Persiapan Pemilu 2024, Bawaslu Tingkatkan Kompetensi dan Standarisasi SDM

Menjelang pemilu serentak yang akan dilakukan pada tahun 2024, pihak Bawaslu sudah melakukan berbagai persiapan. Bawaslu 2024 kini akan meningkatkan standarisasi kompetensi dan sumber daya manusia yang ahli dibidangnya.

Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan kalau standar kompetensi itu menjadi sangat penting demi meningkatkan kapasitas pengawas pemilu. Pengembangan kompetensi ini sangat diperlukan pada tahap awal pemilihan. Kompetensi pengawasan ini seperti pengawasan dana kampanye, pengawasan data pemilihan, dan kemampuan investigasi.

Seiring dimulainya tahapan pemilu pada tahun 2022, maka kelompok pertama yang perlu dilatih adalah komisioner dan sekretariat. Latihan ini harus segera dimulai untuk menghadapi perubahan kultur terhadap SOTK dan undang-undang Pemilu No 7 2019.

Pentingnya Penguatan Kapasitas SDM Pengawasan Pemilu

Meningkatkan kapasitas SDM pada pengawasan pemilu itu sangatlah penting. Pengawas pemilu haruslah memiliki semangat kebersamaan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya tindakan radikalisme yang bisa menggoyahkan stabilitas daerah.

Penguatan kapasitas SDM Bawaslu 2024  bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara Bawaslu Provinsi, Kota, dan reformasi mental ke arah yang lebih baik. Nantinya SDM Bawaslu akan memiliki sikap dan perilaku yang berintegritas.

Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan kalau sangat penting meningkatkan rasa persatuan, kesatuan dan nasionalisme pada diri pengawas pemilu. Hal ini bertujuan agar terciptalah karakter yang kuat sebagai pengawas pemilu berjiwa Pancasila.

Melihat hal ini pengawas pemilu dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik, efektif, dan efisien agar bisa menjalankan tugasnya secara maksimal. sebagai mpo88 pengawas pemilu itu dalam menjalankan tugasnya tidak boleh terbawa emosi. Mengingat semua tindakan dan keputusan harus didasari oleh pertimbangan yang logis dan secara matang.

Sebagai petugas pemilu tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan emosi. Kalau sampai terbawa emosi hasil pekerjaannya tidak objektif. Terlebih pengawas pemilu itu akan berinteraksi dengan berbagai karakter orang dalam menjalankan tugas. Jadi penting sekali memiliki kemampuan interaksi dan pemahaman orang lain dalam berbagai kondisi dan situasi.

Sebagai pengawas pemilu itu perlu meningkatkan kesadaran sosial, memiliki jiwa kepemimpinan, kemampuan dalam merencanakan, integritas, efektif dan efisien.

Bawaslu 2024 menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaannya. Salah satunya dengan menyiapkan tim khusus untuk mengawasi media sosial selama pemilu serentak 2024. Pengawasan terhadap media sosial ini sangatlah penting agar tidak menimbulkan terjadi salah paham yang memicu perpecahan.

Bawaslu Membentuk Tim Khusus Untuk Awasi Pemilu di Media Sosial

Bawaslu 2024 akan membentuk tim yang terdiri dari biro hukum, pengawasan, dan Puslitbangdiklat. Nantinya tim tersebut akan bekerja untuk mengawasi semua yang terjadi selama pemilu di media sosial.

Bentuk pengawasan media sosial seperti adanya kampanye yang dilakukan di luar jadwal. Terdapat dugaan tindakan pidana pemilu yang terjadi di media sosial dan berbagai masalah yang terjadi di media sosial. Nantinya tim khusus tersebut akan melakukan pengawasan sesuai undang-undang di media sosial.

Di lain pihak, Abhan mengungkapkan kalau penetapan tanggal pemilihan umum 2024 belum juga ada perkembangan. Hanya ada 2 opsi yang diberikan pemerintah di bulan Mei 2024 dan yang diberikan KPU pada bulan februari 2024.

Selain mempersiapkan diri dengan memberikan pelatihan SDM dan membentuk tim khusus, Bawaslu terus menunggu kepastian tanggal penyelenggaraan pemilu. Mengingat semua kewenangan akan penetapan tanggal hanya ditangan Penyelenggara Pemilu. Sebenarnya belum adanya penetapan jadwal pemilu, tidak berpengaruh terhadap persiapan pemilu. Satu hal yang paling penting penguatan SDM agar pemilu serentak 2024 bisa berjalan dengan lancar tanpa ada masalah yang serius.

Diprediksi Hadapi PDIP-Gerindra, Golkar: Politik Dinamis

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih terhitung sekitar 3 tahun lagi, namun sudah banyak pengamat politik yang mengeluarkan konfigurasi politik untuk 2024 mendatang. Salah satu pengamat politik, M. Jamiluddin Ritonga, mengeluarkan prediksi bahwa Golkar akan bertarung dengan PDIP dan Gerindra. Namun, diprediksi hadapi Pdip-Gerindra, Golkar: politik dinamis.

Sarmuji, politikus Golkar, mengatakan bahwa pemilihan presiden 2024 masih tiga tahun lagi. Maka, saat diprediksi hadapi Pdip-Gerindra, Golkar: politik dinamis. Menurut Sarmuji, konfigurasi politik masih dinamis atau dapat berubah. Pihak Golkar mengklaim bahwa partainya dapat berkoalisi dengan siapapun untuk pilpres 2024, asalkan mempunyai visi terkait Indonesia yang majemuk.

Diprediksi Hadapi Pdip-Gerindra, Golkar: Politik Dinamis. Inilah isi Prediksinya!

Prediksi pertama datang dari Jamiluddin yang merupakan seorang pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul. Prediksinya inilah yang kemudian menimbulkan komentar-komentar dari setiap partai. Inilah beberapa prediksi yang sempat Jamiluddin sampaikan!

  1. Panggung pertarungan pemilu 2024 akan diisi oleh partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Gerindra.
  2. Ketiga partai tersebut akan mencalonkan Capres (Calon Presiden) dari kader partainya masing-masing.
  3. PDI Perjuangan memenangkan pemilu 2019. Kini, Capres yang dipersiapkan adalah Puan Maharani.
  4. Kader Golkar yang akan diusung menjadi Capres adalah Airlangga Hartarto.
  5. Untuk kader Gerindra, yang akan diusung menjadi Capres adalah Prabowo Subianto.
  6. Partai Gerindra dan PDI Perjuangan mpo88 tampak sudah cukup untuk menjadi Capres dan Calon Wapres.
  7. Prediksinya, Capres akan diisi oleh Prabowo Subianto (Gerindra) dan Calon Wapres diisi oleh Puan Maharani (PDI Perjuangan).
  8. Lalu untuk Golkar, tampaknya dibutuhkan satu atau bahkan 2 mitra yang berkoalisi dengan partai menengah agar kader Golkar dapat diusung menjadi Capres.
  9. Terkait siapa yang menang, tergantung dari solidaritas dan relawan masing-masing partai.

Jamiluddin mempertimbangkan prediksi tersebut karena belakangan ini terlihat ada wacana terkait pencalonan Capres dari masing-masing partai politik. Selain itu, sebelumnya terdapat pula rumor bahwa Prabowo dan Megawati akan berkoalisi untuk pemilu 2024 jika Prabowo masuk dalam kabinet Jokowi. Hal inilah yang melahirkan prediksi Jamiluddin terkait koalisi Prabowo dan Puan Maharani.

Prediksi 3 Poros di Pemilihan Presiden 2024

Selain dari Jamiluddin, sebelumnya terdapat pula prediksi dari Gun Gun Heryanto yang merupakan pengamat politik. Gun Gun memprediksi bahwa akan adanya 3 poros pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Inilah pembagian 3 poros tersebut!

  1. Poros pertama: PDIP dan Gerindra. Pada poros ini, diprediksi bahwa Prabowo Subianto dan Puan Maharani akan menduduki posisi Capres serta Wakil Capres.
  2. Poros kedua: Golkar, NasDem, dan PKS. Poros kedua diprediksi bahwa Airlangga Hartarto akan diusung menjadi kandidat. Airlangga berpotensi untuk dicalonkan dengan kepala daerah yang memiliki keterpilihan tinggi (Anies Baswedan, Ridwan Kamil, atau Ganjar Prabowo).
  3. Poros ketiga: Demokrat, PKB, PPP, dan PAN (partai menengah). Pada poros ketiga, Gun Gun memprediksi diperlukan adanya figur atau sosok yang kuat agar dapat diterima oleh seluruh partai politik.
  4. Skema partai sangat diperlukan untuk kekuasaan.

Berbagai prediksi konfigurasi politik dan poros partai untuk pemilihan presiden 2024 telah bermunculan dari pengamat politik. Namun, pihak partai masih menganggap itu hanya sebagai spekulasi saja. Karena pilpres akan berlangsung sekitar 3 tahun lagi, sehingga konfigurasi tersebut masih bersifat dinamis atau dapat berubah sewaktu-waktu.

AHY Bakal Lawan Moeldoko Yang Pamer Kekuasaan

Sebagaimana diketahui, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai Ketum (Ketua Umum) Partai Demokrat, sediannya mengatakan. Bahwa dirinya menerima sebuah informasi mengenai gugatan AD/ART ke MA yang dilakukan mantan kader. Bakal memenangkan keputusan Mahkamah Agung (MA). Setelah diberi sebuah arahan dari KSP (Kepala Staf Presiden), Moeldoko. AHY mengungkapkan, bahwa para penggugat sedianya yakin adanya faktor kekuasaan bakal berhasil. Tentu saja memenangkan hak uji materi terhadap AD/ART dari Partai Demokrat.

Sebagaimana diketahui, pemohon dalam permasalahan sengketa yakni dari Demokrat kubu KSP Moeldoko. Yang memang diwakili oleh Yusril Ihza Mahendra. Padahal sebelumnya Agus Harimurti sendiri sudah tahu persis bahwa pihak MA bakal menolak sebuah permohonan yang disampaikan oleh Yusril. Pada dasarnya sebuah permohonan uji materi dari pihak KSP Moeldoko tidaklah masuk akal.

Yang jelas permohonan tersebut diadakan untuk bisa mengambilalih sebuah kepemimpinan yang sah. Tentu saja dalam Partai Demokrat, yang sekarang ini diketuai oleh Agus Harimurti. Agus juga menyatakan bahwa sertifikat yang sah serta diakui pemerintah cuma satu. Dan Moeldoko tidak mempunyai hak apa pun terhadap Partai Demokrat. Apakah tidak malu dengan jabatan sebagai Kepala Staf Presiden? Dan ingin mengacak-ngacak AD/ART Partai Demokrat.

AHY Tetap Berpegang Teguh Pada Pendiriannya

Menurut AHY yang dilakukan oleh KSP Moeldoko yang berani menghasut dan juga pamer kekuasaan di hadapan para kader Partai Demokrat. Tentu saja hal mpo88 tersebut bisa mencoreng nama baik dari Presiden RI, Joko Widodo. Selain itu juga Moeldoko telah melanggar kode etika politik, kemudian moral serta merendahkan supremasi hukum yang ada di Indonesia.

Menurut kuasa hukum Demokrat dari kubu Agus Harimurti yakni Hamdan Zoelva. Yang dilakukan oleh pihak MA sangatlah tepat. Tentu saja mengenai permohonan uji materi AD/ART milik Partai Demokrat yang sah. Oleh karena itu Hamdan sedianya mengapresiasi keputusan tepat dari MA. Karena MA sendiri sudah membuat keputusan tepat, sesuai dengan sudut pandang akademisi.

  • Pertama, Agus Harimurti sendiri sudah mencium adanya pergerakan dari pihak Moeldoko. Yang mana suka menghasut dan juga suka memamerkan sebuah kekuasannya sebagai KSP.
  • Kedua, sebagai Ketum yang sah dari Partai Demokrat, Agus Harimurti mengucapkan banyak terima kasih. Tentu saja kepada beberapa tokoh penting mengenai putusan MA. Yang bersedia menolak permohonan uji materi AD/ART Partai Demokrat.
  • Ketiga, tidak lupa, AHY menghimbau semua kader Partai Demokrat untuk tetap bisa rendah hati dengan berita tersebut. Karena tidak ada yang harus dirayakan dalam keputusan tersebut. Yang ada banyak-banyaklah bersyukur.
  • Keempat, sebelumnya memang MA menolak permohonan uji materi AD/ART milik Partai Demokrat yang sah. Yang mana diajukan oleh beberapa mantan kader Demokrat yang didampingi oleh Yusril Ihza Mahendra.

Pernyataan dari Andi Samsan Nganro, sebagai Jubir (Juru Bicara) MA sedianya menegaskan. Bahwasanya MA tidak memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus objek sebuah gugatan berupa AD/ART milik Partai Politik. Pada dasarnya AD/ART milik Partai Politik bukanlah norma hukum sebagaimana mengikat hukum tersebut.

Andi juga menambahkan bahwasanya Partai Politik bukanlah sebuah lembaga negara, badan atau mungkin lembaga yang terbentuk oleh UU (Undang-Undang) atau pemerintah. Jadi AD/ART Partai Politik hanya mengikat sisi internal dari Partai Politik yang bersangkutan. Dengan begitu, tidak asal membuat permohonan atau menggugat mengenai AD/ART milik Partai Politik.

Untuk itulah mengapa AHY tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Bahwa dirinya beserta orang-orang yang berpengaruh di Partai Demokrat bisa memenangkan gugatan uji materi AD/ART milik Partai Demokrat. Tidak lupa pihaknya memberikan apresiasi bagi MA akan keputusan tepatnya.

Anies Baswedan Dituntut Naikan UMP 2022

Hari ini sudah semestinya menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Lebih tepatnya 10 November diperingati sebagai hari Pahlawan. Namun hari ini juga, di Jakarta para buruh melakukan aksi demo. Diketahui sekelompok buruh yang tergabung dalam KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) sedianya menyerbu Balai Kota Jakarta. Dalam aksinya tersebut, mereka menuntut Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta untuk menaikan UMP (Upah Minimum Provinsi).

Berdasarkan informasi yang diperoleh, (10/11), sejumlah massa buruh KSPI, yang di antaranya ada ASPEK, FPSMI sedianya sudah berkumpul tepat di depan Balai Kota. Pada pukul 12.00 WIB mereka sudah melakukan aksi dan orasinya. Dengan memakai sejumlah atribut para demonstran seperti bendera dan spanduk. Ada yang menarik dalam aksi demo yang berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta. Nampak sebuah banner dengan ukuran panjang yang dibentangkan tepat di depannya mobil komando.

Dari banner yang sudah dibentangkan tersebut, nampak tulisan berupa tuntutan dari pihak FSPMI. Yang mana Gubernur harus menaikan UMP tahun 2022 sebesar sepuluh persen. Kemudian dari mpo88 tuntutan lainnya, massa demo buruh menuntut untuk memberlakukan UMSK 2021. Kemudian harus mencabut Undang-Undang Omnibus Law. Dan pastinya PKB harus tanpa Omnibus Law.

Massa Buruh Ingin Bertemu Dengan Anies Baswedan

Sebenarnya tidak hanya di DKI Jakarta saja, massa ikatan buruh melakukan aksi demo. Karena pada dasarnya para buruh sudah terikat organisasi KSPI dengan sejumlah federasi. Yang mana tergabung di dalamnya guna meminta kepada seluruh Gubernur yang ada di seluruh Indonesia. Sedianya untuk menaikan UMP menjadi sepuluh persen dan tidak menaikan tarikan UMSK. Mirah Sumirat selaku ketua ASPEK (Asosiasi Serikat Pekerja) Indonesia mengungkapkan bahwa dirinya ingin bertemu langsung dengan Anies Baswedan.

Namun ketika sampai dan berorasi di Balai Kota DKI Jakarta, sosok Gubernur tersebut tidak menampaknya batang hidungnya. Yang ada hanya Wakil Gubernur DKI Jakarta, yakni Ahmad Riza Patria. Memang aksi buruh kali ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Namun yang nampak melakukan aksinya hanya di DKI Jakarta. Mengenai dasar perhitungan akan kenaikan UMP sebesar sepuluh persen. Memang mengacu pada sebuah hasil survey terkait KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang ada di 27 provinsi Indonesia.

Tidak lupa Mirah mengatakan bahwa survey KHL yang sudah dilakukan timnya tersebut. Tentu saja berdasarkan KHL yang ada di pasar tradisional dan juga pasar modern. Dan kesemua KHL tersebut sedianya sudah dihitung dan ditemukan sebanyak 60 KHL. Di Jakarta sendiri UMP Rp 4,2 juta kemudian dikalikan sepuluh persen. Maka hasilnya ya sekitar angka tersebut. Dalam aksinya tersebut, Mirah mengungkapkan, bahwa aksi demo ini diikuti sekitar 100 perwakilan buruh. Tentu saja tetap menerapkan dan patuh protokol kesehatan.

Aksi demo yang dilakukan Mirah dan teman-teman buruh akan tetap melakukan aksi demonya. Sampai tuntutan mereka terkait kenaikan UMP dapat dikabulkan oleh para Gubernur, seperti Anies Baswedan dan juga pemerinta. Mirah juga menambahkan, bahwa dirinya beserta teman-teman buruh lainnya tidak bakal terima. Memang mereka tidak bisa bahkan tidak mampu menuntut akan kenaikan UMP tersebut ke Pengadilan. Yang ada hanya aksi demo dan demo tetap terus berlanjut.

Kemudian dari pihak Wakil Gubernur DKI Jakarta, yakni Ahmad Riza Patria. Memang sebelumnya sempat mengatakan bahwa pihaknya sedang merumuskan kenaikan UMP untuk tahun 2022. Meskipun begitu Riza menambahkan bahwa nilai tersebut tidak akan bisa sesuai dengan sejumlah tuntutan para buruh. Selain itu, perubahan UMP memang harus disesuaikan dengan situasi pandemic covid 19 seperti saat ini.

Memang yang dilakukan Riza tersebut harus disetujui oleh Anies Baswedan dan juga pihak pemerintah. Karena memang DKI Jakarta maupun provinsi lainnya memerlukan kebijakan dari Gubernur. Untuk bisa mengatasi segala permasalahan yang ada di daerahnya masing-masing.

Susilo Bambang Yudhoyono Jalani Perawatan Kanker Prostat di Mayo Clinic Amerika Serikat

Kondisi kesehatan Presiden RI ke-6 yang di diagnosa menderita penyakit kanker prostat stadium awal menjadi pemuncak kabar terbaru Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam update terakhir, foto Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY saat menjalani aktivitas hariannya, tubuh SBY terlihat lebih kurus dalam balutan pakaian kaus bertulis SBY yang ia kenakan ketika menikmati hobi barunya melukis.

SBY Sudah Berada di Mayo Clinic

Menurut keterangan staf pribadi Susilo Bambang Yudhoyono, Ossy Dermawan, orang tua dari Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhy Baskoro Yudhoyono itu, saat ini mpo88 sudah berada di Mayo Clinic, Amerika Serikat untuk segera menjalani pemeriksaan dan perawatan penyakit kanker prostat yang dideritanya dengan di dampingi sejumlah keluarganya.

Negara Jamin Pengobatan SBY

Sebelum bertolak ke luar negeri, Susilo Bambang Yudhoyono juga sempat menghubungi Presiden Joko Widodo terkait rencana melakukan pemeriksaan dan perawatan lanjutan di Amerika Serikat.

Presiden Joko Widodo pun merespon rencana pengobatan SBY dengan menugaskan sejumlah tim dokter kepresidenan untuk mendampinginya selama pengobatan.

Selain itu, sebagai mantan Presiden Republik Indonesia, negara menjamin seluruh pengobatan Susilo Bambang Yudhoyono selama berada di luar negeri sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978 Mengenai Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden RI.

SBY Tetap Beraktivitas Seperti Biasa

Sebelumnya, meski telah di diagnosa menderita penyakit Kanker Prostat, namun SBY masih tetap beraktivitas seperti biasa seperti menyalurkan hobi barunya yakni melukis, berolahraga harian hingga mengawas proses latihan klub bola voli Lavani yang ia bina.

Secara khusus, putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono dalam cuitan Twitternya memohon doa terhadap kesehatan orang tuanya yang akan segera menjalani pengobatan di luar negeri agar bisa kembali pulih dan bisa berada kembali di Indonesia.

Beberapa waktu yang lalu, Susilo Bambang Yudhoyono sempat menampilkan berbagai karya hasil lukisannya. Ia tampak menikmati hobi barunya itu.

Ini menjadi hobi sekaligus aktivitas baru SBY setelah tak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Ketua Umum Partai Demokrat. Sebelumnya, SBY juga sempat menjadi pencipta sejumlah lagu.

Beberapa netizen bahkan memuji hasil lukisan SBY yang lebih menonjolkan nuansa alam Indonesia yang terkenal akan keindahannya itu. Uniknya lagi, sebagian besar karya lukis SBY terinspirasi dari karya fotografi mendiang istrinya, Ani Bambang Yudhoyono.

 

 

Perkembangan Kasus KLB Partai Demokrat

Sebelumnya, sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, pikiran SBY sempat terganggu dengan pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar oleh kubu Moeldoko yang juga Kepala Staf Kepresidenan (KSKP).

Informasi terakhir bahkan Mahkamah Agung menolak atau tidak menerima judicial review terhadap AD/ART Partai Demokrat yang berada di bawah kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono.

Dampak dari penolakan Judicial Review ini juga secara otomatis membuat gugatan pengurus Partai Demokrat versi KLB dari kubu Moeldoko akan tetap dilanjutkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Secara khusus Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mengaku akan fokus terlebih dahulu pada kesehatan orang tuanya, selain itu ia juga menyerahkan sepenuhnya penanganan hukum terkait gugatan partainya itu kepada Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukumnya.

SBY Pasca Kepergian Ani Yudhoyono

Seperti diketahui pasca meninggalnya Ani Yudhoyono pada 1 Juni 2019 lalu, kondisi SBY terlihat terguncang bahkan pada peringatan tahun kedua kepergian mendiang istrinya itu pada 1 Juni 2021 lalu, SBY mengaku ingin segera “move on” dan tak ingin terus larut dalam kesedihan. SBY bahkan sempat menciptakan sebuah lagu khusus untuk mengenang kepergian istrinya, yang ia beri judul Pusaran Cinta.

Pemerintah Indonesia Optimistis Pemulihan Ekonomi Akan Menguat di Triwulan ke-4

Indonesia optimistis pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19 akan menguat pada kuartal saat ini, kata kementerian keuangan Sri Mulyani dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, setelah data kuartal ketiga lebih lemah dari perkiraan.

“Ke depan, kami berharap pemulihan ekonomi akan menguat di sisa tahun 2021, sejalan dengan situasi pandemi yang relatif lebih terkendali dan percepatan program vaksinasi,” kata Sri Mulyani seraya menambahkan optimismenya didasarkan pada peningkatan mobilitas. dan rekor indeks manajer pembelian tertinggi di bulan Oktober.

Perkembangan ekonomi Indonesia melambat lebih dari yang diharapkan pada Q3 atau kuartal ketiga karena pembatasan untuk mengendalikan gelombang mpo88 mematikan COVID-19 membebani aktivitas, meskipun data terbaru menunjukkan pertumbuhan sepertinya kembali ke jalurnya pada kuartal saat ini.

Ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu tumbuh 3,51 persen pada kuartal Juli-September dari periode yang sama tahun lalu, di bawah ekspansi 7,07 persen pada kuartal sebelumnya, menurut data Badan Pusat Statistik.

Analis yang disurvei oleh Reuters memperkirakan pertumbuhan melambat menjadi 3,76 persen, sementara pejabat pemerintah memperkirakan 4,5 persen.

Indeks saham utama tergelincir menjadi 0,15 persen di perdagangan pagi setelah naik 0,3 persen pada pembukaan, sementara rupiah melemah.

Pihak berwenang di Indonesia memberlakukan pembatasan mobilitas yang ketat pada Juli hingga Agustus sebagai tanggapan atas lonjakan infeksi COVID-19.

Langkah-langkah penahanan virus menghantam konsumsi rumah tangga, yang melambat menjadi 1 persen pada kuartal ketiga dari 6 persen dalam tiga bulan sebelumnya. Konsumsi swasta menyumbang lebih dari setengah produk domestik bruto negara itu.

Ekspor memberikan kontribusi terbesar terhadap ekspansi PDB didukung oleh siklus kenaikan harga komoditas.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengingatkan bahwa meningkatnya inflasi global, pergerakan ekonomi China dan prospek mengetatnya moneter di Amerika Serikat dan Uni Eropa bisa membuat pengaruh prospek pertumbuhan Indonesia.

Harga batu bara yang mengalami penurunan juga bisa mengurangi kontribusi ekspor pada PDB di kuartal keempat, ungkap Josua Pardede selaku ekonom Bank Permata.

“Ke depan, pertumbuhan ekonomi harus datang dari sektor swasta, mengingat pemerintah berencana mengurangi tingkat defisit fiskal,” kata Fakhrul Fulvian, ekonom pialang Jakarta Trimegah Sekuritas.

“3Q kemungkinan menandai palung untuk tahun ini, dengan pertumbuhan 4Q kemungkinan akan menguat karena beban kasus telah surut dan vaksinasi meningkat, memungkinkan pembatasan dibatalkan,” kata Radhika Rao, ekonom DBS.

Data yang lebih baru menampilkan pemulihan ekonomi sudah memperoleh momentum kembali setelah pembatasan secara bertahap tidak diperketat pada akhir Agustus, dengan indeks manajer pembelian manufaktur (PMI) pada level tertinggi sepanjang masa bulan lalu karena gangguan bisnis mereda.

Pemerintah telah mengatakan pihaknya berencana untuk mempersempit defisit anggaran menjadi 4,85 persen dari PDB pada 2022 dari sekitar 5,4 persen tahun ini.

Bank sentral juga telah mengumumkan rencana untuk melonggarkan kebijakan moneter ultra longgar dengan secara bertahap mengurangi ukuran kelebihan likuiditas dalam sistem perbankan tahun depan dan mempertimbangkan kenaikan suku bunga pada akhir 2022.

Rao dari DBS mengatakan Bank Indonesia mungkin harus memperketat kebijakan moneter lebih cepat jika Federal Reserve membebani kenaikan suku bunga AS. Sebelum rilis data, Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan PDB setahun penuh sebesar 4 persen, sedangkan perkiraan terbaru bank sentral adalah 3,5 persen hingga 4,3 persen. Ekonomi Indonesia menyusut 2,07 persen tahun lalu, kontraksi pertama sejak 1998, akibat dampak pandemi.

Jokowi Diminta Lekas Ubah Kementrian BUMN Jadi Super Holding

Kementrian Badan Usaha Milik Negara atau dikenal sebagai BUMN merupakan badan usaha negara. Dimana, perusahaan tersebut berfungsi sebagai pelaku kegiatan ekonomi nasional. Namun, baru-baru ini tersiar kabar Jokowi diminta lekas ubah Kementrian BUMN Jadi Super Holding.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Komunitas Mahasiswa dan Pemuda Pendukung Jokowi (KMP2J). Kementrian BUMN tidak dapat bekerja secra maksimal sehingga mpo88 hanya menyebabkan beban Negara saja. Hal tersebut perlu dilakukan karena berdasarkan penuturan dari perwakilan KMP2J menyebutkan bahwa perusahaan BUMN terlilit utang jumbo sebesar kurang lebih Rp. 6.710 triliun.

Dimanjakan Dengan Pemberian PNM Jokowi Diminta Lekas Ubah Kementrian BUMN Jadi Super Holding

Abriansyah, selaku perwakilan dari KMP2J melihat bahwa perusahaan BUMN selama ini dibawah kementrian yang dipimpin oleh Erick Thohir. Sering kali dimanjakan dengan memberikan sejumlah Penyertaan Modal Negara (PMN).

Hal tersebut mengakibatkan perusahaan BUMN memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat. Bahkan senantiasa jadi beban negara. Selain itu kontribusi yang diberikan pada negara pun dinilai sangat minim. Berdasarkan pada data tahun lalu, BUMN hanya menyumbangkan laba bersih sebesar Rp. 41 triliun yang jika dinadingkan dengan tahun 2019 mengalami kemerosotan sebesar 75,60 persen.

Buat Terobosan Dengan Mengubah BUMN Jadi Super Holding Layaknya Negara Singarpura

Presiden Jokowi pun dikabarkan sudah merasa gusar terhadap perusahaan BUMN. Dimana perusahaan tersebut kerap menjadi beban bagi Negara. Perusahaan BUMN ini tidak berani mengambil risiko dan takut bersaing dengan perusahaan swasta. Dengan begitu tidak heran, mengapa BUMN sulit untuk bisa lebih maju dibandingkan dengan perusahaan swasta.

Perubahan dari kementerian BUMN menjadi super holding dihapkan bisa menjadi solusi atas permasalahan ini. Jika merujuk pada kesuksesan super holding kepunyaan Singapura, Tamsek. Diharapkan, seluruh perusahaan BUMN dapt dikelola menjadi lebih optimal juga professional.

Dampak yang akan ditimbulkan jika BUMN diganti menjadi Super Holding

Dengan dilakukannya perubahan terhadap perusahaan BUMN menjadi super holding, akan memberikan dampak positif yang cukup besar. Salah satu dampak yang akan dirasakan adalah sejumlah hutang besar yang dimiliki perusahaan BUMN dapat lunas. Selain itu, dapat meningkatkan kontribusinya pada Negara.

Sehingga, perusahaan tidak lagi membutuhkan suntikan dana Penyertaan Modal Negara. Pasalnya, perusahaan akan lebih mampu untuk bersaing dan mengambil risiko. Hal tersebut menjadikan dasar mengapa presiden Jokowi diminta lekas ubah kementrian BUMN jadi super holding.

Pandangan dari Komisi VII DPR terkait Super Holding

Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Maman Abdurrahman sebelumnya juga telah menyampaikan usul serupa. Terkait perubahan dari BUMN menjadi super holding. Beliau berpendapat bahwa kementerian BUMN telah menghilangkan kultur profesionalisme yang melekat. Sehingga BUMN menjadi tidak pernah maju.

Maman Abdurrahman juga mendorong presiden Jokowi untuk membubarkan kementerian BUMN dan mengubahnya menjadi super holding yang berdiri dibawah kementerian Teknis atau ubah menjadi suatu Badan saja.

Alasan Super Holding Harus Berada Di Bawah Kementerian Teknis

Para Direksi BUMN saat ini lebih tunduk pada Kementerian BUMN. Pasalnya kementrian tersebut dapat menghilangkan jabatan mereka. Padahal dalam pekerjaan harian operasional dan teknis BUMN berhubungan dengan Kementerian Teknis sesuai bidang kerjanya. Maman Abdurahman juga memberikan contoh terkait permasalahan tersebut pada perusahaan Pertamina, PLN, INALUM, PGN yang detiap direksinya tidak pernah berkoordinasi dengan dirjennya masing-masing di Kementerian ESDM, bahkan cenderung seing berbeda.

Kronologi PSI Jelaskan Awal Program Nasi Kotak Hingga Warga Keracunan

Insiden menghebohkan publik yang terjadi baru-baru ini ikut menyeret nama Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Insiden tersebut yaitu keracunan makanan yang terjadi pada warga Koja, Jakarta Utara. Setelah menyantap nasi kotak berlogo PSI. Oleh karena itu, pada Selasa (2/11) PSI jelaskan awal program nasi kotak hingga warga keracunan.

PSI memang rutin melaksanakan program pembagian nasi kotak ke berbagai wilayah di Indonesia. Sejak April 2021 lalu. Program ini awalnya hanya melibatkan para pengurus dan kader. Namun, pada bulan Agustus program ini sudah mulai melibatkan publik.

Kronologi PSI Jelaskan Awal Program Nasi Kotak Hingga Warga Keracunan

Saat dihubungi pada Selasa, (2/11) pihak PSI menyatakan bahwa program ini memiliki tujuan kemanusiaan. Yaitu ikut membantu masyarakat dalam situasi pandemi Covid-19. Pihak PSI menegaskan bahwa program tersebut bertujuan untuk memenuhi asupan makanan bergizi untuk masyarakat. Terutama yang haru menjalani isolasi mandiri.

  1. Penjelasan PSI terkait kasus keracunan makanan

PSI mengungkapkan bahwa kasus keracunan makanan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi. Ia mengatakan bahwa PSI akan lebih berhati-hati dalam mpo88 melaksanakan program semacam ini. “Pastinya lebih berhati-hati. Kemarin warung yang menyediakan rice-box itu juga sudah membuat 1000 porsi, namun sayangnya juga tetap terjadi kesalahan,” ujar Bimmo.

Sebelum PSI jelaskan awal program nasi kotak hingga warga keracunan tersebut. Bimmo bersama Giring Ganesha selaku Ketua Umum juga telah mengunjungi warga yang menjadi korban. Pihak PSI telah meminta maaf secara langsung atas insiden yang terjadi tersebut.

Program bagi-bagi nasi kotak gratis ini sebelumnya telah diunggah di akun Twitter PSI @psi_id saat membagikan nasi kotak kepada warga Banjar Pemangkalan, Denpasar Utara, Bali. Kesempatan tersebut telah dimanfaatkan oleh Giring selaku Ketum untuk berbincang dengan warga mengenai banyak hal, seperti cuitan yang diunggah PSI.

PSI juga telah bekerjasama dengan UMKM dengan memesan sejumlah nasi kotak untuk dibagikan pada warga ke UMKM tersebut. Ini artinya, PSI turut serta menghidupkan kembali UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.

  • Sampel nasi kotak diperiksa BPOM

Yudi Dimyati selaku Kepala Suku Dinas Kesehatan (Kasudin) Jakarta Utara mengatakan bahwa sampel nasi kotak berlogo PSI yang menyebabkan warga keracunan telah diperiksa oleh BPOM. “Sampel sudah diperikasi BPOM, tetapi hasilnya belum disampaikan,” ujar Yudi saat dihubungi Rabu, (27/10).

Yudi mengatakan bahwa BPOM telah mangambil sampel makanan dengan mendatangi lokasi warga pada Selasa, (26/10). Pihaknya dipastikan akan mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan yang dilakukan BPOM.

  • Warga yang keracunan makanan sudah berhasil pulang dari RS

Kasus keracunan makanan dimulai saat warga RW 006, Kelurahan Koja, Jakarta Utara usai menyantap nasi kotak gratis berlogo PSI pada Minggu (24/10). Mengenai kasus tersebut, sebenarnya para warga tidak terlalu mempermasalahkan. PSI sendiri juga dinilai telah bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Para warga yang dirawat di RSUD Koja juga sudah pulang dari RS dalam keadaan sehat. Hal itu seperti yang diutarakan Suratman saat ditemui pada Selasa (2/11). “Alhamdulillah, sudah pulang sejak beberapa hari lalu dan sudah sehat semaunya.”

Ia juga menyampaikan bahwa sejauh ini, belum ada lagi warga yang dimintai keterangan dari polisi. PSI sendiri juga sudah menyampaikan permintaan maafnya dan bertanggung jawab atas insiden yang terjadi.

Golkar Dan Nasdem Berkoalisi Di Pilpres 2024, Begini Tanggapan Pdip

Salah satu politikus dari PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno memberikan tanggapannya terkait kemungkinan yang dihadapi atas bersatunya Golkar-Nasdem pada Pilpres mendatang. Hendrawan mengungkapkan jika dari pihak internal tidak ingin berspekulasi atas hal tersebut.

Karena koalisi pada Pemilu Pilpres tahun 2024 masih cukup jauh, untuk saat ini belum ada urgensi khusus guna membahasnya.

“Jadi saat ini kita tidak boleh menempatkan diri sebagai pengamat. Terkait persoalan koalisi Pilpres yang waktunya masih beberapa tahun lagi, tidak ada urgensinya juga jika saat ini mengulasnya,” ungkap Hermawan pada Kamis (4/11/2021).

 Hendrawan juga mengatakan bahwa para kader PDIP tidak boleh berfikiran dan berspekulasi lebih jauh terkait politik, semuanya mpo88 harus mematuhi aturan yang sudah dibuat partaid dengan disiplin.

“Kami dan semua kader partai harus patuh serta disiplin terhadap asas, dan hanya boleh berbicara sesuai dengan apa yang diputuskan partai,” lanjutnya.

Mindo Sianipar selaku Ketua DPP PDIP mengungkapkan bahwa selama Megawati sebagai Ketua Umum belum memberikan keputusan terkait capres maupun arahan koalisi. Para kader partai akan tetap tertib.

“Kita akan selalu tertib terkait hal tersebut,” ujar Mindo.

Menurutnya, koalisi terkait Pilpres 2024 masih cukuplah jauh, dan saat ini setiap parpol sedang melakukan konsolidasi.

“Masih jauh dan biarkan setiap parpol melakukan konsolidasi ke rakyat dan apa yang harus dilakukan,” lanjut anggota DPR RI ini.

Sedangkan persoalan sekelompok orang yang mendeklarasikan dukungan pada Prabowo-Puan pada Pilpres 2024 juga sepenuhnya diserahkan kepada Ketua Umum partai.

“Sudah diamanatkan pada kongres partai, jika yang berhak menyampaikan hal tersebut adalah ketua umum,” lanjutnya.

Mindo mengatakan jika PDIP berbeda dengan parpol lainnya, selama Megawati belum menetapkan dan memberi perintah maka seluruh kadernya tidak boleh bertingkah.

” PDIP berbeda dengan partai-partai politik lainnya, di kongres partai yang terakhir ditekankan jika tidak boleh riweuh dan semuanya harus diserahkan kepada yang berwenang, yakni ketua umum. Sebagai anggota DPR kami hanya disuruh untuk menunggu dan mengamankan daerah pilihan serta berikan yang terbaik untuk daerah pilihan tersebut demi rakyat,” lanjutnya lagi.

Kemunculan 2 poros menjelang kontestasi Pilpres 2024

Sebelumnya, salah satu pengamat politik di Indonesia yakni Gun-Gun Heryanto mengamati jika nantinya akan ada tiga poros dalam Pilpres 2024. Diantaranya yakni PDIP-Gerindra vs Golkar-Nasdem.

Dia mengatakan jika para actor parpol sudah melakukan pergerakan  yang memiliki kecenderungan pada tiga poros tersebut. Poros pertama disiapkan oleh PDIP-Gerindra, yang kedua dari Golkar, PKS, Nasdem serta poros terakhir dari PAN, PKB, Demokrat dan beberapa partai menengah yang lain.

Dikatakan juga bahwa poros pertama kemungkinan akan mengusung capres Prabowo Subianto bersama Puan Maharani sebagai capre-cawapres.

“Dari segi chemistry bisa dilihat jika tidak ada problem antara Mega dengan Prabowo. Sedangkan poros kedua, Golkar dengan Nasdem, yang mengusung Airlangga Hartanto  sebagai bakal calon baik nantinya akan menjadi capres ataupun cawapres.” terang Gun-Gun.

Airlangga Hartanto nantinya dapat dipasangakan bersama beberapa kepala daerah yang nilai kepopulerannya cukup tinggi. Misalnya Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Ridwan Kamil.

“Hal tersebut bisa menjadi pertmbangan bagi poros kedua. Sebab masih terdapat kemungkinan membutuhkan satu partai lagi, yakni PKS. Oleh karena itu, kalau dilihat masih ada komunikasi intens namun dinamis,” lanjutnya lagi.

Sedangkan untuk poros ketiga yang diduduki oleh partai menengah membutuhkan sosok yang bisa diterima dan tentunya kuat. “Yang terpenting adalah skema dari setiap parpol, keuntungan untuk bisa melanjutkan kekuasaan selanjutnya,” tambahnya lagi.

Nama Puan Muncul Dalam Pilpres 2024, Begini Tanggapan Publik

Belakangan ini tengah ramai disebut-sebut bahwasanya Ketua DPR RI yakni Puan Maharani bakal menju ke kontestasi Pilpres pada pemilu 2024 mendatang. Meskipun elektabilitas yang dimiliki Paun masih tertinggal dibawah beberapa tokoh publik lainnya, seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anis Baswedan. Namun berbagai pihak dari kalangan tetap meyakini bahwa Puan akan tetap diusung oleh Aprtai Kepala Banteng (PDIP) untuk maju dalam Pilpres.

Iqbal Themi selaku Direktur Eksekutif Veritas Data menilai pengusungan Puan dalam Pemilu 2024 untuk maju capres-cawapres mendatang merupakan solusi tengah atas soliditas mesi politik PDIP.

Sedangkan menurut Ujang Komarudin selaku Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), PDIP akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk menaikkan elektabilitas Puan demin siap maju dalam kompetisi Pilpres 2024.

“Bocoran dari Internal partai, jika PDIP akan tetap mengusung Puan sebagai Kandidat dalam capres 2024. Menurut mereka jika menang bersama, kalah pun juga mpo88 harus tetap bersama dan hal tersebut sudah memang resiko, karena untuk mendorong figur dengan elektabilits yang rendah,” jelas Ujang.

Adapun beberapa tanggapan yang muncul dari berbagai pihak terkait dengan  isu muncul nya nama Puan Maharani yang akan maju ke Pilpres 2024 mendatang:

Tanggapan berbagai Pihak atas diajukannya Pan menjadi Capres 2024

IPR (Indonesia Political Review)

Direktur utama dari IPR Ujang Komaruding meyakini bahwasanya pihak PDIP akan tetap mengusung puan untuk maju menjadi kandidat Capres Pemilu 2024. Oleh karena itulah, saat ini PDIP tengah gencar dalam menaikkan elektibilitas Puan agar siap dalam berkompetisi pada Pipres 2024.

Ujang juga meyakini terkait dengan pengusungan Puan Maharani unjuk maju ke Pilpres dibandingkan dengan kader lainnya disebabkan karena beberapa faktor.

Pertama yakni Puan merupakan Putra Mahkota dari Megawati Soekarnoputri, dan yang kedua karena dirinya merupakan tokoh sentral dalam partai, maka sangatlah layak untuk diajukan.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia juga menyebutkan, jika PDIP akan menempuh berbagai cara demi mendongkrak elektabilitas puan. Seperti dengan mensosialisasikan lewat baliho, pembagian semako, blusukan, hingga keikutsertaan dalam kunjungan kerja Jokowi ke beberapa daerah.

Ujang juga menambahkan lagi jika jabatan Puan sebagai Ketua DPR bisa mendongkrak elektabilitasnya jika  membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya pro rakyat.

Veritas Data

Diusungnya Puan Maharani sebagai Capres 2024 merupakan solusi jalan tengah untuk solidaritas mesin politik PDIP.

“Puan mendapatkan efek ekor jas atau coattail effect atas asosiasi Puan tehadap PDIP yang sangat kuat,” jelas Iqal Direktur Eksekutif Veritas pada Minggu (31/10/2021).

Menurutnya, pertimbangan utama yang membuat Puan digadang menjadi capres yang diusung adalah karena terkait kapasitas serta pengalamannya di lembaga eksekutif dan legislatif. Dulu Puan pernah menjadi Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) dan saat ini Puan menjadi Ketua DPR.

Tidak hanya  terkait kapasitasnya saja, namun juga elektabilitas Puan memang patut menjadi pertimbangan untuk maju dalam Pilpres 2024.

“Soal elektabilitas dapat dilihat jika pada Pileg 2019 Puan mendapat banyak suara di Dapil Jateng. Sehingga masih ada waktu tersisa untuk membuat elektabilitas tersebut lebih optimal lagi,” tutur Ujang.

Pengamat Politik Universitas Paramadina

Hndri Satrio seorang pengamat politik dari Universitas paramadina mengatakan, sebagai Ketua DPP PDIP, Puan tidak perlu khawatir terkait dengan elektabilitasnya yang masih tertinggal dari beberapa tokoh internal lainnya. Sebab jika sudah ditetapkan menjadi capres maupun cawapres 2024, elektabilitasnya akan meroket.

“Berkaitan dengan elektabilitas Puan sendiri tidak perlu khawatir, karena hal tersebut akan otomatis naik jika sudah ditetapkan menjadi capres/cawapres 2024,” terang Hendro.