Menilik Deklarasi Partai Gerindra, 2024 Nanti Prabowo Maju Capres

Deklarasi Partai Gerindra menyambut baik gelaran Pemilu yang rencananya akan dilaksanakan di tahun 2024 nanti. Mereka bahkan telah merencanakan bahwa beberapa bulan lagi akan mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai Capres tahun 2024 nanti. Sekjen Partai menyampaikan bahwa beberapa bulan lagi di tahun 2022 mereka akan mengumumkan kandidatnya.

Deklarasi Partai Gerindra, Prabowo Calon  Presiden 2024

Untuk menyambut pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang, Gerindra telah menyiapkan calon terkuatnya yaitu Prabowo Subianto mpo88 untuk menjadi Calon Presiden 1994. Prabowo akan mulai dideklarasikan oleh Gerindra di tahun 2022 ini. Berikut proses deklarasi partai Gerindra dari berbagai sumber :

Dua Alasan mengapa Gerindra deklarasi

Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai ada dua alasan mengapa Gerindra mengumumkan Prabowo sebagai capres di tahun ini. “Deklarasinya bisa 2, 3, 12 bulan lagi. Tetapi faktor yang membuatnya mendesak saya lihat ada dua macam” kata Hendri saat ditemui pada Rabu 23-2-2022. Yang pertama adalah alasan penjaringan caleg dan yang kedua adalah pemantauan kondisi.

Untuk penjaringan Calon Legislatif

Hendri menuturkan bahwa pendeklarasian ini dikhususkan untuk menjaring calon legislatif (caleg) di dalam Partai Gerindra. Dengan adanya tokoh yang dicalonkan di Pilpres 2021, calon legislative potensial akan tetap maduk ke Gerindra. Banyaknya anggota baru yang akan memilih Gerindra sebagai labuhan politiknya.

Untuk Kepastian Pemantauan Koalisi

Hendri melanjutkan bahwa itu untuk kepentingan kepastian pemantauan koalisi. Apabila telah diumumkan saat sekarang, pasti Gerindra akan dapat menentukan koalisinya nanti siapa, dan siapa kiranya wapres yang akan mendampingi Prabowo nantinya. Dua hal itulah yang menyebabkan pentingnya untuk segera mengumumkan Deklarasi Capres mereka.

Momentum yang Pas

Apakah Prabowo masih menjadi magnet di peta Pemilu 2024? Lembaga pendiri riset kedai KOPI ini menilai apabila Prabowo masih akan menjadi magnet. Karena berdasarkan hasil survey sejumlah lembaga menempatkan Prabowo di urutan teratas. Hensat tidak bisa memprediksi hasil yang akan diperoleh pada tahun 2024 nanti dikarenakan ada banyak hal.

Namun momentum sekarang ini sangat menjanjikan kejutan. “Momentumnya sekarang ya itu. Momentum pemilihan kepada daerah yaitu Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dll.Jadi untuk sekarang masih bergantung pada lembaga survey, entah kapan itu nanti atau besok” tandas Hensat menjelaskan.

AD/ART Partai Ketua Umum yang berwenang mengusung Calonnya

Dia menjelaskan bahwa dalam AD/ART Partai Gerindra, Ketua Umumlah yang memiliki kewenangan penuh terhadap penentuan sosok yang akan diusung menjadi calon presiden. Tetapi sebagai orang yang demokratis, Prabowo kemungkinan akan melakukan deklarasi terbuka. Untuk sekarang masih menunggu keputusan darinya.

Menunggu Ceremony Deklarasi

“Sebagai seorang yang demokratis, Pak Prabowo biasanya dalam memberi ketetapan dalam keputusan pentingnya, apalagi mengenai calon kepala negara biasanya selalu memanggil. Soal presiden atau pemimpin bangsa ini biasanya aka nada ceremony. Baiknya kita tunggu saja undangannya.” Ujar Muzani.

Survei Akurat

Sebagai infromasi tambahan, survey yang digunakan diperoleh melalui wawancara tatap muka terhadap kurang lebih 1200 responden. Ini akan dipilih secara acak menggunakan metode pengambilan otomatis secara acak. Margin of errornya sebesar +/- 2,8% dan dapat disebutkan bahwa perbedaan pemilihan yang cukup signifikan dari ketiganya.

Demikianlah informasi politik mengenai deklarasi calon presiden tahun 2024 dari partai gerindra yaitu Prabowo Subianto, Apabila kamu suka dengan sepak terjang beliau, akan sangat menggembirakan apabila dapat mendukungnya untuk menjadi presiden dalam pemilu tahun 2024.Adapun faktor yang menyebabkan dipercepatnya deklarasi dari Prabowo tersebut adalah karena penjaringan calon legislatif dan kepastian pendukung koalisi selanjutnya.

Wakil Ketua DPRD Ini Semarak Ajak Warga Tolak IKN Lebih besar

Rupanya sang Wakil Ketua DPRD Jakarta, yaitu Abdurrahman Suhaimi, menolak untuk setuju dengan keputusan pemerintah yang ingin memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Kota Jakarta ke Kalimantan Timur. Ia juga turut mengajak para warga DKI Jakarta untuk ramai-ramai menolak Undang-Undang Ibu Kota Negara serta dapat menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Urgensi dalam permasalahan ini dipertanyakan Suhaimi tentang pemindahan yang sangat membutuhkan biaya yang besar tersebut. Padahal, menurutnya saat ini masyarakat lebih membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Tanggapan Wakil Ketua DPRD Jakarta

Ungkap Suhaimi secara pribadi sebagai anggota dewan, Ia tidak sependapat tentang pemidahan Ibu Kota Negara. Padahal semua infrastruktur sudah siap di Jakarta sini. Memindahkan IBu Kota Negara ke Kalimantan Timur membutuhkan biaya hingga triliunan. Sementara kondisi masyarakat kita sendiri masih membutuhhkan banyak dukungan dana yang luar biasa, apalagi melihat kita masih melawan covid di mas apandemi ini.

Intinya, Suhaimi merasa masyarakat seluruhnya sebagian besar tidak setuju dengan hal itu apabila dilakukan survei kepada seluruh masyarakat di Jakarta. Maka dari itu, Ia ini mengajak mpo88 seluruh masyarakat di Jakarta untuk menyuarakan mpo88 pendapat utnuk menolak atau jika perlu mengambil tindakan mengenai pemindahan Ibu Kota Negara ini. Salah satunya bisa dilakukan dengan menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Suhaimi berkata bahwa Ia sepenuhnya mendukung untuk melakukan tindakan sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Atau apabila masyarakat DKI Jakarta secara umum menyuarakan lebih besar pendapatnya secara konstitusional, bermartabat, beradab agar dapat menajadi sebuah gagasan yang disaksikan siapapun.

Sebelum peristiwa ini, DPR RI dinyatakan telah mengesahkan RUU atau Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang. Pengesahan yang dilakukan DPR RI ini telah dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini. Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ini juga telah mendapatkan keputusan tingkat I pada  dini hari tadi.

Semua poin yang tertuang di RUU ini telah disepakati, mirip dengan IKN baru berbentuk otorita setingkat dengan provinsi, hingga usulan nama Ibu Kota Negara dari Jokowi, yaitu Nusantara. Diketahui juga , Untuk Panitia Khusus pembahasan RUU tentang IKN ini baru ditetapkan pada 7 Desember. Yang berarti, sejak pembentukan Pansus terbentuk hingga target pengesahan, Pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara ini hanya memakan waktu dalam satu bulan.

Salah satu Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin ikut mengkritik pula target pemerintah yang ingin memindahkan Ibu Kota Negara ini yang mulai dibangun pada 2024 dianggap sangat tidak realistis. Menurut Hamid, kondisi lahan yang ada calon ibu kota baru di Kalimantan Timur masih berupa hutan-hutan belantara.

Hamid menganggap infrastruktur yang belum disiapkan dengan baik menjadi salah satu alasan tidak realistis untuk pemindahan IKN ini. Rencana yang mulai dilaksanakan saat 2024 pada semester 1 atau bulan maret bagaikan keajaiban simsalabim pasukan Bandung Bondowoso. Tak hanya itu, Hamid juga meminta pemerintah untuk menimbangkan secara matang untuk menggunakan APBN dalam pembangunan IKN. Penggunaan APBN yang begitu besar dirasa sangat tidak rasional. Hingga saat ini Pemerintah juga sudah menyiapkan Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara yang baru. Dengan segala kritik tajam yang terjadi, membuat sang Wakil DPRD Jakarta semakin yakin untuk mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk menolak IKN baru secara besar-besaran.

Jokowi Dukung UU dan PP untuk Publisher Rights

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan dunia digital di Indonesia. Rupanya hal ini telah lama menjadi perhatian dari pemerintah, Mereka mulai merencanakan untuk mengatur undang-undang terkait dengan pengelolaan media agar memberikan kekuatan hukum untuk media Indonesia. Presiden Joko Widodo mengajukan dukungannya untuk membuat UU dan PP untuk Publisher Rights.

Jokowi Dukung UU dan PP untuk Publisher Rights

Sebagai bentuk dukungan untuk media digital di Indonesia. Presiden Joko Widodo memberikan penawaran mengenai regulasi dari hak pengelola media yang biasa disebut dengan Publisher Rights. Beliau merencanakan untuk mengesahkan Undang – Undang Baru terkait Publisher Rights tersebut. Undang – Undang ini disusun dari revisi Undang – Undang lama atau Peraturan Pemerintah.

Adapun rencana yang dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo itu adalah sebagai berikut :

  1. Beberapa pilihan Undang – Undang Publisher Rights

Kemungkinan Undang – Undang untuk Publisher Rights ini akan diputuskan dari beberapa pilihan. Pilihan pertama adalah segera mendorong slot online terbentuknya undang – undang yang baru. Pilihan kedua adalah merevisi Undang – Undang lama yang telah ada. Pilihan ketiga adalah dengan mempercepat melalui Peraturan Pemerintah.

2. Menyerahkan pada Dewan Pers dan PWI tentang bentuk payung hukumnya

Presiden Joko Widodo juga telah mempercayakan sepenuhnya bentuk payung hukum yang nanti akan terkait dengan regulasi Publisher Rights ini. Regulasi ini adalah respons dari transformasi dunia digital di Indonesia. Ditengah gempuran kekuatan media asing yang sekarang digunakan oleh seluruh warga di dunia. Indonesia berusaha memperkuat kedudukannya lewat regulasi ini.

3. Dapat menciptakan iklim kompetisi yang seimbang

Presiden Joko Widodo memberikan pendapatnya, bahwa dengan adanya regulasi tersebut akan menciptakan iklim kompetisi yang relatif seimbang. Dengan keadaan ini, diharapkan akan ada keseimbangan antara platform global dan platform lokal. Diharapkan dampak tekanan dari platform asing raksasa seperti Google dan Facebook, dapat diatasi dan kita bisa berkompetisi dengan mereka secara seimbang.

4. Indonesia negara yang berpotensi bagi digital global

Presiden menuturkan bahwa dalam dua tahun ini, dunia pers di Indonesia mengalami tekanan yang sangat berat. Mereka mengatasi sendiri tekanan akibat disrupsi digital serta dari platform raksasa asing. Hal ini secara otomatis akan menggerus potensi ekonomi dan pengaruh media arus utama. Kita harus bisa menanggulanginya dengan regulasi yang tepat.

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Atal S Depari menyatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi yang menggiurkan sekali bagi pasar digital global. Janganlah kita membiarkan diri menjadi objek eksploitasi dari para raksasa digital global. Saya tidak rela bila kita hanya menjadi pasar produk teknologi informasi asing saja.

Hal yang bisa dilakukan oleh pers Nasional adalah membangun kedaulatan digital lewat regulasi publisher rights. Regulas ini nantinya akan melindungi seluruh lapisan masyarakat. Baik media berskala besar sampai media berskala kecil. Mereka akan terlindungi di dalam satu payung hukum yang sama.

5. Hasil akhir akan diumumkan oleh Menkominfo

Susunan regulasi ini telah diserahkan oleh Dewan Pers kepada Menkominfo pada bulan Oktober 2021. Untuk saat ini Undang – Undang ataupun Peraturan Pemerintah yang diperlukan sedang digodok untuk disahkan. PWI meminta secara khusus kepada Presiden untuk memberikan instruksi kepada Menkominfo. Mengenai pengumuman hasil akhir dari regulasi publisher rights tersebut. Undang – Undang ini sebagai bentuk dukungan terhadap penataan ekonomi nasional. Regulasi yang akan memberikan kepastian hukum untuk seluruh warga Indonesia tentang informasi digital yang diperolehnya. Regulasi publisher rights ini memberikan payung hukum yang jelas, kepada dewan pers untuk bisa berkompetisi adil dengan platform digital lain tanpa saling menjatuhkan.

Heboh Giring Sindir Anies, Relawan Anies Baswedan Tuding PSI Nebeng Elektabilitas

Hari ini heboh adanya berita yaitu seorang relawan Anies Baswedan, yaitu Geisz Chalifa, yang menuding kritik viral dari sebuah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI terhadap kinerja seorang Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta disengaja dilakukan hanya untuk demi menggaet elektabilitas partai mawar tersebut. Si Geisz itu kemudian mencoba menyamakan siasat untuk melakukan pendekatan yang ia lakukan ketika saat muda terhadap intelektual yang besar seperti contohnya, Nurkholis Majid sehiingga ia bisa terlihat pintar.

Tanggapan Relawan Anies Baswedan

Selain itu, ada juga suatu kelompok relawan yang bisa disebut Bala Anies, mengatakan bahwa Plt Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Girinig Ganesha, sangat provokatif slot online dan terlihat berupaya menggiring opini banyak masyarakat dengan main tuding Gubernur DKKI Jakarta, Anies Baswedan, seorang pembohong. Bala Anies yang merupakan kelompok relawan Anies yang memiliki markas di Yogyakarta itu pun sangat kesal dan tidak setuju dengan perkataan sang ketua umum Partai anak muda tersebut.

Sang ketua dari relawan Bala Anies, Sismono Laode, menuliskan bahwa Ia mengajak masyarakat menganggap perkataan sang Ketua Umum PSI, Giring Ganesha, sebagai candaan saja. Ia juga ingin menjelaskan ke masyarakat bahwa jangan terlalu ditanggapi serius karena hal itu wajar dengan melihat Giring baru pertama kali untuk memiliki pengalaman di politik.

Geisz sendiri mengungkapan bahwa ada kebisingan atau noise dari partai mawar itu alias Partai Solidaritas Indonesia yang dianggap wajar-wajar saja karena mereka mau menaikkan elektabilitas. Ia juga beranggapan bahwa apabila jika tidak melalui Anies maka melalui jalan mana, memang terkadang perlu nebeng melalui orang besar. Setidaknya begitulah yang diungkapan Geisz dalam diskusi Anies-Giring yang berbalas sindiran di IBu Kota yang digelar Total Politik di Pasar Minggu.

Agar suara dari Partai Solidaritas Indonesia didengar oleh khalayak umum, partai anak muda tersebut sengaja untuk menghajar Anies, begitulah yang diungkapkan oleh sang relawan Anies, Geisz Chalifa, tersebut. DIlanjutkan dengan mengatakan bahwa apabila PSI memang benar-benar merupakan partai yang mencakup seluruh negara Indonesia, maka seharusnya pihak yang dikritik adalah penguasa yang memiliki kuasa serta aparat negara seperti contohnya polisi dan juga tentara.

Disisi lain, kata Geisz, ANies sendiri tidak memiliki apapun, termasuk partai. Menurutnya juga, Anies Baswedan hanya memiliki prestasi yang berhasil didapatkan selamat kurun waktu 4 tahun berturut-turut serta angka banjir dan juga contoh lainnya adalah kemacetan yang kian menurun. Geisz menyindir bahwa Partainya partai seIndonesia, Partai SOlidaritas Indonesia, tapi kok substansinya partai hanya seputaran ibu kota saja.

Beberapa waktu sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia gencar untuk menyerang dengan kritikan kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, ini. Menggunakan kritik itu, meliputii rencana gelaran Formula E, rumah DP 0 persen, program naturalisasi dan juga adanya normalisasi sungai yang belum juga dilaksanakan, serta pembangunan trotoar.

Pihak lain yang ikut melakukan kritikan pada Giring Ganesha sebagai Ketua Umum PSI adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi partai Gerindra, Syarif. Syarif menilai narasi atau perkataan yang coba dibangun oleh Giring Ganesha tersebut sangatlah dangkal dan penuhu kebencian yang dimana hal yang seharusnya tidak ditampilkan oleh seorang pemimpin. Dalam beberapa waktu kurun terakhir, tensi yang terjadi antara Partai Solidaritas Indonesia dengan Anies Baswedan serta dengan relawan Anies Baswedan dirasakan sangat semakin memanas, puncaknya terjadi saat sang Ketua Umum Partai Soldiaritas Indonesia, Giring Ganesha, melakukan kunjungan lokasi pelaksanaan Formula E dan warga yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS.

Mantan Pilot Kepresidenan Saksikan Megawati Daratkan Pesawat Hercules A-1341

Sepertinya tidak banyak orang yang tahu mengenai kebiasaan unik Megawati. Ketua .Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ternyata mempunyai kebiasaan unik yang berhubungan dengan pesawat terbang. Mantan Pilot Kepresidenan Agus Sudarya sempat menyaksikan bahwa Megawati pernah mendaratkan pesawat Hercules A-1341.

Mantan Pilot Kepresidenan Saksikan Megawati Daratkan Pesawat

Dituturkan oleh Agus Sudarya, selaku mantan pilot kepresidenan yang kerap bertemu dengan Megawati semasa beliau masih menjabat. Rupanya beliau mempunyai kebiasaan yang sangat unik. Beliau seringkali duduk di dalam ruang kokpit dari Hercules A-1341.

Momentum unik yang sangat diingat oleh Agus pada saat dia bertugas menjadi pilot penerbangan kenegaraan dengan rute Bali – Madiun dan Jakarta – Bali. Saat melewati judi bola online rute Bali – Madiun inilah Megawati yang semula berada di belakang kursi pilot, mendadak meminta untuk duduk di kursi co-pilot.

Agus merasa kaget dan bingung. Pasalnya permintaan ini dilontarkan oleh Megawati ketika pesawat sedang berada di ketinggian 1.500 diatas permukaan laut. Agus seketika pada saat itu hanya dapat melontarkan jawaban kata “siap”.

Berikut penuturan Agus Sudarya kepada media. “Ibu Megawati Soekarnoputri menyentuh tangan sebelah kananku ketika berada di ketinggian 1500 dpl. Dia mengutarakan keinginannya untuk duduk di sebelah kanan sebagai co pilot” ujarnya.

Kemampuan Megawati Sebagai Co Pilot Cukup Fasih Berkomunikasi

“Ditengah kebingungan, saya kemudian menjawab “siap, laksanakan bu” kata Agus di channel Youtube PDIP pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022. Pada saat itu, menurut Agus kemampuan berkomunikasi dengan pemandu lalu lintas udara yang dimiliki oleh Ibu Megawati ternyata sangatlah bagus dan cukup fasih. Bahkan pada saat berada diatas langit Bali, Megawati sendirilah yang terus melakukan kontak dengan pemandu lalu lintas udara.

Agus melanjutkan ceritanya, “Disaat telah mencapai ketinggian 7000 feet diatas permukaan laut. Beliau langsung melakukan kontak dengan Bali control. Bali control this is Alpha 1341, Go Ahead, Bali Kontrol menjawab” jelasnya.

Setelah itu, tentu saja seluruh pilot dari maskapai penerbangan yang lain dan sedang berada di frekuensi komunikasi menjadi kaget. Pasalnya, co-pilot kepresidenan bisa berubah menjadi seorang perempuan. Akhirnya tanpa menunggu waktu lama, Agus meminta para maskapai penerbangan yang lain untuk kembali mendengarkan ulang itu suara siapa.

Tidak lama kemudian, setelah instruksi dari Agus, mereka semua kompak menjawab Merdeka. “Seluruh maskapai penerbangan lain yang ada dalam satu frekuensi kompak berkata merdeka, ibu dan presiden merdeka. Ibu Megawati pun menjawab terima kasih” ujar Agus menjelaskan.

Agus mengira bahwa Megawati tidak akan menemaninya menjadi awak pesawat sampai tuntas. Tetapi ternyata apa yang dipikirkannya adalah keliru. Ternyata mantan Presiden RI itu tetap menemani dan berada di sampingnya hingga pesawat mendarat di LANUD Iswahjudi Madiun Jawa Timur.

“Saya tidak percaya beliau berhasil mendaratkan pesawat. Hal inilah yang menjadi kebanggaan yang sangat tinggi untuk saya. Karena walaupun beliau pemimpin tetapi masih bisa menerbangkan pesawat yang terbilang cukup besar,” ujar Agus.

“Pengalaman ini adalah pengalaman yang tak terlupakan untuk saya khususnya. Karena telah berhasil mendaratkan pesawat bersama seorang Ibu Negara RI” tutur Agus kepada media. Kebiasaannya yang unik ini dapat menjadi pengalaman berharga untuk kami sebagai pilot. Kebiasaan unik ibu Megawati merupakan sesuatu yang jarang diketahui oleh publik. Kemampuan beliau sebagai co-pilot dan kefasihannya dalam berkomunikasi dengan pemandu lalu lintas udara tentu didapatkannya dari pengalaman berharganya. Rasa ingin tahu yang besar inilah dan ditunjang dengan kemampuan yang bagus yang berhasil menjadikannya sebagai presiden wanita pertama di Indonesia.

Memperingati Harlah PPP Ke-49, Suharso Monoarfa Menyampaikan Filosofi Mendalam Bersepeda

Dalam rangka memperingati harlah PPP (Partai Persatuan Pembangunan) ke-49, diadakan acara bersepeda yang dihadiri ketua umum Suharso Monoarfa. Pada peringatan ini mengambil tema Good Health Good Life dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran terkait pentingnya menjaga kesehatan.

Penyampaian Filosofi Bersepeda Suharso Monoarfa di Harlah PPP ke-49

Mengingat menjaga kesehatan tubuh sangat penting, pada peringatan Harlah PPP ke-49 diperingati dengan bersepeda. Berbicara terkait olahraga satu ini, pada kesempatan slot online penting tersebut Suharso Monoarfa menyampaikan sebuah filosofi mendalam tentang bersepeda yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia.

Berdasarkan sebuah wawancara yang berlangsung, Suharso menyebutkan jika bersepeda bukan hanya menyehatkan melainkan juga menjadi lambang kehidupan manusia. “Seperti halnya bersepeda, kehidupan tetap bisa berjalan jika terdapat keseimbangan” tuturnya pada Minggu (23/1/2022).

Dalam penjelasan lebih lanjutnya, sepeda dapat terus berjalan tanpa terjatuh ketika tercapai  kehidupan keseimbangan. Begitupula dengan kehidupan manusia yang akan terus maju kedepan meski hidup banyak halangan dan rintangan. Oleh karenanya dalam mengambil sikap perlu adil serta tidak memihak.

Kehidupan yang Berat Sebelah Bisa Hancur Berantakan

Sepeda merupakan alat transportasi beroda dua yang disangga oleh besi serta komponen pendukung agar bisa digunakan sesuai fungsinya. Meski banyak memiliki ukuran kecil, namun setelah terjalin keseimbangan antara satu dengan lainnya, maka pengguna tidak akan terjatuh saat menaikinya.

Begitu pula dengan filosofi yang disampaikan oleh Ketua Umum Suharso Monoarfa. Dalam hidup perlu tercapai keseimbangan agar satu dengan lainnya dapat berkoordinasi dengan baik. Suharso mengatakan “ Jika berat sebelah, tentunya kehidupan bisa hancur berantakan akibat kehilangan fokus tujuan.

Penyampaian  makna mendalam dari bersepeda ini diharapkan meningkatkan kecintaan masyarakat dengan salah sau cabang olahraga tersebut. Tujuan lainnya adalah membuka wawasan bahwa jalan kehidupan memang kadang berbatu, agar dapat melaluinya maka perlu adanya keseimbangan.

Peringatan Harlah PPP Ke-49 Diwarnai Kemeriahan

Berbagai hadiah menarik mewarnai perayaan harlah PPP yang bisa didapatkan dengan undian. Doorprizenya berupa 20 sepeda siap dibawa pulang berupa sepeda gunung sampai lipat. Kegiatan pengundian dilakukan saat akhir acara disaksikan langsung ratusan peserta.

Sebab melibatkan ratusan orang dalam perayaan ini mengharuskan seluruh pihak-pihak terkait melakukan swab antigen. Selain itu selama acara ditekankan bahwa prokes harus tetap dijalankan secara ketat. Tujuannya agar penularan virus Corona varian terbaru bisa segera diputus.

Dalam perayaan harlah ke-49 ini turut dihadiri para petinggi PPP salah satunya Sekjen Arwani Thomafi beserta jajaran pengurus lainnya. Kemeriahannya semakin bertambah berkat keikutsertaan ratusan orang dari komunitas Gowes Jakarta yang juga mengikuti prosedur prokers sesuai ketentuan.

Rute Bersepedah yang Ditempuh pada Harlah PPP Ke-49

Kehadiran ratusan peserta menambah kemeriahan acara yang dilaksanakan dengan menempuh jarak cukup panjang. Rutenya bermula dari halaman kantor DPP PPP berlanjut ke Bundaran HI (Hotel Indonesia. Tidak berhenti di situ, rombongan pesepeda diarahkan menuju Monas.

Rute yang dilalui secara tidak langsung memperkenalkan destinasi wisata di Jakarta mulai dari Bundaran HI hingga Tugu Monas. Tidak berhenti disitu saja, rombongan pesepeda diarahkan untuk melalui Cikini kemudian dilanjutkan ke Tugu Proklamasi untuk sedikit mengenang jasa para pahlawan. Setelah melewati tempat-tempat penting dan ikonik di Jakarta, rombongan pesepeda mencapai garis finish kembali ke lokasi start yakni kantor DPP PPP. Pada kesempatan baik ini juga turut disampaikan mengenai filosofi kehidupan berkaitan dengan bersepeda yang bisa dijadikan sebagai pegangan.

Marah Pada Menlu Malaysia Terkait Kudeta Myanmar Pm Kamboja Telepon Langsung Jokowi

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen rupanya mempunyai hubungan baik dengan presiden Joko Widodo. Pasalnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 kemarin, Hun Sen meminta melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Ri Joko Widodo. Ada banyak hal yang melatarbelakangi sambungan telepon ini, salah satunya adalah kemarahannya pada Menlu Malaysia terkait sikapnya atas Kudeta Myanmar

Presiden Joko Widodo beserta Perdana Menteri Kamboja tersebut membahas perkembangan dari penyelesaian kudeta militer Myanmar. Hal ini dilatarbelakangi oleh sejumlah berita ketidak selarasan antara pemimpin negara ASEAN dalam sejumlah isu penting yang sedang terjadi di Myanmar. Berikut isi dari pembicaraan mereka seperti dirangkum di bawah ini.

Perkembangan Penyelesaian Kudeta Myanmar

Presiden Jokowi menegaskan pandangannya pada PM Hun Sen terkait sangat urgennya implementasi dari 5 butir konsensus ASEAN untuk penyelesaian Kudeta Myanmar. Jokowi berpendapat bahwa pendekatan yang dilakukan ASEAN seharusnya mengacu pada prinsip judi bola online yang telah disepakati, yaitu 5 poin konsensus itu. Presiden Jokowi sangat kecewa dengan sikap militer Myanmar yang tidak berkomitmen untuk melaksanakannya saat kunjungan PM Hun Sen ke Myanmar, bahkan 2 hari setelah kunjungan, Aung San Suu Kyi ditambahkan hukumannya menjadi 4 tahun.

“Sudah seharusnya bila pelaksanaan 5 poin Consensus dilakukan untuk mendukung 5 poin Roadmap dari junta militer Myanmar (Tatmadaw). Jangan malah menganggap bahwa ini merupakan bentuk dukungan ASEAN terhadap Militer Myanmar” ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta pada hari Jumat 21 Januari 2022 kemarin.

Jokowi melanjutkan “Saya melihat kekerasan masih terus berlangsung di Myanmar. Hal ini menurut saya adalah gesture yang tidak tepat dan tidak menghormati upaya dari PM Hun Sen agar mendorong penyelesaian isu yang terjadi di Myanmar” tegasnya. Jokowi menegaskan seharusnya otoritas militer Myanmar dapat memberikan akses untuk Utusan Khusus Ketua ASEAN agar dapat berbincang dengan seluruh pihak di Myanmar, ini penting agar terbuka jalan untuk sebuah dialog nasional yang inklusif.

Indonesia pun mengambil sikap, bahwa selama tidak ada kemajuan yang signifikan dari pelaksanaan 5-poin consensus, maka Myanmar hanya diwakili oleh non-political level di pertemuan ASEAN harus dipertahankan. Prinsip ini juga diterapkan untuk rencana pelaksanaan Retreat para menlu ASEAN untuk pertemuan lainnya.

Marah Pada Menlu Malaysia Terkait Kudeta Myanmar

Hun Sen pun menambahkan dalam sambungan teleponnya, dia mengecam atas sikap menlu Malaysia yang tampak arogan mengkritik strategi Pnom Phenh dalam berurusan dengan negara Myanmar. Hun Sen menganggap menlu Malaysia itu tidak menghormati peran kursi ASEAN yang selalu dinamis dan berputar setiap tahunnya diantara 10 negara anggota blok regional.

Terkait berita ini, Saifuddin Abdullah selaku Diplomat top Malaysia menuturkan bahwa Hun Sen seharusnya konsultasi dengan para pemimpin lain dari PBB ASEAN sebelum memutuskan pergi ke Myanmar pada tanggal 7-8 Januari 2022 lalu.

Hun Sen pun mengunggah tulisan resmi di Facebook bahwa pesan yang dimaksudnya saat mengadakan panggilan telepon dengan Presiden Joko WIdodo adalah sebagai berikut. “Saya minta kepada Menteri Luar Negeri Malaysia agar tidak sombong dan mengeluarkan pernyataan yang tidak pantas. Saya menganggap pernyataannya tidak menghormati ketua ASEAN dengan menggunakan bahasa yang tak sopan dan tidak diplomatis” ujarnya. Hun Sen menambahkan bahwa komentar Saifuddin tidak benar dalam konteks ASEAN. Dia titip pesan untuk menlu Indonesia agar memberitahu Saifuddin agar tidak kasar dalam berbicara. Hun Sen  menegaskan bahwa dia pergi ke Myanmar adalah untuk menanam pohon, bukan malah menebang pohon dan dia merasa tidak didukung Malaysia tetapi hanya mau hasil yang cepat.

Pesan Ketua Dpd Untuk Parpol Harus Siap Tanggung Jawab Konstitusi Dan Moral

Menghadapi era global sekarang ini merupakan tantangan yang sangat besar untuk semua sektor di negara Indonesia. Salah satu sektor yang sangat kuat dampaknya adalah sektor pemerintahan, banyak partai politik yang kurang bisa bertahan dengan ideologinya di jaman yang serba canggih dan serba praktis sekarang ini. Hal inilah kiranya yang mendasari pesan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti untuk parpol yang harus siap akan tanggung jawab konstitusi dan moral ketika terjun di masyarakat nantinya.

Pesan Ketua Dpd Untuk Parpol

La Nyalla memberikan sambutannya ketika menjadi keynote speech secara virtual di seri diskusi politik “Outlook Politik Indonesia Tahun 2024” pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022. La Nyala mengingatkan kembali pada seluruh partai politik bahwa mereka memiliki mpo88 kewajiban tanggung jawab moral dan konstitusi ketika terjun ke masyarakat. Pesan Ketua DPD RI AA La Nyala Mahmud Mattaliti untuk parpol agar mengingat kembali tentang sejarah pendirian parpol dimasa awal kemerdekaan yang terlihat mempunyai kewajiban moral dan konstitusi.

Menurut La Nyalla, senator propinsi Jawa Timur, bahwa sejarah mengenai keberadaan parpol di dalam struktur pemerintahan negara RI ini diawali saat Wapres RI Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat X. Tanggal 3 November 1945, maklumat X dikeluarkan untuk mendirikan berbagai partai politik.

Maklumat X itu berbunyi bahwa “Negara akan memberikan seluas-luasnya kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Restriksi utama dari partai politik itu, hendaknya memperkuat perjuangan negara dalam mempertahankan kemerdekaan serta menjamin keamanan rakyat” ujarnya. Penambahan kata restriksi yang digaris bawahi, mempunyai arti adanya penekanan dan pembatasan khusus.

“Pembatasan yang dimaksud adalah bahwa partai – partai politik yang nanti akan dibentuk itu nantinya wajib ikut serta dalam memperkuat perjuangan kemerdekaan negara Indonesia dan dapat menjaga kemanan dari rakyat Indonesia” jelas La Nyalla menuturkan.

Pesan Ketua Dpd : Parpol Wajib Berkomitmen Baik Moral dan Konstitusi

Di dalam pembukaan UUD, perjuangan kemerdekaan Indonesia mempunyai arti untuk melindungi seluruh tumpa darah Indonesia dan bangsa Indonesia. Hal ini juga digunakan untuk memajukan kesejahteraan umum, ikut menjalankan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi,  kemerdekaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian dibarengi dengan janji dan komitmen untuk melaksanakan kelima sila dari Pancasila tersebut.

“Ini berarti bahwa seluruh partai politik di negara Indonesia mempunyai kewajiban moral dan konstitusi agar dapat melaksanakan maklumat itu. Sehingga mereka harus selalu memahami spirit dari maklumat tersebut ketika sedang menjalankan roda organisasi partainya. Termasuk kewajiban untuk menjaga keamanan di masyarakat,” ujarnya kemudian.

La Nyala juga menegaskan bahwa partai politik sebenarnya bukan satu-satunya pemegang mandat dari kedaulatan rakyat. Karena, kedaulatan rakyat berada di lembaga tertinggi negara, yang direpresentasikan oleh partai politik, utusan golongan dan utusan daerah. Hal ini tercantum dalam undang-undang sebelum amandemen dua puluh tahun yang lalu.

Namun, kedaulatan rakyat diserahkan melalui pemilu di dua kubu adalah keadaan saat ini setelah amandemen, yakni di perorangan sebagai peserta pemilu dan di parlemen kepada partai politik. Hal ini yang mendasari pemilu anggota DPD RI dan pasangan presiden dan wakil presidennya yang dipilih langsung oleh rakyat. Inilah yang menyebabkan peran Presiden, DPR RI, dan DPD RI menjadi sejajar. Namun ironisnya, kewenangan dari DPD RI sendiri menjadi sangat terbatas, bila dibandingkan dengan Utusan Golongan dan Utusan Daerah di masa lalu. Yang mana memiliki kewenangan untuk bisa mengusung dan memilih capres di forum MPR.

Alasan Hakim Memvonis Heru Hidayat dengan Vonis Nihil

Jakarta – Terdakwa kasus korupsi Asabri Heru Hidayat mendapatkan keringanan sanksi berupa vonis nihil sebab Heru Hidayat sudah pernah mendapatkan hukuman yang maksimal pada kasus sebelumnya yaitu kasus korupsi Jiwaseraya.

Heru Hidayat yang merupakan presiden komisaris dari PT Trada Alam Mineral ini terbukti melakukan korupsi pada pengelolaan dana PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) serta tindak pidana pencucian uang, Heru Hidayat tidak hanya terjerat mpo88 pada kasus korupsi pada ASABRI (PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) tapi juga pada kasus korupsi Jiwaseraya juga yang mengakibatkan hukuman yang diterima oleh Heru Hidayat menjadi banyak atau berlapis.

Alasan hakim putuskan vonis Nihil

Terdakwa Heru Hidayat yang terlibat kasus korupsi pada pengelolaan dana PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) serta tindak pidana pencucian uang dan kasus yang sebelumnya yaitu kasus korupsi Jiwaseraya. Membuat Heru Hidayat menjadi terdakwa yang seharus dikenakan hukuman berlapis.

Pada hari selasa tanggal 18 Januari 2022 Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman kepada Heru Hidayat yang merupakan presiden komisaris dari PT Trada Alam Mineral yang dijatuhkan vonis hukuman nihil dengan tambahan yang diberikan oleh majelis hakim dalam kasus ASABRI. Hukuman tersebut ditetapkan oleh Majelis Hakim yaitu Ignatius Eko Purwono.

Vonis nihil dari hakim yaitu Ignatius Eko Purwono membuat Heru Hidayat bebas dari jeratan hukum sebab pada kasus Jiwaseraya Heru Hidayat sudah di kenakan hukuman seumur hidup. Namun Vonis nihil juga membebaskan Heru Hidayat bebas dari tuntutan penuntut umum,namun jaksa meminta kepada hakim untuk dikenakan hukuman mati.

Namun demikian Majelis Hakim berpegang teguh pada pedoman pasal 67 KUHP dalam pasal tersebut berisikan bahwa seorang yang telah divonis maksimal hukuman mati atau seumur hidup tidak boleh dijatuhi pidana lagi kecuali pencabutan hak tertentu.

Selain di vonis nihil, Majelis hakim juga telah menambah vonis hukuman tambahan bahwa Heru Hidayat diwajibkan untuk membayar ganti rugi negara dalam rentang waktu yang telah ditentukan berupa uang pengganti sebesar Rp 12,643 Trilliun yang telah di sampaikan oleh Ignatius Eko Purwono.

Tidak hanya berhenti disitu sebelumnya Heru Hidayat dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman mati.hal tersebut juga ditengahi oleh keikutsertaan dirinya dalam skandal soal korupsi ASABRI yang bisa merugikan negara sekitar kurang lebih Rp 22,7 Triliun rupiah.

Sebab Heru Hidayat telah terbukti bersalah  yang sesuai pada pasal 2  ayat 1 undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 yang berisikan hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dalam UU (Undang-undang) Nomor 20 ( dua puluh ) Tahun 2001 ( dua ribu dua satu ). Heru Hidayat juga dinilai terbukti melanggar aturan pasal 3 pada UU (Undang-undang) nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menyatakan empat alasan Heru Hidayat tidak dihukuman mati. Alasan pertama, menurut hakim, adalah JPU sudah melanggar azas penuntutan karena sudah menuntut di luar pasal yang didakwakan. Kedua, menurut penuntut umum hal tersebut tidak menampilkan kondisi penggunaan uang yang dilakukan terdakwa pada saat menjalankan tindak pidana korupsi.

 ketiga, berdasarkan  kesaksian dan bukti yang ada Heru Hidayat dinilai melakukan tindak pidana korupsi saat negara aman. Keempat, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara pengulangan. Heru Hidayat telah menerima hukuman yang sesuai dengan menurut hakim karena kasus yang telah terjerat oleh Heru Hidayat sangat berlapis jadi hakim langsung memutuskan hukuman yang sesuai dengan Undang-undang (UU) yang telah berlaku di negara Indonesia meskipun masih ada banding karena tidak terima dengan hukuman yang telah diberikan.

Kunjungi DPC PDIP Boyolali, Puan: Jangan Jeruk Makan Jeruk

Ketua DPD PDIP sekaligus Ketua DPR RI yakni Puan maharani melakukan kunjungan kerja ke Jawa tengah. Kunjungannya kali ini diprioritaskan untuk wilayah Solo Raya termasuk ke DPC PDIP Kabupaten Boyolali. Dalam kunjungannya tersebut, Puan juga memberikan pengarahan kepada para jajaran pengurus yang ada di DPC PDIP Boyolali.

Kedatangan Puan pun mendapat sambutan dari pimpinan DPC Boyolali. Puan didampingi oleh sejumlah elite politik PDIP, termasuk putra presiden Joko Widodo yang mpo88 saat ini menjabat sebagai Walikota Solo, yakni Gibran Rakabuming Raka.

“Ini merupakan kehadiran saya di Dapil secara langsung setelah pandemi Covid-19 melanda kurang lebih 2 tahun. Saya sudah kangen banget,” ungkap Puan dalam keterangannya Kamis (20/1/2022)

Puan mengaku jika sudah lama dirinya ingin melakukan kunjungan Dapil Jawa Tengah V, yang mana menjadi wilayah Dapilnya. Tetapi keinginan tersebut kemudian diturunkan karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda.

meski begitu, Puan mengaku jika dirinya tetap ingin menjalankan kewajibannya sebagai anggota dari Dapil meskipun tidak secara langsung.

“Semua program telah saya kirimkan melalui struktur partai agar nantinya bisa diterima masyarakat. Kewajiban siri saya sebagai anggota Dapil juga harus terus dilakukan meskipun tidak bisa secara langsung,” lanjutnya.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh kader dari PDIP supaya selalu waspada akan bahaya dari Covid-19. Terlebih lagi menuju Pemilu 2024, Puan menekankan agar semua masyarakat tetap sehat sehingga bisa berlaga dalam medan politik.

“Cuma Kabupaten Boyolali yang jumlah perolehan kursinya paling bnyak dibandingkan daerah yang lain. Yakni ada sekitar 35 kursi dari 45 kursi DPRD. Oleh karena itu, mari kita terus perjuangkan supaya perolehan kursi dari PDIP terus naik,” serunya.

“Boyolali menjadi wilayah paling solid, apalagi saat pak Seno (mantan Bupati kabupaten Boyolali) memimpin. Kedepannya tentu kita semuanya harus bertanggung jawab, nggak boleh turun dari jumlah kursi yang sekarang. Jika yang kemarin sudah solid, maka yang sekarang harus jauh lebih solid lagi,” imbuhnya.

Jejak Perjuangan PDIP

Ditengah-tengah kunjungannya, Puan juga kembali mengulas bagaimana perjuangan dari PDIP dalam mencapai puncak kekuasaan. Menurutnya, hal tersebut tidaklah bisa diperoleh dengan mudah.

“Setelah 10 tahun lamanya berpuasa, kemudian sekarang 7 tahun telah berkuasa. Enak tidak? Tanya Puan kemudian dijawab serentak oleh pada kader PDIP yang hadir.

Puan mengatakan agar semua kader PDIP harus bekerja demi kesejahteraan rakyat. Dengan begitu PDIP nantinya akan bisa kembali berjaya di 2024.

“Semua harus mengikuti apa instruksi yang sudah ditetapkan dari ketua umum. Dan saya pun selaku petugas partai juga mengikuti apa instruksi dari ketua umum. Jangan berhenti bergerak apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Dengan kekuasan yang kini tengah ada, kita berusaha mengatur agar bagaimana bisa bermanfaat untuk masyarakat sehingga di 2024 mendatang kita bisa dipercaya kembali. Atur barisan dan selalu koordinasi, jangan jeruk makan jeruk,” ungkapnya Puan lagi.

Puan juga mengatakan jika semua kader struktural partai yang tidak dapat bekerja akan diberikan evaluasi dari DPP. Ia pun memberikan semangat bagi para jajaran pengurus di DPC Boyolali. “Boyolali merupakan bagian dari Jawa Tengah, dan Jawa Tengah merupakan kandang Banteng. Jawa tengah selalu menjadi penentu dari suara kemenangan PDIP. Tolong untuk Boyolali dipersiapkan karena bukan hanya untuk Boyolali saja, namun juga untuk Jawa tengah dan secara nasional,” tutup Puan.