Kembali Hangat Diperbincangkan, Siapa Dalang Isu Jabatan Presiden 3?

Baru-baru ini masyarakat kembali hangat dengan perbincangan terkait jabatan periode yang rencananya akan dirubah menjadi 3 periode. Sebelumnya pembicaraan yang sama ini juga sudah pernah menjadi trending topik di berbagai sosial media.

Adanya isu yang kembali mencuat tersebut tentunya memberikan respon yang negatif dari berbagai kalangan publik, sepat kinerja pemerintah yang kini sedang berjalan dinilai belum memenuhi harapan publik. Namun, ternyata isu yang menyeret orang nomor 1 di Indonesia ini tidak muncul dari Jokowi secara personal, melainkan ada salah satu politikus ternama di Indonesia yang mengawalinya.

Dalam sebuah kesempatan orang yang diduga menjadi pencetus isu 3 periode  tersebut memberikan pendapat. Bahwa denngan diubahnya atau rencana amendemen Undang-undang dsar 1945, terutama dalam hal masa jabatan presiden. Bisa saja ketentuan yang ada akan dirubah melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Isu yang beredar tersebut dianggap tidak memikirkan keadaan rakyat saat ini, apalagi semua harus bertarung melawan pandemi Covid-19 agar bisa tetap bertahan hidup. Harusnya pemerintah fokus terlebih dahulu dalam pemulihan kesehatan dan juga pada beberapa sektor kehidupan masyarakat lainnya.

Namun ada juga beberapa masyarakat yanng bersikap acuh ketika menanggapi isu yang sedang muncul. Mereka beranggapan bahwa siapapun orangnya yang akan menjadi presiden, termasuk berapa lama masa jabatan atau periode yang harus diberikan. Maka hal tersebut tidak menjadi masalah jika memang itu terbaik dan saat ini dibutuhkan Indonesia.

Seperti yang dijelaskan oleh pihak Humas UNS yang pada intinya, itu merupakan hal yang boleh-boleh saja. Pergantian durasi masa jabatan presiden yang semula dari dua periode lalu menjadi tiga periode sah-sah saja dilakukan. Namun dengan syarat hal tersebut akan membawa dampak dan pengaruh yang positif kepada masayarakat. Bukan berati jika nantinyaketentuan tersebut benar-benar diberlakukan memiliki impact yang buruk. Jika dengan menambahkan masa jabatan tersebut lebih efektif dan efisien untuk dilakukan. Maka, hal tersebut bisa menjadi sebuah kebutuhan untuk rakyat dari semua kalangan.

Tanggapan Presiden Jokowi terkait isu 3 periode

Kebenaran atas issue masa jabatan menjadi 3 periode sampai saat ini masih dipertanyakan. Wacana tersebut diduga berasal dari beberapa  orang-orang yang slotmaha168 dekat dengan presiden. Mereka yang memberikan usul demikian mungkin mersasa takut, jika adanya pergantian kepemimpinan dari Jokowi bisa membuat jabatannya hilang.

Isu yang kemabali beredar tersebut akhirnya samapi di telinga Presiden Joko Widodo. Presiden juga memberikan sanggahan yang jelas sanggahan secara tegas. Kemudian dilanjutkan dengan kata-kata bahwa dirinya (Presiden Jokowi) akan selalu taat dengan ketentuan yang telah diatur dalam konstitusi.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi telah mengamanahkan jika masa jabatan presiden yang diperbolehkan hanya selama dua periode saja, dan itu menjadi hal utama yang harus selalu dipahami. Selanjutnya Presiden Jokowi juga mengatakan bahwasanya dirinya tidak memiliki niat dan minat untuk kembali menjadi presiden selama 3 periode. Respon penolakan terakit masa jabatan yang bisa berganti menjadi 3 periode tersebut tidak hanya ditanggapi oleh presiden Jokowi saja. Melainkan juga ditanggapi oleh Bambang Soesatyo selaku ketua MPR RI. Bambang menjelaskan bahwasannya tidak ada sama sekali pembahasan internal terkait dengan pembahasan perubahan periode masa jabatan. Wacana tersebut awalnya diketahui muncul dari salah satu anggota DPR yang berasal dari Fraksi pPartai Demokrat.