Jokowi Dukung UU dan PP untuk Publisher Rights

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan dunia digital di Indonesia. Rupanya hal ini telah lama menjadi perhatian dari pemerintah, Mereka mulai merencanakan untuk mengatur undang-undang terkait dengan pengelolaan media agar memberikan kekuatan hukum untuk media Indonesia. Presiden Joko Widodo mengajukan dukungannya untuk membuat UU dan PP untuk Publisher Rights.

Jokowi Dukung UU dan PP untuk Publisher Rights

Sebagai bentuk dukungan untuk media digital di Indonesia. Presiden Joko Widodo memberikan penawaran mengenai regulasi dari hak pengelola media yang biasa disebut dengan Publisher Rights. Beliau merencanakan untuk mengesahkan Undang – Undang Baru terkait Publisher Rights tersebut. Undang – Undang ini disusun dari revisi Undang – Undang lama atau Peraturan Pemerintah.

Adapun rencana yang dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo itu adalah sebagai berikut :

  1. Beberapa pilihan Undang – Undang Publisher Rights

Kemungkinan Undang – Undang untuk Publisher Rights ini akan diputuskan dari beberapa pilihan. Pilihan pertama adalah segera mendorong slot online terbentuknya undang – undang yang baru. Pilihan kedua adalah merevisi Undang – Undang lama yang telah ada. Pilihan ketiga adalah dengan mempercepat melalui Peraturan Pemerintah.

2. Menyerahkan pada Dewan Pers dan PWI tentang bentuk payung hukumnya

Presiden Joko Widodo juga telah mempercayakan sepenuhnya bentuk payung hukum yang nanti akan terkait dengan regulasi Publisher Rights ini. Regulasi ini adalah respons dari transformasi dunia digital di Indonesia. Ditengah gempuran kekuatan media asing yang sekarang digunakan oleh seluruh warga di dunia. Indonesia berusaha memperkuat kedudukannya lewat regulasi ini.

3. Dapat menciptakan iklim kompetisi yang seimbang

Presiden Joko Widodo memberikan pendapatnya, bahwa dengan adanya regulasi tersebut akan menciptakan iklim kompetisi yang relatif seimbang. Dengan keadaan ini, diharapkan akan ada keseimbangan antara platform global dan platform lokal. Diharapkan dampak tekanan dari platform asing raksasa seperti Google dan Facebook, dapat diatasi dan kita bisa berkompetisi dengan mereka secara seimbang.

4. Indonesia negara yang berpotensi bagi digital global

Presiden menuturkan bahwa dalam dua tahun ini, dunia pers di Indonesia mengalami tekanan yang sangat berat. Mereka mengatasi sendiri tekanan akibat disrupsi digital serta dari platform raksasa asing. Hal ini secara otomatis akan menggerus potensi ekonomi dan pengaruh media arus utama. Kita harus bisa menanggulanginya dengan regulasi yang tepat.

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Atal S Depari menyatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi yang menggiurkan sekali bagi pasar digital global. Janganlah kita membiarkan diri menjadi objek eksploitasi dari para raksasa digital global. Saya tidak rela bila kita hanya menjadi pasar produk teknologi informasi asing saja.

Hal yang bisa dilakukan oleh pers Nasional adalah membangun kedaulatan digital lewat regulasi publisher rights. Regulas ini nantinya akan melindungi seluruh lapisan masyarakat. Baik media berskala besar sampai media berskala kecil. Mereka akan terlindungi di dalam satu payung hukum yang sama.

5. Hasil akhir akan diumumkan oleh Menkominfo

Susunan regulasi ini telah diserahkan oleh Dewan Pers kepada Menkominfo pada bulan Oktober 2021. Untuk saat ini Undang – Undang ataupun Peraturan Pemerintah yang diperlukan sedang digodok untuk disahkan. PWI meminta secara khusus kepada Presiden untuk memberikan instruksi kepada Menkominfo. Mengenai pengumuman hasil akhir dari regulasi publisher rights tersebut. Undang – Undang ini sebagai bentuk dukungan terhadap penataan ekonomi nasional. Regulasi yang akan memberikan kepastian hukum untuk seluruh warga Indonesia tentang informasi digital yang diperolehnya. Regulasi publisher rights ini memberikan payung hukum yang jelas, kepada dewan pers untuk bisa berkompetisi adil dengan platform digital lain tanpa saling menjatuhkan.