PDI Perjuangan Resmi Panggil Barisan ‘Celeng’

Akhirnya ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bidang kehormatan, Komarudin Watubun memanggil Ketua barisan ‘Celeng’. Komarudin mengungkapkan alasan terkait pemanggilan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Seknas ganjar Indonesia (SGI). Yakni Albertus Sumbogo sebagai kader PDIP di wilayah Purworejo ke Jakarta pada Jum’at (15/10/2021).

Ia mengungkapkan pemanggilan tersebut merupakan bentuk dari mekanisme internal partai yang harus dilakukan. Sebab pada Kongres V PDIP yang telah diselenggarakan sudah memberikan mandat kepada Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum dari PDIP. Megawati diberikan kewenangan penuh untuk memutuskan siapa pasangan presiden dan calon presiden yang akan diusung PDIP pada Pilpres 2024.

“Itu merupakan sebuah mekanisme yang harus ditempuh dan sudah sesuai dengan ketentuan internal partai. Sebab kongres yang sebelumnya telah digelar mengamanatkan ketua umum partai ibu Megawati untuk menentukan siapa pasangan calon dan wakil presiden yang akan maju pada pilpres 2024,” jelas Komarudin saat ditemui wartawan (15/10/2021).

Ia menjelaskan, bahwa pemanggilan tersebut berkaitan dengan pendeklarasian yang dilakukan oleh beberapa kelompok relawan pendukung Ganjar Pranowo. Albertus dipanggil untuk memberikan klarifikasi secara lisan dengan jelas.

Komarudin sebelumnya sudah menginstruksikan, jika terkait penetapan siapa yang nantinya akan dipilih untuk menjadi capres dan cawapres pada Pilpres 2024 kader tidak terlibat. Mereka belum diperbolehkan melakukan deklarasi-deklarasi sebelum ada keputusan resmi dan tetap dari Megawati.

“Ketentuan tersebut berlaku untuk semua kader-kader partai. Untuk menegakkan kedisiplinan, DPP PDIP akan memanggil seluruh anggota serta kader yang sudah melakukan deklarasi terlebih dahulu sebelum ada keputusan resmi,” ujar Komarudin.

Semua anggota baik itu kader maupun pengurus PDIP terikat secara mutlak pada kongres V yang telah digelar. Terkait mandat penentuan siapa capres dan cawapres yang akan diusung partai ditentukan oleh Megawati.

Dia juga menyampaikan, jika DPP PDIP berkali-kali mengingatkan kader serta publik untuk sabar dalam menunggu keputusan tersebut karena membutuhkan kontemplasi. Sehingga jika ada kader yang tidak mengikuti ketentuan tersebut akan dilakukan penertiban.

Ganjar Beri Respon Pada Kader Celeng

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar pranowo akhirnya juga angkat bicara mengenai polemik yang terjadi di internal partai. Ganjar mengatakan jika selaku kader PDIP, dirinya akan setia pada partai banteng dengan moncong putih tersebut.

Sebelumnya ganjar masih enggan menanggapi dengan membelokkan pertanyaan yang diajukan oleh wartawan. Namun akhirnya Ganjar memberikan tanggapan singkat terkait Banteng vs Celeng.

“Celeng itu apa? Di Grobogan apa ada Celeng,” jawab Ganjar saat ditemui di Pendopo kabupaten Grobogan saat peresmian Trans Jateng Koridor 3 Grobogan-semarang (13/10/2021).

“Sory ya, kita ini Banteng, sekali Banteng ya tetep Banteng!” lanjut Ganjar.

Polemik yang terjadi di internal PDI Perjuangan terus bergulir akibat masalah dalam dukung mendukung capres di Pilpres 2024. Sebutan Celeng kemudian muncul sebagai sebutan untuk para kader yang keluar dari barisan Banteng.

Kader yang keluar dari Banteng ke kemudian menamai dirinya dengan sebutan barisan celeng Berjuang dengan mendukung Ganjar sebagai capres yang akan maju pada Pilpres mendatang. Barisan tersebut juga membuat logo dengan gambar Celeng dengan taring berwarna putih sebagai bentuk maha168 simbol perlawanan. Bambang selaku Ketua DPD PDIP JAwa tengah melabeli barisan Celeng tersebut sebagai oknum kader yang mendeklarasikan diri dengan mengusung Ganjar untuk maju sebagai capres.

PROFIL GIRING GANESHA

Mungkin banyak yang sudah tak asing lagi dengan artis yang satu ini, Giring Ganesha atau yang sering kita kenal Giring Nijdi. Profil Giring Ganesha yang lahir di Jakarta 14 Juli 1983 ini bernama lengkap H. Giring Ganesha Djumaryo.

Suami dari Cynthia Riza ini telah lama mengundurkan diri dari grup band Nidji yang dulu telah membesarakannya nama nya di dunia hiburan tanah air ini di tinggalkan secara resmi tanggal 31 Desember 2017.

Profil Giring Ganesha dulu dan sekarang memang lah sangat berbeda, dahulu Giring seorang pemain film dan Musisi tapi saat ini bapak tiga anak memilih terjun ke dunia politik.

Profil Giring Ganesha sebelum memutuskan ke ranah politik dulu pernah menjadi relawan Joko Widodo – Jusuf Kalla ( tahun 2014 ), pernah juga menjadi CEO Kincir.com sampai menjadi Relawan Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saeful Hidayat ( tahun 2017 ) dan ditahun 2017 link alternatif maha168 menjabat sebagai Plt. Ketua PSI ( Partai Solidaritas Indonesia ) dan Co Founder Kincir.com,  dan tahun 2020 juga menjabat sebagai Presiden IESPL.

Anak dari pasangan Bapak Djumaryo Imam Muhni dan Ibu Irmawaty ini sangat menyukai politik sejak dari kecil, hal ini memang terlihat sejak kecil karena bapak Giring Ganesha seorang Jurnalis dan Kuartor lukisan jadi anaknya pun ikut menyukai hal yang bebau politik.

Mantan vokalis band Nidji ini juga seorang artis yang multitalen, bahkan Giring Ganesha sempat membintangi berbagai macam film layar lebar dan memiliki banyak pengahargaan saat masih bergabung dengan Nidji.

Profil Giring Ganesha Selama Bermusik Dan Flimografi

Tak banyak orang tahu tentang profil Giring Ganesha dan capain – capainya selama ini, meski begitu itu sebuah prestasi yang sangat membanggakan saat dulu masih bergabung dengan grup band Nidji. Berikut ini profil Giring Ganesha saat bermusik dan pengahargaan flimografi yang di dapat :

1. Mendapat dua predikat di nominasi Most Favorite Grup Band or Duo dan Most Favourite New Artis saat MTV Indonesia Award di tahun 2008

2. Mendapat nominasi lagu Rock terbaik di AMI Award tahun 2008

3. Lagu Laskar Pelangi berhasil mendapatkan predikat sebagai lagu Pop terbaik di AMI Award tahun 2009

4. Lagu Laskar Pelangi juga mendapat predikat sebagai karya produksi terbaik di AMI Award tahun 2009

5. Lagu Laskar Pelangi juga berhasil menyabet gelar sebagai lagu terbaik di Anugerah Planet Muzik tahun 2009

6.  Mendapat penghargaan Aksi Panggung Terdasyat di Dasyatnya Award tahun 2010

7. Mendapat penghargaan sebagai Karya Produksi Original Sundtrack Film Terbaik AMI Award dalam lagu Sumpah dan Cinta Matiku, dan Lagu Diatas Awan tahun 2014

8. Peraih peran di video clip terdasyat di Dasyatnya Award tahun 2014

9. Peran sebagai Sudjo di Sang Pencerah tahun 2010

10. Pengisi suara di Petualang Singa Pemberani sebagai Paddle Pop tahun 2013

11. Pengisi suara di Petualang Singa Pemberani Magilika sebagai Paddle Pop tahun 2015

12. Pengisi suara di Petualangan Singa Pemberani Dinotera sebagai Paddle Pop tahun 2014

13. Pengisi suara di Petualangan Singa Pemberani Atlantos sebagai Paddle Pop tahun 2016

14. Pengisi suara di Petualangan Singa Pemberani Atlantos 2 sebagai Paddle Pop tahun 2017

15. Bemain film Jilbab Traveler : Love Sparks in Korea tahun 2016 Diatas sebagian capain – capaian yang di ulasan dalam profil Giring Ganesha ini.

Celeng Vs Banteng, Sinisme Politik Terbaru Jelang Pilpres 2024

Meski masih akan diselenggarakan 3 tahun lagi, pemberitaan mengenai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang sudah banyak dibincangkan. Hal ini dapat diketahui di masyarakat yang semakin hangat saja berbicara mengenai Pilpres yang akan datang tersebut. Tak terkecuali di wilayah Jawa tengah, bahkan Ganjar Pranowo yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jateng terus mendapatkan dukungan. para simpatisan Ganjar mendukung penuh agar dirinya mencalonkan diri sebagai presiden.

Tak berbeda jauh dengan pilpres yang digelar 2014 lalu, kini seiring dengan pembicaraan mengenai Pilpres 2024 yang menghangat juga memunculkan Sinisme politik. Jika pada tahun 2014 ada sebutan Cebong vs kampret, maka jelang Pilpres 2024 ini muncul istilah Celeng vs Banteng.

Namun sinisme politik baru yang muncul jelas Pilpres 2024 ini berbeda dengan sebelumnya. Jika dulu Cebong vs kampret merujuk pada dua calon atau dua kubu yang berbeda karena persaingan. Maka Celeng vs Banteng ini justru muncul ditengah-tengah polemik yang sedang terjadi slot online maha168 di internal partai PDIP. Bahkan tidak hanya sebutan Celeng saja, sebutan bebek juga muncul akibat dari pendeklarasian dukungan kepada Gubernur Jawa tengah tersebut. Beberapa simpatisan PDIP memberikan dukungan tersendiri kepada ganjar untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang.

Diketahui istilah tersebut pertama kali muncul dari Bambang wuryanto selaku ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Dirinya mengatakan jika simpatisan atau pendukung Ganjar bukan bernama banteng, tetapi celeng.

Masalah tersebut selanjutnya ditanggapi oleh para simpatisan yang lain seperti Albertus Sumbogo, Wakil Ketua DPC PDIP Purworejo dengan perlawanan. Dengan adanya sebutan celeng, justru membuat semangat mereka lebih terbakar lagi untuk melakukan perlawanan serta berjuang mempertahankan kebenaran sesuai dengan nurani yang diyakini.

“Teman-teman yang sudah membuat meme tersebut tidak hanya tersinggung namun juga merasa prihatin, tetapi juga tetap ada semangat untuk melakukan perlawanan. Meskipun dianggap dengan sebutan celeng, namun harus tetap berjuang untuk kebenaran faktanya dan nurani,” jelas Sumbogo pada Selasa (12/10/2021).

Para simpaisan yang menyebutnya sebagai Barisan Celeng Berjuang tersebut juga membuat sebuah logo beruga gambar celeng warna merah dengan taring putih. Logo tersebut dibuat oleh Eko Lephex dan menjadi simbol serta semangat perjuangan dalam membela kebenaran.

“Barisan celeng adalah kita sebagai kader-kader dari PDIP yang akan berjuang demi membela kebenaran agar partai bisa semakin besar dengan mengusung Ganjar Pranowo untuk maju ke Pilpres 2024,” jelas Eko.

Taring panjang warna putih pada logo tersebut menggambarkan semangat perjangan yang tanpa kenal takut. Sedangkan warna merah mewakili rasa keberanian untuk memperjuangkan kebenaran. Dan warna putih menunjukkan kebenaran hati nurani.

Sinisme politik Cebong vs Kampret

Polemik yang menggunakan nama hewan menjelang pilpres memang bukan hal yang pertama kali terjadi. Sebelumnya pada pilpre tahun 2014 bentuk sinisme politik seperti ini sudah pernah terjadi, bahkan setelah Pilpres 2014 selesai digelar, sebutan cebong vs kampret justru semakin marak dibicarakan.

Kala itu Cebongers merupakan julukan yang diberikan kepada simpatisan Jokowi, sedangkan kampret menjadi sebutan untuk orang-orang yang pro dengan Prabowo. Sinisme politik merebut kembali memanas dan meruncing ketika memasuki Pilpres 2019. Akhirnya popularitas sinisme politik antara cebong vs kampret terus ada sampai saat ini karena media sosial yang terus membuat suasana politik semakin hangat. Akibatnya sinisme politik tersebut ada sebagai bentuk dari ekspresi fanatik pada politik hingga sekarang.

Viani Limardi Resmi Dipecat, Psi Sudah Siapkan Penggantinya

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sudah melakukan persiapan terkait dengan pemberhentian salah satu anggotanya, Viani Limardi. Viani merupakan salah satu anggota yang sebelumnya juga duduk di kursi Dewan perwakilan Rakyat daerah (DPRD) DKI Jakarta. Siapapun nanti pengganti Viani, pihak PSi akan melakuan koordinasi bersama KPUD DKI Jakarta.

” Selanjutnya dari PSI sendiri  akan melakukan penegecekkan data terlebih dahulu dengan KPUD. Nanti juga akan ada surat yang dikirimkan ke KPUD. Jadi ya memang penggantinya sudah ada, dan pastinya kandidat tersebut mendapatkan suara terbanyak,” ungkap Michael Sianipar selaku ketua DPW PSI Jakarta selasa (12/10/2021).

5 Fakta-Fakta Terkait Pemecatan Viani Limardi

Sebelumnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSi telah memberikan penjatuhan sanksi kepada anggotanya, Viani  yang dinilai terlalu banyak melanggar aturan. Sanksi berupa slot maha168 pemberhentian selamanya tersebut juga sudah melalui proses yang panjang dan silakukan sesuai dengan prosedur internal di partai. Berikut ini beberapa aturan yang dilanggar oleh Viani hingga menyebabkan dirinya diberhentikan dari PSI:

1. Terjun ke dunia politik sejak tahun 2017

Karir Viani di dunia politik tanah air dimulai pada tahun 2017 silam. Sebelumnya di tergabung dalam Jangkar Solidaritas menjadi advokad hukum. Kariknya di dunia hukum juga sudah cukup lama, yakni sejak tahun 2011 silam.

Diketahui Viani juga pernah tergabung di beberapa firma hukum, seperti Legal Staff PT Jaya Proteksindo Sakti, Legal Assistant PT MARSH Indonesia, Partner Setiarto and Partners Law Firm dan Associate Supramono Vyori Santoso Law Office.

2. Menggelembungkan jumlah dana reses

Alasan utama yang menjadi dasar mengapa Viani diberhentikan dari keanggotan PSI adalah terkait penggelembungan dana. Ia diduga melakukan pembengkakakn laporan pada kegiatan reses menggunakan dana APBD.Setelah dilakukan pengecekkan ternyata dana yang tertulis pada laporan tersebut tidak sesuai dengan riilnya.

Sedangkan reses merupakan kegiatan yang selalu dilakukan secara rutin. Atas kesalahnnya terebut, Viani dinilai telah melanggar aturan perilaku anggota legislatif PSI yakni pada pasal 5 angka 3.

3. Melanggar aturan ganjil genap

Wanita berdarah Makassar tersebut juga pernah terciduk sedang adu mulut bersama engan petugas lalu-lintas. Viani diketahui telah melanggar aturan terkait ganjil genap yang diberlakukan, teatnya pda Agustus 2021 lalu. Namun, saat diklarifikasi Viani membantah jika dirinya sedang cekcok, melainkah hanya sekedar berbincang-bincang bersama petugas.

Terkait hal tersebut, akhirnya Viani juga dinilai telah melakukan pelanggaran sebagai anggota legislatif PSI yakni pada pasal 4 angka 3. Ia diangga tidak mematuhi peraturan dari DPP PSI akibat pelangaran aturan ganjil genap yang dilakukan.

4. Tidak melakukan pemotongan gaji

Di masa pandemi ini, PSI memberikan aturan kepada para kadernya yang duduk di kursi pemerintahan untuk pemotongan gaji. Pemotongan gaji tersebut merupakan bentuk bantuan untuk penanganan Covid-19. Namun instruksi yang tertuang pada pasal 11 angka 7 tersebut tidak dilakukan oleh Viani selaku anggota legislatif PSI.

5. Sudah diberi peringatan

Pemberhentian Viani bukanlah sebuah keputusan pertama yang diambil. Sebelumnya Viani juga sudah diberikan sejumlah surat peringatan dari PSI sebanyak dua kali. Namun untuk surat keputusan yang ketiga ini, PSI memutuskan untuk memberhentikan sanksi pemberhentian selamanya melalui Surat Keputusan DPP PSI Nomor 513/SK/DPP/2021. Nah itulah beberapa fakta-fakta yang dinilai menjadi penyebab mengapa Viani Limardi diberhentikan secara permanen dari partai yang mengusungnya. Selanjutnya tentang proses pergantian antar waktu (PAW) akan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Airlangga: Partai Golkar Harus Menang Di Jogjakarta

Selain mengapresiasi penanganan kasus covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta, Airlangga Hartanto juga menyuarakan bahwasanya Partai Golkar harus menang di Yogyakarta. Sebagaimana diketahui, Airlangga Hartanto sendiri merupakan Ketua KPCPEN dan juga Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar). Dalam pidatonya pihaknya mengatakan bahwasanya, Yogyakarta terkait vaksinasi sudah menunjukan sebuah prestasi yang cukup baik.

Berdasarkan data yang diperoleh, vaksinasi yang dijalankan di kota pelajar tersebut sudah hampir 100 persen. Sekitar 85.16 persen untuk dosis pertamanya. Sedangkan untuk dosis keduanya sudah mencapai 53.98 persen. Sementara untuk dosis ketiga sudah mencapai 20.748 dosis. Dari data tersebut, Airlangga sangat bangga dengan antusia para warga masyarakat Yogyakarta yang mana ikut serta dalam membuat Herd Immunity.

Sedangkan untuk proses pemulihan ekonominnya sendiri, Yogyakarta memang patur mendapatkan apresiasi. Karena memang proses pertumbuhan ekonominya sudah mencapai 11 persen di kuartal kedua. Padahal batasan untuk tingkat nasionalnya hanya sekitar 7.07 persen. Menurut Airlangga sendiri, dengan adanya peningkatan pada pemulihan ekonominya, kegiatan ekonomi di kalangan warga masyarakat Yogyakarta sudah berjalan dengan baik.

Partai Golkar Harus Bisa Rebut Suara di Yogyakarta

Sebagai Menko Perekonomian Republik Indonesia, sedianya Airlangga juga memantau segala aktifitas perekonomian di Yogyakarta. Menurutnya, transportasi penerbangan di Yogyakarta sudah berangsung membaik. Selain itu juga kegiatan perekonomian masyarakat, mulai dari pasar, restoran, café, mall dan slotmaha168 perhotelan mulai menunjukan peningkatan. Untuk itu sebagai ketua umum Partai Golkar, pihaknya menghimbau kepada seluruh anggotanya di Yogyakarta untuk ikut serta berdampingan dengan masyarakat sekitar. Dalam kegiatan kemanusiaan maupun perekonomian rakyat.

Tidak ketinggalan pihaknya juga mengingatkan bahwasanya Yogyakarta sendiri merupakan salah satu wilayah yang ada di pulau Jawa. Yang terkena imbas terlama PPKM Level 4, ketika kasus covid-19 mencapai puncaknya. Dengan begitu, Yogyakarta menarik perhatian dari KPCPEN. Yang mana bekerja sama dengan pihak TNI-Polri untuk bisa membantu menangani semua kasus covid-19 di Yogyakarta. Untuk itu Airlangga mengatakan supaya tingkat kedisiplinan dan kepatuhan dalam penerapan 3M di Yogyakarta tetap terus ditingkatkan.

Pihaknya tidak mau kalau kasus covid-19 di Yogyakarta tersebut kembali meningkat dan bahkan mencapai puncaknya lagi. Airlangga sendiri sedianya mengucapkan puji syukur karena semua bisa teratasi berkat adanya kerjasama semua anggota dengan pihak tenaga kesehatan maupun TNI-Polri. Dan Indonesia pun sekarang ini menjadi Indonesia yang sehat, khususnya wilayah Yogyakarta juga sudah menunjukan perkembangan terbaiknya.

Memang sekarang ini sebagian besar daerah di Yogyakarta masuk PPKM Level 2. Dan berdasarkan data yang diperoleh, hanya Yogyakarta bagian kota dan juga kabupaten Bantul sedianya masih berada di PPKM Level 3. Dengan adanya perkembangan tersebut, Airlangga sedianya berharap. Bahwasanya dalam penanganan kasus pandemic covid-19 yang dicanangkan oleh pemerintah dengan sistem gas dan rem tersebut. Sekarang yang perlu Yogyakarta lakukan adalah menggunakan sistem gas untuk bisa memulihkan perekonomiannya.

Namun menurut Ketua Umum Partai Golkar tersebut, jika Yogyakarta masih termasuk wilayah PPKM Level 4, maka yang diterapkan adalah sistem remnya. Yang jelas sistem gas dan rem tersebut sangat berpengaruh pada perkembangan wilayah Yogyakarta. Selain mengapresiasikan dan juga mengingatkan mengenai penanganan kasus pandemic covid-19 beserta pemulihan ekonomi Yogyakarta. Pihaknya juga menambahkan sedikit himbauan kepada para anggota kader maupun pengurus Partai Golongan Karya di Yogyakarta.

“Bilamana mau Partai Golkar sedianya menang, untuk memperoleh kemenangan tersebut yang terpenting adalah mengenai struktural partainya. Selain itu jaringan partai memang harus terbentuk dan terevitalisasi dengan baik,” ucap Airlangga yang sudah disambut dengan kesiapan para kadernya di Yogyakarta.

NIK Menggantikan NPWP, Apakah Semua Orang Wajib Pajak?

Kabar terbaru datang dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati yang mengungkapkan kalau Pemerintah dengan DPR sudah mengesahkan RUU HPP menjadi UU HPP. Pengesahan ini menjadi bukti transformasi dan meningkatkan efisiensi pada sistem perpajakan di Indonesia. Sri Mulyani dalam hal ini mengungkapkan kalau terjadi perubahan NPWP gantikan NIK dalam UU HPP.  

Terjadinya perubahan penggunaan NIK sebagai NPWP ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas DJP.  Perubahan NIK sebagai NPWP ini menimbulkan banyak pemikiran yang belum dipastikan kebenarannya.

Kini sudah ada opini yang menyebar di masyarakat kalau mereka takut akan mendapatkan beban pajak apabila NIK menggantikan NPWP. Tentu semua informasi ini harus segera diklarifikasi oleh Menteri Keuangan.

Melihat hal ini Sri Mulyani menegaskan kalau peraturan baru penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP bukan berarti semua orang harus membayar pajak. Jadi maha168 penggunaan NIK ini sebenarnya bertujuan untuk mempermudah bagi para wajib pajak untuk melakukan pembayaran wajib pajak.

Reformasi Perpajakan di Indonesia

Sri Mulyani menjelaskan alasan mengenai NPWP gantikan NIK yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dalam hal ini Sri Mulyani telah menegaskan jangan sampai terjadi gejolak selama masa transisi penambahan fungsi NIK sebagai NPWP baik dalam organisasi atau segi teknis.

Bagi kamu yang masih penasaran atas perubahan NPWP menjadi NIK, silahkan simak penjelasan berikut ini agar tidak terjadi salah paham.

  1. Reformasi perpajakan

Terjadinya penambahan fungsi NPWP gantikan NIK ini menjadi bentuk reformasi perpajakan yang sudah diatur pada RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nantinya RUU HPP ini akan ditindak lanjuti di Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan UU Dipta Kerja.

Reformasi perpajakan ini menjadi pondasi baru di dunia perpajakan. Tentunya semua itu harus segera dilengkapi dengan peraturan-peraturan. Sehingga dengan demikian pihak Kemenkeu tidak salah langkah agar reformasi pajak ini tidak sia-sia.  

  • Kemenkeu harus bekerja lebih sigap dan cermat

Terjadinya perubahan ini menuntut Kemenkeu untuk lebih sigap dan cermat dalam bekerja. Sehingga tetap teliti dan detail dalam mengarahkan kemana berjalan. Sri Mulyani harus terus fokus untuk menata perubahan agar lebih bermanfaat di masa depan.

RUU KUP sudah menjadi bentuk reformasi perpajakan, pemerintah sudah menerapkan KTP sebagai wajib pajak menggantikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nah, dengan adanya RUU ini pemerintah akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan. Jadi melalui NIK sebagai NPWP untuk wajib pajak orang pribadi.

  • RUU KUP berganti RUU HPP

Saat ini Pemerintah bersama DPR telah menemui kata sepakat untuk meneruskan RUU KUP (Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan) menjadi RUU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Sri Mulyani mengatakan kalau bersama RUU HPP, reformasi Pajak bisa memperkuat Indonesia dalam melakukan kerjasama internasional.

Reformasi pajak ini memperkenalkan ketentuan tarif Pajak Penambahan Nilai final. Nah, dengan adanya kebijakan ini bisa memperluas basis pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Selain itu juga akan diwujudkan dengan adanya pengaturan tarif PPh baik organisasi dan orang pribadi.

  • Membangun sistem perpajakan yang adil dan sehat

Adanya penambahan fungsi NIK sebagai NPWP ini memberikan manfaat dalam mewujudkan sistem perpajakan yang lebih sehat, adil, dan efektif. Selain itu adanya perubahan ini bisa menjaga kepentingan Indonesia di masa depan.

Demikianlah penjelasan mengenai perubahan NPWP gantikan NIK untuk mewujudkan sistem perpajakan di Indonesia yang lebih baik. Selain itu dengan adanya perubahan ini bisa mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia secara berkelanjutan.

Gelombang, Survei elektabilitas 2024, Prabowo dan Gerinda Wajib Waspada

Meskipun jabatan presiden dan lembaga negara lainnya masih valid hingga 2024, akan tetapi masalah pemilu periode selanjutnya sudah mendapatkan perhatian dari publik. Hal inilah yang menyebabkan lembaga survei SMRC mulai melakukan beberapa survei mengenai elektabilitas tokoh dan partai politik di Indonesia. Dalam survei elektabilitas 2024 tersebut ditemukan beberapa hal yang menarik seperti halnya :

Survei elektabilitas 2024, elektabilitas PDIP yang menurun

Banyak sekali tokoh PDIP yang mendapatkan perhatian dari masyarakat politik salah satunya bahkan menang di pemilu terakhir yaitu presiden Joko Widodo. Pada pemilu di tahun 2019 PDIP merupakan salah satu partai yang masuk dalam golongan 3 besar partai yang banyak dipercaya publik.

Hal ini bisa dilihat pada dua survei yang dilakukan oleh SMRC pada tahun 2020 hingga 2021. Pada bulan Maret tahun 2020, berdasarkan survei yang dilakukannya, PDIP mendapatkan elektabilitas sekitar 25,9%. Sedangkan pada September 2001 elektabilitas dari PDIP menurun hingga angka 22,1%.

Gerinda keluar dari 3 besar partai paling populer di Indonesia

Sebagai partai yang mengusung Prabowo Subianto, partai Gerindra memang memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. Akan tetapi pada survei yang dilakukan oleh SMRC di tahun 2021 ini gerinda harus mulai mawas diri karena ia keluar dari jajaran tiga partai link alternatif maha168 terbesar di Indonesia. Elektabilitas partai Gerindra juga menurun dari 13,6% di bulan Maret 2020 menjadi 9,9% di bulan September 2021.

Akan tetapi, meski partai Gerindra mengalami penurunan elektabilitas, nama Prabowo masih tetap menjadi pemenang dalam survei elektabilitas Pilpres tahun 2024. Prabowo mendapatkan persentase sebanyak 20,7% setelah itu disusul dengan nama Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Meskipun masih memimpin sebagai salah satu nama paling disukai untuk menjadi presiden tahun 2024, Prabowo Subianto memiliki elektabilitas yang cukup menurun jika dibandingkan tahun lalu. Pada survei yang dilakukan 2020 Prabowo Subianto mendapatkan elektabilitas sebanyak 24,4%. Sedangkan pada bulan Mei 2021 ini nilai elektabilitas Prabowo menurun hingga ke angka 20,7%

Persentase elektabilitas PKB cukup baik

Dibalik turunnya posisi gerinda ke angka 4, muncul nama partai PKB. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh SMRC kali ini, PKB menempati urutan ketiga dengan persentase sebanyak 10%. Persentase nilai ini merupakan salah satu tanda bahwa partai PKB mulai dipercaya kembali.

Berdasarkan hasil survei elektabilitas ini yang merupakan salah satu tokoh penting di PKB, yaitu Jazilul Fawaid, menyatakan bahwa hasil survei elektabilitas ini merupakan salah satu tanda positif untuk partai PKB. Beliau-nya bahkan berharap akan segera menyalib partai yang berada di posisi dua, yaitu partai Golkar.

Selain itu, tokoh PKB ini juga menyatakan bahwa mereka semakin bersemangat untuk merancang rencana-rencana untuk pemenangan partai politik. Tidak hanya sampai di situ, Fawaid juga berharap bahwa survei yang akan dilakukan 3 bulan selanjutnya akan memberikan posisi yang lebih baik pada partai PKB.

Elektabilitas partai Demokrat naik

Sejak presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyelesaikan masa baktinya, ada banyak sekali kader Demokrat yang mendapatkan kartu merah karena kasus korupsi. Hal ini menyebabkan elektabilitas Demokrat cukup menurun dan tidak mendapatkan banyak kepercayaan kembali.

Akan tetapi pada survei elektabilitas 2024 ini, hasil cukup mencengangkan bisa didapatkan oleh partai Demokrat. Berdasarkan survei tersebut partai Demokrat menduduki posisi kelima dengan persentase 8,6%. Banyak pihak yang mengungkapkan bahwa hal ini merupakan salah satu bukti dari kerja keras AHY.

HUT TNI Indonesia Ke-76, Menilik Momentum Sakral Perjuangan TNI

Baru saja rakyat Indonesia merayakan HUT TNI Indonesia yang ke 76 yag diperingati setiap tanggal 5 Oktober. TNI atau Tentara Nasional Indonesia merupakan angkatan bersenjata Negara Indonesia yang terdiri dari 3 bagian, yakni TNI Angkatan Darat atau AD, TNI Angkatan Udara atau TNI AU dan TNI Angkatan Laut atau TNI AL. TNI memiiki tugas untuk menjaga kedaulatan dan mempertahabkan wilayah negara sesuai dengan UUD 1945 dan juga Pancasila.

5 fakta menarik disamping HUT TNI Indonesia ke 76

TNI lahir bersamaan saat perjuangan dalam melawan masa penjajahan Belanda. TNI memiliki kontribusi yang sangat besar dalam upaya mendapatkan serta mempertahankan Kemerdekaan Reublik Indonesia. Berikut ini beberapa fakta-fakta menarik yang terjadi disekitar perjalanan TNI:

  1. Hari TNI diperingati setiap tanggal 5 Oktober

Di awal pembentukannya, dulu TNI memiliki nama TKR atau Tentara Kemamanan Rakyat yang pertama kali dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945. Kemudian TKR  selanjutnya diganti lagi menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia). Selanjutnya dilakukan perubahan lagi yang terakhir yakni TNI atau Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 3 Juni 1947 dan digunakan hingga sekarang.

2. Tantangan TNI pada awal kemerdekaan

Ketika perang kemerdekaan terjadi, yakni pada tahun 1945 sampai 1949 Indonesia pernah mengalami krisis. Dan saat itulah TNI menunjukkan kekuatannya yang maksimal meskipun juga mendapat tekanan dari militer dan lini politik. Tekanan politik pada TNI tersebut slot online maha168 merupakan imbas dari adanya golongan komunis yang ingin mempengaruhi keberadaaan TNI. Sedangkan dari segi militer, terdapat gejolak perang yang muncul akibat peristiwa pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia).

3. TNI berubah menjadi ABRI

Nama TNI juga pernah berganti menjadi ABRI atau Angkatan Bersenjata Repubik Indonesia). Hal tersebut terjadi pada tahun 1962, kemudian di tahin 1999 nama ABRI diganti lagi menjadi TNI.

4. HUT TNI yang pernah kelabu

Peringatan HUT TNI pada tanggal 5 Oktober 1965 pernah dirayakan dengan isak tangis. Ketika itu 6 orang jendral serta seorang perwira TNI AD gugur karena menjadi korbar dari keganasan pasukan G30S/PKI. Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia saat ituyakni Jendral Abdul Harris Nasution mengungkapkan belasungkawa yang menadalam atas kejadian tersebut.

Terlebih Jendral Nasutio merupakan salah satu orangyang masuk dalam incaran PKI yang akan diculik oleh pasukan Tjakrabirawa. Namun, Nasution berhasil lolos sedangkan ajudannya yakni Letnan Pierre Andries Tendean yang menjadi korban. Nasution mengngkapkan bahwa hari TNI tersebut menjadi hari peringatan TNI yang paling kelam sepanjang masa.

5. TNI pamer 112 Alutsistapada HUT Ke-76 di Istana Merdeka

Kini, TNI sudah semakin berbenah dan semakin kuat dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Pada perayaan HUT TNI ke 76 tahun ini, TNI memperlihatkan kurang lebih 112 alat pertahanan atau alutsista di halaman Istana Merdeka. Namun karena masih dalam masa pandemi, jumlah prajurit yang diikutsertakan juga dibatasi.

Jenis-jenis alutsista yang dipertontonkan antara lain kendaraan taktis Sherpa Light Sciut 2 unit, Indonesia Light Strike Vehicle atau ILSV 8 unit, kendaraan taktis Anoa 35 unit, Rantis Bushmater 2 unit dan P6 Atav 19 unit. Terdapat juga Aligator 1 unit, Rudal Mistral 24 unit, peluncur roket multiple 5 unit, Armed Caesar 166 MM 5 unit dan masih banyak lagi. Nah itulah beberapa fakta-fakta menarik yang terjadi dalam perjalanan panjang TNI di Indonesia. Untuk memperingati HUT TNI Indonesia yang ke 76 ini, tentunya semua masyarakat berharap TNI semakin kuat. Dengan pertahanan TNI yang kuat, maka kemanan, dan kedaulatan Indonesia akan selalu tetap terjaga

Presiden dan Pejabat Tinggi RI Dianggap Lalai Tangani ‘Kesehatan’ Udara di Indonesia

caffreyforcongress.org – Dilansir dari BBC News, Pengadilan Indonesia telah memutuskan bahwa Presiden Joko Widodo dan pejabat tinggi lainnya telah lalai dalam menangani polusi udara di Jakarta. Dalam keputusan penting, pengadilan memerintahkan stasiun pemantauan dan langkah-langkah lain untuk meningkatkan kualitas udara ibu kota.

Gugatan itu diajukan oleh warga pada 2019 dan putusannya telah ditunda beberapa kali. Pada pemberitaan lainnya, Polusi udara mengurangi harapan hidup penduduk Jakarta hingga 5,5 tahun, kata para peneliti AS.

Dugaan utama munculnya kabut asap yang ada di daerah DKI Jakarta tersebut disebabkan selain dari lalu lintas kendaraan roda dua ataupun roda empat juga karena keberadaan pembangkit listrik (menggunakan tenaga batu bara) yang belum dilengkapi dengan filter.

Pengadilan negeri telah menginstruksikan Jokowi untuk meningkatkan standar kualitas udara nasional, menambahkan bahwa pemerintah provinsi slot maha168 harus melakukan pemeriksaan seperti uji emisi berkala untuk kendaraan tua di Jakarta dan uji kualitas udara di luar ruangan.

Informasi ini harus dipublikasikan, kata pengadilan. Terlebih banyak warga yang merasa resah dan khawatir apabila kondisi udara yang kotor akan berdampak pada kesehatan penduduk kota. Karena ke-khawatiran inilah warga melakukan tindakan hukum atas kasus ini kepada Presiden RI Joko Widodo, kemudian juga Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan, Kementrian Lingkungan Hidup dan beberapa pihak yang terlibat lainnya.

Salah satu penggugat, peneliti Khalisah Khalid, mengatakan dia berpartisipasi karena putranya yang berusia 10 tahun sering mengalami mimisan dan alergi. Penggugat lain mengatakan putusan pengadilan yang bebas dari keberpihakan merupakan awal yang baik.

“Pemerintah menghirup udara yang sama sehingga kami berharap mereka sekarang menyadarinya dan membuat langkah-langkah progresif untuk membuat udara kita lebih bersih,” kata Veronica, yang seperti banyak orang Indonesia hanya menggunakan satu nama.

menurut Indeks Kehidupan Kualitas Udara Universitas Chi, Tingkat polusi partikulat di Jakarta sudah melebihi enam kali lipat pedoman Organisasi Kesehatan Dunia. Sementara itu Presiden Widodo terus maju dengan rencana untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur di pulau Kalimantan, hampir 1.300 km (800 mil) jauhnya.

Bahkan, BBC News juga memaparkan bahwa jika saat ini untuk menghadiri sebuah rapat atau undangan khusus para pejabat tinggi seperti DPR, menteri dan lain sebagainya membutuhkan pengamalan dari pihak kepolisian agar dapat terhindar dari macetnya lalu lintas kendaraan di DKI Jakarta.

Beberapa fasilitas dasar di ibu kota baru dapat beroperasi pada tahun 2024, tambah Jokowi, tetapi para pejabat mengatakan akan memakan waktu hingga 20 tahun untuk menyelesaikan proyek tersebut.

Selain permasalahan udara yang tercemar dan masalah kepadatan penduduk, DKI Jakarta juga berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Kondisi yang mengkhawatirkan tersebut diungkapkan oleh beberapa peneliti jika sebagian besar wilayah DKI Jakarta berpotensi tenggelam pada tahun 2050.

Saat ini, Jakarta Utara telah tenggelam 2,5m (8ft) selama 10 tahun terakhir dan terus mengalami proses tenggelam rata-rata 1-15cm setahun. Hingga sekarang, hampir separuh kota sudah berada di bawah permukaan laut.

Salah satu penyebab utama dari masalah di atas yaitu proses pengambilan air dari tanah sudah melebihi kapasitas. Pengambilan air tanah ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan untuk pengembangan wilayah kota. Tidak hanya itu ada dugaan jika terdapat kota kota besar di Indonesia yang dibangun di atas tanah berawa dalam kondisi laut di sekitar lokasi sedang naik.

Pakar UGM Menyebutkan Kans Ganjar untuk Maju Pilpres Belum Tertutup meski Adanya Sanksi Partai

caffreyforcongress.org – Pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Wawan Masudi menyebut kesempatan Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden (capres) 2024 tidak serta-merta hilang begitu saja setelah ancaman sanksi yang akan diberikan oleh internal PDIP. Mengingat mengenai konstelasi politik untuk pemilihan umum presiden boleh dikatakan masih lama.

“Saya mengira iya (kans Ganjar masih ada). Ini kan juga proses politiknya masih panjang ya dan partai politik terhadap akhirnya tak sekedar mereka bergantung terhadap pertimbangan-pertimbangan internal tersedia pertimbangan ideologis juga,” kata Wawan waktu dihubungi wartawan, Senin (20/9/2021).

Ia menilai, partai politik akan memperhitungkan juga sejumlah aspek lainnya. Terlebih di dalam ajang penentuan orang nomer satu di Indonesia.

“Pada akhirnya mereka atau partai politik akan memperhitungkan juga apa yang disebut sebagai aspek-aspek popularitas atau stabilitas berasal dari para kandidat” terangnya.

Hal itu juga terkait bersama dengan sanksi yang hakal diberikan kepada PDIP kepada Ganjar nantinya. Dekan Fisipol UGM itu menjelaskan seluruh mungkin masih selamanya akan terbuka.

Menurutnya kalau sebenarnya hasil klarifikasi Ganjar itu dianggap memuaskan oleh internal partai maka mampu saja tidak akan tersedia sanksi. Jadi kebijakan itu sebenarnya akan tergoda oleh hasil klarifikasi pada ke dua belah pihak.

“Kalau hasil pemanggilan (internal PDIP) mengganggap pak Ganjar sebenarnya melakukan langkah-langkah politik di luar kebijakan partai ya jelas Pak Ganjar akan meraih slotmaha168 peringatan atau apa seperti itu. Tinggal nanti titik pertemuan pada kandidat dan partai akan seperti apa,” tuturnya.

Ditanya berkenaan mungkin tertutupnya kans Ganjar maju Pilpres akan merugikan bagi PDIP, Wawan menyebut bahwa PDIP sendiri merupakan partai yang punyai struktur organisasi hingga tingkat bawah yang amat kuat.

“Jadi tidak, sebenarnya tersedia peran tokoh peran sosok di PDIP, di dalam konteks ini ketua lazim Bu Mega ya tapi terhadap waktu yang seiring PDIP ini partai yang punyai semacam jejaring hingga tingkat bawah yang juga amat kuat bersama dengan organisasi partai yang juga amat disiplin,” ucapnya.

Sehingga ia menilai di dalam konteks kesolidan atau solidaritas partai maupun nanti popularitas partai. Khususnya untuk penentuan legislatif kelak itu tidak akan jadi masalah barang siapa yang akan dicalonkan.

Namun, Wawan tidak memungkiri bahwa Pilpres adalah ajang yang tidak sama bersama dengan Pileg. Logika politik di di dalam konstelasi politik itu punyai perbedaan masing-masing.

Pilpres sendiri akan amat ditentukan oleh sosok. Sehingga bukan jadi jaminan contoh partai yang dapat dukungan di dalam legislatif itu kuat lantas calonnya mampu menang.

Sehingga kalau dilihat di dalam konteks khususnya untuk legislatif maka tidak akan tersedia persoalan. Tetapi kalau lihat konteks Pilpres maka mampu jadi partai wajib berjuang lebih keras kalau tidak tidak mencalonkan sosok yang popularitas dan akseptabilitasnya cukup kuat.

“Tapi kan ini belum jelas ya kami karena masih lama ya. Kalau untuk jangka pendek sekarang ini ngga akan tersedia kerugian apa pun berasal dari PDIP dikala tersedia ancaman soal sanksi dan lain-lain. Karena tidak tersedia event politik yang terkait bersama dengan proses elektoral yang terdekat,” tandasnya.

Diketahui bahwa nama Ganjar Pranowo makin lama terdengar untuk dijagokan maju di dalam Pilpres 2024 mendatang. Terbukti berasal dari makin lama masifnya deklarasi perlindungan untuk Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Namun di sisi lain internal PDIP lantas juga tidak tinggal diam. Bahkan partai berlambang banteng itu akan memberi tambahan sanksi kepada kadernya yang dapat dukungan maju Pilpres sebelum meraih ketetapan berasal dari Ketua Umum PDIP.

Sumber https://jogja.suara.com