Mantan Pilot Kepresidenan Saksikan Megawati Daratkan Pesawat Hercules A-1341

Sepertinya tidak banyak orang yang tahu mengenai kebiasaan unik Megawati. Ketua .Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ternyata mempunyai kebiasaan unik yang berhubungan dengan pesawat terbang. Mantan Pilot Kepresidenan Agus Sudarya sempat menyaksikan bahwa Megawati pernah mendaratkan pesawat Hercules A-1341.

Mantan Pilot Kepresidenan Saksikan Megawati Daratkan Pesawat

Dituturkan oleh Agus Sudarya, selaku mantan pilot kepresidenan yang kerap bertemu dengan Megawati semasa beliau masih menjabat. Rupanya beliau mempunyai kebiasaan yang sangat unik. Beliau seringkali duduk di dalam ruang kokpit dari Hercules A-1341.

Momentum unik yang sangat diingat oleh Agus pada saat dia bertugas menjadi pilot penerbangan kenegaraan dengan rute Bali – Madiun dan Jakarta – Bali. Saat melewati judi bola online rute Bali – Madiun inilah Megawati yang semula berada di belakang kursi pilot, mendadak meminta untuk duduk di kursi co-pilot.

Agus merasa kaget dan bingung. Pasalnya permintaan ini dilontarkan oleh Megawati ketika pesawat sedang berada di ketinggian 1.500 diatas permukaan laut. Agus seketika pada saat itu hanya dapat melontarkan jawaban kata “siap”.

Berikut penuturan Agus Sudarya kepada media. “Ibu Megawati Soekarnoputri menyentuh tangan sebelah kananku ketika berada di ketinggian 1500 dpl. Dia mengutarakan keinginannya untuk duduk di sebelah kanan sebagai co pilot” ujarnya.

Kemampuan Megawati Sebagai Co Pilot Cukup Fasih Berkomunikasi

“Ditengah kebingungan, saya kemudian menjawab “siap, laksanakan bu” kata Agus di channel Youtube PDIP pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022. Pada saat itu, menurut Agus kemampuan berkomunikasi dengan pemandu lalu lintas udara yang dimiliki oleh Ibu Megawati ternyata sangatlah bagus dan cukup fasih. Bahkan pada saat berada diatas langit Bali, Megawati sendirilah yang terus melakukan kontak dengan pemandu lalu lintas udara.

Agus melanjutkan ceritanya, “Disaat telah mencapai ketinggian 7000 feet diatas permukaan laut. Beliau langsung melakukan kontak dengan Bali control. Bali control this is Alpha 1341, Go Ahead, Bali Kontrol menjawab” jelasnya.

Setelah itu, tentu saja seluruh pilot dari maskapai penerbangan yang lain dan sedang berada di frekuensi komunikasi menjadi kaget. Pasalnya, co-pilot kepresidenan bisa berubah menjadi seorang perempuan. Akhirnya tanpa menunggu waktu lama, Agus meminta para maskapai penerbangan yang lain untuk kembali mendengarkan ulang itu suara siapa.

Tidak lama kemudian, setelah instruksi dari Agus, mereka semua kompak menjawab Merdeka. “Seluruh maskapai penerbangan lain yang ada dalam satu frekuensi kompak berkata merdeka, ibu dan presiden merdeka. Ibu Megawati pun menjawab terima kasih” ujar Agus menjelaskan.

Agus mengira bahwa Megawati tidak akan menemaninya menjadi awak pesawat sampai tuntas. Tetapi ternyata apa yang dipikirkannya adalah keliru. Ternyata mantan Presiden RI itu tetap menemani dan berada di sampingnya hingga pesawat mendarat di LANUD Iswahjudi Madiun Jawa Timur.

“Saya tidak percaya beliau berhasil mendaratkan pesawat. Hal inilah yang menjadi kebanggaan yang sangat tinggi untuk saya. Karena walaupun beliau pemimpin tetapi masih bisa menerbangkan pesawat yang terbilang cukup besar,” ujar Agus.

“Pengalaman ini adalah pengalaman yang tak terlupakan untuk saya khususnya. Karena telah berhasil mendaratkan pesawat bersama seorang Ibu Negara RI” tutur Agus kepada media. Kebiasaannya yang unik ini dapat menjadi pengalaman berharga untuk kami sebagai pilot. Kebiasaan unik ibu Megawati merupakan sesuatu yang jarang diketahui oleh publik. Kemampuan beliau sebagai co-pilot dan kefasihannya dalam berkomunikasi dengan pemandu lalu lintas udara tentu didapatkannya dari pengalaman berharganya. Rasa ingin tahu yang besar inilah dan ditunjang dengan kemampuan yang bagus yang berhasil menjadikannya sebagai presiden wanita pertama di Indonesia.

Memperingati Harlah PPP Ke-49, Suharso Monoarfa Menyampaikan Filosofi Mendalam Bersepeda

Dalam rangka memperingati harlah PPP (Partai Persatuan Pembangunan) ke-49, diadakan acara bersepeda yang dihadiri ketua umum Suharso Monoarfa. Pada peringatan ini mengambil tema Good Health Good Life dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran terkait pentingnya menjaga kesehatan.

Penyampaian Filosofi Bersepeda Suharso Monoarfa di Harlah PPP ke-49

Mengingat menjaga kesehatan tubuh sangat penting, pada peringatan Harlah PPP ke-49 diperingati dengan bersepeda. Berbicara terkait olahraga satu ini, pada kesempatan slot online penting tersebut Suharso Monoarfa menyampaikan sebuah filosofi mendalam tentang bersepeda yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia.

Berdasarkan sebuah wawancara yang berlangsung, Suharso menyebutkan jika bersepeda bukan hanya menyehatkan melainkan juga menjadi lambang kehidupan manusia. “Seperti halnya bersepeda, kehidupan tetap bisa berjalan jika terdapat keseimbangan” tuturnya pada Minggu (23/1/2022).

Dalam penjelasan lebih lanjutnya, sepeda dapat terus berjalan tanpa terjatuh ketika tercapai  kehidupan keseimbangan. Begitupula dengan kehidupan manusia yang akan terus maju kedepan meski hidup banyak halangan dan rintangan. Oleh karenanya dalam mengambil sikap perlu adil serta tidak memihak.

Kehidupan yang Berat Sebelah Bisa Hancur Berantakan

Sepeda merupakan alat transportasi beroda dua yang disangga oleh besi serta komponen pendukung agar bisa digunakan sesuai fungsinya. Meski banyak memiliki ukuran kecil, namun setelah terjalin keseimbangan antara satu dengan lainnya, maka pengguna tidak akan terjatuh saat menaikinya.

Begitu pula dengan filosofi yang disampaikan oleh Ketua Umum Suharso Monoarfa. Dalam hidup perlu tercapai keseimbangan agar satu dengan lainnya dapat berkoordinasi dengan baik. Suharso mengatakan “ Jika berat sebelah, tentunya kehidupan bisa hancur berantakan akibat kehilangan fokus tujuan.

Penyampaian  makna mendalam dari bersepeda ini diharapkan meningkatkan kecintaan masyarakat dengan salah sau cabang olahraga tersebut. Tujuan lainnya adalah membuka wawasan bahwa jalan kehidupan memang kadang berbatu, agar dapat melaluinya maka perlu adanya keseimbangan.

Peringatan Harlah PPP Ke-49 Diwarnai Kemeriahan

Berbagai hadiah menarik mewarnai perayaan harlah PPP yang bisa didapatkan dengan undian. Doorprizenya berupa 20 sepeda siap dibawa pulang berupa sepeda gunung sampai lipat. Kegiatan pengundian dilakukan saat akhir acara disaksikan langsung ratusan peserta.

Sebab melibatkan ratusan orang dalam perayaan ini mengharuskan seluruh pihak-pihak terkait melakukan swab antigen. Selain itu selama acara ditekankan bahwa prokes harus tetap dijalankan secara ketat. Tujuannya agar penularan virus Corona varian terbaru bisa segera diputus.

Dalam perayaan harlah ke-49 ini turut dihadiri para petinggi PPP salah satunya Sekjen Arwani Thomafi beserta jajaran pengurus lainnya. Kemeriahannya semakin bertambah berkat keikutsertaan ratusan orang dari komunitas Gowes Jakarta yang juga mengikuti prosedur prokers sesuai ketentuan.

Rute Bersepedah yang Ditempuh pada Harlah PPP Ke-49

Kehadiran ratusan peserta menambah kemeriahan acara yang dilaksanakan dengan menempuh jarak cukup panjang. Rutenya bermula dari halaman kantor DPP PPP berlanjut ke Bundaran HI (Hotel Indonesia. Tidak berhenti di situ, rombongan pesepeda diarahkan menuju Monas.

Rute yang dilalui secara tidak langsung memperkenalkan destinasi wisata di Jakarta mulai dari Bundaran HI hingga Tugu Monas. Tidak berhenti disitu saja, rombongan pesepeda diarahkan untuk melalui Cikini kemudian dilanjutkan ke Tugu Proklamasi untuk sedikit mengenang jasa para pahlawan. Setelah melewati tempat-tempat penting dan ikonik di Jakarta, rombongan pesepeda mencapai garis finish kembali ke lokasi start yakni kantor DPP PPP. Pada kesempatan baik ini juga turut disampaikan mengenai filosofi kehidupan berkaitan dengan bersepeda yang bisa dijadikan sebagai pegangan.

Marah Pada Menlu Malaysia Terkait Kudeta Myanmar Pm Kamboja Telepon Langsung Jokowi

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen rupanya mempunyai hubungan baik dengan presiden Joko Widodo. Pasalnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 kemarin, Hun Sen meminta melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Ri Joko Widodo. Ada banyak hal yang melatarbelakangi sambungan telepon ini, salah satunya adalah kemarahannya pada Menlu Malaysia terkait sikapnya atas Kudeta Myanmar

Presiden Joko Widodo beserta Perdana Menteri Kamboja tersebut membahas perkembangan dari penyelesaian kudeta militer Myanmar. Hal ini dilatarbelakangi oleh sejumlah berita ketidak selarasan antara pemimpin negara ASEAN dalam sejumlah isu penting yang sedang terjadi di Myanmar. Berikut isi dari pembicaraan mereka seperti dirangkum di bawah ini.

Perkembangan Penyelesaian Kudeta Myanmar

Presiden Jokowi menegaskan pandangannya pada PM Hun Sen terkait sangat urgennya implementasi dari 5 butir konsensus ASEAN untuk penyelesaian Kudeta Myanmar. Jokowi berpendapat bahwa pendekatan yang dilakukan ASEAN seharusnya mengacu pada prinsip judi bola online yang telah disepakati, yaitu 5 poin konsensus itu. Presiden Jokowi sangat kecewa dengan sikap militer Myanmar yang tidak berkomitmen untuk melaksanakannya saat kunjungan PM Hun Sen ke Myanmar, bahkan 2 hari setelah kunjungan, Aung San Suu Kyi ditambahkan hukumannya menjadi 4 tahun.

“Sudah seharusnya bila pelaksanaan 5 poin Consensus dilakukan untuk mendukung 5 poin Roadmap dari junta militer Myanmar (Tatmadaw). Jangan malah menganggap bahwa ini merupakan bentuk dukungan ASEAN terhadap Militer Myanmar” ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta pada hari Jumat 21 Januari 2022 kemarin.

Jokowi melanjutkan “Saya melihat kekerasan masih terus berlangsung di Myanmar. Hal ini menurut saya adalah gesture yang tidak tepat dan tidak menghormati upaya dari PM Hun Sen agar mendorong penyelesaian isu yang terjadi di Myanmar” tegasnya. Jokowi menegaskan seharusnya otoritas militer Myanmar dapat memberikan akses untuk Utusan Khusus Ketua ASEAN agar dapat berbincang dengan seluruh pihak di Myanmar, ini penting agar terbuka jalan untuk sebuah dialog nasional yang inklusif.

Indonesia pun mengambil sikap, bahwa selama tidak ada kemajuan yang signifikan dari pelaksanaan 5-poin consensus, maka Myanmar hanya diwakili oleh non-political level di pertemuan ASEAN harus dipertahankan. Prinsip ini juga diterapkan untuk rencana pelaksanaan Retreat para menlu ASEAN untuk pertemuan lainnya.

Marah Pada Menlu Malaysia Terkait Kudeta Myanmar

Hun Sen pun menambahkan dalam sambungan teleponnya, dia mengecam atas sikap menlu Malaysia yang tampak arogan mengkritik strategi Pnom Phenh dalam berurusan dengan negara Myanmar. Hun Sen menganggap menlu Malaysia itu tidak menghormati peran kursi ASEAN yang selalu dinamis dan berputar setiap tahunnya diantara 10 negara anggota blok regional.

Terkait berita ini, Saifuddin Abdullah selaku Diplomat top Malaysia menuturkan bahwa Hun Sen seharusnya konsultasi dengan para pemimpin lain dari PBB ASEAN sebelum memutuskan pergi ke Myanmar pada tanggal 7-8 Januari 2022 lalu.

Hun Sen pun mengunggah tulisan resmi di Facebook bahwa pesan yang dimaksudnya saat mengadakan panggilan telepon dengan Presiden Joko WIdodo adalah sebagai berikut. “Saya minta kepada Menteri Luar Negeri Malaysia agar tidak sombong dan mengeluarkan pernyataan yang tidak pantas. Saya menganggap pernyataannya tidak menghormati ketua ASEAN dengan menggunakan bahasa yang tak sopan dan tidak diplomatis” ujarnya. Hun Sen menambahkan bahwa komentar Saifuddin tidak benar dalam konteks ASEAN. Dia titip pesan untuk menlu Indonesia agar memberitahu Saifuddin agar tidak kasar dalam berbicara. Hun Sen  menegaskan bahwa dia pergi ke Myanmar adalah untuk menanam pohon, bukan malah menebang pohon dan dia merasa tidak didukung Malaysia tetapi hanya mau hasil yang cepat.

Pesan Ketua Dpd Untuk Parpol Harus Siap Tanggung Jawab Konstitusi Dan Moral

Menghadapi era global sekarang ini merupakan tantangan yang sangat besar untuk semua sektor di negara Indonesia. Salah satu sektor yang sangat kuat dampaknya adalah sektor pemerintahan, banyak partai politik yang kurang bisa bertahan dengan ideologinya di jaman yang serba canggih dan serba praktis sekarang ini. Hal inilah kiranya yang mendasari pesan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti untuk parpol yang harus siap akan tanggung jawab konstitusi dan moral ketika terjun di masyarakat nantinya.

Pesan Ketua Dpd Untuk Parpol

La Nyalla memberikan sambutannya ketika menjadi keynote speech secara virtual di seri diskusi politik “Outlook Politik Indonesia Tahun 2024” pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022. La Nyala mengingatkan kembali pada seluruh partai politik bahwa mereka memiliki mpo88 kewajiban tanggung jawab moral dan konstitusi ketika terjun ke masyarakat. Pesan Ketua DPD RI AA La Nyala Mahmud Mattaliti untuk parpol agar mengingat kembali tentang sejarah pendirian parpol dimasa awal kemerdekaan yang terlihat mempunyai kewajiban moral dan konstitusi.

Menurut La Nyalla, senator propinsi Jawa Timur, bahwa sejarah mengenai keberadaan parpol di dalam struktur pemerintahan negara RI ini diawali saat Wapres RI Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat X. Tanggal 3 November 1945, maklumat X dikeluarkan untuk mendirikan berbagai partai politik.

Maklumat X itu berbunyi bahwa “Negara akan memberikan seluas-luasnya kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Restriksi utama dari partai politik itu, hendaknya memperkuat perjuangan negara dalam mempertahankan kemerdekaan serta menjamin keamanan rakyat” ujarnya. Penambahan kata restriksi yang digaris bawahi, mempunyai arti adanya penekanan dan pembatasan khusus.

“Pembatasan yang dimaksud adalah bahwa partai – partai politik yang nanti akan dibentuk itu nantinya wajib ikut serta dalam memperkuat perjuangan kemerdekaan negara Indonesia dan dapat menjaga kemanan dari rakyat Indonesia” jelas La Nyalla menuturkan.

Pesan Ketua Dpd : Parpol Wajib Berkomitmen Baik Moral dan Konstitusi

Di dalam pembukaan UUD, perjuangan kemerdekaan Indonesia mempunyai arti untuk melindungi seluruh tumpa darah Indonesia dan bangsa Indonesia. Hal ini juga digunakan untuk memajukan kesejahteraan umum, ikut menjalankan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi,  kemerdekaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian dibarengi dengan janji dan komitmen untuk melaksanakan kelima sila dari Pancasila tersebut.

“Ini berarti bahwa seluruh partai politik di negara Indonesia mempunyai kewajiban moral dan konstitusi agar dapat melaksanakan maklumat itu. Sehingga mereka harus selalu memahami spirit dari maklumat tersebut ketika sedang menjalankan roda organisasi partainya. Termasuk kewajiban untuk menjaga keamanan di masyarakat,” ujarnya kemudian.

La Nyala juga menegaskan bahwa partai politik sebenarnya bukan satu-satunya pemegang mandat dari kedaulatan rakyat. Karena, kedaulatan rakyat berada di lembaga tertinggi negara, yang direpresentasikan oleh partai politik, utusan golongan dan utusan daerah. Hal ini tercantum dalam undang-undang sebelum amandemen dua puluh tahun yang lalu.

Namun, kedaulatan rakyat diserahkan melalui pemilu di dua kubu adalah keadaan saat ini setelah amandemen, yakni di perorangan sebagai peserta pemilu dan di parlemen kepada partai politik. Hal ini yang mendasari pemilu anggota DPD RI dan pasangan presiden dan wakil presidennya yang dipilih langsung oleh rakyat. Inilah yang menyebabkan peran Presiden, DPR RI, dan DPD RI menjadi sejajar. Namun ironisnya, kewenangan dari DPD RI sendiri menjadi sangat terbatas, bila dibandingkan dengan Utusan Golongan dan Utusan Daerah di masa lalu. Yang mana memiliki kewenangan untuk bisa mengusung dan memilih capres di forum MPR.

Alasan Hakim Memvonis Heru Hidayat dengan Vonis Nihil

Jakarta – Terdakwa kasus korupsi Asabri Heru Hidayat mendapatkan keringanan sanksi berupa vonis nihil sebab Heru Hidayat sudah pernah mendapatkan hukuman yang maksimal pada kasus sebelumnya yaitu kasus korupsi Jiwaseraya.

Heru Hidayat yang merupakan presiden komisaris dari PT Trada Alam Mineral ini terbukti melakukan korupsi pada pengelolaan dana PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) serta tindak pidana pencucian uang, Heru Hidayat tidak hanya terjerat mpo88 pada kasus korupsi pada ASABRI (PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) tapi juga pada kasus korupsi Jiwaseraya juga yang mengakibatkan hukuman yang diterima oleh Heru Hidayat menjadi banyak atau berlapis.

Alasan hakim putuskan vonis Nihil

Terdakwa Heru Hidayat yang terlibat kasus korupsi pada pengelolaan dana PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) serta tindak pidana pencucian uang dan kasus yang sebelumnya yaitu kasus korupsi Jiwaseraya. Membuat Heru Hidayat menjadi terdakwa yang seharus dikenakan hukuman berlapis.

Pada hari selasa tanggal 18 Januari 2022 Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman kepada Heru Hidayat yang merupakan presiden komisaris dari PT Trada Alam Mineral yang dijatuhkan vonis hukuman nihil dengan tambahan yang diberikan oleh majelis hakim dalam kasus ASABRI. Hukuman tersebut ditetapkan oleh Majelis Hakim yaitu Ignatius Eko Purwono.

Vonis nihil dari hakim yaitu Ignatius Eko Purwono membuat Heru Hidayat bebas dari jeratan hukum sebab pada kasus Jiwaseraya Heru Hidayat sudah di kenakan hukuman seumur hidup. Namun Vonis nihil juga membebaskan Heru Hidayat bebas dari tuntutan penuntut umum,namun jaksa meminta kepada hakim untuk dikenakan hukuman mati.

Namun demikian Majelis Hakim berpegang teguh pada pedoman pasal 67 KUHP dalam pasal tersebut berisikan bahwa seorang yang telah divonis maksimal hukuman mati atau seumur hidup tidak boleh dijatuhi pidana lagi kecuali pencabutan hak tertentu.

Selain di vonis nihil, Majelis hakim juga telah menambah vonis hukuman tambahan bahwa Heru Hidayat diwajibkan untuk membayar ganti rugi negara dalam rentang waktu yang telah ditentukan berupa uang pengganti sebesar Rp 12,643 Trilliun yang telah di sampaikan oleh Ignatius Eko Purwono.

Tidak hanya berhenti disitu sebelumnya Heru Hidayat dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman mati.hal tersebut juga ditengahi oleh keikutsertaan dirinya dalam skandal soal korupsi ASABRI yang bisa merugikan negara sekitar kurang lebih Rp 22,7 Triliun rupiah.

Sebab Heru Hidayat telah terbukti bersalah  yang sesuai pada pasal 2  ayat 1 undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 yang berisikan hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dalam UU (Undang-undang) Nomor 20 ( dua puluh ) Tahun 2001 ( dua ribu dua satu ). Heru Hidayat juga dinilai terbukti melanggar aturan pasal 3 pada UU (Undang-undang) nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menyatakan empat alasan Heru Hidayat tidak dihukuman mati. Alasan pertama, menurut hakim, adalah JPU sudah melanggar azas penuntutan karena sudah menuntut di luar pasal yang didakwakan. Kedua, menurut penuntut umum hal tersebut tidak menampilkan kondisi penggunaan uang yang dilakukan terdakwa pada saat menjalankan tindak pidana korupsi.

 ketiga, berdasarkan  kesaksian dan bukti yang ada Heru Hidayat dinilai melakukan tindak pidana korupsi saat negara aman. Keempat, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara pengulangan. Heru Hidayat telah menerima hukuman yang sesuai dengan menurut hakim karena kasus yang telah terjerat oleh Heru Hidayat sangat berlapis jadi hakim langsung memutuskan hukuman yang sesuai dengan Undang-undang (UU) yang telah berlaku di negara Indonesia meskipun masih ada banding karena tidak terima dengan hukuman yang telah diberikan.

Kunjungi DPC PDIP Boyolali, Puan: Jangan Jeruk Makan Jeruk

Ketua DPD PDIP sekaligus Ketua DPR RI yakni Puan maharani melakukan kunjungan kerja ke Jawa tengah. Kunjungannya kali ini diprioritaskan untuk wilayah Solo Raya termasuk ke DPC PDIP Kabupaten Boyolali. Dalam kunjungannya tersebut, Puan juga memberikan pengarahan kepada para jajaran pengurus yang ada di DPC PDIP Boyolali.

Kedatangan Puan pun mendapat sambutan dari pimpinan DPC Boyolali. Puan didampingi oleh sejumlah elite politik PDIP, termasuk putra presiden Joko Widodo yang mpo88 saat ini menjabat sebagai Walikota Solo, yakni Gibran Rakabuming Raka.

“Ini merupakan kehadiran saya di Dapil secara langsung setelah pandemi Covid-19 melanda kurang lebih 2 tahun. Saya sudah kangen banget,” ungkap Puan dalam keterangannya Kamis (20/1/2022)

Puan mengaku jika sudah lama dirinya ingin melakukan kunjungan Dapil Jawa Tengah V, yang mana menjadi wilayah Dapilnya. Tetapi keinginan tersebut kemudian diturunkan karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda.

meski begitu, Puan mengaku jika dirinya tetap ingin menjalankan kewajibannya sebagai anggota dari Dapil meskipun tidak secara langsung.

“Semua program telah saya kirimkan melalui struktur partai agar nantinya bisa diterima masyarakat. Kewajiban siri saya sebagai anggota Dapil juga harus terus dilakukan meskipun tidak bisa secara langsung,” lanjutnya.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh kader dari PDIP supaya selalu waspada akan bahaya dari Covid-19. Terlebih lagi menuju Pemilu 2024, Puan menekankan agar semua masyarakat tetap sehat sehingga bisa berlaga dalam medan politik.

“Cuma Kabupaten Boyolali yang jumlah perolehan kursinya paling bnyak dibandingkan daerah yang lain. Yakni ada sekitar 35 kursi dari 45 kursi DPRD. Oleh karena itu, mari kita terus perjuangkan supaya perolehan kursi dari PDIP terus naik,” serunya.

“Boyolali menjadi wilayah paling solid, apalagi saat pak Seno (mantan Bupati kabupaten Boyolali) memimpin. Kedepannya tentu kita semuanya harus bertanggung jawab, nggak boleh turun dari jumlah kursi yang sekarang. Jika yang kemarin sudah solid, maka yang sekarang harus jauh lebih solid lagi,” imbuhnya.

Jejak Perjuangan PDIP

Ditengah-tengah kunjungannya, Puan juga kembali mengulas bagaimana perjuangan dari PDIP dalam mencapai puncak kekuasaan. Menurutnya, hal tersebut tidaklah bisa diperoleh dengan mudah.

“Setelah 10 tahun lamanya berpuasa, kemudian sekarang 7 tahun telah berkuasa. Enak tidak? Tanya Puan kemudian dijawab serentak oleh pada kader PDIP yang hadir.

Puan mengatakan agar semua kader PDIP harus bekerja demi kesejahteraan rakyat. Dengan begitu PDIP nantinya akan bisa kembali berjaya di 2024.

“Semua harus mengikuti apa instruksi yang sudah ditetapkan dari ketua umum. Dan saya pun selaku petugas partai juga mengikuti apa instruksi dari ketua umum. Jangan berhenti bergerak apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Dengan kekuasan yang kini tengah ada, kita berusaha mengatur agar bagaimana bisa bermanfaat untuk masyarakat sehingga di 2024 mendatang kita bisa dipercaya kembali. Atur barisan dan selalu koordinasi, jangan jeruk makan jeruk,” ungkapnya Puan lagi.

Puan juga mengatakan jika semua kader struktural partai yang tidak dapat bekerja akan diberikan evaluasi dari DPP. Ia pun memberikan semangat bagi para jajaran pengurus di DPC Boyolali. “Boyolali merupakan bagian dari Jawa Tengah, dan Jawa Tengah merupakan kandang Banteng. Jawa tengah selalu menjadi penentu dari suara kemenangan PDIP. Tolong untuk Boyolali dipersiapkan karena bukan hanya untuk Boyolali saja, namun juga untuk Jawa tengah dan secara nasional,” tutup Puan.

RUU IKN Setuju Dibawa Ke Paripurna, PKS Menolak

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DR RI) dan pemerintah telah menyepakati jika Rancangan Undang-Undang Ibukota Negara atau RUU IKN akan dibawa ke sidang paripurna dan disahkan menjadi undang-undang.
Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam rapat kerja Pansus RUU yang diselenggarakan bersama DPR RI dan pemerintah. Diketahui rapat tersebut digelar pada tengah malam dan pengambilan keputusan yang berlangsung kurang lebih dilakukan selama 3 jam saja. Rapat dimulai pada hari Selasa pukul 00.20 dini hari, kemudian keputusan diambil sekitar pukul 03.11 WIB.
“Setelah kita semua bersama-sama mendengarkan pandangan serta pendapat dari masing-masing fraksi yang ada di sini, kemudian dari pihak DPD RI dan juga dari pemerintah tentu yang yang ada telah menyetujui,” ungkap Ketua Pansus RUU IKN, Ahmad Doli Kurnia.

“Maka kemudian saya ingin meminta persetujuan dari kita yang berada di sini semua. Apakah RUU ini yakni RUU tentang Ibukota Negara yang telah dibahas disetujui mpo88 dan dan kita proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku di DPR RI dilanjutkan ke pembahasan tingkat 2, Apakah kita setujui?” lanjutnya yang kemudian dijawab oleh sejumlah peserta rapat dan menyetujui RUU pada pengambilan keputusan tingkat 1 kemudian palu persetujuan diketok.

Dalam rapat ini pihak pemerintah negara diwakili oleh tiga orang menteri yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tito karnavian dan menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau kepala Bappenas yakni Suharso Monoarfa.

Pada penyampaian pandangan mini fraksi sebanyak 8 dari 9 fraksi yang berada di DPR RI menyatakan setuju jika RUU IKN disepakati di tingkat pertama. Sedangkan satu fraksi partai lainnya menyatakan menolak RUU IKN yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sikap yang berbeda ditunjukkan oleh fraksi PKS di DPR RI secara terang-terangan dengan menolak RUU IKN untuk dibawa ke tahap Paripurna DPR. PKS sendiri menilai terdapat beberapa usulan yang belum diakomodir dari fraksinya pada RUU IKN.
“Dengan pertimbangan yang ada di atas yang masih banyaknya substansi serta pandangan dari PKS yang belum diakomodir, maka dengan ini fraksi PKS menyatakan menolak rancangan undang-undang tentang ibu kota negara untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya,” ungkap Suryadi Jaya Purnama salah satu anggota DPR RI dari Fraksi PKS.
Pengambilan Keputusan Paripurna RUU IKN Dikebut

Diketahui sebelumnya memang dalam proses pengambilan keputusan RUU DPR menggelar rapat secara maraton demi penyelesaiannya. Sejak hari Senin tanggal 17 Januari 2022 telah dibahas pada rapat panitia kerja. Dan sudah ada beberapa hal yang telah disepakati meski dengan adanya catatan. Diantaranya seperti rencana induk, kelembagaan otorita IKN, pendanaan atau anggaran serta klaster substansi dan masih banyak lagi.

Panitia kerja atau panja menyepakati bentuk dari pemerintahan daerah khusus ibu kota negara yang bernama Nusantara.
“Yang selanjutnya akan disebut dengan otoritas IKN Nusantara yakni Penyelenggara Pemerintah Daerah Khusus IKN Nusantara,” kata Saan Mustofa sebagai wakil ketua Pansus RUU PKS.
Rapat Panja yang digelar menyelesaikan pembahasan terkait dengan klaster-klaster RUU dari mulai pag hingga tengah malam. Dan selesai kurang lebih sekitar pukul 11.30 WIB.
Kemudian setelah pembahasan klaster RUU IKN selesai dilanjutkan dengan rapat kerja Pansus RUU IKN bersama dengan DPD RI dan pemerintah pada Selasa (18/01/2022) pukul 02.00 dini hari.

Soal Jokowi Maju Cawapres 2024, Ini Kata Komisi II DPR RI

Sekelompok orang yang menyatakan diri sebagai Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi telah mendeklarasikan dukungan kepada keduanya menjadi pasangan capres dan cawapres untuk maju pada Pemilu 2024.  Lalu pertanyaan yang banyak muncul di publik adalah apakah nantinya Jokowi memang bisa maju lagi pada pemilu berikutnya?

Wakil ketua komisi II  DPR RI yang berasal dari Fraksi PKB yakni Lukman Hakim menyatakan jika peraturan terkait dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden sudah tercantum pada pasal 7 UUD 1945. Lukman mengatakan jika secara aturan Jokowi sudah tidak bisa maju lagi sebagai calon presiden pada pemilu 2024 karena periode nya sudah habis.

“Tentu sudah tidak bisa lagi Pak Jokowi maju menjadi calon presiden pada pemilu 2024 karena telah menjabat selama dua periode. Dalam pasal 17 UUD 1945 secara terang juga telah membatasi periodisasi presiden hanya sebanyak 2 kali saja, presiden serta wakil mpo88 presiden mengontrol jabatan selama lima tahun. Namun setelah itu akan dipilih ulang dalam jabatan yang sama dan hanya untuk masa jabatan satu kali saja” ungkap Lukman (15/01/2022).

“Pasal 7 UUD 1945 tersebut juga merupakan hasil dari amandemen konstitusi dalam rentang tahun 2000-2022 oleh MPR. Hal itu menjadi evaluasi atas perjalanan pemerintah dari orde lama dan orde baru yang sebelumnya memang tidak ada pembatasan periodesasi jabatan presiden. Dan pada pasal 7 UUD 1945 merupakan salah satu nyawa  bagian dari reformasi.

Dengan begitu Lukman menyimpulkan jika para pihak yang telah mendorong Jokowi untuk maju lagi sebagai capres pada tahun 2024 mendatang tidak memahami secara detail isi dari konstitusi. Dia juga mengaku sedih sebab banyak pihak termasuk para elit politik yang juga tidak memahami arti dari pasal 7 UUD 1945 tersebut.

“Mungkin para pihak yang telah menyatakan dukungan supaya Pak Jokowi kembali maju sebagai capres pada pemilu 2024 mendatang tidak memahami secara lengkap isi UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Dalam undang-undang tersebut diterangkan secara jelas bahwa batasan periode seseorang untuk bisa menjabat sebagai presiden presiden hanya sebanyak 2 kali saja. Tentunya saya juga sangat sedih melihat kenyataan ini  karena masih juga ada sebagian masyarakat bahkan ada juga tokoh-tokoh elite politik yang tidak pernah membaca 19 UUD 1945 tersebut,” Lanjutnya.

Benarkah Jokowi bisa maju menjadi cawapres di Pemilu 2024?

Lalu bagaimana jika Jika nantinya Jokowi kembali maju pada pilpres 2024 sebagai cawapres? Dimana jabatan tersebut berbeda dengan kedudukannya sebelumnya selama dua periode ini. Terkait dengan hal itu Lukman menyatakan jika bisa saja dilakukan. Dia juga mengungkapkan bahwa seseorang bisa saja kembali menjabat di pemerintahan jika kedudukan yang dipilih berbeda dari dua periode jabatan sebelumnya. Dengan begitu bisa dikatakan Jokowi mungkin saja bisa maju sebagai cawapres pada pemilu 2024.

“Menurut pasal 7 UUD 1945 hal tersebut memang bisa saja dilakukan jika sudah menjaba wapres 2 periode kemudian mencalonkan diri sebagai capres. Begitu juga dengan sebaliknya jika telah menjabat presiden selama 2 kali atau dua periode lalu mencalonkan diri sebagai wapres  maka menurut pasal 7 itu boleh saja,” terang lukman.

Meskipun begitu Lukman juga menyebutkan lagi jika masyarakat tentu akan mempertanyakan terkait dengan etika kepemimpinan Jokowi jika hal tersebut benar-benar dilakukan. Terlebih lagi pada beberapa kesempatan Jokowi mengungkapkan telah menolak untuk maju lagi pada pilpres 2024. “Pastinya nanti akan banyak masyarakat yang mempertanyakan terkait dengan etika kepemimpinan dan pak Jokowi pasti juga tidak akan bersedia hal tersebut sudah disampaikan berulang kali secara langsung,” tutupnya.