasan mengenai perubahan NPWP gantikan NIK untuk mewujudkan sistem perpajakan di Indonesia yang lebih baik. Selain itu dengan adanya perubahan ini bisa mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia secara berkelanjutan.