Satgas Covid-19 Terbitkan Ketentuan Karantina Mandiri Bagi DPR

Satgas Penanganan Covid 19 Republik Indonesia memberikan deskripsi kepada para pejabat dengan tingkat Eselon 1 ke atas untuk melakukan karantina mandiri setelah bepergian selama 10 x 24 jam. Bahkan ada juga memberikan dispensasi atau pengurangan durasi karantina kepada para pejabat tersebut kurang dari 10 hari dengan mempertimbangkan keperluan dinas.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 25 tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada masa pandemi covid 19 yakni mengatur kewajiban tentang karantina bagi WNI dan juga WNA dari luar negeri

“Masa karantina 10×24 jam akan diberikan dispensasi pengurangan durasi pelaksanaan karantina secara mandiri tersebut kepada para WNI atau pejabat dengan tingkat Eselon 1 ke atas dengan berdasarkan pertimbangan dinas,” bunyi dalam Pasal 25/2021 huruf F poin 5.

Adapun ketentuan tempat karantina mandiri yang harus dipenuhi kriterianya yakni memiliki kamar mandi tersendiri, kamar tidur tersendiri, dan untuk setiap mpo88 pelaku perjalanan internasional memiliki petugas pengawas karantina yang harus melaporkan pengawasan karantina tersebut kepada petugas KKP yang berada di area wilayahnya.

Selanjutnya untuk pelaksanaan tes RT-PCR kedua pada hari ke-9 karantina, juga wajib melaporkan hasil tes RT-PCR tersebut kepada petugas KKP di area wilayahnya tersebut. Dan yang terakhir yakni ketentuan tersebut menyebutkan dispensasi yang diberikan untuk durasi karantina minimal diajukan tiga hari sebelum kedatangannya di Indonesia. Serta tentunya permohonan tersebut harus diajukan kepada Satgas Penanganan Covid-19 Nasional, dengan begitu dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian serta  kesepakatan antara lembaga terkait atau Kementerian

Respons Cak Imin atas Statement Karantina Mandiri Anggota DPR dari Hillary

Sebelum ditetapkannya SE tersebut Wakil ketua DPR RI yakni Muhaimin Iskandar mengkritik salah satu anggota DPR RI yakni Hillary Brigitta Lasut. Hillary yang berasal dari Fraksi Nasdem berpendapat jika ketentuan karantina mandiri antara presiden dan anggota dewan usai bepergian dari luar negeri adalah setara.

Menurutnya hal tersebut berlebihan, dan dia mengusulkan jika ketentuan terkait karantina diberlakukan untuk semua orang yang pulang dari luar negeri bukan hanya untuk DPR dan juga pejabat eselon 1.

 “Itu over, nggak usah ada istimewa-istimewaan, sekarang yang terpenting mandiri semua saja bukan itu DPR, tapi mandiri saja,” terang Cak Imin pada wartawan saat diwawancarai di Kompleks Parlemen.

Cak Imin juga meminta kepada jika semua masyarakat boleh melakukan karantina secara mandiri. Namun  juga tetap menyatakan jika pemerintah wajib mengawasi masyarakat yang sedang melakukan karantina mandiri tersebut, seperti dengan memanfaatkan teknologi.

“Jadi tidak hanya DPR saja ya, semua akan diusulkan kepada pemerintah terkait dengan karantina mandiri, murah namun tetap ketat,” ujarnya lagi.

Sebelumnya Hillary diketahui tengah membela salah satu anggota DPR RI yakni Raden Wulansari alias mulai alias Mulan Jameela baru pulang dari Turki. Mulan bepergian bersama dengan suaminya Ahmad Dhani di awal Desember lalu dan tidak menjalani karantina terpusat bersama keluarga.

Menurut Hillary, anggota DPR memiliki kesetaraan dengan presiden dalam pembagian kekuasaan. Oleh karena itu menurutnya baik Presiden dan DPR juga memiliki hak yang sama untuk bisa menjalani karantina secara mandiri “DPR itu memiliki kesetaraan dengan Presiden dalam pembagian kekuasaan. Tidak masuk akal serta tidak etis juga jika presiden karantina di Istana Bogor kemudian DPR karantinanya di Wisma Atlet,” ungkap anggota termuda DPR RI periode 2019-2021 itu dalam pesannya.