Berhasil Kalahkan Moeldoko, Elektabilitas Demokrat Dibawah Kepemimpinan AHY Terus Naik

Akhir-akhir ini diketahui tren elektabilitas dari Partai Demokrat dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus naik. Trend tersebut tidak hanya meningkatkan elektabilitas dari partai, melainkan juga elektabilitas dar sang ketua umum. Peningkatan elektabilitas tersebut tidak lepas dari tata kepemimpinan yang solid serta bisa merangkul semua elemen di masyarakat.

Menurut Tomi Satryatomo selaku Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat mengungkapkan jika kenaikan trend tersebut juga salah satu hasil dari kemenangan AHY atas Moeldoko. Dimana Moeldoko sebelumnya ingin mencoba merebut kepemimpinan Demokrat dari AHY melalui cara yang inkonstitusional.

“Ini tidak hanya menjadi bukti yang menunjukkan bahwa AHY bisa menghadapi lika-liku hukum yang terjadi dalam internal partai. Namun juga kemampuan politik AHY yang bisa merangkul semua elemen kekuasaan yang lainnya,” terang Tomi pada keterangan tertulis Selasa (7/12/2021).

Menurut Tomi, dukungan dari semua publik tidak perlu diragukan lagi. Sebab semua pasti setuju jika apa yang dilakukan oleh Moeldoko merupakan sebuah kekeliruan dan telah mencoreng demokrasi. Meski begitu, Tomi juga mengatakan jika publik masih tetap merasa was-was dan khawatir jika ada oknum-oknum kekuasaan lainnya yang ikut membantu Moeldoko dalam merebut kembali Partai Demokrat. Dan pada fase inilah, kepemimpinan Demokratis dibawah AHY diuji.

“Kemenangan yang diperoleh AHY di politik dan hukum inilah yang menjadi bukti untuk bisa meyakinkan publik. Bahwa AHY memiliki kemampuan dalam mengatur mpo88 kepemimpinan partai yang sangat menjanjikan, dan dibutuhkan untuk membawa negara indonesia bisa menjadi yang lebih baik lagi,” lanjut Tomi.

Dirinya juga mengemukakan bahwa memang rakyat Indonesia menyukai persatuan namun juga rentan terhadap perpecahan. Oleh karena itulah, diperlukan pemimpin yang bisa merangkul semua elemen masyarakat dan tegas dalam melawan ketidakadilan dan ketidakbenaran.

“Masyarakat memiliki prinsip cinta damai, namun lebih mencintai kemerdekaan. Jika semua bersatu kita semua bisa senang, tetapi kalau ada penguasa yang menindas, maka otomatis rakyat akan melawannya. Memang tidak semua penguasa suka menindas, masih ada juga yang baik hati. Dan AHY telah menunjukkan kemampuan lobby politik yang digunakan dalam melawan penguasa yang ingin menindas demokrasi, seperti Moeldoko. Serta merangkul para penguasa yang masih setia dalam membela demokrasi di Indonesia,” lanjutnya.

Tomi menjelaskan, jika tidak semua penguasa yang ada sepakat dengan cara-cara yang digunakan oleh Moeldoko. Ahy bisa mengkapitalisasi siapa saja penguasa yang tidak sesuai dengan cara yang digunakan oleh Moeldoko.

“Saya rasa kemampuan yang dimiliki AHY tersebut akan diapresiasi oleh publik, serta tercermin dari naiknya tren elektabilitas yang konsisten dalam periode 2 tahun terakhir. Dan insyaallah hal tersebut akan terus naik,” tutup Tomi.

Tren Kenaikan Elektabilitas Demokrat Diungkap Oleh Dua Lembaga Survei

Sebelumnya, survei terkait tren kenaikan elektabilitas Partai Demokrat dilakukan oleh dua lembaga, yakni Indikator maupun Polmatrix. Hasil dari survei yang melibatkan kurang lebih sebanyak 2020 responden tersebut menunjukkan jika elektabilitas Demokrat terus naik sejak Januari 2020 sebanyak 4,6%. Adapun kenaikan dari rincian tersebut yakni untuk Bulan September 2020 sebanyak 5,6%, Januari 2021 5,4%, April 2021 7,5%, Juli 2021 9% dan Desember 2021 mencapai 10%. Dengan kenaikan elektabilitas yang mencapai 10% tersebut, kini Partai demokrat berhasil menduduki urutan keempat setelah PDIP, Gerindra, dan Golkar.

DPR Resmi Sahkan RUU Kejaksaan menjadi Undang-Undang

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya resmi mengesahkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan (RUU) Kejaksaan menjadi Undang-Undang.

DPR mengambil keputusan tersebut pada tingkat dua yang diselenggarakan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10. Rapat pengesahan Undang-Undang Kejaksaan tersebut digelar pada Sidang II tahun 2021-2022 pada hari ini tanggal 7 Desember 2021.

Adiens Kadir selaku Wakil Ketua Komisi III DPR RI membacakan laporan hasil dari pembahasan RUU Kejaksaan dari Komisi III. Kemudian pengambilan keputusan dilakukan oleh Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil ketua DPR RI dan Rapat Paripurna DPR.

“Selanjutnya setiap fraksi partai yang ada di DPR akan ditanya terkait dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut. Apakah disetujui mpo88 dan bisa disahkan menjadi undang-undang? atau sebaiknya,” kata Sufmi Dasco yang disambut dengan persetujuan semua anggota dewan yang ada dalam sidang paripurna.

 Adies Kadir juga menyebutkan jika terdapat beberapa substansi dalam UU Kejaksaan RI yang diubah. Diantaranya yakni terkait usia pengangkatan menjadi seorang jaksa dan pemberhentian jaksa dengan hormat. Perubahan itu diperlukan karena adanya penyesuaian pergeseran dalam dunia pendidikan serta memberikan kesempatan lebih panja.

“Panja juga menyepakati jika syarat untuk bisa menjadi seorang jaksa paling rendah adalah 23 tahun, dan paling tinggi yakni usia 30 tahun.” lanjut Aden dalam keterangannya.

Dan untuk pemberhentian jaksa secara terhormat diubah menjadi 60 tahun dari sebelumnya maksimal berumur 62 tahun.

Selain itu dalam perubahan UU Kejaksaan ni uga mengatur cara meningkatkan penguasaan SDM dari kejaksaan. Hal tersebut dimaksudkan agar para jaksa yang menjalankan tugas bisa lebih profesional. Serta menjadi wujud pembentukan khusus dalam kejaksaan yang fungsinya sebagai sarana pengembangan profesi, pendidikan, kedinasan dan keahlian. Undang-Undang Kejaksaan yang baru mengatur apa saja penugasan jaksa di luar instansi yang berfungsi untuk menambah pengetahuan, wawasan dan juga pengalaman baru.

“Untuk mempermudah para jaksa dalam penugasannya tersebut, revisi UU Kejaksaan yang baru ini juga mengakomodasi ketentuan itu,” lanjut Adiens.

Dalam UU Kejaksaan terbaru juga diatur perlindungan jaksa beserta keluarga, karena menjadi seorang jaksa memang sangat rentan terkena ancaman. Dan standar perlindungan jaksa beserta keluarga butuh penyesuaian terbaru, yakni sesuai dengan perlindungan profesi jaksa yang telah diatur dalam IAP (International Association of Prosecutors).

Kemudian substansi lainnya yang diatur akni ketentuan pemberhentian serang jaksa agung. Dalam UU Kejaksaan terbaru pemberhentian seorang jaksa dari jabatannya disesuaikan dengan berakhirnya masa jabatan presiden dan para anggota dalam kabinetnya.

“Dalam hal tersebut menegaskan jika presiden memiliki diskresi terkait siapa saja yang ingin dipilih untuk memperkuat kabinet, dan salah satunya adalah jaksa,” tutup Adiens.

Komisi III DPR dan Pemerintah Persiapkan Sidang Paripurna Sejak Selasa

Diketahui sebelum disahkan resmi menjadi Undang-Undang Kejaksaan terbaru, sebelumnya Komisi III DPR RI dan pemerintah sudah mempersiapkan terkait dengan kesepakatan RUU Kejaksaan tersebut. Kesepakatan diambil pada tingkat I dalam rapat kerja yang selanjutnya akan disahkan dalam rapat paripurna tanggal 7 Desember 2021.

“Pembahasan RUU terbaru atas perubahan dari UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sudah terselesaikan dalam tingkat pertama dan seluruh fraksi di DPR sudah memberikan pendapatnya serta menyepakati untuk diteruskan dalam sidang tingkat II dan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI,” ujar Menkumham RI Yasonna Laoly. Yasonna berharap jika RUU Kejaksaan bisa segera disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR. Dan bisa menjadi alat untuk penguatan tugas dan fungsi kejaksaan selaku lembaga yang bertugas dalam bidang penuntutan.

Pendukung Koalisi Prabowo-Puan Minta Deklarasi Capres-Cawapres Lebih Dini

Deklarator pendukung dari poros Prabowo Subianto-Puan Maharani, yakni Andianto meminta agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra. Segera mengumumkan secara resmi pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Hal tersebut dilakukan demi persiapan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 mendatang yang lebih matang.

Menurut Andianto, dengan dilakukannya deklarasi dari koalisi pasangan capres cawapres lebih dini akan memberikan pendidikan politik. Serta masyarakat juga memiliki waktu yang lebih luas untuk menilai, menilai, dan memutuskan. Terkait dengan mana calon pemimpin yang tepat untuk dipilih demi masa depan Indonesia.

“Kami sangat sepakat sekali jika menggunakan gagasan partai politik mpo88 atau koalisi dari partai politik untuk segera mengumumkan secara resmi terkait dengan koalisi yang dilakukan secara lebih dini,” jelas Andiant dalam keterangannya Kamis (/12/2021).
“Ini juga menjadi salah satu tradisi yang positif untuk bisa memilih pemimpin Indonesia yang lebih tepat,” lanjutnya.

Dirinya juga sudah memberikan usul kepada PDIP dan Gerindra supaya pendeklarasian Prabowo-Puan sebagai bakal capres cawapres yang akan maju di Pilpres 2024. Tidak diumumkan di menit-menit akhir Pilpres 2024, seperti halnya yang dilakukan dalam Pilpres 2019 silam. Dan usulan yang diberikan tersebut mendapatkan respon positif dari kedua belah partai.

Faktor yang mengubah peta politik
Sebelumnya, Hasan Nasbi selaku pendiri lembaga survei dan konsultan politik Cyrus Network menjelaskan apa saja faktor yang bisa mengubah peta politik di Indonesia pada Pilpres 2024. Dan salah satu faktornya adalah koalisi lebih awal yang dilakukan antar parpol serta penentuan bakal calon yang juga lebih awal.

Menurutnya saat ini, publik memang benar-benar tidak tahu siapa saja sosok yang memiliki tiket untuk maju ke Pilpres 204 mendatang. Meskipun sebelumnya sudah ada berita terkait 3 parpol besar yang berpotensi mengusung kader sendiri dan hanya butuh tambahan satu parpol. Yakni PDIP, Gerindra dan Golkar.
“Terdapat dua hal yang bisa mengubah pet survei Pilpres 2024. Jika sudah dibungkus dengan rapi maka saya yakin jika orang akan mudah melihatnya, oh inilah yang sudah punya tiket,” terang Hasan.

Sedangkan dari Ketua DPP PKS, Ali Mardani menyatakan agar semua partai politik mulai membangun koalisi dan mendeklarasikan capres-cawapres yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang.

Dia juga berharap agar para parpol baik yang mengusung bakal calon dari internal maupun secara koalisi tidak mendeklarasikan yang hendak diusung di waktu-waktu akhir. Terlebih ketika sudah menjelang penutupan pendaftaran seperti halnya yang sudah terjadi selama ini.

Jazilul Fawaid selaku Waketum dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menyepakati terkait usul agar para koalisi parpol yang mengusung capres-cawapres mengumumkannya sejak dini. Dengan begitu masyarakat ibaratnya tidak membeli kancing dalam karung pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta agar para kandidat tidak bersikap malu-malu.

Namun beberapa pernyataan di atas tidak senada dengan salah satu politikus PDIP yakni Hendrawan Supratikno. Dirinya tidak mau melakukan deklarasi terkait pasangan capres-cawapres yang akan maju di Pilpres 2024 dilakukan lebih dini. Menurutnya kontestasi penyelenggaraan Pilpres 2024 masih jauh dan saat ini kepemimpinan kedua era Jokowi masih baru akan memasuki tahun ketiga.

“Untuk apa mendeklarasikan lebih awal. toh saat ini kepemimpinan Pak Jokowi periode kedua masih akan memasuki tahun ketiga. Bahkan awal tahun depan masih akselerasi pemulihan pasca pandemic dan juga penyelenggaraan pemilu masih lama,” ungkap Hendrawan.

Belum Terkonfirmasi di Indonesia, Berikut Fakta Varian Omicron

WHO kembali mengeluarkan peringatan penting tentang kemungkinan indikasi varian baru Corona yakni: Omicron yang mungkin menyebar ke seluruh wilayah di dunia.

Hal ini menyusul merebaknya varian baru yang diberi nama Varian Omicron di beberapa negara seperti Afrika Selatan, Hongkong dan Belgia yang baru diketahui sepekan terakhir ini oleh WHO.

Fakta Varian Omicron

Varian Omicron adalah hasil mutasi genetis varian Covid-19 yang mengalami perubahan yang amat dinamis khususnya pada bagian protein spike. Varian Omicron yang mpo88 dalam istilah medis memiliki kode B.1.1.529 ini diketahui pertama kali setelah WHO mendapatkan laporan indikasi varian baru tersebut tanggal 24 November 2021 dengan wilayah terkonfirmasi yakni: Afrika Selatan.

Hasil penelian resmi Technical Advisory Group on SARS-COV-2  Virus Evolution mengkategorikan varian ini sebagai Variant of Concern (VOC) yang kemudian oleh WHO diberi nama Varian Omicron.

Varian Omicron adalah Kategori Varian Covid Tertinggi

Perihal penamaan varian baru ini dengan Omicron yang merujuk pada huruf ke-15 huruf alfabet Yunani adalah mengindikasikan jika varian jenis ini masuk dalam kategori tertinggi dari berbagai varian virus Covid-19 yang pernah ada sebelumnya, seperti: Alpha, Beta, Gamma dan yang terakhir Varian Delta.

Indikasi Infeksi Ulang yang Tinggi

WHO juga menyebut jika varian Omicron ini memiliki resiko infeksi ulang yang tinggi mengingat varian ini sudah mengalami mutasi genetis yang amat banyak bahkan hingga 30 kali proses mutasi virus dari sejak pertama kali Virus Covid-19 ditemukan.

Varian Omicron juga amat mungkin menimbulkan resiko pandemi baru yang akan sangat menyulitkan dalam hal vaksinnya, salah satu contohnya adalah Afrika Selatan yang memiliki kemampuan mutasi dengan amat cepat.

Pentingnya Vaksinasi

Oleh karena itu, dibalik upaya pencegahan masuknya varian baru virus Covid-19 ini ke Indonesia, pemerintah terus menggalakkan masyarakat untuk melakukan vaksin secara tuntas untuk mencegah kemungkinan munculnya varian baru atau bahkan masuknya Varian Omicron ke Indonesia yang amat mungkin dibawa oleh warga negara asing asal daerah yang terdampak varian baru ini.

Bahkan, WHO mengindikasikan jika Varian Omicron ini akan sangat mempengaruhi kinerja vaksin sebab amat mungkin vaksin yang sudah disuntikkan ke tubuh tak memiliki kemampuan dalam melawan virus Varian Omicron ini, meskipun sejauh ini penelitian yang mengarah ke hal tersebut belum terjadi.

Hanya saja yang perlu diwaspadai terhadap virus Varian Omicron ini adalah sifatnya yang sangat mudah menular bahkan sangat mungkin terjadi infeksi ulang terhadap masyarakat yang sudah pernah terinfeksi Virus Covid-19.

Tindakan Cepat Pemerintah Indonesia

Untuk mengantisipasi kemungkinan merebaknya virus Varian Omicron ini pula, pemerintah Indonesia bertindak cepat dengan memberikan batasan terhadap kunjungan warga dari negara-negara yang sudah terkonfirmasi varian Omicron ini.

Terlebih beberapa negara yang terkonfirmasi itu diketahui warganya amat sering bepergian ke wilayah Indonesia untuk berbagai keperluan, oleh karena itu sebelum virus Varian Omicron itu masuk dan merebak ke wilayah Indonesia, pengawasan terhadap pintu masuk kedatangan kian diperketat. Tak hanya untuk warga negara terkonfirmasi saja, warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia juga wajib menjalani karantina khusus selama 2 x 24 jam dan melakukan tes PCR paling sedikit dua kali untuk memastikan jika warga negara asing tersebut bukanlah carrier dari Varian Omicron yang hingga kini masih dalam tahap penelitian perihal kemungkinan tingkat keganasan virus serta indikasi infeksi lanjutannya.

Sambut Pemilu 2024, PPP Targetkan 3000 Kursi DPRD

Meskipun kontestasi  pemilu masih akan diselenggarakan  2 tahun lagi nyatanya kini sudah banyak partai  politik yang sudah  mulai mempersiapkan. Salah satunya yakni dari partai PPP atau Partai Persatuan Pembangunan. Ketua umum dari PPP sendiri yakni Suharso Monoarfa meminta kepada para  anggotanya yang saat ini duduk di kursi DPRD fraksi PPP. Untuk kembali  mengajukan diri sebagai Calon Legislatif (caleg) pada ada Pemilu yang akan digelar 2024 mendatang. Adapun target yang ingin dicapai oleh Suharso yakni menang dengan jumlah kursi sebanyak  3000.

“Dari yang sebelumnya yakni 1059 kursi maka untuk Pemilu 2024 mendatang wajib menjadi 3000 kursi. Kemudian jika ada di daerah pilihan atau mpo88 dapil yang masih kosong baik itu di daerahnya maupun di daerah tetangganya maka tolong untuk diisi,” jelas Suharso dalam keterangannya pada acara workshop DPRD fraksi PPP yang berada di Grand Hotel Paragon Minggu 28 November 2021.

“Kita mempersilahkan untuk para anggota yang saat ini sudah menjadi DPRD PPP untuk kembali maju mendaftarkan diri menjadi Calon Legislatif dan bisa menjadi nomor satu. tetapi yang harus diketahui yakni syaratnya tidak ada konflik,”  lanjutnya.

Suharso mengatakan lagi jika saat ini PPP akan terus menyiapkan berbagai perangkat guna  memperoleh hasil yang memuaskan supaya bisa menang pada Pemilu 2024 mendatang. Diantaranya seperti dengan membantu pemenangan hingga tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara).

“Tentunya mereka yang akan ditugaskan merupakan orang-orang yang bebas independen dan juga Merdeka sehingga mereka  bisa bertugas secara netral,” lanjutnya lagi.

Menurutnya kerja-kerja elektoral yang harus dilakukan menjelang Pemilu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Namun juga perlu dilakukan secara konsisten kontinyu dan berirama.

“Nantinya kita juga harus memiliki tim cyber atau pasukan cyber minimalnya 1 orang. Ini menjadi salah satu komponen yang penting untuk mengetahui dan melihat demi menjaga keelektoralan dari PPP,” imbuhnya lagi.

 Selanjutnya partai dengan warna hijau berlog Ka’bah ini akan masuk ke daerah-daerah guna membantu di Dapil untuk mengetahui  dan memahami bagaimana  teknik kampanye yang mudah untuk dilakukan. PPP ingin nantinya kerja elektral yang  dilakukan bisa menempuh langkah yang paling tepat.

“Tentunya kinerja yang dilakukan harus membangkitkan  beruntun mengajak serta kontinyu. Dan insya Allah nantinya kita  dapat memperoleh kembali puncak kejayaan PPP,” kata Suharso.

Polemik penetapan jadwal pemilu 2024

Sebelumnya penetapan terkait kapan tepatnya diselenggarakan pemilihan umum pada tahun 2024 masih menjadi polemik. Dan hingga saat ini masih terjadi perbedaan pendapat antar beberapa partai politik dan juga dari pihak  KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Awalnya dari pihak komisi II DPR RI dan KPU menetapkan bahwa Pemilu akan digelar pada tanggal 21 Februari 2024. Kemudian Penetapan tersebut disanggah oleh Kemendagri selaku perwakilan pemerintah dan mengusulkan agar Pemilu digelar pada tanggal 15 Mei 2024.

Atas perbedaan pendapat tersebut emudian terjadilah dua kubu yang berbeda pendapat. Adapun kubu yang pro dengan pemilu digelar pada 21 Februari 2024 antara lain KPU fraksi PDIP, fraksi PKS dan fraksi PPP. Sedangkan untuk kubu yang pro pemilu diselenggarakan pada tanggal 15 Mei 2024 yakni pemerintah, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, fraksi PAN dan fraksi Nasdem. Sedangkan dari Fraksi PKB dan juga Fraksi Demokrat mengikuti kesepakatan yang nantinya akan menjadi keputusan akhir.

Putusan MK Soal UU Cipta Kerja: Begini Usul Golkar

Akhirnya terkait gugatan tentang UU Cipta kerja mendapat putusan dari MK. Christina Aryani selaku anggota badan legislasi DPR RI yang berasal dari Fraksi Golkar menyatakan. Jika putusan MK yang mengharuskan adanya revisi terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Adalah jalan yang paling baik untuk digunakan dalam metode penyusunan regulasi  dengan model omnibus law.

Pernyataan tersebut untuk memberikan respons terkait putusan MK  yang meminta pemerintah serta DPR memperbaiki UU Cipta kerja. Perbaikan UU Nomor 11 tahun 2020 tersebut diberikan jangka waktu kurang lebih 2 tahun kedepan.

Menurutnya putusan  agar dilakukan revisi yang diberikan akan menjadi kesempatan untuk menghadirkan solusi permasalahan yang lebih baik terhadap tumpang tindih peraturan. Serta ketidaksesuaian antara materi muatan  dalam proses penyusunan regulasi selama ini.

“kami sepakat jika revisi UU  12/2011  terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu jalan terbaik dalam mengatur teknis mpo88 aplikasi metode omnibus law dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia”  terang Christina dalam keterangannya pada Jumat 26 November 2021

ia menghargai serta akan memastikan untuk menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Dia juga mengatakan bahwa pihak DPR tentu sangat terbuka dalam melakukan perbaikan-perbaikan terhadap apapun yang menurut MK itu inkonstitusional.

Meski begitu Christina juga mengatakan bahwa DPR perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu bersama pemerintah untuk menentukan mekanisme paling tepat yang akan ditempuh dalam memperbaiki UU Cipta kerja tersebut.

“ Saya rasa ini juga harus ditindaklanjuti segera dengan begitu sebelum tenggat waktu 2 tahun UU Cipta kerja Sudah bisa selesai”  ucapnya lagi.

Secara substansial Indonesia memang memerlukan sebuah metode penyusunan regulasi dengan model omnibus la. Supaya pembenahan peraturan  perundang-undangan yang ada terlebih menyangkut masalah tumpang tindih peraturan hiperregulasi serta ketidak sesuaian materi muatan hingga problem ego sektoral.

Omnibus law sebagai solusi

 Omnibus law sendiri dianggap sebagai jalan keluar dalam mengatasi berbagai masalah peraturan perundang-undangan yang saat ini dialami oleh Indonesia.  Omnibus law bisa mengatasi secara efektif cepat serta efisien dan bisa menjadi solusi guna melakukan penataan serta harmonisasi existing regulasi.

Sampai saat ini setidaknya sudah hadir 4 peraturan perundang-undangan yang disusun dengan menggunakan metode ini diantaranya seperti UU Cipta kerja Perppu 1/2020 PP 9/2021 mengenai perlakuan perpajakan untuk Peraturan Menteri Kesehatan 18/pmk 03/2021 dan kemudahan berusaha.

 MK juga memberikan perintah untuk dibentuk suatu landasan hukum guna menjadi pedoman oleh DPR dan juga pemerintah dalam membentuk suatu undang-undang yang menggunakan metode omnibus law.

“Pihak mahkamah juga memerintahkan untuk segera dibentuk suatu landasan hukum yang lebih baku sehingga bisa menjadi suatu pedoman dalam membentuk undang-undang yang menggunakan metode omnibus lho sehingga memiliki sifat kekhususan yang lebih khusus”  suhu Soehartoyo Hakim konstitusi pada 2021. 

Dengan landasan hukum yang dibentuk tersebut nantinya UU Cipta kerja akan dilakukan perbaikan untuk memenuhi cara  atau metode yang lebih pasti standar dan baku dalam memenuhi asas pembentukan UU sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor  12/2011. khusunya lagi berkaitan dengan asas keterbukaan yang tentunya harus menyertakan partisipasi dari masyarakat secara maksimal. Sehingga akan menjadi manifestasi perintah konstitusi yang terdapat pada pasal 22 A UUD 1945