Presidential Threshold Ramai Digugat, Ini Kata Sekjen PDIP

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP memiliki sikap yang berbeda terkait dengan gugatan yang diajukan oleh sejumlah pihak kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut terkait dengan penetapan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold agar dapat dihapuskan.

Seperti yang telah diketahui, bahwa dengan merujuk pada pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu penetapan presidential threshold yang diberlakukan saat ini sebanyak 20%.  Namun Sekjen PDIP yakni Hasto Kristiyanto berpendapat lain atas gugatan tersebut.

“Presidential threshold tersebut 20% itu harusnya justru ditambah,” ungkapnya saat ditemui ketika menghadiri Festival Kuliner Pendamping Beras di halaman Gedung Sekolah PDIP Jakarta Jumat (7/1/2022).

Hasto pun juga menerangkan terkait dengan pentingnya threshold atau ambang batas. Menurut Hasto semua lini kehidupan tentu memiliki ambang batasnya, dan dia mencontohkan seperti calon mahasiswa ketika ingin masuk pada universitas atau perguruan tinggi.

“Kita ingin masuk ke universitas ternama saja itu lo harus ada tes, syaratnya berupa TOEFL misalnya, kemudian syarat akademis itu juga. Sehingga kita tentunya mpo88 tidak bisa mengambil jalan pintas dengan meniadakan suatu hal yang secara naturalnya itu sebenarnya sangat diperlukan untuk kepentingan efektivitas dan stabilitas pemerintahan.” lanjutnya.

Dia juga tidak bisa membayangkan jika pada nantinya semua orang yang terus menggugat untuk menghapus threshold agar dihapus. Maka semua orang tentu berhak untuk masuk ke universitas ternama.

“Bisa dibayangkan bukan jika bagaimana tentang pengajaran di universitas apalagi ini suatu bangsa dan suatu negara yang bertanggung jawab kepada lebih dari 270 juta rakyat di Indonesia,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Hasto menilai jika ambang batas pencalonan presiden tentu masih diperlukan hal tersebut demi menjalankan pemerintah agar lebih efektif.

“Jadi tentunya tetap diperlukan regulasi-regulasi khusus agar bisa memastikan pemerintahan yang diperoleh dari pemilu juga mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif,” ungkapnya lagi.

Alasan Presidential Threshold Digugat

Sebelumnya diketahui jika menjelang kontestasi Pemilu 2024 pembicaraan terkait dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial tersebut sedang hangat diperbincangkan. Beberapa aturan yang terdapat pada pasal 22 UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut digugat oleh sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketentuan terkait presidential threshold tersebut digugat karena syarat pasangan capres dan cawapres harus diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang jumlah kursinya paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD.

Adapun salah satu pihak yang menggugat aturan tersebut adalah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Dalam  permohonan gugatan kepada MK Gatot meminta agar MK membatalkan ketentuan dari pasal 22 UU Nomor 7 Tahun 2017. Melalui Kuasa hukumnya Refly Harun pasal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan dari Pasal 6 ayat 26 (a), ayat 5 dan 6 ayat (2) UUD 1945.

“Hal tersebut mengakibatkan pemohon kehilangan hak konstitusional untuk bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya calon pemimpin bangsa yang dihasilkan oleh partai politik peserta pemilihan umum,” ungkap Refly.

Selain itu dia juga mengatakan bahwa kondisi faktual di lapangan pada pilpres 2019 yang mana tidak mendapatkan calon-calon alternatif terbaik. Serta adanya polarisasi politik yang kuat dan hal tersebut menjadi alasan MK agar memutuskan jika presidential threshold atau ambang batas presiden tidak relevan lagi.  Refly juga mengatakan bahwa masalah terkait dengan ambang batas penetapan presiden dan wakil presiden tersebut juga menjadi masalah pokok utama terkait pengembangan demokrasi yang dihadapi Indonesia masa mendatang.