Jokowi Diminta Lekas Ubah Kementrian BUMN Jadi Super Holding

Kementrian Badan Usaha Milik Negara atau dikenal sebagai BUMN merupakan badan usaha negara. Dimana, perusahaan tersebut berfungsi sebagai pelaku kegiatan ekonomi nasional. Namun, baru-baru ini tersiar kabar Jokowi diminta lekas ubah Kementrian BUMN Jadi Super Holding.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Komunitas Mahasiswa dan Pemuda Pendukung Jokowi (KMP2J). Kementrian BUMN tidak dapat bekerja secra maksimal sehingga mpo88 hanya menyebabkan beban Negara saja. Hal tersebut perlu dilakukan karena berdasarkan penuturan dari perwakilan KMP2J menyebutkan bahwa perusahaan BUMN terlilit utang jumbo sebesar kurang lebih Rp. 6.710 triliun.

Dimanjakan Dengan Pemberian PNM Jokowi Diminta Lekas Ubah Kementrian BUMN Jadi Super Holding

Abriansyah, selaku perwakilan dari KMP2J melihat bahwa perusahaan BUMN selama ini dibawah kementrian yang dipimpin oleh Erick Thohir. Sering kali dimanjakan dengan memberikan sejumlah Penyertaan Modal Negara (PMN).

Hal tersebut mengakibatkan perusahaan BUMN memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat. Bahkan senantiasa jadi beban negara. Selain itu kontribusi yang diberikan pada negara pun dinilai sangat minim. Berdasarkan pada data tahun lalu, BUMN hanya menyumbangkan laba bersih sebesar Rp. 41 triliun yang jika dinadingkan dengan tahun 2019 mengalami kemerosotan sebesar 75,60 persen.

Buat Terobosan Dengan Mengubah BUMN Jadi Super Holding Layaknya Negara Singarpura

Presiden Jokowi pun dikabarkan sudah merasa gusar terhadap perusahaan BUMN. Dimana perusahaan tersebut kerap menjadi beban bagi Negara. Perusahaan BUMN ini tidak berani mengambil risiko dan takut bersaing dengan perusahaan swasta. Dengan begitu tidak heran, mengapa BUMN sulit untuk bisa lebih maju dibandingkan dengan perusahaan swasta.

Perubahan dari kementerian BUMN menjadi super holding dihapkan bisa menjadi solusi atas permasalahan ini. Jika merujuk pada kesuksesan super holding kepunyaan Singapura, Tamsek. Diharapkan, seluruh perusahaan BUMN dapt dikelola menjadi lebih optimal juga professional.

Dampak yang akan ditimbulkan jika BUMN diganti menjadi Super Holding

Dengan dilakukannya perubahan terhadap perusahaan BUMN menjadi super holding, akan memberikan dampak positif yang cukup besar. Salah satu dampak yang akan dirasakan adalah sejumlah hutang besar yang dimiliki perusahaan BUMN dapat lunas. Selain itu, dapat meningkatkan kontribusinya pada Negara.

Sehingga, perusahaan tidak lagi membutuhkan suntikan dana Penyertaan Modal Negara. Pasalnya, perusahaan akan lebih mampu untuk bersaing dan mengambil risiko. Hal tersebut menjadikan dasar mengapa presiden Jokowi diminta lekas ubah kementrian BUMN jadi super holding.

Pandangan dari Komisi VII DPR terkait Super Holding

Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Maman Abdurrahman sebelumnya juga telah menyampaikan usul serupa. Terkait perubahan dari BUMN menjadi super holding. Beliau berpendapat bahwa kementerian BUMN telah menghilangkan kultur profesionalisme yang melekat. Sehingga BUMN menjadi tidak pernah maju.

Maman Abdurrahman juga mendorong presiden Jokowi untuk membubarkan kementerian BUMN dan mengubahnya menjadi super holding yang berdiri dibawah kementerian Teknis atau ubah menjadi suatu Badan saja.

Alasan Super Holding Harus Berada Di Bawah Kementerian Teknis

Para Direksi BUMN saat ini lebih tunduk pada Kementerian BUMN. Pasalnya kementrian tersebut dapat menghilangkan jabatan mereka. Padahal dalam pekerjaan harian operasional dan teknis BUMN berhubungan dengan Kementerian Teknis sesuai bidang kerjanya. Maman Abdurahman juga memberikan contoh terkait permasalahan tersebut pada perusahaan Pertamina, PLN, INALUM, PGN yang detiap direksinya tidak pernah berkoordinasi dengan dirjennya masing-masing di Kementerian ESDM, bahkan cenderung seing berbeda.