Gibran-Risma Potensial Maju Pilgub DKI 2024, Ini Penjelasan Hasto

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Hasto kristiyanto mengatakan. Jika kali ini banyak dari kadernya yang berpotensi diusung pada Pilkada DKI Jakarta 2024 yang akan datang. Bahkan dia juga mengatakan jika pilgub digelar tahun ini, PDIP telah siap menyetorkan nama-nama calon yang akan menjadi kandidat.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Hasto ketika disinggung terkait dengan peluang dari Tri Rismaharini selaku Menteri Sosial serta Gibran Rakabuming Raka mpo88 yang saat ini tengah menjabat menjadi Walikota Solo. Keduanya digadang-gadang akan diusung menjadi Wagub dan  Cawagub pada Pilkada DKI Jakarta 2020 4 mendatang.

“Sebenarnya tidak hanya kedua nama itu saja, namun ada Pak Kanang dari Kabupaten Ngawi, Anas Urbaningrum dari Banyuwangi dan juga Hendrar Prihadi dari Semarang. Memang cukup banyak pemimpin-pemimpin yang telah berhasil pada tingkat kabupaten kota,” ujar Hasto saat ditemui di Gedung Sekolah Partai (7/1/2022).

Bukan hanya itu saja, Hasto juga menyebutkan lagi Jika PDIP juga masih memiliki kader terbaik yakni Agus Mahayastra yang kini tengah menjabat sebagai Bupati Gianyar Provinsi Bali. Dia mengatakan lagi bahwa nama-nama yang telah dianggap layak maju pada Pilkada DKI 2024 mendatang lantaran sudah melewati proses kaderisasi yang diselenggarakan di sekolah partai dengan baik.

Namun untuk skala prioritas saat ini yang yang dikedepankan oleh PDIP adalah memperkuat seluruh jaringan partai. Sehingga bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Jakarta.

Alasan Pemilihan Risma-Gibran

Diketahui  sebelumnya menyambut kontestasi politik yang akan digelar pada pemilu 2024 pembicaraan mengenai bursa pilgub DKI Jakarta hangat dibicarakan. Terlebih lagi dengan munculnya sejumlah nama-nama yang sudah dicadangkan dari beberapa partai lain seperti Wagub DKI Ahmad Riza Patria serta Grace Natalie eks Ketum PSI.

Dari pihak PDIP sendiri telah mengungkapkan jika sosok Risma  atau Tri Rismaharini dan Gibran Rakabuming yang yang akan dicalonkan. Hasto mengungkapkan jika sosok Risma telah membuat perubahan besar ketika menjabat sebagai walikota Surabaya. Risma teah berhasil merawat keindahan dari kota Surabaya.

“Dalam kepemimpinan Bu Risma selama dua periode di Kota Surabaya sudah menunjukkan banyak perubahan yang signifikan. Seperti perubahan secara kultur hingga masyarakat Surabaya dapat dilihat sekarang mereka merawat lingkungan dengan baik serta melakukan tatanan kota yang mencerminkan keindahan dari kota Surabaya,” ujarnya.

Sedangkan untuk Gibran, Hasto mengatakan jika harus membuktikan hasil kerja yang dicapainya sebagai Walikota Solo saat ini. Ia juga berharap jika nantinya Gibran bisa melakukan strategi yang yang dilakukan oleh Risma.

“Sementara untuk Mas Gibran beliau saat ini sudah terpilih sebagai Walikota Solo tentunya juga harus membuktikan bagaimana keberhasilan kepemimpinan Mas Gibran yang ideologis serta mengedepankan kultur Nusantara. Selain itu juga mampu membawa perubahan sistemik sebagaimana yang telah dilakukan Bu Risma ketika menjabat sebagai walikota di Surabaya. sehingga hal tersebut juga bisa dilakukan oleh Mas Gibran,” lanjut Hasto.

“Saat akan maju menjadi walikota, Ibu Risma menjadi salah satu pengajar dia menyampaikan banyak aspek aspek strategis tentang cara membangun kota supaya lebih manusiawi. Setiap semua warga bergotong-royong dengan penuh kesadaran membuat kota menjadi lebih indah serta membawa kemajuan bagi warga masyarakatnya,” terangnya. Meskipun Hasto juga mengatakan jika terdapat kader-kader PDIP yang layak untuk dicalonkan menjadi Wagub dan Cawagub di DKI Jakarta Namun hingga saat ini  PDIP juga belum menetapkan secara pasti terkait siapa tokoh yang nantinya akan maju dipilih pada pilgub DKI.

Presidential Threshold Ramai Digugat, Ini Kata Sekjen PDIP

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP memiliki sikap yang berbeda terkait dengan gugatan yang diajukan oleh sejumlah pihak kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut terkait dengan penetapan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold agar dapat dihapuskan.

Seperti yang telah diketahui, bahwa dengan merujuk pada pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu penetapan presidential threshold yang diberlakukan saat ini sebanyak 20%.  Namun Sekjen PDIP yakni Hasto Kristiyanto berpendapat lain atas gugatan tersebut.

“Presidential threshold tersebut 20% itu harusnya justru ditambah,” ungkapnya saat ditemui ketika menghadiri Festival Kuliner Pendamping Beras di halaman Gedung Sekolah PDIP Jakarta Jumat (7/1/2022).

Hasto pun juga menerangkan terkait dengan pentingnya threshold atau ambang batas. Menurut Hasto semua lini kehidupan tentu memiliki ambang batasnya, dan dia mencontohkan seperti calon mahasiswa ketika ingin masuk pada universitas atau perguruan tinggi.

“Kita ingin masuk ke universitas ternama saja itu lo harus ada tes, syaratnya berupa TOEFL misalnya, kemudian syarat akademis itu juga. Sehingga kita tentunya mpo88 tidak bisa mengambil jalan pintas dengan meniadakan suatu hal yang secara naturalnya itu sebenarnya sangat diperlukan untuk kepentingan efektivitas dan stabilitas pemerintahan.” lanjutnya.

Dia juga tidak bisa membayangkan jika pada nantinya semua orang yang terus menggugat untuk menghapus threshold agar dihapus. Maka semua orang tentu berhak untuk masuk ke universitas ternama.

“Bisa dibayangkan bukan jika bagaimana tentang pengajaran di universitas apalagi ini suatu bangsa dan suatu negara yang bertanggung jawab kepada lebih dari 270 juta rakyat di Indonesia,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Hasto menilai jika ambang batas pencalonan presiden tentu masih diperlukan hal tersebut demi menjalankan pemerintah agar lebih efektif.

“Jadi tentunya tetap diperlukan regulasi-regulasi khusus agar bisa memastikan pemerintahan yang diperoleh dari pemilu juga mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif,” ungkapnya lagi.

Alasan Presidential Threshold Digugat

Sebelumnya diketahui jika menjelang kontestasi Pemilu 2024 pembicaraan terkait dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial tersebut sedang hangat diperbincangkan. Beberapa aturan yang terdapat pada pasal 22 UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut digugat oleh sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketentuan terkait presidential threshold tersebut digugat karena syarat pasangan capres dan cawapres harus diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang jumlah kursinya paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD.

Adapun salah satu pihak yang menggugat aturan tersebut adalah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Dalam  permohonan gugatan kepada MK Gatot meminta agar MK membatalkan ketentuan dari pasal 22 UU Nomor 7 Tahun 2017. Melalui Kuasa hukumnya Refly Harun pasal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan dari Pasal 6 ayat 26 (a), ayat 5 dan 6 ayat (2) UUD 1945.

“Hal tersebut mengakibatkan pemohon kehilangan hak konstitusional untuk bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya calon pemimpin bangsa yang dihasilkan oleh partai politik peserta pemilihan umum,” ungkap Refly.

Selain itu dia juga mengatakan bahwa kondisi faktual di lapangan pada pilpres 2019 yang mana tidak mendapatkan calon-calon alternatif terbaik. Serta adanya polarisasi politik yang kuat dan hal tersebut menjadi alasan MK agar memutuskan jika presidential threshold atau ambang batas presiden tidak relevan lagi.  Refly juga mengatakan bahwa masalah terkait dengan ambang batas penetapan presiden dan wakil presiden tersebut juga menjadi masalah pokok utama terkait pengembangan demokrasi yang dihadapi Indonesia masa mendatang.

Satgas Covid-19 Terbitkan Ketentuan Karantina Mandiri Bagi DPR

Satgas Penanganan Covid 19 Republik Indonesia memberikan deskripsi kepada para pejabat dengan tingkat Eselon 1 ke atas untuk melakukan karantina mandiri setelah bepergian selama 10 x 24 jam. Bahkan ada juga memberikan dispensasi atau pengurangan durasi karantina kepada para pejabat tersebut kurang dari 10 hari dengan mempertimbangkan keperluan dinas.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 25 tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada masa pandemi covid 19 yakni mengatur kewajiban tentang karantina bagi WNI dan juga WNA dari luar negeri

“Masa karantina 10×24 jam akan diberikan dispensasi pengurangan durasi pelaksanaan karantina secara mandiri tersebut kepada para WNI atau pejabat dengan tingkat Eselon 1 ke atas dengan berdasarkan pertimbangan dinas,” bunyi dalam Pasal 25/2021 huruf F poin 5.

Adapun ketentuan tempat karantina mandiri yang harus dipenuhi kriterianya yakni memiliki kamar mandi tersendiri, kamar tidur tersendiri, dan untuk setiap mpo88 pelaku perjalanan internasional memiliki petugas pengawas karantina yang harus melaporkan pengawasan karantina tersebut kepada petugas KKP yang berada di area wilayahnya.

Selanjutnya untuk pelaksanaan tes RT-PCR kedua pada hari ke-9 karantina, juga wajib melaporkan hasil tes RT-PCR tersebut kepada petugas KKP di area wilayahnya tersebut. Dan yang terakhir yakni ketentuan tersebut menyebutkan dispensasi yang diberikan untuk durasi karantina minimal diajukan tiga hari sebelum kedatangannya di Indonesia. Serta tentunya permohonan tersebut harus diajukan kepada Satgas Penanganan Covid-19 Nasional, dengan begitu dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian serta  kesepakatan antara lembaga terkait atau Kementerian

Respons Cak Imin atas Statement Karantina Mandiri Anggota DPR dari Hillary

Sebelum ditetapkannya SE tersebut Wakil ketua DPR RI yakni Muhaimin Iskandar mengkritik salah satu anggota DPR RI yakni Hillary Brigitta Lasut. Hillary yang berasal dari Fraksi Nasdem berpendapat jika ketentuan karantina mandiri antara presiden dan anggota dewan usai bepergian dari luar negeri adalah setara.

Menurutnya hal tersebut berlebihan, dan dia mengusulkan jika ketentuan terkait karantina diberlakukan untuk semua orang yang pulang dari luar negeri bukan hanya untuk DPR dan juga pejabat eselon 1.

 “Itu over, nggak usah ada istimewa-istimewaan, sekarang yang terpenting mandiri semua saja bukan itu DPR, tapi mandiri saja,” terang Cak Imin pada wartawan saat diwawancarai di Kompleks Parlemen.

Cak Imin juga meminta kepada jika semua masyarakat boleh melakukan karantina secara mandiri. Namun  juga tetap menyatakan jika pemerintah wajib mengawasi masyarakat yang sedang melakukan karantina mandiri tersebut, seperti dengan memanfaatkan teknologi.

“Jadi tidak hanya DPR saja ya, semua akan diusulkan kepada pemerintah terkait dengan karantina mandiri, murah namun tetap ketat,” ujarnya lagi.

Sebelumnya Hillary diketahui tengah membela salah satu anggota DPR RI yakni Raden Wulansari alias mulai alias Mulan Jameela baru pulang dari Turki. Mulan bepergian bersama dengan suaminya Ahmad Dhani di awal Desember lalu dan tidak menjalani karantina terpusat bersama keluarga.

Menurut Hillary, anggota DPR memiliki kesetaraan dengan presiden dalam pembagian kekuasaan. Oleh karena itu menurutnya baik Presiden dan DPR juga memiliki hak yang sama untuk bisa menjalani karantina secara mandiri “DPR itu memiliki kesetaraan dengan Presiden dalam pembagian kekuasaan. Tidak masuk akal serta tidak etis juga jika presiden karantina di Istana Bogor kemudian DPR karantinanya di Wisma Atlet,” ungkap anggota termuda DPR RI periode 2019-2021 itu dalam pesannya.

Kabar Politik Hari Ini Berbagai Ucapan Selamat Untuk Ketua Umum PBNU Terpilih Periode 2021-2026

Terpilihnya Gus Yahya atauKH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU Periode 2021-2026 memberikan angin segar perjalanan PBNU kedepannya. NU diharapkan berjalan dan menjadi panutan masyarakat lebih baik lagi. Dilantiknya Ketua PBNU terpilih periode tahun 2021-2026 ini, menjadi kabar politik hari ini yaitu berbagai ucapan selamat untuk ketua umum PBNU tepilih.

Melalui Muktamar NU ke-34, melewati pemilihan Ketua Umum PBNU, Gus Yahya berhasil terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Mengantongi 327 Suara mengalahkan lawannya yang hanya memperoleh 203 suara pada  hari Jumat, tanggal 24-12-2021 kemarin. Hal ini disambut baik oleh sejumlah pemimpin parpol lainnya. Mereka menyatakan siap mendukung kepemimpinan dari Gus Yahya ke depannya.

Kabar Politik Hari Ini Berbagai Ucapan Selamat Untuk Ketua Umum PBNU Terpilih

Sambutan baik dan dukungan banyak diterima oleh Gus Yahya. Baik dari  pemimpin organisasi besar maupun dari beberapa partai politik. Pemilihan ketua umum PBNU selalu memiliki mpo88 daya Tarik tersendiri bagi mereka. Kabar politik hari ini dipenuhi oleh berbagai macam dukungan dan ucapan selamat untuk ketua umum PBNU terpilih.

  1. Ucapan selamat dan dukungan dari PBHMI

Pejabat Ketua Umum PBHMI (Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam) Romadhon Jasn, menyatakan bahwa terpilihnya Gus Yahya adalah kemenangan seluruh umat NU. “Terpilihnya Gus Yahya adalah kemenangan umat serta kemenangan atas solidnya kebersamaan saudara NU selama ini. Tahapan Muktamar NU yang sukses berjalan normal dan demokratis serta menjunjung musyawarah mufakat yang damai selama jalannya pemilihan Gus Yahya, sangat kami apresiasi” ujar Romadhon dalam sebuah wawancara dengan media.

Kami mengakui bahwa perlu untuk belajar lebih banyak lagi kepada NU, pasalnya organisasi besar keagamaan sekelas NU bisa menghadirkan kedamaian saat muktamarnya. “HMI sepertinya perlu lebih banyak belajar atas proses pemilihan Ketua PBNU. Gus Yahya memberikan gesture penghormatan yang sangat bagus kepada Kiai Said meskipun beliau baru saja dipertarungkan dalam kontestasi Ketua Umum” jelas Romadhon melanjutkan.

“PB HMI punya rencana untuk sowan serta meminta masukan untuk organisasi kami. Kami mengharapkan amanah ini akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membangun umat dan bangsa Indonesia. Seperti memastikan penggunaan air, bumi serta kekayaan alam Indonesia supaya adil untuk rakyat” tegas Romadhon.

Kami yakin dibawah pemimpin yang baru, NU dapat berada di tengah dan tidak condong ke satu arah. Dia beranggapan bahwa NU sebaiknya mengkolaborasikan seluruh potensi umat nahdliyin di Indonesia untuk kepentingan umat khususnya bangsa Indonesia.

  • Ucapan selamat dan dukungan dari Gerindra

Ahmad Muzani, selaku Sekjend Partai Gerindra mengucapkan selamat untuk Gus Yahya atas terpilihnya beliau sebagai Ketua Umum PBNU pada Sabtu, 25-12-2021 kemarin. “Saya ucapkan selamat dan sukses untuk Gus Yahya atas terpilihnya beliau sebagai Ketua Umum PBNU masa 2021-2026. Semoga dapat membawa NU lebih baik ke depannya. Sehingga NU mampu memberikan penguatan terhadap adanya toleransi beserta keragaman beragama” terang Muzani menyampaikan ucapan selamatnya.

Selain itu, wakil ketua MPR ini menambahkan “Kami juga mengucapkan selamat dan sukses untuk KH Miftachul Akhyar untuk kembali diamanahkan sebagai Rais Aam PBNU. Kami optimis sosoknya mampu memberi warna dan semangat yang baru untuk penguatan keutuhan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara Indonesia” ucap Muzani meneruskan.Kabar politik hari ini yang berpusat pada ucapan selamat dan dukungan terhadap ketua PBNU terpilih, memberikan kebahagiaan tersendiri di hati masyarakat. Diharapkan sebuah organisasi masyarakat sebesar NU dapat membawa perubahan yang berarti dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara di negara tercinta ini.

Masuk Bursa Terkuat di Pilpres 2024, Ini Dia Tantangan Para Figur Usai Masa Jabatan

Kontestasi  politik untuk pemilihan presiden tahun 2024 memang masih jauh, namun hiruk pikuknya sudah dapat dirasakan dari sekarang. Sejumlah nama-nama petinggi pemerintahan dan juga kepala daerah telah masuk dalam daftar calon presiden (capres) pada Pemilu 2024. Setiap nama yang masuk dalam daftar tersebut memiliki elektabilitas pada kategori yang berbeda-beda. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil atas survei yang dilakukan antara Politika Research  Consulting bersama dengan Parameter Politik Indonesia.

Adi Prayitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia mengatakan jika figur yang mendominasi bursa capres pada pilpres 2024 adalah kepala daerah.

“Jika dilihat dari peta koalisi serta pencapresan memang secara umum masih sangat didominasi oleh kepala daerah yang kini tengah menjabat,  namun selain itu juga didominasi oleh para elit-elit partai politik,” Kata Adi pada keterangannya (27/12/2021).

Dari hasil survei yang diperoleh dapat disimpulkan, terdapat tiga kategori elektabilitas sejumlah figur tersebut, termasuk kepala daerah. Kategori pertama yakni mpo88 terkait elektabilitas capres Top of Mind yang di dalamnya terdapat 3 kepala daerah. Mereka adalah Ganjar pranowo yang menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah dengan perolehan survei 17,2%, Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta dengan angka 9,1% dan yang ketiga yakni Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat dengan angka 4,0%.

Sedangkan pada survei elektabilitas dengan simulasi 32 nama, nama-nama kepala daerah tersebut juga masuk dalam daftar. Ganjar Pranowo sebanyak 23,1%, Anies Baswedan sebanyak 11,4%, Ridwan Kamil sebanyak 5,1%, dan dan Khofifah Indar Parawansa sebanyak 1,3%.

Keempat nama tersebut juga kembali masuk pada hasil survei  elektabilitas dengan simulasi 15 nama. Dan hasilnya Ganjar pranowo memperoleh 25,0%, Anies Baswedan mendapat 12,4%, Ridwan Kamil di angka 5,8%, serta Khofifah Indar Parawansa sebanyak 1,6%.

Tantangan pasca periode menjabat selesai

Meskipun nama-nama kepala daerah tersebut memiliki elektabilitas sebagai figur seorang Capres. Tetapi Adi juga menyatakan jika terdapat tantangan yang besar kedepannya untuk mereka. Tantangan tersebut akan muncul ketika mereka sudah tidak menjabat atau setelah masa jabatannya habis baik di tahun 2022 ataupun 2023.

Diketahui sebelumnya jika Pilkada di tahun 2022 dan 20023 memang ditiadakan pada tahun yang sama. Dan sebagai gantinya penyelenggaraan Pilkada tersebut  akan diselenggarakan secara serentak yakni bersamaan dengan pemilu 2024.

“Catatan dari saya, misalnya ada beberapa survei yang juga sudah kami lakukan. Tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh kepala daerah yang masuk dalam daftar elektabilitas serta mendominasi sebagai capres pada Pemilu 2024. Yakni ketika mereka sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala daerah baik di tahun 2022 atau 2023,”  lanjut Adi.

Selama masa kekosongan jabatan tersebut nantinya posisi kepala daerah akan diganti dengan Pelaksana Tugas atau PLT yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.

“Sebagai tambahan saat publik bertanya ini data yang sebenarnya kita miliki memang tidak ditampilkan. Jika PLT kepala daerah nantinya akan bekerja secara maksimal dan total jika tanggung jawab tersebut sudah benar-benar diberikan oleh pemerintah pusat,” ungkapnya lagi. Sebelumnya diketahui survei serta penelitian ini dilakukan menggunakan metode multistage random sampling. Adapun jumlah responden diambil secara proporsional di setiap provinsi berdasarkan data jumlah penduduk pada Pilpres 2019. dan kriteria responden yakni masyarakat  dengan usia minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Kasus Heli AW-101 TNI Dihentikan KPK, Ini Kata Panglima Andika Perkasa

KPK mengatakan jika kasus terkait pengadaan Heli AW-101 yang berkaitan dengan TNI telah diberhentikan. Atas pernyataan tersebut Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memberikan tanggapannya. Dia mengaku akan melakukan penelusuran lebih lanjut secara internal baik dari penyidik ataupun oditur tentang penanganan  kasus tersebut

“Saya mengakui jika disini baru belajar sehingga saya juga belum mengetahuinya secara pasti, namun saya akan tetap berjanji untuk menelusuri kepada internal kami dari pihak penyidik maupun oditur,” Kata Andika dalam keterangannya kepada wartawan saat diwawancarai di kantor kominfo (28/12/2021).

Andika juga menyatakan selain menelusuri kasus secara internal dirinya juga akan berkomunikasi lebih lanjut dengan pihak KPK. Hal tersebut dilakukan demi untuk memperjelas atas kasus tersebut secara tuntas.

“Selain itu saya mungkin juga akan berkomunikasi lebih lanjut bersama dengan KPK. Agar nantinya jelas begitulah pasti nanti ada saatnya saya juga akan menjelaskannya kepada pubik,” lanjutnya.

Diketahui kasus tersebut bermula ketika TNI AU menyatakan jika helikopter super Puma untuk kepentingan VVIP akan digantikan dengan merek dan jenis mpo88 terbaru karena dianggap sudah usang. Peremajaan helikopter kepresidenan tersebut telah diajukan sejak lama pengadaannya yakni masuk dalam rencana strategis atau Renstra kedua TNI AU di tahun 2015-2019. Adapun alasan utamanya yakni helikopter yang akan digantikan tersebut telah berusia kurang lebih 25 tahun sehingga perlu adanya peremajaan.

Kemudian pada 6 Juni 2018, KPK telah  memeriksa mantan KSAU yakni Marsekal (Purn) Agus Supriatna. Agus kemudian menyebutkan jika persoalan tersebut tidak akan ada jika pihak pembuat masalah paham secara betul terkait aturan yang ada.

“Saya tidak mau membuat gaduh tidak mau membikin ribut terkait dengan permasalahan ini. Sebab AW-101 harusnya teman-teman semua juga sudah tahu. Coba tanyakan saja kepada yang membuat masalah ini dia tahu apa enggak terkait dengan UU APBN? Tahu apa tidak bagaimana mekanisme anggaran APBN yang sebenarnya itu seperti apa? Jika tahu betul bagaimana itu maka tentu tidak akan melakukan hal ini,” terang Agus saat itu.

Pengajuan Preradilan atas Kasus Pengadaan Heli AW-101

Namun hingga kini pengusutan tersebut masih terkatung-katung dan pada Maret 2021 yang lalu masyarakat anti korupsi Indonesia atau MAKI telah mengajukan praperadilan terkait dengan kasus tersebut. Tetapi dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak menerima terkait dengan permohonan praperadilan tersebut yang diajukan oleh MAKI.

Sebelumnya diketahui atas penghentian pengusutan kasus tersebut KPK dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) digugat oleh John Irgan Kenway ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan praperadilan tersebut dilayangkan terkait dengan sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh KPK.

Kemudian berdasarkan hasil dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari PN Jaksel, pelaporan gugatan perkara tersebut terdaftar dengan nomor perkara 113/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL Dan dalam perkara tersebut tidak dimunculkan secara jelas oleh PN Jaksel terkait dengan apa yang dimaksud pada isi gugatan yang diajukan tersebut. Meski sampai saat ini juga belum diketahui secara jelas terkait dengan apa alasan yang mendasari penghentian penyidikan perkara yang dipraperadilankan tersebut. Namun dari pihak KPK yang sebelumnya sempat menyelidikinya, diyakini jika hal tersebut  bersinggungan dengan TNI AU terkait penyidikan dari proyek peremajaan Heli VVIP AW-101.

Nama Ganjar-Puan Digadang Menjadi Pasangan Untuk Pilpres 2024

Meski sebelumnya sempat diisukan bersitegang di kalangan internal PDIP Perjuangan pada pilpres 2024 mendatang. Kini Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar pranowo dan Ketua DPR RI yakni Puan Maharani justru digadang-gadang  akan dipasangkan untuk menyambut kontestasi politik tersebut.

Hal tersebut disampaikan lewat konsolidasi dari sejumlah elemen masyarakat yang bernama Dewan Pimpinan Pusat atau DPP front Ganjar-Puan.

Muchtar Muhammad selaku ketua dewan pembina front Ganjar Puan menyatakan, jika keduanya memiliki peluang kemenangan yang cukup besar jika dipasangkan untuk maju pada pilpres mendatang.

“Tentunya ini diciptakan hetrik pada pemilu legislatif yang akan digelar pada 2024 mendatang.”  Kata Muchtar dalam keterangannya pada senin (20/12/2021).

Tidak hanya sekedar memasangkan saja, menurutnya terdapat beberapa indikator yang juga menjadi alasan dalam mengukur potensi keistimewaan dua tokoh tersebut. Yang pertama yakni pada ambang batas presidensial tersebut. Karena hanya PDIP Perjuangan sajalah yang mampu mpo88 mengusung pasangan capres dan cawapres dari internal sendiri. Yakni dengan memasangkan Ganjar dan Puan maka diyakini akan memiliki efek ekor jas

“Efek dari ekor jas partai yang mengusung kader-kadernya sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden tentunya akan berpengaruh terhadap perolehan suara serta kursi di legislatif  ada serta pilkada,” lanjut Muchtar.

Muchtar juga mengungkapkan pula jika Ganjar pranowo sangat berpotensi menarik preferensi para pemilih partai yang tidak memiliki calon presiden sendiri.  Sehingga munculnya nama Ganjar pranowo tentunya akan diklaim oleh banyak partai menjadi magnet terutama bagi para swing voters.

Memicu semangat perjuangan para internal kader PDIP

Muchtar melihat dengan adanya tradisi PDIP Perjuangan jika memasangkan pasangan sesama kader partai. Tentu akan membangkitkan semangat juang para kader kader lainnya dalam meraih kemenangan.

“Tradisi tersebut sudah terbukti salah satunya pada Pilkada provinsi Bali kemudian di provinsi Sumatera Sulawesi Utara yang mengusung Olly Dondokambey dan juga Steven Kandouw. Selain itu pada Pilkada Jawa Barat juga yang menghasilkan beberapa  pemimpin dan wakil pemimpin yang berasal dari sesama kader PDIP Perjuangan seperti Kuningan, Cirebon, Majalengka dan juga Pangandaran pada Pilkada serentak tahun 2020 lalu,” terang Muchtar.

Sedangkan tingkat kepercayaan publik pada pilihan ketua umum PDIP Perjuangan yakni Megawati Soekarnoputri dan kader yang siap untuk dijalankan menjadi capres maupun cawapres sangatlah tinggi. Hal itu juga berkaca pada jatuhnya rekomendasi ketua umum PDIP Perjuangan pada Pilpres tahun 2014 lalu yang jatuh kepada Joko Widodo atau Presiden Jokowi

“Sehingga untuk Pilpres pada tahun 2024 mendatang tentunya ini juga akan menjadi sebuah variabel yang penting untuk dibicarakan,” tukasnya lagi.

Diketahui memang sebelumnya pihak internal PDIP sempat  mengalami perbedaan pendapat atau bersitegang terkait dengan ketentuan calon yang akan diusung pada pilpres 2024. Beberapa kelompok kader bahkan sudah ada yang menyatakan sendiri untuk mendukung Ganjar pranowo menjadi calon presiden RI, padahal sang ketua umum sendiri belum mengambil keputusan terkait dengan hal tersebut.  Tentunya hal ini juga sempat menjadi permasalahan di internal PDIP karena tidak hanya satu kelompok kader internal saja yang menyatakan untuk mendukung Ganjar sebagai calon presiden yang diusung oleh PDIP. Sedangkan tanggapan dari para petinggi PDIP mengatakan agar semuanya bersabar terlebih dahulu terkait dengan keputusan yang akan diambil oleh ketua umum. Terkait dengan siapa nanti yang akan ditetapkan menjadi calon presiden sebenarnya yang diusung oleh PDIP.

Survei PRC PPI: Simulasi Duet Prabowo-Anies Raih Angka Paling Tinggi

Salah satu lembaga survei yakni Politika research & Consulting (PRC) bersama dengan Parameter politik Indonesia (PPI). Telah merilis hasil survei terkait poros Parpol capres-cawapres pada Pemilu 2024 mendatang. Adi Prayitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik mengungkapkan jika pihaknya telah melakukan simulasi dengan jumlah calon sebanyak 3 pasangan menggunakan tiga skema.

Hasil dari survei yang tersebut menyatakan jika pasangan Ketua Umum Partai Gerindra yakni Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menduduki peringkat terkuat dari tiga skema tersebut.

Adapun 3 skema tersebut, yang pertama terdapat pasangan duet antara Ganjar Pranowo-Ridwan Kamil, Prabowo Subianto-Puan Maharani, dan Anies Baswedan-Agus mpo88 Harimurti Yudhoyono. D hasil tertinggi diperoleh oleh pasangan Ganjar Pranowo-Ridwan Kamil dengan angka sebanyak 32,1%. Sedangkan Prabowo Subianto-Puan Maharani mendapat 25,7%, dan untuk Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono sebanyak 23,7%.

Untuk skema dua, duet pasangan calon diikuti oleh Ganjar Pranowo-Sandiaga Uno, Prabowo Subianto-Airlangga Hartarto, dan Anies Baswedan-AHY. Hasilnya pasangan duet dari Ganjar Pranowo-Sandiaga Uno unggul dengan angka sebanyak 36,2%. Sedangkan Prabowo-Airlangga mendapatkan angka 26,9% serta Anies Baswedan-AHY 19,1%.

 Sedangkan untuk skema yang ketiga, pasangan duit yang mengikuti adalah Prabowo Subianto-Anies Baswedan, Sandiaga-Puan Maharani, serta Airlangga Hartarto-Muhaimin Iskandar. Hasilnya, pasangan duet paling unggul dari 3 skema  simulasi tersebut diraih oleh Prabowo-Anies dengan angka 499,7%. Untuk Anies-Puan sendiri mendapatkan 20,5% dan Airlangga-Cak Imin mendapatkan 3,8%.

Ganjar tempati posisi utama elektabilitas capres, disusul Prabowo dan Anies

Selain survei terkait duet pasangan, Politika research & Consulting (PRC) bersama dengan Parameter politik Indonesia (PPI) juga melakukan survei terhadap elektabilitas capres. Dan hasilnya Gubernur Provinsi Jawa tengah yakni Ganjar Pranowo menempati posisi elektabilitas pertama. Ganjar memiliki potensial yang cukup besar menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang dengan jumlah angka 25,5%.

Sedangkan untuk posisi kedua, elektabilitas capres dengan angka sebanyak 22,9% diraih oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dan untuk posisi ketiga ditempati oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan angka sebanyak 12,4%.

“Pada peta elektoral ada 15 nama, dan Ganjar telah mendahului peringkat dari Prabowo, memang perlu diakui jika sebagian besar masyarakat menganggap Ganjar memang layak diajukan menjadi capres,” kata Rio Prayogo dalam keterangannya pada konferensi pers daring (27/12/2021)

Kemudian setelah Anies Baswedan, posisi keempat elektabilitas capres diraih oleh Sandiaga uno dengan jumlah angka 9,4%. Lalu untuk urutan kelima diraih oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan perolehan angka sebanyak 5,8%.

“Elektabilitas Sandiaga sebenarnya juga efektif, namun sebagai cawapres. Sedangkan yang lainnya bisa belajar dari Ganjar tentang bagaimana cara mendapatkan elektabilitas yang baik,” lanjut Rio.

Survei PRC PPI sendiri menggunakan metode multistage random sampling. Dimana jumlah responden yang mengikuti kurang lebih sebanyak 1.600 orang yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Responden terpilih akan diwawancarai secara tatap muka atau face to face. Pengumpulan serta pengolahan data para responden dilakukan kurang lebih selama 22 hari mulai tanggal 12 November sampai 4 Desember 2021. Sedangkan untuk significant level (tingkat kepercayaan) dari masyarakat terhadap survei ini sebanyak 95 persen dengan margin of error sebesar 2,5 persen.