Petinggi PDIP Klaim Bahwa Amandemen UUD 1945 Tidak Mengacu ke Jabatan Presiden

caffreyforcongress.org – Anggota Badan Pengkajian MPR asal Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [PDIP], Hendrawan Supratikno, mengungkapkan jika tak ada rencana, gereget, atau wacana untuk merubah periode jabatan maksimal dari Presiden. Sikap dari PDIP atas wacana amandemen UUD 1945 telah diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, yakni Hasto Kristiyanto, pada beberapa waktu yang lalu.

“Sejauh ini yang saya pahami dan saya tahu, tidak ada gereget, wacana, dan rencana kearah situ (mengubah periode jabatan maksimal dari presiden menjadi 3 periode),” ungkap Hendrawan seperti dikutip CNNIndonesia.com, Rabu 1 September 2021.

Menurutnya, sikap yang ditunjukkan oleh PDIP atas amandemen UUD adalah slowing down atau memandang tak harus dilakukan secara terburu-buru.

Sekjen (PDIP) sudah membicarakan bahwa ini akan dilakukan slowing down, tak perlu terburu-buru. Maka dari itu tidak harus ditafsirkan kembali. Untul hal situs judi slot penting semacam konstitusi, tak boleh ada tindakan grusa-grusu,” imbuhnya.

Sebelum ini, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan, mencium adanya upaya untuk memuluskan amandemen UUD 45 dibalik langkah Partai PAN yang bergabung kedalam koalisi parpol pendukung pemerintah Presiden Jokowi.

Menurut Irwan, kemunculan PAN diperlukan oleh partai politik dalam koalisi pendukung pemerintahan agar bisa mengusulkan amandemen UUD 45.

“Sejak awal dugaan saya PAN bakal ditarik masuk kedalam koalisi dikarenakan kebutuhan amandemen UUD 45. Tak hanya sebatas efektivitas di pemerintahan semata,” ujar Irwan dilansir CNNIndonesia.com, Kamis 26 Agustus 2021.

Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Hersaky Mahendra, berharap jika keputusan PAN gabung kedalam koalisi pendukung pemerintahan tidak untuk mendukung rencana memperpanjang periode jabatan presiden.

Herzaky mengungkapkan jika kedatangan PAN pada koalisi pemerintahan harus memberi manfaat untuk masyarakat luas.

“Bukan justru membahas perpanjangan periode jabatan presiden yang pastinya akan membuat gaduh dan tak ada manfaat buat masyarakat,” ungkapnya.

Ditemui terpisah, Ketua Majelis Syuro PKS, yakni Salim Segar Al-Jufri, menilai beberapa petinggi politik sedang melakukan manuver agar bisa menggalang dukungan untuk amandemen UUD 45. Tapi, dia tak menjelasakan lebih detail siapa para petinggi politik itu.

“Presiden sendiri sudah menampik rumor amandemen UUD 45 untuk dapat mengakomodasi ambisi kekuasaan. Tapi, manuver beberapa petinggi politik agar bisa menggalang dukungan untuk amandemen UUD 45 terbaca secara jelas. Masyarakat pun banyak yang melakukan protes,” ujar Salim.

Rencana Amandemen UUD 1945 Digaungkan PAN Pasca Mendekat ke Istana

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menggulirkan rencana amandemen UUD 45 setelah mendekat ke Istana. Rencana amandemen itu sempat memperoleh tudingan agar bisa memuluskan perpanjangan periode jabatan presiden lewat jalur amandemen.

“Pertama tentang pandemi Covid-19, kedua tentang ekononi, dan ketika tentang hubungan daerah dan pusat,” ungkap Zulkifli di Rapat Kerja Nasional [Rakernas] II PAN, Selasa 31 Agustus 2021.

Selain itu jugam Zulkifli bercerita ada juga pembahasan mengenai problematika yang sekarang ini muncul di lingkungan kelembagaan Indonesia.

“Ada beberapa yang ngomong, ‘Wah kalau begini terus, lamban, susah, ribut. Merasa kalau KY lembaga tertinggi, terkuat, MA tidak. Katanya MK paling berkuasa, kemudian DPR juga. Semuanya merasa paling berkuasa.”

Oleh sebab itu, ia menilai harus ada proses evaluasi selepas 23 tahun berjalannya Amandemen UUD 1945. Dia juga menyebut bahwa demokrasi tidak luput perlu dievaluasi. “Jadi, selepas 23 tahun, hasil dari amandemen ini menurut saya, butuh perbaikan atau evaluasi. Termasuk juga demokrasi yang ada di Indonesia, kita mau kemana, harus dievaluasi,” tandas Zulkifli.

Gerindra DKI Sebut Pertemuan dengan Anies Baswedan Karena Usulan 7 Fraksi

caffreyforcongress.org – Anggota DPRD DKI asal fraksi Gerindra, Syarif, mengklaim jika pertemuan makan malam dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang membicarakan pagelaran Formula E di Jakarta dihelat karena usulan dari 7 fraksi.

Pertemuan makan malam tersebut diketahui diadakan di kediaman dinas Anies, Jl Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 26 Agustus yang lalu. Dari sebanyak 8 fraksi, pertemuan itu hanya minus PSI dan PDIP yang hingga kini ngotot mengajukan masalah interpelasi.

“Saya hanya ingin meluruskan saja, inisiatif kedatangan bukan atas gubernur. Tetapi dari kami yang 7 fraksi ini ingin mengetahui lebih rinci duduk perkara tentang Formula E,” ungkap Syarif ketika wawancara dengan CNNIndonesia, Minggu 28 Agustus 2021.

Menurutnya, usulan pertemuan tersebut awalnya disampaikan anggota DPRD DKI asal fraksi Gerindra, yakni Iman Satria. Pertemuan diadakan lantaran banyak sekali pertanyaan mengenai Formula E yang tak sepenuhnya bisa dijawab oleh Anies Baswedan ataupun pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat.

Syarif tidak menampik jika pertamuan makan malam itu berkaitan dengan diadakannya Formula E. Akan tetapi, pertemuan ini tidak secara spesifik membahas supaya 7 fraksi yang diundang kedalam pertemuan itu berhenti ataupun mengajukan interpelasi terhadap Anies.

Menurut Syarif, Gubernur DKI Jakarta didalam pertemuan malah legowo kalau DPRD DKI setuju untuk mengajukan interpelasi. Pasalnya menurut Anies, seperti diungkapkan Syarif, interpelasi adalah hak anggota dewan.

Meskipun bkan permintaan Anies, Syarif menyebutkan jika pihaknya sudah meminta supaya 7 fraksi lainnya segera mengurunkan niatan mereka untuk mengajukan judi online terpercaya interpelasi. Selain partai Gerindra, diketahui total 7 fraksi masing-masing adalah PKS, Golkar, PKB, Demokrat, Nasdem, dan PAN.

“Justru gubernur saat ditanya. Bapak ada interpelasi ya, siap saja mungkin ada interpelasi. Itu kan sudah hak mereka. Namun kami dari fraksi setuju lebih bagus kita akan menghimbau pada rekan-rekan fraksi agar mengurunkan niatan tersebut,” ujarnya.

Interpelasi merupakan hak milik anggota dewan ataupun legislatif untuk bisa mempertanyakan kebijakan yang diusung pemerintah eksekutif yang disebut sudah menimbulkan kerugian atau polemik. Pada DPRD DKI, interpelasi mengenai Formula E sudah diajukan olah 2 fraksi, yaitu PDIP serta PSI.

2 fraksi itu, merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 perihal MPR, DPR, DPD, serta DPRD sudah memenuhi syarat. Pasal 330, hak interpelasi paling sedikit wajib diusulkan oleh 10 orang dari anggora DPRD serta lebih dari 1 fraksi di DPRD yang beranggotakan sebanyak 35 hingga 75 orang.

Anies Baswedan Dinilai Belum SIap Hadapi Interpelasi

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan adanya kejanggalan atas pertemuan makan malam tersebut. Tidak hanya itu saja, menurut Yunarto, kejanggalan tersebut berdampak atas kecurigaan pada Anies Baswedan mengenai gelaran Formula E.

Dia menilai jika harusnya interpelasi inijadi momen yang dapat dimanfaatkan Pemprov DKI untuk meyakinkan DPRD DKI. Tapi, Yunarto melihat ada ketakutan dari pihak Anies saat menghadapi hak interpelasi.

“Artinya bahwa semakin mengindikasikan menurut saya ada kejanggalan atas pelaksanaan Formula E yang kurang siap dijelasakan ataupun tidak dapat dijelaskan. Sehingga gubernur takut atas usaha membrikan keterangan serta justru memakai kekuatan adu kekuatan politik dengan jumlah besar agar bisa menggagalkan hal ini,” ujar Yunarto saat ditanyai wartawan.

“Ini justru semakin menambah kecurigaan menurutku pribadi, seharusnya pemerintah provinsi atas hal ini memanfaatkan momentum yang diberikan melalui interpelasi. Jika merasa kebijakan itu benar, agar kemudian menjelaskan ataupun mengajak seluruh stakeholder beserta masyarakat supaya mendukung pagelaran ini,” tandas Yunarto.

PSI Semprot PAN Terkait Koalisi Pemerintahan Jokowi

caffreyforcongress.org – Sebelumnya, dari fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) melalui Jubir (Juru Bicara), Rizki Aljupri, menyatakan pernyataan pedas terhadap fraksi PSI (Partai Solidaritas Indonesia). Yang mana melalui pernyataannya, Rizki Aljupri, meminta kepada PSI untuk tidak menjadi benalu dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Dengan pernyataan pedas tersebut, PSI semprot PAN terkait koalisi pemerintahan Jokowi. Sedianya PSI melakukan serangan balik kepada PAN, melalui Jubirnya, Nanang Priyo Utomo, PSI menyebutkan bahwasanya PAN sendiri merupakan anggota junior di dalam koalisi pemerintahan saat ini.

Memang PSI sendiri tidak tinggal diam dengan adanya pernyataan dari Jubir PAN tersebut. Lantas, Nanang meminta PAN untuk sedianya mengecek data partai koalisi anggota senior pemerintahan Jokowi yang lainnya. Menurut Nanang, apakah partai politik senior yang menjadi anggota koalisi Jokowi semuanya benalu? Jadi jangan hanya PSI saja yang disoroti, banyak partai politik senior yang lainnya.

Sebagaimana yang sudah dilansir dari media CNNIndonesia.com, pada hari Jumat (27/8) kemarin.Nanang menyarankan kepada semua anggota dari fraksi PAN untuk menanyakan langsung kepada Bapak Jokowi dan Bapak Kiai Ma’ruf. Apakah selama pemerintahan Bapak Jokowi sekitar 2 tahun sekarang ini fraksi PSI menjadi benalu? PSI sendiri salah satu parpol yang fair dalam memberikan dukungannya kepada koalisi Jokowi. Nanang sendiri dengan bangga menyatakan bahwa PSI tidak berpotensi menjadi Parpol benalu.

Dalam Pertemuan Koalisi Pemerintahan Jokowi, PSI dan PAN Saling Serang.

Melalui pernyataannya Jubir PSI tersebut sedianya mengklaim bahwasanya PSI sendiri merupakan Patai Politik yang konsisten. Tentu saja konsisten dalam agen slot online terpercaya mendukung Bapak Jokowi semenjak awal Pemilihan Presiden. Oleh karena itu, Nanang mengakui bahwa PSI tidak pernah menjadi benalu yang mencari keuntungan dalam pemerintahan Bapak Jokowi. Untuk itu PSI termasuk salah satu Partai Politik Senior dalam koalisi pemerintahan Jokowi.

Pernyataan Nanang sendiri sedianya juga di dukung oleh Raja Juli Antoni, selaku Sekretaris Dewan Pembina PSI. Yang mana dalam pernyataannya, Sekretaris Dewan Pembina PSI tersebut mengungkapkan bahwa PAN pernah memainkan sistem politik dua kaki. Dan apa yang dilakukan oleh PAN tersebut benar-benar nyata, berdasarkan sejarah dan juga fakta.

Dengan adanya dukungan tersebut, Nanang kemudian menyerang balik PAN. Dengan pernyataan tegasnya, menghimbau agar PAN tidak menghianati pemerintahan Jokowi untuk yang kedua kalinya. Di saat PAN sudah bergabung di koalisi Jokowi tersebut.

Memang diketahui, PAN bergabung dengan koalisi Jokowi di bulan September 2015. Akan tetapi PAN sendiri sudah memutuskan untuk keluar dari koalisi Jokowi dengan ditandai mundurnya salah satu kader PAN. Yang bernama Asman Abnur, pada waktu itu kader PAN tersebut menjabat sebagai Menpan-RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) di bulan Agustus 2018.

Pada dasarnya dari fraksi PSI sendiri menyambut baik atas kembalinya fraksi PAN ke koalisi Jokowi. Namun PAN sendiri yang menyulut api kepada fraksi PSI. Dengan pernyataan yang tidak mengenakan dari salah satu Jubir PAN, yang mengatakan bahwa PSI merupakan benalu dalam pemerintahan Jokowi.

Sebenarnya perselisihan yang terjadi antara PSI dengan PAN terjadi ketika politikus PSI, Raja Juli Antoni membuka kedok PAN. Yang mana PAN bermain sistem politik dua kaki, sementara politikus PSI tersebut hanya mengingatkan. Hal itu memang sengaja diungkapkan oleh politikus PSI karena melihat PAN juga menghadiri pertemuan yang diadakan di Istana Negara bersama sejumlah parpol koalisi Jokowi.

Dari pihak PAN sendiri menegaskan, bahwasanya PAN tidak pernah bermain sistem politik dua kaki di dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Untuk itulah mengapa PAN menyebut PSI adalah partai benalu dalam pemerintahan Jokowi.

Ini Dia Syarat Mendirikan Partai Politik Di Indonesia Yang Perlu Diketahui

caffreyforcongress.org – Indonesia merupakan salah satu Negara kesatuan berbentuk republic dengan ideology demokrasi Pancasila. Adapun Negara dengan ideology demokrasi selalu ditandai dengan adanya pembentukan parpol atau partai politik. Partai politik ini bertujuan sebagai wadah yang digunakan untuk menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintahan. Setiap Negara pun juga memiliki syarat mendirikan partai politik yang berbeda-beda termasuk Indonesia.

3 syarat mendirikan partai politik di Indonesia

Partai politik adalah organisasi yang dibentuk dengan beranggotakan warga Negara dengan tujuan untuk mencapai bersama untuk kepentingan rakyat. Partai politik lantas tidak langsung berdiri begitu saja, melainkan harus dibentuk terlebih dahulu dengan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Lalu apa saja syarat-syarat tersebut? Berikut ini ulasan lengkapnya:

  1. Sekurang-kurangnya harus terdiri dari 50 orang anggota

Syarat pertama yang harus dipeuhi untuk mendirikan sebuah partai politik adalah dari segi jumlah anggota. Jumlah anggota yang wajib dipenuhi ketika mendirikan partai politik sekurang-kurangnya berjumlah 50 anggota. Dengan syarat anggota tersebut telah berusia 21 tahun yang harus dibuktikan dengan akta notaris.

Jika ketika akan mendirikan sebuah partai politik namun jumlah anggotanya tidak memenuhi kualifikasi, maka partai politik tersebut tidak dapat didirikan. Begitupun juga jika ada beberapa anggota yang umurnya belum mencapai 21 tahun, maka pendirian partai tidak bisa dilanjutkan.

  • AD dan ART yang terdaftar pada notaris

Syarat selanjutnya yang harus dipenuhi yakni AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga). Syarat ini juga harus terdaftar dalam akta notaris sebelum situs slot online diserahkan ke pendaftaran. Keberadaan dua aggaran ini sifatnya wajib karena berfungsi untuk menggambarkan bagaimana mekanisme kerja partai politik terkait.

Selain itu berkas yang perlu dipersiapkan bersamaan dengan AD dan ART adalah daftar kepengurusan partai politik secara nasional. Daftar tersebut harus disusun secara jelas tentang siapa saja yang menjadi bagian-bagian sesuai dengan posisi jabatannya.

  • Mendaftarkan ke Departemen Kehakiman

Syarat pendaftaran untuk mendirikan partai politik yang terakhir adalah dengan mendaftarkan berkas ke Departemen Kehakiman. Setelah semua syarat sebelumnya telah terpenuhi, maka berkas-berkas persyaratan harus didaftarkan ke pihak yang berwenang. Proses pendaftaran tahap ini juga terdapat syarat-syarat tersendiri yang perlu dipenihi, berikut diantaranya:

  • Pertama, saat pembentukan partai harus memilikikta notaris pendirian yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Yakni ketentuan berdasaran Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta peraturan perundang-undangan yang terkait dan berlaku di Indonesia.
  • Jumlah anggota kepengurusan sekurang-kurangnya terdiri dari 50% dari jumlalah provinsi, 50% dari jumlah kota atau kabupaten. Serta jumlah 25% dari jumlah kecamatan yang ada di setiap kota atau kabupaten di Indonesia.
  • Setiap partai politik yang akan didirikan juga harus memiliki nama, lambang serta tanda gambar yang berbed dari keselurhan nama, lambing dan tanda gambar dari partai politik lainnya.
  • Dan syarat yang terakhir ketika melakukan pendaftaran ke Departemen Kehakiman adalah setiap partai politik harus memiliki kantor tetap.

Nah itulah beberapa syarat mendirikan partai politik yang berlaku di Indonesia yang perlu kamu ketahui. Saat ini sudah bantak contoh partai politik yang berdiri di Indonesia seperti PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Partai Golkar, Gerindra, PKB dan masih banyak lagi. Tentunya pembentukan semua parta-partai terebut tidak lain untuk mewujudkn demokrasi pancasila dan cita-cita nasional bangsa Indonesia.

Soal Konsolidasi Jabatan Presiden 3 Periode

caffreyforcongress.org – Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menghargai ide Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bersama ketua umum (Ketua umum) dan sekretaris jendral (Sekjen) Partai politik yang mempunyai bangku di parlemen bergabung mengulas permasalahan berkebangsaan.

Untuk ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berdasar pada konsep salus populis suprema lex jika keselamatan masyarakat ialah komunitas paling tinggi, begitupun dengan Presiden Jokowi. “Dengan dibawanya PAN memperjelas kultur politik kita, politik bergotong-royong, bukan semata-mata sekedar diartikan konsolidasi dalam gocerment (pemerintahan) atau parlemen, diartikan sebagai satu semangat dan spirit bergotong-royong pada kondisi wabah,” kata Masinton dalam dialog online Masalah MNC Trijaya yang bertema “Membaca Arah Konsolidasi Pemerintahan”.

Hingga, saat PAN dibawa masuk diharap menjadi elemen positif dalam membuat semangat kultur politik bergotong-royong barusan, yang sejauh ini jadi tardisi ciri khas di Indonesia. Khususnya saat pemilu, dapat disaksikan bagaimana dinamika politik Pemilu 2019 kemarin. “Walau Partai Gerindra dan PAN tidak memberikan dukungan dalam konsolidasi pemilihan presiden waktu itu. Kita membuat keadaban politik, adat politik dan kultur politik, dengan budaya bergotong-royong barusan”.

Masalah PAN memperoleh apa, kata Masinton, itu akan diulas langsung di antara Presiden dengan PAN. Yang terang, ia menyaksikan ada peluang Jokowi situs judi online akan lakukan koalisi dengan partai politik di luar pemerintahan dan beragam komponen warga yang lain dalam rencana mengumpulkan semua energi bangsa dalam menangani dan mengatasi masalah wabah yang tidak paham sampai kapan akan usai.

“Hingga bangsa ini siap hadapi keadaan kritis baik itu dalam faktor kesehatan dan akses wabah ini ialah masalah ekonomi. Kebersama-samaan dan kesepakatan bersama ini penting hingga frekwensi semua komponen bangsa ini sama di dalam hadapi wabah,” jelas anggota komisi XI DPR ini.

Berkaitan ada opini apa tetap muka itu sebagai koalisi politik yang ditujukan jadwal politik kekuasaan semata-mata, menurtnya, yang sudah dilakukan pemerintahan jauh di atas masalah agenda-agenda politik itu. Begitupun dengan keraguan ada dorongan periode kedudukan presiden 3 masa.

“Adapun masalah ada yang berprasangka buruk ini didorong 3 masa dalam masalah ini, pasti jika instruksi arahan dari pimpinan partai kgususnya PDIP itu terang, jika kita mustahuil mengubah satu kesepakatan demokrasi yang dituangkan dalam UUD kita yakni 2 masa. Menurut saya yang sudah dilakukan Bapak Presiden harus diimbangi koalisi dengan komponen-komponen warga yang lain”.

Deklarasi Besar-Besaran Ganjar Pranowo ke Pilpres 2024

caffreyforcongress.org – Dukungan kepada Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024 semakin menguat. Sekelompok relawan menamakan dirinya ‘Sahabat Ganjar’ mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah tersebut agar maju di Pilpres 2024 dalam 34 provinsi.

“Kami mendeklarasikan semangat yang digaungkan kepada Pak Ganjar pada 51 kota di 34 provinsi se-Indonesia,” ungkap Ketua Umum Sahabat Ganjar, yakni Lenny Handayani,Minggu 22 Agustus 2021.

Ia mengatakan bahwa tujuan dari deklarasi serentak ini untuk konsolidasi supaya bergerak secara bersama-sama sesuai dengan visi-misi Sahabat Ganjar, yakni mengusung Ganjar untuk maju ke Pilpres 2024.

“Sahabat Ganjar bisa dijadikan sebagai perpanjangan tangan untuk menyebarluaskan semangat kepemimpinan Pak Ganjar ke masyarakat yang lebih luas,” imbuhnya.

Sebagai orang yang sangat dekat sekali dengan banyak elemen masyarakat, termasuk juga pemuda, Ganjar adalah seorang pemimpin yang merakyat, ramah, judi online mengedepankan dialog, dan dinamis. Lalu, Sahabat Ganjar bakal mendukung Ganjar agar bisa maju secara nyata.

Deklarasi ini sudah dilakukan di kota Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 2021 lalu. Lalu, diperluas sampai 33 provinsi di 51 kota se-Indonesia.

Lenny mengatakan jika 52 kota itu diantaranya adalah Surabaya, Medan, Aceh, Jambi, Pekanbaru, Palembang, Bengkulu, Serang, Lampung, Kuningan, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Bandung, Karawang, dan beberapa kota lain.

Deklarasi yang diserukan Sahabat Ganjar juga ditandai pembagian paket sembako beserta masker pada masyarakat yang sedang isolasi mandiri.

Deklarasi tersebut dikemas juga dengan cara yang tergolong unik, contohnya di Cirebon, mereka melakukan deklarasi diatas perahu nelayan. Lalu di Kuningan, deklarasi dengan iring-iringan delman.

Di Solo, Medan, Bojonegoro, dengan iringan becak. Di Bali, mereka memborong jajan kaki lima. Berikutnya di Semarang, aktivitas menarik yaitu aksi tanam pohon bakau.

Sahabat Ganjar merupakan sekelompok relawan yang terbentuk pad 20 Juni 2021 lalu. Kelompok tersebut terdiri dari beberapa elemen masyarakat yang datang agar membantu menyosialisasikan seluruh informasi mengenai Ganjar.

Relawan Ganjar Pranowo Lainnya

Dukungan pada Ganjar sebagai suksesor Joko Widodo sebenarnya lebih dulu menggaung di Blitar, atau tepat saat HUT RI ke-76. Relawan yang menamakan diri mereka sebagai ‘Ganjarist’, sudah mendeklarasikan dukungan mereka di rumah yang terletak di Jl. Panem, Blitar.

Penjaringan Ganjarist se-Blitar Raya tersebut dimulai semenjak 3 bulan yang lalu. Kemudian, proses simpatisan dan kaderisasi hasil pendataan terakhir telah diklaim sebanyak 3.900 orang, ditargetkan akan terus bertambah.

“Dengan kapabilitas dan kredibilitas Pak Ganjar, hasilnya sangat bagus. Kami yakin sekali bahwa Pak Ganjar adalah sosok yang bisa meneruskan berbagai program Jokowi saat ini,” ungkat Ketua Ganjarist Blitar bernama Yusuf Wibisono.

“Harapan seluruh Ganjarist adalah nantinya pada Pilpres 2024, Ganjar mendapat rekomendasi dari partai politik manapun. Lebih bagus dari partai penginduknya saat ini [PDIP],”tambahnya.

Relawan Ganjar Blitar Raya merasa yakin bahwa ini adalah pilihan yang tepat saat mendeklarasikan hal ini, meskipun Pilpres 2024 masih sangat lama. Penyebabnya, persiapan ke 2024 tidak dapat dilakukan dengan mudah.

“Banyak sekali yang menilai bahwa deklarasi Ganjaris se-Blitar Raya ini terlalu awal. Namun tidak sama sekali untuk kamu. Sebab kinerja relawan kalau waktunya cepat akan dirasa terlalu berat.”

Dukungan relawan Ganjar Pranowo di Yogyakarta juga tidak mau kalah. Deklarasi lewatGanjarist DIY dihelat kemarin dengan cara cukup menarik. Seluruh anggotanya menggunakan baju lurik dan dikombinasikan dengan kain jarit serta blangkon. “Ganjar Pranowo adalah alternatif seorang pemimpin dan orang yang sangat mumpuni untuk memimpin Indonesia kedepannya,” sebut Hendriantoro [Ketum Ganjarist DIY], ketika deklarasi di Sleman, Minggu 22 Agustus 2021.

Pengadaan Baju Dinas DPRD Sumbar Senilai 908 Juta

caffreyforcongress – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumbar, akanmendapatkan baju dinas kepada 65 anggota dewan. Baju dinas tersebut kurang lebih sekitar Rp 908.050.000 pada 2021 ini. Berdasarkan data yang diperolah dari LPSE Sumbar, pengadaan baju dinas danberbagai kelengkapannya bagi pimpinan serta anggota DPRD Sumbar bakal digarap CV Bola Dunia Tailor selaku pemenang tender, perusahaan itu mematok harga prediksi sendiri senilai Rp 908.050.000.

Kemudian, harga penawaran pun diajukan senilai Rp 858.000.000. Selepas proses negosiasai disetujuai pengadaan pakaian dinas itu menjadi Rp 840.840.000.

Raflis selaku Sekretaris DPRD Sumatera Barat, mengatakan bahwa pengadaan baju itu rutin dilakukan pada tiap tahunnya, seperti halnya baju dinas ASN. Lalu, untuk 5stel pakaian, satu anggot DPRD Sumetarea Barat memperoleh anggaran sebesar Rp 12.573.000.

“Untuk 5 stel baju, maka per anggotanya akan mendapat anggaran kurang lebih senilai Rp 12.573.000, pengadaannya sendiri memang sesuai dengan aturan,” ungkap Raflis saat diwawancarai, Senin 23 Agustus 2021.

Raflis menjelaskan bahwa pengadaan baju itu diatur didalam Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2017 perihal Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan slot online serta Anggota DPRD. Didalam aturan tersebut selain tunjangan, para anggota DPRD akan disediakan juga baju dinas beserta atribut pada tiap tahunnya.

Di pasal 12 PP 18/2017 diatur baju sipil harian akan disediakan 2 pasang dalam satu tahun. Lalu, baju sipil resmi akan disediakan 1 pasang, 2 pasang baju sipil lengkap dalam 5 tahun serta baju dinas harian dengan lengan panjang 1 pasang dalam saty tahun, dan baju-baju yang bercirikan khas daerah 1 pasang.

Lalu, pada Pasal 12 ayat 3 menyatakan bahwa baju dinas tersebut disediakan dengan mempertimbangkan kepatutan, efektifitas, dan efisiensi. Ketentuan perihal standar satuan harga baju dinas beserta atribut itu diatur pada peraturan kepala daerah.

“Baju dinas ini memang rutinitas biasanya diadakan, pengadaan baju DPPD Sumatera Barat bahkan termasuk paling murah ketimbang DPRD lainnya,” tandas Raflis.

Ketua DPRD Sumbar Adakan Pasar Murah di Payakumbuh

Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi, mengadakan pasar murah ditengah pandemi di 4 titik di daerah Payakumbuh agar bisa membantu para warga untuk memenuhi keperluan hidupnya.

“Saat pandemi kondisi masyarakat memang serba kekurangan, terlebih lagi di Payakumbuh yang ekonominya begitu dipengaruhi usaha kuliner serta UMKM,” ujar Supardi.

Dia menilai bahwa bidang usaha yang kurang berjalan lancar, ada juga yang mati. Seluruh sektir terdampak di Payakumbuh, hal ini semakin diperburuk dengan tingginya pengangguran dan perputaran ekonomi yang stuck.

“Kondisi semacam ini tak hanya muncul di Payakumbuh saja, tapi hampir merata di semua Provinsi Sumatera Barat,” imbuhnya.

Di pasar murah tersebut, masyakarat bisa membeli berbagai barang kebutuhkan pokok dengan harga lebih murah, contohnya di pasar konvensional, beras dihargai Rp 200 ribu, kemudian di pasar murah bisa dibeli dengan harga Rp 100 ribu saja.

Meskipun bantuan ini memiliki sifat jangka pendek, tapi masyarakat sangat mengapresiasi lantaran sudah diberikan solusi pemenuhan keperluan pokok sehari-hari.

Di acara tersebut, Ketua DPRD Sumbar didampingi Dinas Pangan Sumbar [Musrizal], Kadis Pangan Payakumbuh [Edvidel Arda], Kepala Bagian  Persidangan Sekretariat DPRD Sumbar [Husin], dan tenaga ahli DPRD Sumbar [Murdani].

Dalam kesempatan pertemuan bersama masyarakat, Supardi menghimbau untuk selalu menjaga ketertiban dan kerukunan. Dan tidak lupa memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi ini.

Pandemi Covid-19 belum juga berakhir serta tetap disiplin protokol kesehatan supaya tidak terpapar Covid-19.

PKS Sebut Pembangunan Tidak Hanya Bandara, Tol, dan Pelabuhan

caffreyforcongress.org – Presiden Partai Keadilan Sejahtera [PKS], Ahmad Syaikhu, menilai bahwa pembangunan yang harusnya dilakukan Indonesia tidak hanya sekedar membanguan dari segi infrastruktur fisik saja.

“Membangun Indonesia tidak sekedar membangun bandara, gedung, pelabuhan, dan jalan tol. Pembangunan tak dapat direduksi dengan hanya pembangunan fisik atau infrastruktur saja,” ungkap Syaikhu saat Pidato Kebangsaan HUTCSIS ke-50, Jumat 20 Agustus 2021.

Pembangunan insfrastruktur, kata Syaikhu, tidak berarti tidak dibutuhkan. Akan tetapi, harus berjalan secara berdampingan dengan pembangunan SDM [Sumber Daya Manusia] Indonesia.

Syaikhu mengatakan bahwa membangun kualitas serta kapasitas SDM Indonesia jadi hal yang paling penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, kualitas Sumber Daya Manusia jadi kunci paling penting atas keberhasilan sebuah negara.

“Pembangunan infrastruktur perlu menopang sumber daya manusia, keduanya pun harus berjalan berdampingan,” imbuh Syaikhu.

Dengan begitu, Syaikhu menyatakan sudah sepantasnya Indonesia merubah paradigma pembangunannya. Dari sekarang ini pembangunan berorientasi agen slot online ekonomi, jadi pembangunan berorientasi manusia.

“Tujuan sebenarnya pembangunan nasional ialah membangun manusia Indonesia, tidak sekedar membangun di kawasan Indonesia.”

Badan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [PPN/Bappenas] pernah mempunyai target membangun jalan tol baru dengan panjang 340 km pada tahun 2021. Pihak pemerintah menargetkan panjang jalan tol total di Indonesia dapat menembus 820 km pada 2021 ini.

Pemerintah Joko Widodo pada tahun 2019 sudah mengatakan pengembangan SDM sengan hirilisasi Sumber Daya Alam [SDA] akan jadi agenda penting untuk Rencana Kerja Pemerintah [RKP] pada 2020 lalu.

Lalu dalam bidang SDM, RKP rencananya akan berkutat pada bidang pendidikan yang berbasis keterampilan, seperti halnya vokasi pada tingkat sekolah menengah, politeknik, dan Balai Latihan Kerja [BLK].

RKP 2020 harusnya bertepatan dengan musim pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN] 2020 sampai 2024 mendatang. Akan tetapi, semenjak pandemi Indonesia pada 2020, kelanjutan program itu belum diketahui.

Sebelumnya, Syaikhu menilai bahwa pemerintah sekarang ini sedang memutar haluan demokrasinegara kearah otoritarianisme. Dia menilai opini serupa juga telah dikemukakan para ilmuwan politik agar bisa menikmati Indonesia dibawah pemerintahan Joko Widodo akhir-akhir ini.

“Ilmuwan politik telah menilai jika pemerintahan hari ini berputar haluan. Dari metode kearah otoritarianisme. Beberapa tahun belakangan ini kita melihat demokrasi di sini sekarang ini sedang memutar haluannya kearah otoritarianisme,” ujarnya.

Syaikhu mengatakan jika demokrasi di Indonesia keluar dari fitrah. Bahkan, saat ini Indonesia belum bisa melakukan konsolidasi demokrasi semenjak reformasi pada 1998 silam.

Presiden PKS: Demokrasi Indonesia Berputar Haluan

Otoritarianisme, yang dinilai sebagai ajaran politik otoriter, adalah wujud pemerintah bercirikan penekanan pada kekuasaan hanya terhadap negara ataupun pribadi tertentu, dan tidak melihat derajat kebebasan seseorang.

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, berpendapat jika arah demokrasi Indonesia dibawah pemerintahan Jokowi sedang mengalami kemunduran. Dia menyinggung jika laporan The Economist Untelligence Unit [EIU] menyebutkan bahwa indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan dari yang awalnya 6,48 jadi 6,3 poin.

“Bahkan, demokrasi saat ini justru lebih buruk ketimbang kepemimpinan sebelumnya,” ungkap Syaikhu.

Dia mencontohkan maraknya praktek korupsi serta perlakukan represif yang dilakukan oleh pemerintah semakin memburuk ditengah pandemi Covid-19. Syaikhu menambahan kalau pemerintah kini enggan mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Penguasa tutup mata, telinga, dari hari masyarakat. Untuk penanganan pandemi Covid-19, pemerintah malah fokus memilik ekonomi daripada kesehatan masyarakat,” ungkapnya. Tercatat bahwa Indonesia ada di posisi ke-64 dunia didalam Indeks Demokrasi pada 2020 yang dirilis oleh EIU dengan poin 6,3. Skor tersebut menurun daripada tahun sebelumnya, yakni 6,48.

Marak Kampanye Baliho, Pengamat Sebut Kurang Empati

Caffreyforcongress – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Airlangga [Unair], yakni Irfan Wahyudi, menilai bahwa bertebarannya kampanye baliho sudah mencederai semangat para warga yang saat ini tengah berjuang melawan pandemi Covid-19.

Meski, kata Irfan, secara teknis pemasangan baliho ataupun papan reklame itu tak menjadi masalah sebab dilakukan di lokasi yang diizinkan.

“Sebetulnya wajar saja di pasang di billboard, tapi yang harus diperhatikan ialah pesan yang terkandung di dalamnya,” ungkap Irfan Wahyudi di Surabaya, Jawa Timur, akhir-akhir ini.

“Jika pesannya itu adalah menyiratkan mengenai kepentingan politik, tentunya slot deposit pulsa ini akan mencederai semangat para warga yang saat ini sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19. Yang salah itu bukan papan reklamenya sebagai media, namun pesan yang terkandung di dalamnya,” tambah Irfan.

Adalah anak dari Ketua Umum [Ketum] PDI Perjuangan, Puan Maharani serta Ketua Umum dari Partai Golkar, yakni AIrlangga Hartarto yang sangat banyak memasang papan reklame, baliho, serta poster di sejumlah lokasi, akhir-akhir ini. Pemasangan baliho beserta pesan itu dituding menjadi bagian kampanye jelang Pilpres 2024 mendatang.

Irfan menyebut bahwa ada 2 langkah penyampaian pesan yang dipakai oleh politikus untuk pemasangan iklan pada papan reklame ataupun baliho. Caranya adalah melalui promosi secara gamblang [hardselling] serta promosi dengan malu-malu lewat jargon.

Dua langkah tersebut, sambung Irfan, sama-sama menjadi perilaku yang kurang berempati sebab tidak mencerminkan kondisi seperti saat ini.

“Pemasangannya seperti mengungkapkan jika apapun yang terjadi, aku akan terus mempromosikan diri supaya dikenal banyak masyarakat di persiapan Pilpres 2024 nanti,” terangnya.

Menurutnya, akan jadi lebih bagus kalau papan reklame atau baliho itu diisi iklan yang dapat mempersuasi warga agar selalu mematuhi protokol kesehatan secara benar. Contohnya ialah tips mencuci tangan yang bagus, atau pesan bernada positif lain yang dapat meningkatkan optimisme untuk menghadapi krisis ekonomi dan kesehatan.

Terlebih lagi, sebentar lagi Indonesia bakal merayakan HUT RI ke-76. Irfan menyebutkan jika link alternatif liga365 pemasangan baliho dengan tema ‘semangat kemerdekaan’ disebut lebih cocok dilakukan ketimbang diisi kampanye politik.

Kampanye Baliho Terkesan Monoton

Pengamat politik Universitas Negeri Semarang [Unnes], Cahyo Seftyono, menyebut bahwa pemasangan baliho politisi pada ruang publik harusnya dapat didesain lebih inovatif dan edukatif.

Menurut Cahyo, pemasangan baliho atau papan reklame untuk dijadikan sebagai kampanye para politisi wajar dilakukan agar menarik simpati dari masyarakat. Tapi, kalau dilakukan untuk menaikkan popularitas, ini dirasa kurang pas dengan konteks sebab situasnya saat ini masih sedang melawan pandemi Covid-19.

“Jika membahas konteksnya seperti pandemi sebetulnya sangat tidak pantas. Namun, disisi lain jika membahas konteks keperluan sebagai politisi ya wajar,” ungkap Cahyo ketika dihubungi wartawan.

Dia melontarkan kritik seperti baliho politisi tersebut lebih monoton dan cuma sekedar tampil saja.

“kalau begitu mereka seolah-olah penting terlihat di jalanan. Jika menilik kondisi seperti saat ini, seharusnya hal tersebut didesain lebih inovatif. Sehingga yang dilihat tidak monoton.

Cahyo menambahkan, kampanye baliho politisi masih jadi opsi untuk berkampanye sebab lebih gampang diakses oleh masyarakat.

“Maksud politisi itu kampanye melalui baliho atau papan reklame saya tahu sebab memang menjadi hal yang gampang diakses oleh masyarakat serta minim literasi. Jadi, saat melihat gambar tersebut lebih mudah ditangkap. Saya mengerti logikanya mengapa mereka mengejar di papan reklame serta bukan yang interaktif dan substansif.

“Jika mereka menyasar Pilpres 2024, tujuan kampanye tersebut adalah popularitas. Ia akan dikenal, seperti halnya pernah ada analisis sejumlah politisi dengan drone emprit. Popularitas sejumlah politisi yang hingga ini belum terlihat mulai bermunculan,” tutupnya.

ilustrasi-ppkm

Bujukan Politik di Tengah PPKM

Caffreyforcongress – Minggu lalu, berbagai media langsung gempar dengan pemberitaan masuknya TKA [Tenaga Kerja Asing] asal China, setidaknya 34 orang di Bandara Soekarno Hatta, kemudian ditambah sebanyak 20 orang yang masuk lewat Makassar. DPR yang melihat ini pun memberikan alasannya. Ada yang menilai bahwa ini akan memperbesar pertumbuhan kasus baru. Ada pula yang beralasan tidak adil membiarkannya masuk, sedangkan WNI disuruh tinggal di dalam rumah saat PPKM. Hal ini pun juga akan berpotensi terhadap bujukan politik di tengah PPKM.

Sebetulnya, arus TKA yang sudah masuk ke Indonesia sendiri lebih besar ketimbang yang diributkan media. Kantor Imigrasi mencatat nyaris 25.000 orang yang masuk ke Indonesia dalam kurun waktu satu bulan semenjak awal Juni 2021. Tentunya yang masuk tak hanya dari China saja, namun juga Korea, Jepang, dan lainnya. Namun orang-orang tak pernah mendengar keributan mengenai masuknya TKA asal Korea atau Jepang. Yang diributkan selalu TKA asal China.

Fadli Zon memberikan narasi ‘TKA China bebas masuk, sedangkan judi slot online deposit pulsa kita tak boleh mudik.’ Itu merupakan hasutan dan mendorong masyarakat agar tidak patuh terhadap larangan mudik. Lalu banyak juga yang tak patuh sampai berakibat dengan meledaknya casus Covid-19.

“Untuk saya pribadi, ini bukanlah kritik, namun hasutan. Yang menyoroti problem iniialah anggota DPR. Harusnya fokus mereka adalah pada aturan, lalu terkait adakah aturan yang sudah dilanggar,” ungkap Fadli Zon.

TKA diberikan izin masuk dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.27 tahun 2021. Pada aturan tersebut ditetapkan hanya 5 kelompok WNA yang bisa masuk saat PPKM darurat. Mereka bisa masuk dengan beberapa syarat. Kemudian untuk TKA, hanya mereka yang memegang ITAS yang bisa masuk Indonesia.

“Jika anggota DPR ingin mengkritik, kritiklah peraturan tersebut ketika dikeluarkan. Bukan ketika TKA diperbolehkan masuk atas peraturan tersebut. Sangat konyol, sebuah kejadian yang sebetulnya berisi aturan namun masih dikritik,” imbuhnya.

Sangat konyol membandingkan TKA yang bisa masuk dengan masyarakat yang wajib berada di rumah. Keduanya adalah entitas berbeda. Satunya pekerja dan satunya lagi bukan. Jika ingin membandingkan, bandingkanlah atas perlakukan pada sesama pekerja.

Baik pekerja asing atau lokal kena aturan yang serupa saat PPKM Darurat. Ada yang bisa terus bekerja, ada pula yang bekerja di rumah (WFH). Artinya bahwa, WNI banyak yang dibolehkan bekerja.

Bujukan Politik di Tengah PPKM berpotensi menambah kasus Covid-19?

Apa benar masukknya WNA berpotensi memperbesar pasien Covid-19? China adalah negara yang memiliki terendah di dunia saat ini. Data terbaru menunjukkan kasus di China kurang dari 2.000 kasus. Kemudian, kasus aktif di Jawa Barat atau DKI lebih besar. Hal ini berarti resiko penyebaran virus akan lebih tinggi di perjalanan link alternatif liga365 dalam negeri daripada kedatangan para TKA. Apalagi pemerintah menggunakan berbagai syarat yang sangat ketat.

Sekali lagi, ini bukan kritik. Ini merupakan hasutan. Daridulu TKA asal China memang selalu jadi bahan gorengan agar bisa memanas-manasi. Dari dulu selalu disebar hoaks yang menunjukkan seorang-olah ada TKA asal China dengan total jutaan orang.

Mereka ditunjukkan sebagai usaha penjajahan China, baik dari segi penjajahan ekonomi ataupun literal. Beberapa hal yang berkaitan dengan China selalu menjadi amunisi politik yang digunakan agar bisa menyerang pemerintah.

Penyebutan TKA asal China saat PPKM Darurat hanya bentuk hasutan, oleh sebab itu bujukan Politik di Tengah PPKM seperti ini sangat berbahaya. Tujuannya ialah memelihara kesimpulan salah yang telah ditanamkan sebelumnya mengenai penjajahan China. Ini tidak lain adalah propaganda politik rendah. Disayangkan sekali banyak politikus yang tega melakukannya disaat masyarakat berjuang melawan pandemi.