ilustrasi-ppkm

Bujukan Politik di Tengah PPKM

Caffreyforcongress – Minggu lalu, berbagai media langsung gempar dengan pemberitaan masuknya TKA [Tenaga Kerja Asing] asal China, setidaknya 34 orang di Bandara Soekarno Hatta, kemudian ditambah sebanyak 20 orang yang masuk lewat Makassar. DPR yang melihat ini pun memberikan alasannya. Ada yang menilai bahwa ini akan memperbesar pertumbuhan kasus baru. Ada pula yang beralasan tidak adil membiarkannya masuk, sedangkan WNI disuruh tinggal di dalam rumah saat PPKM. Hal ini pun juga akan berpotensi terhadap bujukan politik di tengah PPKM.

Sebetulnya, arus TKA yang sudah masuk ke Indonesia sendiri lebih besar ketimbang yang diributkan media. Kantor Imigrasi mencatat nyaris 25.000 orang yang masuk ke Indonesia dalam kurun waktu satu bulan semenjak awal Juni 2021. Tentunya yang masuk tak hanya dari China saja, namun juga Korea, Jepang, dan lainnya. Namun orang-orang tak pernah mendengar keributan mengenai masuknya TKA asal Korea atau Jepang. Yang diributkan selalu TKA asal China.

Fadli Zon memberikan narasi ‘TKA China bebas masuk, sedangkan judi slot online deposit pulsa kita tak boleh mudik.’ Itu merupakan hasutan dan mendorong masyarakat agar tidak patuh terhadap larangan mudik. Lalu banyak juga yang tak patuh sampai berakibat dengan meledaknya casus Covid-19.

“Untuk saya pribadi, ini bukanlah kritik, namun hasutan. Yang menyoroti problem iniialah anggota DPR. Harusnya fokus mereka adalah pada aturan, lalu terkait adakah aturan yang sudah dilanggar,” ungkap Fadli Zon.

TKA diberikan izin masuk dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.27 tahun 2021. Pada aturan tersebut ditetapkan hanya 5 kelompok WNA yang bisa masuk saat PPKM darurat. Mereka bisa masuk dengan beberapa syarat. Kemudian untuk TKA, hanya mereka yang memegang ITAS yang bisa masuk Indonesia.

“Jika anggota DPR ingin mengkritik, kritiklah peraturan tersebut ketika dikeluarkan. Bukan ketika TKA diperbolehkan masuk atas peraturan tersebut. Sangat konyol, sebuah kejadian yang sebetulnya berisi aturan namun masih dikritik,” imbuhnya.

Sangat konyol membandingkan TKA yang bisa masuk dengan masyarakat yang wajib berada di rumah. Keduanya adalah entitas berbeda. Satunya pekerja dan satunya lagi bukan. Jika ingin membandingkan, bandingkanlah atas perlakukan pada sesama pekerja.

Baik pekerja asing atau lokal kena aturan yang serupa saat PPKM Darurat. Ada yang bisa terus bekerja, ada pula yang bekerja di rumah (WFH). Artinya bahwa, WNI banyak yang dibolehkan bekerja.

Bujukan Politik di Tengah PPKM berpotensi menambah kasus Covid-19?

Apa benar masukknya WNA berpotensi memperbesar pasien Covid-19? China adalah negara yang memiliki terendah di dunia saat ini. Data terbaru menunjukkan kasus di China kurang dari 2.000 kasus. Kemudian, kasus aktif di Jawa Barat atau DKI lebih besar. Hal ini berarti resiko penyebaran virus akan lebih tinggi di perjalanan link alternatif liga365 dalam negeri daripada kedatangan para TKA. Apalagi pemerintah menggunakan berbagai syarat yang sangat ketat.

Sekali lagi, ini bukan kritik. Ini merupakan hasutan. Daridulu TKA asal China memang selalu jadi bahan gorengan agar bisa memanas-manasi. Dari dulu selalu disebar hoaks yang menunjukkan seorang-olah ada TKA asal China dengan total jutaan orang.

Mereka ditunjukkan sebagai usaha penjajahan China, baik dari segi penjajahan ekonomi ataupun literal. Beberapa hal yang berkaitan dengan China selalu menjadi amunisi politik yang digunakan agar bisa menyerang pemerintah.

Penyebutan TKA asal China saat PPKM Darurat hanya bentuk hasutan, oleh sebab itu bujukan Politik di Tengah PPKM seperti ini sangat berbahaya. Tujuannya ialah memelihara kesimpulan salah yang telah ditanamkan sebelumnya mengenai penjajahan China. Ini tidak lain adalah propaganda politik rendah. Disayangkan sekali banyak politikus yang tega melakukannya disaat masyarakat berjuang melawan pandemi.

baliho-politik

Solo Raya Dipenuhi Baliho Bergambar Tokoh Politik, Parpol Ogah Disalahkan

Caffreyforcongress – Saat ini, Solo Raya dipenuhi oleh baliho bergambar tokoh politik nasional. Mulai dari tokoh politik Partai Golkar, PDIP, sampai PKB. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah mereka sama sekali tidak memikirkan warga yang sedang kesusahan ditengah pandemi Covid-19 ketimbang menyiapkan Pilpres 2024 mendatang?
Pengurus Partai Golkar, PKB, dan PDIP Kabupaten Wonogiri, mengatakan bahwa pemasangan foto tokoh tidak berarti partai atau tokoh tersebut tidak memikirkan para warga yang tengah menghadapi kondisi susah karena terdampak pandemi Covid-19.


Partai atau tokoh terkait mengklaim bahwa Slot Online Deposit Pulsa mereka sudah memiliki peran besar untuk membantuk para warga. Berhubung pemasangan gambar tersebut, dipandang sebagai hal biasa saat berdemokrasi.

Baliho Bergambar Tokoh Politik Memang Jadi Polemik

Dikutip Solopos.com, Sekretaris DPC PDIP WOnogiri, yakni Setyo Sukarno, mengatakan bahwa pihaknya tidak memungkiri sudah memasang sekitar 25 baliho dengan gambar Puan Maharani di pinggir jalan di sejumlah kecamatan. Baliho tersebut adalah bentuk penghormatan serta apresiasi terhadap Puan yang menjadi Kader PDIP dan ketua DPR perempuan pertama Indonesia.

Ia membantah tindakan itu bertendensi dalam hal Pilpres 2024 mendatang. Wakil Bupati Wonogiri tersebut tidak mempermasalahkan kalau ada pihak yang memandang jika Puan terlalu berambisi berkontestan di Pemilihan Presiden 2024.

Menurutnya, pandangan tersebut muncul lantaran sebelumnya pernah ada ifo bahwa Puan beserta Ganjar Pranowo, yang menjadi kader PDIP sama-sama ingin maju ke Pilpres 2024.

“Kalau masyarakat memiliki pandangan tersebut, ya wajar saja. Itu ya hak mereka. Namun, kamu memasang foto Ibu Puan tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2024. Itu adalah bentuk apresiasi semata. Jika terdapat pihak yang beropini ini kurang etis karena saat ini sedang pandemi Covid-19, itu juga menjadi hak warga,” ujar Setyo ketika dihubungi wartawan.

Ia melanjutkan bahwa pemasangan baliho foto Puan di Kabupaten Wonogiri bukan perintah partai pusat. DPC PDIP Wonogiri, memiliki inisiatif sendiri memasangnya sebagai wujud solidaritas dari PDIP Wonogiri.

Baliho Bergambar Tokoh Politik adalah Sentimen Negatif

Di sisi lain, Ketua DPD Partai Golkar Wonogiri, yakni Bondan Sejiwan Boma Aji, menyatakan sentimen buruk yang muncul karena baliho Airlangga Hartato, Ketum DPP Partai Golkar, pasalnya masyarakat memandangnya dari sisi buruknya saja. Jika melihat dari sisi positifnya, maka sentimen itu tak akan muncul.

Menurutnya, sosialisasi Airlangga ini adalah bagian upasa untuk menyiapkan tokoh yang disebut akan berhasil mengangkat ekonomi Indonesia kedepannya. Penyiapan tokoh berpotensi tersebut dinilai sangat penting supaya pasca Pilpres mendatang Indonesia bisa keluar dari periode sulit karena terdampak Covid-19.

“Bapak Airlangga adalah tokoh Partai Golkar yang mumpuni dari segi ekonomi. Saat ini beliau jadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sebelumnya, beliau sempat menjadi Menteri Perindustrian laluberkecimpung ke DPR. Beliau memiliki banyak sekali pengalaman. Kami juga yakin bahwa Pak Airlangga sanggup mengangkat ekonomi tanah air kalau nanti menjadi Presiden Indonesia ulasnya.

Bondan membantah Golkar/Airlangga dinilai tidak memikirkan seluruh masyarakat di masa pandemi seperti sekarang. Airlangga sebagai Menko Bidang Perekonomian memiliki peran besar atas pengadaan vaksin serta peran lainnya. Hal tersebut semata-mata agar menyelamatkan Indonesia dari virus mematikan ini.

“Berdemokrasi masih jalan lalu membantu masyarakat juga selalu jalan. Jangan sampai demokrasi ini berhenti. Jika kami tidak menyiapkan tokoh, nantinya masyarakat akan mempertanyakan tokoh dari Golkar itu dimana,” imbuhnya.

Ditemui terpisah, perihal tulisan 2024 yang muncul di baliho bergambar tokoh politik itu memperlihatkan komitmen semua elemen dari link alternatif liga365 PKB selalu mendukung Gus Imun bisa berkontestan di Pilpres 2024.

“PKB berperan aktif untuk membantu masyarakat di tingkat daerah sampai pusat. Misalnya WOnogiri, kami memberikan bantuan kepada warga yang melakukan isoman,” ujar Ketua DPC PKB Wonogiri, Mat Nawir.

Kubu Partai PPP Dukung Pemerintah Berantas Narkoba

CaffreyForCongress – Sebagaimana diketahui, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki catatan buruk terkait peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba). Banyak Narkoba yang diselundupkan dan diedarkan di Indonesia. Dan sasarannya adalah para generasi muda penerus bangsa. Dengan adanya permasalahan seperti ini sedianya membuat Partai Persatuan Indonesia atau PPP prihatin. Dari pihak PPP sendiri sedianya mengingatkan kepada pemerintah tentang ancaman Narkoba di tengah pandemic covid-19 ini. PPP dukung Pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia.
Memang dukungan dari pihak partai PPP sendiri disampaikan oleh Badan Otonom Partai PPP. Lebih tepatnya tanggal (26/6) kemarin, bertepatan dengan hari Anti Narkoba Internasional. Sehingga Partai PPP menggelar kampanyenya mengenai anti narkoba. Dari pihak Atiek Heru sebagai Ketua DPP partai PPP dalam bidang kesehatan, sangat berharap kepada pemerintah. Bahwasanya di tengah keseriusannya dalam menanggulangi penyebaran covid-19, harus tetap tegas dalam memerangi peredaran Narkoba.
Memang peredaran Narkoba di Indonesia sendiri sudah lama beroperasi. Apalagi ketika Indonesia terkena pandemi covid-19, pemerintah jangan sampai kendor dengan upaya kerja kerasnya dalam memerangi Narkoba. Berdasarkan pengamatan Atiek Herus, sudah tercatat sebanyak 24.878 tersangka yang ditangkap dengan 19.229 kasus Narkoba di Indonesia. Dan Atiek sendiri mengapresiasi kinerja keras dari Polri yang mana sudah berhasil dari bulan Januari sampai Juni 2021.

PPP Dukung Pemerintah Dalam Memerangi Narkoba


Narkoba menjadi ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia, karena yang mereka serang adalah generasi muda penerus bangsa. Untuk itu pihak PPP dukung Pemerintah Indonesia dalam memerangi narkoba. Tidak ketinggalan pihak Atiek Heru mengungkapkan dalam kampanye Anti Narkoba. Bahwasanya pihak Pemerintah, kemudian BNN, dan TNI Polri harus benar-benar berupaya dalam mencegah maraknya Narkoba yang beredar.
Data yang sudah Atiek Heru dapatkan dari Polri sendiri, dalam 6 bulan 2021 ini Polri sudah menggagalkan banyak peredaran Narkoba. Seperti sudah berhasil dalam menyita ganja seberat 2,14 ton. Kemudian sabu seberat 6,64 ton. Ada heroin seberat 73,4 gram. Lanjut kokain seberat 106,84 gram. Kemudian tembakau gorilla seberat 34 ton, serta ekstasi sebanyak 239.277 butir. Coba bayangkan saja jika generasi muda penerus bangsa dicekoki barang haram tersebut. Terus mau jadi apa bangsa dan negeri Indonesia ini.
Berita selanjutnya, Polri berhasil menggagalkan peredaran Narkoba yang dilakukan oleh jaringan Timur Tengah. Berupa Sabu seberat 1,129 ton. Dan sangatlah memprihatinkan sekali, bahwasanya Indonesia merupakan sasaran empuk bagi para bandar narkoba jaringan besar yang ada di luar negeri. Untuk itu Atiek menyarankan pemerintah harus tegas jangan sampai kendor. Meski pun sedang melawan memutuskan jaringan pandemi covid-19.
Sedianya Atiek Heru juga menuturkan bahwa agen slot online terpercaya sudah jelas Narkoba sangatlah berbahaya. Apalagi bagi generasi muda penerus bangsa yang masih memiliki masa depan yang cerah. Dalam membangin bangsa dan negara Indonesia. Pihaknya mengatakan Pemerintah sendiri sudah merencanakan mencapai Indonesia maju di tahun 2045. Yang mana menjadi kesempatan emas bagi Indonesia sendiri untuk menjadi salah satu bangsa yang unggul. Serta bisa diperhitungkan menjadi bangsa dengan kekuatan besar oleh dunia.
Untuk itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus memerangi peredaran narkoba. Katakan “War On Drugs” perangi narkoba untuk ketahanan kesehatan bangsa Indonesia. Dari pihak Arwani Thomafi sebagai Sekjen (Sekretaris Jenderal) DPP PPP, menjelaskan bahwa PPP menggelar kampanye Anti Narkoba secara serentak. Indonesia harus bisa hidup sehat, generasi penerus bangsa harus jauhi narkoba.
Memang PPP sendiri mempunyai organisasi terkait badan otonom. Yang mana anggotanya berisikan para pemuda. Yang mana bertugas sebagai teladan untuk generasi Indonesia anti Narkoba. Untuk itu PPP dukung pemerintah Indonesia untuk memerangi dan memutus rantai peredaran Narkoba.

moeldoko

Kubu Moeldoko Gugat Jabatan Presiden Tiga Periode

CaffreyForCongress – Panggung politik Indonesia mulai hangat untuk diperbincangkan. Apalagi mengenai jabatan presiden tiga periode. Yang mana sudah diputuskan oleh menkumham. Terkait hasil dari KLB Deli Serdang yang sudah final. Memang dalam sidang KLB Deli Serdang menghasilkan keputusan, bahwasanya bapak Jokowi bisa mencalonkan presiden untuk tiga periode. Nah persoalan baru ini menjadi pembahasan paling hangat. Bagi kalangan elit politik memang memandang bisa saja, namun apakah mungkin.

Seperti halnya pengamat politik dari salah satu universitas nasional (unas), mengatakan bahwasanya gugatan yang dilakukan oleh kubu moeldoko sendiri kepada Menkumham, Yasonna H Laoly. Yang pada waktu itu bertempat di PTUN Jakarta cuma untuk menghangatkan panggung politik di kubu Moeldoko. Sebagaimana yang dilansir oleh media SINDOnews pada hari sabtu (26/6), Robi mengatakan bahwa keputusan menkumham bisa saja terjadi. Namun jika dikatakan terkait jangka waktu dalam sebuah perjalanan masih terlalu jauh.

Selain Robi, ada salah satu tokoh deputi balitbang dari DPP partai Demokrat, yakni Syahrial Nasution. Melalui akun twitternya, Syahrial mengatakan bahwasanya gugatan tersebut sangatlah politis. Yang mana sejumlah orang dalam kekuasaan pemerintahan justru melawan adanya keputusan pemerintah. Sebelumnya memang Syahrial sudah mendengar berita ada hubungannya dengan keputusan masa jabatan dari presiden dalam tiga periode.

Jabatan Presiden Tiga Periode, Moeldoko Tidak Setuju.

Memang jika membahas politik yang ada di Indonesia sangatlah menarik dan seru. Apalagi tentang adanya keputusan dari menkumham yang baru-baru ini muncul di kalangan politik. Waktu sebelumnya, jabatan presiden hanya bisa dua periode saja. Nah sekarang muncul kabar terbaru tentang jabatan presiden tiga periode. Pastinya banyak yang pro maupun kontra, apalagi di dalam pemerintahan Bapak Jokowi.

Terkait twitter dari akun Syahrial sendiri, sedianya SINDOnews sudah mendapatkan ijin untuk bisa mengutipnya. Nah kutipan tersebut berupa bahwasanya KSP Moeldoko yang mana masih mengaku sebagai ketua umum Partai Demokrat namun tidak diakui jabatannya. Sedianya menggugat keputusan dari Yasonna Laoly selaku Menkumham. Dengan adanya gugatan tersebut Syahrial juga mengatakan bahwa hal tersebut sangatlah politis.

Ada peringatan bahwasanya ada berita hangat terkait masa jabatan dari presiden dalam tiga periode tersebut. Syahrial mengatakan bahwa di dalam kabinet yang diusung bapak Jokowi sedang ada gejolak. Yang mana nantinya bisa merusak pemerintahan dari dalam.

Pada dasarnya situs judi slot deposit pulsa dalam panggung politik, Moeldoko sedang berulah. Setelah gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarata pusat terkait hasil KLB Deli serdang gagal. Sekarang kubu Moeldoko kembali menyerang keputusan Menkumham, Yasonna H Laoly, dengan menggugat hasil keputusan mengenai jabatan presiden yang akan datang.

Seperti yang diketahui, setelah ditolaknya pengesahan terkait hasil dari KLB Deli Serdang oleh Menkumham. Kubu Moeldoko berupaya keras supaya gugatan tersebut disahkan. Dari pihak kuasa hukum kubu Moeldoko yakni Rusdiansyah, pada hari jumat (25/6). Mengatakan bahwa gugatan terkait tata usah yang sudah dilaporkan pihak KLB Demokrat Deli Serdang dengan tergugat Menkumham. Yang mana Kemenkumham sendiri selaku badan atau pejabat tata usaha negara. Jika digamblangkan pihak kubu Moeldoko sendiri tidak puas dengan keputusan dari sidang KLB Demokrat Deli Serdang. Dan kembali mengajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun ditolak oleh pihak Kemenkumham. Lantas dengan adanya berita jabatan presiden tiga periode tersebut, menjadi senjata kubu Moeldoko untuk ganti menggugat pihak Kemenkumham, Yasonna H Laoly. Begitulah gambaran politik yang ada di Indonesia. Dalam satu pemerintahan bisa saja saling menjatuhkan demi memperoleh jabatan.

link-alternatif-ibet44

Inilah Suara Mereka yang Menolak Dicap Preman Ibu Kota

CAFFREYFORCONGRESS – Matahari baru saja tenggelam dari titik tertinggi di Tanah Abang, Jakarta Pusat ketika Ibrahim berdiri di tepi jalan yang membelah komplek Blok F dna G. Sambil sesekali dia melambaikan tangan kepada para pengendara mobil dan motor yang lewat sembari menunjukkan di sisinya masih ada lahan kosong untuk parkir.

Menurut pengakuan Ibrahim tidak sepakat dengan pandangan orang yang mengecap tukang parkir adalah preman, Menurut dia, ia menjual jasa untuk mengamankan mobil dan motor di sebidang lahan tepi jalan dan tidak mematok harga.

“Kami ini kan menjual jasa, Juru parkir adalah sebuah jasa, bukan tindakan premanisme” begitulah ungkap Ibrahim saat ditemui oleh tim kami.

Ibrahim adalah ‘anak wilayah’ Tanah Abang. Walau dia sudah besar di pasar itu karena mengikuti kedua orang tuanya berdagang, baru beberapa tahun terakhir ini Ibrahim menjadi tukang parkir.

Ibrahim diberhentikan dari pekerjaan sebelumnya ketika pandemi Covid-19 mulai mewabah di tanah air. Dikarenakan menganggur, Ibrahim dibawah oleh kakaknya yang lebih senior di wilayah Tanah Abang.

“Para juru parkir yang megang parkiran disini adalah imbas dari efek pandemi. Masih banyak yang mengalami hal serupa, mereka putus kerja karena efek pandemi” ungkap Ibrahim.

Dalam kurun waktu 1 hari, Ibrahim cuma mampu mengantongi 50 ribu rupiah, itu adalah pendapatan bersih. Lahan parkir yang dia jaga sangatlah sempit dan digarap oleh dua orang.

Walaupun hidup di kawasan Tanah Abang, Ibrahim mengaku dia tak harus memberikan uang setoran kepada siapapun, termasuk pengelola pasar. Ia hanya memberikan uang rokok kepada kakaknya yang sudah membantunya.

“Kita ini kan dibawa sama orang, kalo ikut Ormas ya kita gak ada begituan,” ujarnya.

Ibrahim berkata orang-orang yang menjaga parkir di sekitar kawasan tersebut merupakan ‘anak wilayah’. Ini membuat tidak terjadinya gesekan antara tukang parkir dan anak wilayah dikarenakan hal tersebut sudah bisa dikondisikan.

Ia menyatakan saat ini tak ada lagi penodongan atau pemalakan di kawasan Tanah Abang karena telah diwanti-wanti oleh pesohor tanah abang seperti Haji Lulung dan lainnya agar untuk menjaga nama baik kampung situs judi slot deposit pulsa ini.

“Kecuali kalau emang buat, masih mau main begituan berarti bodoh. Sama aja mendingan masuk Polsek aja sekalian,” ujarnya.

Seperti Ibrahim, Mulyadi yang merupakan tukang parkir di sebuah minimarket di Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan juga menolak profesi mereka disebut sebagai preman, Alasan nya juga sama, yang mereka berikan adalah jasa parkir dan tak memungut uang dengan paksaan. Ia juga mengaku bekerja sebagai mitra minimarket.

Menurutnya, menjadi tukang parkir bukanlah hanya sekedar minta uang kepada pengunjung yang datang. Ia bertanggung jawab terhadap keamanan kendaraan para pengunjung. Oleh karena itu, ia harus memperhatikan apakah ada orang yang hendak mengambil motor yang diparkirkan itu benar benar menggunakan kunci.

“Jika ga pake kunci kita tegur, STNK mana?” kata mulyadi saat ditemui.

Pengelolaan lahan parkir di Alfamidi dilakukan oleh dua pihak, yaitu RT dan Ormas FBR. Dalam perjanjian yang disepakati, masing-masing mengelola parkir dalam satu hari secara bergantian.

Mulyadi mengaku mulai menjaga parkiran tersebut atas arahan Ketua RT setelah dia berhenti dari perusahaan nya akibat pandemi. Pihak RT setempat sudah menunjuk empat warganya untuk menjadi tukang parkir. Mereka bekerja dua shift yaitu shift pagi dan shift malam.

Uang parkir yang didapatkan nya disetorkan ke pihak RT 30ribu, sebanyak 20ribu menjadi uang kas dan 10ribu menjadi simpanan mulyadi untuk diambil pada hari raya. Biasanya jika shift pagi dia bisa mengantongi uang bersih 70-80ribu diluar makan kopi dan setoran.

“Sekecil-kecilnya ya 50ribu, kalau malam lagi rame bisa sampai 100,120 ribu ” Ungkapnya.

Juliari Batubara Digugat Warga Jabodetabek Terkait Korupsi Bansos

caffreyforcongress.org – Sejumlah warga Jabodetabek bakalan menggugat eks Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara terkait ganti rugi korupsi dana bantuan sosial (bansos) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (14/6/2021).

Nelson Nikodemus Simamora yang merupakan kuasa hukum penggugat dari LBH Jakarta mengatakan, gugatan ini adalah langkah awal warga penerima bansos untuk meminta ganti rugi atas korupsi yang dilakukan oleh Juliari.

“Tujuan kita melakukan gugatan adalah meminta ganti kerugian sebagai bentuk reparasi dalam konteks hak asasi manusia dan kemudian dalam konteks antikorupsi ini adalah bentuk kompensasi,” ujar Nelson dalam konferensi pers, Minggu (13/6/2021).

Nelson juga mengatakan, gugatan itu hanya upaya penggabungan perkara yang saat ini dihadapi Juliari.

Saat ini Juliari sedang menghadapi kasus pidana korupsi bansos bersama komplotannya judi slot pulsa.

“Nanti ada dua putusan, perkara pidana dan perdata dalam perihal ganti rugi”, kata Nelson.

Sementara itu, Peneliti dari ICW (Indonesia Corruption Watch) Kurnia Ramadhana mengatakan, warga jabodetabek adalah kelompok masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Dengan terjadinya kasus korupsi bansos, warga jabodetabek semakin terpukul.

“Korupsi yang dilakukan oleh Juliari bersama dengan komplotannya termasuk korupsi paling keji sepanjang sejarah Republik Indonesia dikarenakan saat ini sedang parah parahnya bencana terjadi, uang itu malah jadi bancakan oleh mantan Mensos”, ungkap Kurnia.

JPU jaksa penuntut umum (JPU) KPK mendakwa Juliari menerima uang fee dana bansos Covid-19 di Jabodetabek adalah sebesar Rp 32,48 Miliar

Uang tersebut diterima oleh Juliari dari 109 perusahaan yang terlibat didalam pengadaan bansos, Uang tersebut diduga diterima oleh Juliari melalui dua stafnya yakni Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.

Majelis hakim juga sudah memvonis dua orang yang menyuap Juliari dalam perkaran ini yaitu Dirut PT Tigapilar Agro Utomo, Adrian Iskandar Maddanatja serta Harry Van Sidabukke.

Kedua orang ini divonis oleh majelis hakin dengan kurungan 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta, subsider 4 bulan kurungan. Majelis hakim menilai keduanya sudah terbukti melakukan suap pada Juliari.

jokowi

Kursi Wakil Mentrei Masih Kosong di Era Jokowi

Caffreyforcongress.org – Presiden Joko Widodo menambahkan sebuah jabatan baru yaitu Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB). Akan tetapi, Jokowi belum menempatkan dan menentukan siapa yang akan menempati posisi baru tersebut.

Dengan adanya jabatan baru, maka terjadilah penambahan kursi wakil menteri yang masih kosong pada kabinet Indonesia Maju.

Kini tercatat ada 14 kursi wakil menteri yang telah terisi pada Kabinet Indonesia Maju. Sementara terdapat lima kursi wakil menteri yang masih kosong.

Pada 25 September 2020 lalu, Jokowi telah menyiapkan dua buah kursi wakil menteri situs judi slot deposit pulsa. Saat itu, lewat Perpres No.95 Tahun 2020 Jokowi mengadakan kursi Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Kursi menteri kosong juga terdapat pada Kementrian Perindustrian, Jabatan itu telah kosong sejak disahkan lewat Perpres Nomor 107 Tahun 2020 pada 10 November 2020.

Kursi keempat yang masih kosong adalah kursi Wakil Menteri ESDM. Setelah Arcandra Tahar, Jokowi belum menempatkan orang baru pada posisi tersebut.

Jabatan Wakil Menteri ESM diatur dalam Perpres Nomor 105/2016 dan belum mempunyai perubahan terhadap aturan tersebut hingga hari ini.

Yang kelima adalah kursi Wakil Menteripan-RB. Posisi tersebut disahkan pada tanggal 19 Mei lalu melalui Perpres No 47 Tahun 2021.

Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo mengatakan saat ini masih belum ada orang yang ditunjuk untuk jabatan tersebut. Tjahjo menyerahkan semuanya kepada Jokowi terkait orang yang akan dipilih menjadi pendampingnya nanti.

Tjahjo menyampaikan pesan singkat kepada wartawan pada hari Jumat (4/6) “Belum ada, kita tunggu saja keputusan Bapak Presiden pada saat momen penambahan wamen”.