Tarik Ulur Pengesahan RUU PKS Oleh DPR

Selama bertahun-tahun sudah  perjuangan para kelompok masyarakat sipil terutama para aktivis pemerhati hak-hak perempuan yakni dalam upaya mendorong lahirnya sebuah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS melewati jalan yang terjal.

Ini merupakan bentuk respon atas banyaknya kasus kekerasan seksual yang sudah terjadi dimana-mana serta dengan dua lembaga sipil lainnya yakni forum pengadaan layanan dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Dengan gencar membujuk DPR supaya bisa mengeluarkan mpo88 aturan hukum terkait dengan kekerasan seksual sejak tahun 2012 lalu.  Dan pada Mei 2016 lalu parlemen justru baru meminta kepada Komnas Perempuan guna menyerahkan naskah akademik dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual tersebut.

Pada bulan itu juga Panja atau Panitia kerja dari DPR telah menyepakati RUU PKS dan masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas yang diprioritaskan pada tahun 2016.

“kami telah menyepakati bahwa rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual akan menjadi RUU yang memiliki  urgensi penting yang akan menjadi salah satu bagian dalam perubahan prolegnas” terang Toto Daryanto selaku wakil ketua baleg pada 25 Mei 2016 lalu

RUU dituduh legalkan zina

Meski kemudian oleh DPR RUU PKS dimasukkan dalam daftar program prioritas pada prolegnas namun hal tersebut tidak lantas membuatnya segera disahkan. Bahkan selama 4 tahun kemudian perjalanan nasib dari RUU tersebut masih saja digantungkan hingga sampai saat ini.

Pembahasan terkait RUU PKS pun juga ditunda sehingga menyebabkan banyak protes bermunculan terutama dari Komnas Perempuan. Mereka sangat menyesalkan terkait dengan penundaan pembahasan dari RUU-PKS tersebut.

Komnas Perempuan mengatakan jika RUU tersebut telah menjadi janji yang sebelumnya sudah digadang-gadang oleh semua calon presiden anggota parlemen partai pengusung  baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. kelompok-kelompok masyarakat dari ormas keagamaan Terkait dengan serangan hoaks seperti legalisasi zina dan lgbt di tahun 2019 lalu.

Seperti salah satunya dikatakan oleh pendangdut legendaris tanah air yakni Rhoma Irama. pada saat berpidato dalam sebuah kampanye capres Prabowo  sandiaga ia menyebutkan jika  muatan aturan yang terdapat dalam RUU PKS menyebabkan pelegalan zina dan LGBT.

Alih-alih kemudian RUU PKS tersebut disahkan justru komisi 8 dari DPR RI mencabut RUU PKS tersebut dari prolegnas prioritas di tahun 2020. Yang selanjutnya keputusan tersebut telah mengundang berbagai protes dari kelompok-kelompok masyarakat. Termasuk juga dari beberapa fraksi fraksi partai yang ada di DPR seperti PDIP Perjuangan Nasdem dan Partai Golkar. Fraksi dari Partai Nasdem mengaku sangat kecewa dengan keputusan yang telah dipilih komisi 8 DPR RI tersebut.

“kami sangat berharap untuk mendapatkan dukungan dari fraksi-fraksi lainnya supaya pada sidang paripurna dapat melakukan penyesuaian terkait prolegnas agar RUU PKS yang sudah  menjadi salah satu amanah bagi kita untuk melanjutkannya dan bisa dilakukan kembali” tegas Taufik.

Nina nurmila selaku guru besar kajian gender dan studi Islam Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Djati Bandung memberikan  pernyataannya.  Dirinya memberikan alasan atau  penyebab mengapa sangat  sukar disahkan.

Menurutnya penolakan terhadap RUU PKS  yang telah dicabut dari prolegnas tersebut disebabkan karena penolakan yang dilakukan oleh kelompok konservatif. Dan kelompok tersebut hingga saat ini masih menganggap jika RUU yang akan ditetapkan tersebut melegalkan perzinahan diluar pernikahan. Kemudian setelah adanya protes  yang diajukan oleh banyak pihak DPR kembali lagi memasukkan RUU PKS ke dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2021. Meski akhirnya upaya perlawanan RUU PKS ini tetap terjadi di mana-mana.