RUU IKN Setuju Dibawa Ke Paripurna, PKS Menolak

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DR RI) dan pemerintah telah menyepakati jika Rancangan Undang-Undang Ibukota Negara atau RUU IKN akan dibawa ke sidang paripurna dan disahkan menjadi undang-undang.
Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam rapat kerja Pansus RUU yang diselenggarakan bersama DPR RI dan pemerintah. Diketahui rapat tersebut digelar pada tengah malam dan pengambilan keputusan yang berlangsung kurang lebih dilakukan selama 3 jam saja. Rapat dimulai pada hari Selasa pukul 00.20 dini hari, kemudian keputusan diambil sekitar pukul 03.11 WIB.
“Setelah kita semua bersama-sama mendengarkan pandangan serta pendapat dari masing-masing fraksi yang ada di sini, kemudian dari pihak DPD RI dan juga dari pemerintah tentu yang yang ada telah menyetujui,” ungkap Ketua Pansus RUU IKN, Ahmad Doli Kurnia.

“Maka kemudian saya ingin meminta persetujuan dari kita yang berada di sini semua. Apakah RUU ini yakni RUU tentang Ibukota Negara yang telah dibahas disetujui mpo88 dan dan kita proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku di DPR RI dilanjutkan ke pembahasan tingkat 2, Apakah kita setujui?” lanjutnya yang kemudian dijawab oleh sejumlah peserta rapat dan menyetujui RUU pada pengambilan keputusan tingkat 1 kemudian palu persetujuan diketok.

Dalam rapat ini pihak pemerintah negara diwakili oleh tiga orang menteri yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tito karnavian dan menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau kepala Bappenas yakni Suharso Monoarfa.

Pada penyampaian pandangan mini fraksi sebanyak 8 dari 9 fraksi yang berada di DPR RI menyatakan setuju jika RUU IKN disepakati di tingkat pertama. Sedangkan satu fraksi partai lainnya menyatakan menolak RUU IKN yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sikap yang berbeda ditunjukkan oleh fraksi PKS di DPR RI secara terang-terangan dengan menolak RUU IKN untuk dibawa ke tahap Paripurna DPR. PKS sendiri menilai terdapat beberapa usulan yang belum diakomodir dari fraksinya pada RUU IKN.
“Dengan pertimbangan yang ada di atas yang masih banyaknya substansi serta pandangan dari PKS yang belum diakomodir, maka dengan ini fraksi PKS menyatakan menolak rancangan undang-undang tentang ibu kota negara untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya,” ungkap Suryadi Jaya Purnama salah satu anggota DPR RI dari Fraksi PKS.
Pengambilan Keputusan Paripurna RUU IKN Dikebut

Diketahui sebelumnya memang dalam proses pengambilan keputusan RUU DPR menggelar rapat secara maraton demi penyelesaiannya. Sejak hari Senin tanggal 17 Januari 2022 telah dibahas pada rapat panitia kerja. Dan sudah ada beberapa hal yang telah disepakati meski dengan adanya catatan. Diantaranya seperti rencana induk, kelembagaan otorita IKN, pendanaan atau anggaran serta klaster substansi dan masih banyak lagi.

Panitia kerja atau panja menyepakati bentuk dari pemerintahan daerah khusus ibu kota negara yang bernama Nusantara.
“Yang selanjutnya akan disebut dengan otoritas IKN Nusantara yakni Penyelenggara Pemerintah Daerah Khusus IKN Nusantara,” kata Saan Mustofa sebagai wakil ketua Pansus RUU PKS.
Rapat Panja yang digelar menyelesaikan pembahasan terkait dengan klaster-klaster RUU dari mulai pag hingga tengah malam. Dan selesai kurang lebih sekitar pukul 11.30 WIB.
Kemudian setelah pembahasan klaster RUU IKN selesai dilanjutkan dengan rapat kerja Pansus RUU IKN bersama dengan DPD RI dan pemerintah pada Selasa (18/01/2022) pukul 02.00 dini hari.