Pesan Ketua Dpd Untuk Parpol Harus Siap Tanggung Jawab Konstitusi Dan Moral

Menghadapi era global sekarang ini merupakan tantangan yang sangat besar untuk semua sektor di negara Indonesia. Salah satu sektor yang sangat kuat dampaknya adalah sektor pemerintahan, banyak partai politik yang kurang bisa bertahan dengan ideologinya di jaman yang serba canggih dan serba praktis sekarang ini. Hal inilah kiranya yang mendasari pesan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti untuk parpol yang harus siap akan tanggung jawab konstitusi dan moral ketika terjun di masyarakat nantinya.

Pesan Ketua Dpd Untuk Parpol

La Nyalla memberikan sambutannya ketika menjadi keynote speech secara virtual di seri diskusi politik “Outlook Politik Indonesia Tahun 2024” pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022. La Nyala mengingatkan kembali pada seluruh partai politik bahwa mereka memiliki mpo88 kewajiban tanggung jawab moral dan konstitusi ketika terjun ke masyarakat. Pesan Ketua DPD RI AA La Nyala Mahmud Mattaliti untuk parpol agar mengingat kembali tentang sejarah pendirian parpol dimasa awal kemerdekaan yang terlihat mempunyai kewajiban moral dan konstitusi.

Menurut La Nyalla, senator propinsi Jawa Timur, bahwa sejarah mengenai keberadaan parpol di dalam struktur pemerintahan negara RI ini diawali saat Wapres RI Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat X. Tanggal 3 November 1945, maklumat X dikeluarkan untuk mendirikan berbagai partai politik.

Maklumat X itu berbunyi bahwa “Negara akan memberikan seluas-luasnya kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Restriksi utama dari partai politik itu, hendaknya memperkuat perjuangan negara dalam mempertahankan kemerdekaan serta menjamin keamanan rakyat” ujarnya. Penambahan kata restriksi yang digaris bawahi, mempunyai arti adanya penekanan dan pembatasan khusus.

“Pembatasan yang dimaksud adalah bahwa partai – partai politik yang nanti akan dibentuk itu nantinya wajib ikut serta dalam memperkuat perjuangan kemerdekaan negara Indonesia dan dapat menjaga kemanan dari rakyat Indonesia” jelas La Nyalla menuturkan.

Pesan Ketua Dpd : Parpol Wajib Berkomitmen Baik Moral dan Konstitusi

Di dalam pembukaan UUD, perjuangan kemerdekaan Indonesia mempunyai arti untuk melindungi seluruh tumpa darah Indonesia dan bangsa Indonesia. Hal ini juga digunakan untuk memajukan kesejahteraan umum, ikut menjalankan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi,  kemerdekaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian dibarengi dengan janji dan komitmen untuk melaksanakan kelima sila dari Pancasila tersebut.

“Ini berarti bahwa seluruh partai politik di negara Indonesia mempunyai kewajiban moral dan konstitusi agar dapat melaksanakan maklumat itu. Sehingga mereka harus selalu memahami spirit dari maklumat tersebut ketika sedang menjalankan roda organisasi partainya. Termasuk kewajiban untuk menjaga keamanan di masyarakat,” ujarnya kemudian.

La Nyala juga menegaskan bahwa partai politik sebenarnya bukan satu-satunya pemegang mandat dari kedaulatan rakyat. Karena, kedaulatan rakyat berada di lembaga tertinggi negara, yang direpresentasikan oleh partai politik, utusan golongan dan utusan daerah. Hal ini tercantum dalam undang-undang sebelum amandemen dua puluh tahun yang lalu.

Namun, kedaulatan rakyat diserahkan melalui pemilu di dua kubu adalah keadaan saat ini setelah amandemen, yakni di perorangan sebagai peserta pemilu dan di parlemen kepada partai politik. Hal ini yang mendasari pemilu anggota DPD RI dan pasangan presiden dan wakil presidennya yang dipilih langsung oleh rakyat. Inilah yang menyebabkan peran Presiden, DPR RI, dan DPD RI menjadi sejajar. Namun ironisnya, kewenangan dari DPD RI sendiri menjadi sangat terbatas, bila dibandingkan dengan Utusan Golongan dan Utusan Daerah di masa lalu. Yang mana memiliki kewenangan untuk bisa mengusung dan memilih capres di forum MPR.