Kasus Heli AW-101 TNI Dihentikan KPK, Ini Kata Panglima Andika Perkasa

KPK mengatakan jika kasus terkait pengadaan Heli AW-101 yang berkaitan dengan TNI telah diberhentikan. Atas pernyataan tersebut Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memberikan tanggapannya. Dia mengaku akan melakukan penelusuran lebih lanjut secara internal baik dari penyidik ataupun oditur tentang penanganan  kasus tersebut

“Saya mengakui jika disini baru belajar sehingga saya juga belum mengetahuinya secara pasti, namun saya akan tetap berjanji untuk menelusuri kepada internal kami dari pihak penyidik maupun oditur,” Kata Andika dalam keterangannya kepada wartawan saat diwawancarai di kantor kominfo (28/12/2021).

Andika juga menyatakan selain menelusuri kasus secara internal dirinya juga akan berkomunikasi lebih lanjut dengan pihak KPK. Hal tersebut dilakukan demi untuk memperjelas atas kasus tersebut secara tuntas.

“Selain itu saya mungkin juga akan berkomunikasi lebih lanjut bersama dengan KPK. Agar nantinya jelas begitulah pasti nanti ada saatnya saya juga akan menjelaskannya kepada pubik,” lanjutnya.

Diketahui kasus tersebut bermula ketika TNI AU menyatakan jika helikopter super Puma untuk kepentingan VVIP akan digantikan dengan merek dan jenis mpo88 terbaru karena dianggap sudah usang. Peremajaan helikopter kepresidenan tersebut telah diajukan sejak lama pengadaannya yakni masuk dalam rencana strategis atau Renstra kedua TNI AU di tahun 2015-2019. Adapun alasan utamanya yakni helikopter yang akan digantikan tersebut telah berusia kurang lebih 25 tahun sehingga perlu adanya peremajaan.

Kemudian pada 6 Juni 2018, KPK telah  memeriksa mantan KSAU yakni Marsekal (Purn) Agus Supriatna. Agus kemudian menyebutkan jika persoalan tersebut tidak akan ada jika pihak pembuat masalah paham secara betul terkait aturan yang ada.

“Saya tidak mau membuat gaduh tidak mau membikin ribut terkait dengan permasalahan ini. Sebab AW-101 harusnya teman-teman semua juga sudah tahu. Coba tanyakan saja kepada yang membuat masalah ini dia tahu apa enggak terkait dengan UU APBN? Tahu apa tidak bagaimana mekanisme anggaran APBN yang sebenarnya itu seperti apa? Jika tahu betul bagaimana itu maka tentu tidak akan melakukan hal ini,” terang Agus saat itu.

Pengajuan Preradilan atas Kasus Pengadaan Heli AW-101

Namun hingga kini pengusutan tersebut masih terkatung-katung dan pada Maret 2021 yang lalu masyarakat anti korupsi Indonesia atau MAKI telah mengajukan praperadilan terkait dengan kasus tersebut. Tetapi dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak menerima terkait dengan permohonan praperadilan tersebut yang diajukan oleh MAKI.

Sebelumnya diketahui atas penghentian pengusutan kasus tersebut KPK dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) digugat oleh John Irgan Kenway ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan praperadilan tersebut dilayangkan terkait dengan sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh KPK.

Kemudian berdasarkan hasil dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari PN Jaksel, pelaporan gugatan perkara tersebut terdaftar dengan nomor perkara 113/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL Dan dalam perkara tersebut tidak dimunculkan secara jelas oleh PN Jaksel terkait dengan apa yang dimaksud pada isi gugatan yang diajukan tersebut. Meski sampai saat ini juga belum diketahui secara jelas terkait dengan apa alasan yang mendasari penghentian penyidikan perkara yang dipraperadilankan tersebut. Namun dari pihak KPK yang sebelumnya sempat menyelidikinya, diyakini jika hal tersebut  bersinggungan dengan TNI AU terkait penyidikan dari proyek peremajaan Heli VVIP AW-101.