Kabar Politik Terkini

KABAR POLITIK Terkini

Aksi saling sindir antara partai Partai Demokarsi Pejuangan ( PDI – P ) dengan partai Demokarat saat ini menjadi kabar politik terkini yang terbaru. Kedua partai ini saling sindir mengenai kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dengan pemerintahan yang sebelumnya.

Hal ini dimulai oleh Sekertaris Jendral DPP PDI Perjuangan yang bernama Hasto Kristiyanto. Walau tak menyebut siapa tapi pihak partai demokrat menyakini kalau sindiran itu ditujukan kepada Pemerintahann di era Susilo Bambang Yudoyono.

Kabar Politik Hari Ini Mengenai Sindiran Kerja Jokowi Dan SBY

Mengenai kabar politik hari ini mengulas tentang sindiran kinerja Jokowi dan SBY saat masih memperintah. Berikut ini tanggapan dari kedua pihak saat saling sindir antara lain :

1. Pihak Demokrat Menyebut Hasto Sedang Bermimpi

Kamhar Lakumani sebagai Deputi Badan Pemenangan Pemilu ( Bappilu ) berpendapat kalau Hasto salah sasaran bila menilai SBY bila mengambil keputusan mpo88 sendiri saat mengadakan rapat di era pemerintahnya. Dia menilai prasangka yang dituduhkan Hasto tidak tepat. Karena dari keterangan Jusuf Kalla yang dulu merupakan wakil SBY tidak membenarkan hal tersebut.

2. Pihak Demokrat Menilai Kinerja SBY Lebih Cepat

Kahmar juga mengatakan bahwa kerja SBY dinilai lebih cepat dan efektif dalam mengambil keputusan. Dia menilai rekam jejak SBY sudah terbiasa menjadi pemimpin karena telah terlatih saat menjadi taruna di Akademi Militer Magelang.

Latar belakang SBY yang sudah terbiasa dengan dunia militer ini menjadi nilai lebih saat SBY memimpin Indonesia waktu itu. SBY telah mengenyam pendidikan sebagai Doktor dalam Bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertani Bogor dan Master of Art dari Management Webster University AS.

3. Pihak PDI – P Akan Memberi Beasiswa Bila Ada Yang Ingin Mengaji Kinerja SBY Dan Jokowi  

Karena ingin membalas sindiran Kamhar pihak Hasto akan memberi tawaran untuk siapa saja yang ingin melakukan kajian mengenai perbandingan cara kerja antara pemeritahan Jokowi dan SBY. Saat ditemui di Kantor DPP PDI – P, Menteng, Jakarta Pusat mengatakan atas nama pribadi akan memberi beasiswa bagi mereka yang melakukan kajian mengenai kinerja Jokowi dan SBY, Ungkapnya.

Hal ini sengaja ditawarkan karena Hasto mempercayai kinerja Jokowi yang objekif sehingga mencapai hasil kerja yang tepat. Dilihat dari banyaknya pembangunan pelabuhan, jalan tol, lahan pertanian, bendungan – bendungan yang di tujukan untuk rakyat Indonesia saat ini.

4. Pihak PDI – P Menuding Adanya Kecurangan Saat Pemilu 2009

Masih soal kabar politik hari ini Sekjen PDI – P juga menuding telah terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2009 silam. Hasto mengatakan kalau perekrutan anggota KPU saat itu menggunakan orang – orang dari sejumlah partai guna mengamankan suara penguasa.

Tokoh – tokoh yang direkrut menjadi anggota KPU berhubungan dengan aspek kualitatif untuk memberikan dukungan elektoral penguasa dan memanipulasi Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) saat itu.

5. Menilai Hasto Yang Gagal Move On Saat Kalah Di Pemilu 2009

Terbaru pihak partai Demokrat kembali memberikan tanggapan tentang pernyataan Hasto saat menuding adanya kecurangan saat pemilu 2009. Pihak Partai Demokrat juga menilai kalau kubu Hasto ini sangat berlebihan saat menawarkan beasiswa untuk membandingkan kenerja Jokowi dan SBY.

Dirasa hal itu karena pihak Hasto kalah telak saat pemilu tahun 2009 silam dan menyebut kalau Hasto gagal move on sampai saat ini.

Demikian ulasan tentang kabar politik terkini, semoga bermanfaat.

Pilpres 2024: Airlangga Hartarto Klaim Elektabilitasnya Naik Berkat Pasang Billboard

Billboard dengan foto Airlangga Hartarto  sebagai Ketua Umum Golkar, tersebar di banyak kota di Indonesia. Berkat pemasangan billboart tersebut, Airlangga Haratarto menggklaim kalau elektabilitas dirinya naik menjelang Pemilihan Presiden 2024. Hal tersebut menurutnya diiringi dengan meningkatnya elektabilitas Partai Golkar.

Penyataan tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke 57 Partari Golkar pada hari Sabtu 23 Oktober 2021. “Alhamdulillah, tren elektabilitas Partai Golkar terus mengalami peningkatan yang signifikan. Demikian pula dengan calon presiden yang ditandu Partai Golkar, popularitasnya mengalami kenaikan dan elektabilitasnya, sudah menggambarkan tren adalah yang kita kerjakan masih 2 tahun lagi, kita kerja keras,” ungkapnya.

Kerja Keras Kader Golkar  

Arilangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Menko Perekonomian ini mengatakan kalau naiknnya elektabilitas dirinya dan Parta Golkar adalah berkat kerja keras mpo88 dari semua kader partai. Kerja keras tersebut terimplementasi dalam upaya sosialisasi kepada masyarakat baik dalam bentuk kegiatan kemasyarakatan maupun pemasangan billboard yang tersebar di berbagai kota.

“Hal ini (elektabilitas) tentu karena kerja keras seluruh kader Partai Golkar yang sudah bekerja mempublikasikan gambar ketua umum partai lewat pemasangan billboard dan media luar,” katanya. Seperti yang dapat disaksikan di banyak tempat, foto Airlangga Hairtarto dengan background warna kuning khas Golkar terpampang. Dalam billboard tersebut juga disertai slogan Kerja untuk Indonesia, Airlangga Hartarto 2024.

Menko Perekonomian presiden Joko Widodo ini juga mengatakan kalau dirinya secara seksama mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dari para kader Golkar. Utamanya, yang dilakukan untuk membantu masyarakat menghadapi krisi akibat pandemi Covid-19.

“Salah satunya bakti sosial Jumat peduli yang telah dilaksanakan oleh Ikatan Istri Partai GOLKAR (IIPG) yang dipimpin Ibu Yanti Airlangga,” ujarnya. Oleh karena itu, Airlangga Hartarto mengajak seluruh kader untuk terus melaksanakan strategi pemenangan Pemilu 2024.

Dirinya berharap agar semua kader selalu fokus bekerja, demi mendongkrak elektabilitas selama dua tahun ke depan. Selain itu, ia juga berkeinginan untuk meningkatkan kualitas kader Partai Golkar supaya lebih banyak mendapatkan pengetahuan dan kemampuan.

Konsisten Dukung Pemerintahan Joko Widodo hingga 2024

Dalam forum yang sama, Airlangga Hartarto juga memastikan bahwa partai yang ia pimpin akan tetap akan tetap memihak pemerintahan presiden Joko Widodo sampai tahun penyelenggaraan Pemilu 2024. Dirinya menilai bahwa pemerintah saat ini memiliki kinerja yang sangat baik kendati harus menghadapi pandemi covid-19.

Sebagai ketua umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengapresiasi kinerja pemerintah selama dua tahun di periode kedua kepemimpinan Joko Widodo. Terlebih, dalam upaya penanganan pandemi yang tidak hanya berdampak pada kesehatan namun juga ekonomi masyarakat.

“Sebagai bagian kelompok pendukung pemerintahan Presiden Bapak Jokowi, partai Golkar tetap dan berkomitmen untuk mengawal, mendukung dan menyukseskan pemerintahan hingga tahun 2024,” tegasnya.

Menurutnya, tidak ada keraguan bagi Parta Golkar untuk terus secara aktif membantu pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. “Partai Golkar wajib tetap memiliki peran aktif dan bersumbangsih untuk pemulihan ekonomi nasional dalam rangka membangun kembali ekonomi terutama penciptaan lapangan kerja untuk rakyat,” kata sambungnya.

Airlangga juga menyinggung soal perlunya akselerasi agar pendapatan masyarakat kembali meningkat. Ketimpangan ekonomi harus dikurangi secara signifikan  dan kelompok kelas menengah harus diperbesar lagi. “Pandemi COVID tentu berdampak terhadap sektor ekonomi, kehidupan sosial dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Anis Baswedan Digadang-Gadang Capres PKS 2024

Beredar isu bahwa Anies Baswedan merupakan bakal calon Capres yang kuat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasalnya, Anies juga telah diusung dalam Pilkada 2017. Berikut ini liputan mengenai berita politik terbaru tentang rumor Capres dan Cawapres yang melibatkan Anies Baswedan.

Berita Politik Terbaru, Sikap PKS Terhadap Pencalonan Anis Baswedan

PKS mengatakan bahwa Anis memang tokoh yang mempunyai karakter kuat menjadi pemimpin. Namun sampai kini berita politik terbaru  dari PKS yang sedang  mempertimbangkan bakal calon Capres dan Cawapres untuk 2024.

Keinginan PKS Usung Anis Capres 2024

Dilansir dari CNN Indonesia terkait beredarnya isu pencalonan Anis Baswedan sebagai capres PKS 2024. Berikut liputan mengenai pilpres tersebut.

Ahmad Fathul Bari sebagai Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuturkan mengenai tokoh yang akan diusung sebagai capres 2024. Anis Baswedan merupakan mpo88 tokoh yang berpotensi untuk pencalonan pilpres.

“PKS mempunyai tokoh calon pilpres. Namun nama Anis yang pernah diusung di Pilkada 2017, tentu mempunyai kans, dan PKS akan mempertimbngkan di 2024,” kata Fathul.

Fathul juga menyatakan belum ada tokoh resmi yang akan diusung menjadi capres. Dia juga mengatakan PKS masih fokus meng-create penokohan nasional Salim Segaf Al-Jufri (Ketua Majelis syuro DPP PKS.

Penokohan tersebut telah menjadi Keputusan Majelis Syura PKS untuk meningkatkan popularitas Salim. Di samping itu, menjadi pertimbangan pokok menghadapi bursa Capres dan Cawapres.

“Masih memantau perkembangan dan berbagi variabel yang ada maka saat ini PKS belum mengukuhkan bakal Capres dan Cawapres,” ujar Fathul.

Sebelum itu, Warga Tanah Merah, Jakarta Utara memberikan dukungan menjadi calon presiden pada Anis Baswedan. Ketika mendengar dukungan dari Warga Tanah Merah, Jakarta Utara, Anis pun menanggapinya dengan gelak tawa.

Berdasarkan dukungan masyarakat tersebut, Fathul menyatakan Anis layak memperoleh dukungan menjadi Capres karena kinerjanya mendapat dukungan masyarakat.

“Dengan adanya apresiasi publik pada Anis, PKS pun menyambutnya dengan baik. Namun untuk sekarang, seperti apa yang telah dikatakan Pak Anis bahwa kita fokus bekerja untuk masyarkat,” terang Fathul.

PKS : Apresiasi Publik Terhadap Anis

Dilansir dari tribunnews.com mengenai berita politik terbaru bakal Capres dan Cawapres di 2024 mendatang. Berikut liputan lengkap mengenai bakal pilpres 2024.

PKS (Partai Keadilan Sejahtera) memberikan penilaian bshwa deklarasi dukungn pada Anis Baswedan (Gubernur Jakarta), untuk menjadi Capres di 2024 sebagai bagian dari ekpresi publik.

“Masyarakat memberikan apresiasi terhadap kinerja Anis Baswedan. Terutama kinerja sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang diusung PKS,” ucap Fathu sebagai Wasekjen PKS.

Akan tetapi, Fathul paham bhwa Anies msih ingin fokus bekerja melayani masyarakat Jakarta.

“Bagi PKS sekarang ini, seperti Keputusan Majelis Syura PKS, mendorong penokohan Dr. Salim pada setiap tingkatan struktur dan semua lapisan masyarakat,” ujar Fathul.

Fathul mengungkapkan penokohan Salim Segaf dilakukan dengan berbagai program konkret agar bisa membantu masyarakat saat pandemi.

“Di samping itu, PKS terus mengoptimalkan para pejabat publiknya untuk melayani masyarakat,” tutur Fathul.

Sementara itu, kelompok masyarakat sipil telah mendeklarasikan sebagai anies (Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera). Deklarasi bertujuan untuk mendukung Anis Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) maju sebagai Pilpres di 2024.

Tajuk dari deklarasi itu adalah “ANIES mendukung Anies menjadi Presiden 2024’. Deklarasi tersebut dihadiri sekitar 30 orang yang digelar pada hari Rabu tanggal 20-10-2021, bertempat di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat. Laode Basir sebagai koordinator deklarator ANIES, mengatakan bahwa dukunga pada Anies berdasarkan penilaian dari rekam jejak kinerjanya. Berita politik terbaru ini berdasarkan  penilaian Anis sebagai Gubernur DKI Jakarta dan sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan.

Anies Nyapres 2024? Banyakkah Partai yang Mendukungnya?

Tiga tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi-Maruf belum berakhir. Banyak partai yang sibuk untuk memilih kandidat yang tepat untuk diusung pada pemilu 2024. Nama Anies santer disebutkan semenjak deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES). Mereka secara terang-terangan mendukung Gubernur DKI Jakarta untuk meju mengikuti Pemilu 204. Bagaimanakah tanggapan dari banyak partai tentang Anies yang nyapres? Anda perlu membaca sampai selesai untuk mengetahui peluangnya.

Berapa Besar Peluang Anies Nyapres 2024?

Nama yang sering muncul ke pemberitaan untuk nyapres 2024 bukan hanya Anies. Ada nama Prabowo yang diagul-agulkan. Tidak gentar bersaing dengan Prabowo, ANIES positif untuk mendukung Anies Baswedan maju. ANIES mendeklarasikan diri sejak digelar di Gedung Joang pada 20 Oktober 2021. Deklarasi diajukan untuk mendukung refleksi kepemimpinan yang dilakukan oleh Anies Baswedan selama 4 tahun di Jakarta.

Koordinator dari deklarasi ANIES, Laode Basir, menyampaikan bahwa berawal dari diskusi terhadap hasil kepemimpinan Anies selama 4 tahun terakhir. Banyak dari komunitas turut berdiskusi mengenai perkembangan yang terjadi di Jakarta di bawah kepemimpinan Anies.

“Setiap kelompok berdiskusi untuk melakukan pengkajian terhadap perkembangan yang ada di Jakarta,” jelas Laode.

Dari sejumlah hasil diskusi terdapat satu buah kunci kesepakatan dimana lebih banyak perkembangan ke arah positif di masa pemerintahan Anies. Keberhasilan yang dimaksud slotmaha168 dinilai dari banyak instrumen. Instrumen yang dimaksud berupa penghargaan yang diperoleh Jakarta dari Kementerian Dalam Negeri berhubungan dengan pengelolaan pemerintah yang transparan dan akuntable.

Penghargaan tersebut bukan satu-satunya yang didapatkan oleh Jakarta. Masih ada penghargaan lainnya yang berdampak baik terhadap Jakarta selama pemerintahan Anies Baswedan. Meskipun di tengah segudang prestasi, Anies sendiri juga masih punya rapor merah dari catatan yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta. Tentunya dalam hal dunia demokrasi dan politik, memiliki sedikit rapor merah adalah hal yang lumrah asalkan pihak yang terkait terus mengusahakan untuk memperbaiki.

Menanggapi berapi-apinya ANIES mendukung Gubernur DKI Jakarta yang sekarang, PKS justru terang-terangan tidak akan membantu Anies terkait Pilpres 2024. Dilansir dari CNN, Ketua DPP PKS yang bernama Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Anies itu spesial dan akan mendapatkan momentumnya sendiri melihat kapasitasnya yang spesial.

Padahal PKS merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang menggusung pasangan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. PKS pada masa itu sampai bekerjasama dnegan Gerindra untuk mendukung pasangan Anies-Sandi. Dalam penggusungan pasangan itu juga, partai PKS dan Gerindra turut mendapatkan dukungan dari partai lainnya yakni PAN, Idaman, dan Perindo.

Meskipun sempat unggul pada putaran pertama, namun PKS menilai bahwa partainya bukanlah partai yang berburu kekuasaan. Pengorbanan pada tahun 2017 dianggap hal yang lumrah, karena PKS menilai bahwa itu adalah harga yang harus dikeluarkan untuk bisa bermanfaat bagi warga. PKS secara halus berusaha untuk mengatakan tidak lagi berfokus memajukan Anies dalam Pilpres 2024.

PKS tengah mendukung Salim Segaf Al-Jufri untuk maju nyapres 2024 nanti. Di lain pihak, Gerindra juga mengumumkan dengan tegas bahwa mereka tetap mendukung Prabowo untuk kembali nyapres. Pernyataan partai Gerindra disampaikan oleh Dewan Penasihat DPD Gerindra DKI yang bernama Muhammad Taufik.

Gerindra juga menjelaskan bahwa dia mempersilahkan Anies untuk maju menjadi presiden bila punya cukup dukungan.

“Kader Gerindra meminta Pak Prabowo untuk maju kembali. Kalau Pak Anies memiliki pendukung ya silakan maju menjadi presiden,” ungkap Taufik.

Namun Taufik juga menuturkan bahwa bukannya tidak mungkin jika Anies maju menjadi calon wakil presiden bersama Prabowo. Semua kemungkinan tetap bisa terjadi dalam dunia politik dan partai.

IBU RISMA MARAH DI GORONTALO

Beberapa waktu lalu bererdar video viral menteri sosial RI Tri Rismaharini yang kerap disapa ibu Risma ini kepergok memarahi salah satu penjabat di Gorontalo. Imbas ibu Risma marah di Gorontalo ini sempat menjadi bahan perbincangan di jagad dunia maya.

Menteri sosial yang sedang melakukan kunjungan kerja ke provinsi Gorontalo itu tiba – tiba marah kepada salah satu petugas. Kemarahan ibu Risma di Gorontalo ini di tunjukan kepada salah satu penjabat pendamping keluarga harapan ( PKH ).

Banyak juga politikus yang mengomntari kejadian ibu risma marah di Gorontalo ini. Ada yang memberi dukungan ada pula yang menghujat dan memberi saran agar menteri sosial ini di evaluasi psikolog.

Imbas Ibu Risma Marah Di Gorontalo

1. Ibu Risma Sudah Meminta Maaf

Sebagaimana telah di sampaikan oleh Sekertaris Jendral Kementrian Sosial Harry Hikmat bahwa menteri sosial RI ini sudah meminta maaf secara langsung. Ibu Risma telah maha168 meminta maaf langsung kepada anggota komisi VIII DPR RI Idah Syahhidah dan juga minta maaf  kepada Gurbernur Gorontalo Rusli Habibie.

2. Gubernur Gorontalo Tak Ingin Lagi Ada Kejadian Ini.

Saat ini Gubernur Gorontalo tak ingin kejadian ibu Risma marah di Gorontalo terjadi lagi di daerah lain. Ia berharap ibu Risma mengurangi sifat marah – marahnya. Dalam kesempatan lain Gubernur Gorontalo ini juga meminta maaf kepada bu Risma bila ada kata atau kalimat yang menyinggung bu Risma mohon untuk dimaafkan ujarnya.

3. Penjabat Yang Dimarahi Juga Sudah Meminta Maaf

 Penjabat Pendamping Keluarga Harapan ( PKH ) yaitu Fajar Sidik Napu adalah sosok yang di marahi ibu Risma saat di Gorontalo. Fajar menilai kalau sifat ibu Risma ini adalah bentuk perhatian seorang ibu kepada anaknya.

Fajar mengaku kepada Gubernur Gorontalo sudah memaafkan kemarahan ibu Risma saat kejadian kemarin . Disinggung beberapa awak media apakah dia merasa keberatan dengan kejadian kemarin? Saya rasa tidak mungkin saya membalas orang tua yang memarahi saya, karena itu juga merupakan bagian dari pendidikan ‘’ujarnya.

4. Kemarahan Risma Karena Mendengar Penjelasan Pihak Perbankan

Pokok persoalan yang membuat ibu Risma marah di Gorontalo saat itu adalah tentang data 26 nama penerima PKH yang uangnya belum masuk. Saat itu Fajar sudah menjelaskan bila nama – nama tersebut belum masuk ke daftar Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ).

Fajar juga menjelaskan waktu itu sedang terjadi pemadaan data dan menyebabkan terindikasi KPM ini dinonaktifkan dari pihak Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ). Saat itu juga ibu Risma bertanya ke staf kementerian yang memberi jawaban kalau data dan dari pihak bank juga menjawab begitu.

Saat ibu Risma mendengar jawaban pihak bank bila sudah dalam proses transaksi. Dan waktu itu juga ibu Risma langsung berdiri dan menunjuk saya dengan bulpoin sambil ber ujar ‘’ tak tembak kamu ya ‘’ jelasnya. Padahal yang di maksud pihak bank adalah data yang masuk untuk program Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) bukan  data yang menerima PKH seperti yang ibu maksud.

Itulah ulasan tentang ibu Risma yang marah di Gorontalo. Saat itu juga fajar melakuakan klarifikasi ulang kepada ibu Risma mengenai data – data penerima PKH. Ia juga menjelaskan kalau 26 data tersebut telah masuk ke e – PKH yang pengaktifannya mulai bulan Juni dan Juli mendatang.

Profil Anggota Keluarga Dinasti Politik Sukarmis di Kuansing

Sudah jadi rahasia umum terkait dinasti politik Sukarmis di Negeri Jalur, di Provinsi Riau, Provinsi Riau. Pada Pemilu Legislatif 2019 saja, ayah beserta tiga anaknya melenggang sebagai wakil rakyat. Ketiganya dari partai Golkar.

Pada tahun 2021, salah satu anak Sukarmis, yakni Andi Putra menjabat sebagai Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Belum lama menjabat, upaya membesarkan dinasti politik keluarga tersebut terhambat karena penangkapan Andi Putra oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu 21 Oktober 2021.

Berikut adalah profil dan rekam jejak politik dari Sukarmis dan ketiga anaknya yang mewarnai pertarungan politik di Kuansing.

1. Sukarmis

Menjabat sebagai bupati Kuansing selama dua periode membuat sang ayah, Sukarmis memilki akses kekuasan yang besar di Kuansing. Ia sebelumnya link alternatif maha168 menjabat sebagai Ketua DPRD Kuansing pada Pemilu 1999. Setelah terjadi pemekaran wilayah, terpilihlah sebagai bupati.

Saat Pemilu 201 diselenggarakan, Sukarmis meraih suara trbanyak untuk DPRD Riau, terutama dari daerah Idragiru Hulu-Kuansing dengan total perolehan sebanyak 37 ribu suara. Dengan perolehan suara ini, ia bersama Yulisman melaju ke DPRD Riau di Pekanbaru.

Tidak hanya itu, ia disebut-sebut akan menduduki jabatan Ketua DPRD. Namun, DPP lebih memilih Idra Gunawan, dengan menjadikan Sukarmis sebagai Ketua Badan Kehormatan.

2. Andi Putra

Lahur 1987, Andi Putra memiliki jalan yang mulus sebagai politisi berkat ayahnya. Sebagaimana penelitian dari Tito Handoko, peneliti Ilmu Politik FISIP Unri, menjelaskan bahwa Sukarmis berperan dalam rekam jejak politik dari anak-anakny termasuk Andi Putra.

Di usianya ke 22 tahun, saat Pemilu 2009, Andi Putra menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Kuansing selama tiga tahun. Selanjutnya, menjabat sebagai Ketua Komisi C pada tahun 2014.

Saat ayahnya terpilih sebagai Bupati Kuansing, Andi Putra juga terpilih sebagai Ketua PDRD. Terakhir, pada Pilkada Serentak 2020, Andi Putra terpilih sebagai Bupati dengan pasangannya wakil Bupati yakni Suhardiman Amby. Sekarang, Andi Putra mendekam di penjara setelah OTT KPK pada 21 Oktober kemarin.

3. Adam

Setelah terpilih sebagai bupati, posisi Ketua DPRD beralih pada adik Andi Putra yakni Adam. Laki-laki yang lahir di Muara Sentaji 9 April 1992 ini dilantik sebagai Ketua DPRD Kuansing pada Februari 2021.

Dengan gelar doktor, Adam maju di Dapil Kuansing II yang meliputi kecamatan Pangean, Kuantan Hilir, Kuantan Hilir Seberang, Inuman, Cerenti, Logas Tanah Darat, dan meraih suara terbanyak yakni 2.064 suara.

4. Romi Alfisah Putra

Romi Alfisah Putra satu dapil dengan saudaranya Andri Putra saat Pileg 2019. Ia meraih 2.110 suaara dan menjabat sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Kuansing.

Kasus Suap Bupati Kuansing

Dari ketiga anak Sukarmis, Andri Putra sebagai Bupati Kuantan Singingi tertangkap KPK atas kasus suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit di Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau. Dalam keterangan pers, wakil ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan ada dua tersangka yang ditetapkan. Selain Andi, pemberi suap yakni General Manager PT Adimulia Agrolestari yakni Sudarso.

Diduga Andi Putra menerima suap senilai 700 juta dar Sudarso. Suap ini ditujukan untuk mempermulus pengajuan izin HGU kebun sawit yang dimiliki perusahaan PT Adimulia Agrolestari. Lokasi kebun kemitraan yang diajukan perusahaan terletak di Kabupaten Kampar. Padahal, seharusnya lokasinya di Kabupaten Kuansing. “Diduga adanya kesepakatan antara SDR (Sudarso) dengan AP (Andi Putra) mengenai adanya pemberian uang dengan nilai tersebut,” kata Lili.

KORUPSI DANA BANSOS COVID – 19

Usai di tetapkan sebagai tersangka Mensos RI Juliari P. Batubara telah menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Menteri Sosial RI ini terjerat korupsi dana bansos covid – 19 yang ber awal dari OTT ( Operasi Tangkap Tangan ) beberapa waktu lalu oleh penjabat Kemensos.

Kasus pengadaan bantuan sosial penanganan covid – 19 ( bansos ) terjadi pada 2020 silam. Saat diselidiki ternyata korupsi dana bansos covid – 19 saat itu tak hanya menjerat Menteri Sosial Juliari P. Batubara saja namun juga menejarat anak buahnya.

Fakta Penangkapan Korupsi Dana Bansos Covid – 19

Kami akan mengulas beberapa fakta yang ada dalam penangkapan Mensos berserta para anak buahnya, saat korupsi dana bansos covid – 19, berikut beberapa fakta yang kami dapatkan :

1. Kasus Ini Berawal Dari Penangkapan Sang Anak Buah

Waktu itu Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tnagkap Tangan kepada salah satu anggota Kemensos. Salah satu penjabat eselo III ditangkap pada sabtu dini hari di lingkungan Kemensos. Kabar ini sempat dibenarkan oleh Menteri Sosial Juliari P. Batubara saat itu Beliau sedang tidak berada di Jakarta.

2. Saat Menanggapi Kasus Anak Buahnya Mensos Tak Mau Bicara Bnayak

Menteri Sosial Juliari P. Batubara saat itu tak mau memberikan banyak komentar tentang kasus yang sedang dihadapi oleh anggotanya. Dalam pengakuannya Menteri Sosial Juliari P. Batubara menghormati dan mendukung proses penyelidikan sesuai dengan proses hukum yang berlangsung di KPK.

3. Korupsi Ini Juga Berhubungan Dengan Vendor PBJ

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Buhari mengatakan bahwa korupsi dana bansos covid – 19 ini terkuak karena adanya hadiah pemberian vendor. Saat itu vendor slot online maha168 pengandaan barang dan jasa atau PBJ ini diberikan kepada Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) dari sejumlah vendor – vendor program tersebut.

4. Setelah Anak Buahnya Tertangkap Selang Sehari Mensos Juga Ditangkap

Akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi dana bansos covid – 19 ini. Selang setelah penangkapan anak buahnya Mensos Juliari P. Batubara juga di tetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus ini Mensos Juliari P. Batubara menerima suap bersama Adi Wahyono dan Mantheus Joko Santoso, dengan tersangka penyuap Ardian IM dan Hary Sidabuke.

5. Diduga Menerima Uang 17 Miliar

Sejumlah uang yang diduga diterima oleh Menteri Sosial dan anak buah nya sekitar Rp. 17 Miliar dari fee saat korupsi dana bansos covid – 19 selama masa pandemic saat itu. Fee periode pertama sebesar Rp. 12 Miliar dan jumlah yang diterima Mensos sebesar Rp. 8,2 Miliar dari pembagian fee yang ada. Dalam periode kedua mereka menerima seiktar fee sebesar Rp. 8,8 Miliar.      

6. Barang Bukti Baru Diamankan Rp. 14,7 Miliar Saat OTT Kepada Anak Buahnya

Saat mengelar OTT kepada anggota Kememsos KPK baru bisa mengamankan uang sebanyak Rp. 14,5 Miliar. Uang suap yang diterima para penjabat tersebut sekitar Rp. 11,9 Miliar dalam sejumlah pecahan mata uang asing, ada 171.085 Dollar AS setara degan Rp. 2,240 Miliar dan 23.000 Dollar Singapuara setara dengan Rp. 243 Juta.

Dan masing – masing uang suap tersebut di pisahkan dalam 7 koper, 3 tas ransel dan ada yang berada di dalam amplop.

Demikian fakta saat penangkapan kasus korupsi dana bansos covid – 19 tahun 2020 silam. Setalah penangkapan anak buahnya Menteri Sosial Juliari P. Batubara akhirnya menyerahkan diri ke KPK.

Ungkap Kenaikan Laba BUMN, Gerindra Anggap Erick Thorir Lakukan Deklarasi Capres

Isu calon presiden Indonesia tahun 2024 mendatang sudah senter dibicarakan. Partai-partai politik mulai menyebutkan nama-nama yang berpotensi atau layak menjadi calon presiden di tahun 2024.

Dari tahun ke tahun proses pemilihan calon presiden memang menjadi salah satu peristiwa politik Indonesia dengan euforia yang begitu besar. Erick Thohir adalah salah satu tokoh politik yang digadang-gadang akan maju sebagai calon wakil presiden tahun 2024.

Meski begitu, isu Erick Thohir akan mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden tahun 2024 mendapat kritik negatif dari politikus partai Gerindra Kamrussamad. Kritik kamrussamad kepada Menteri BUMN Erick Thohir dicuitkan setelah Erick Thohir menggumumkan mengenai kenaikan laba bersih yang didapatkan oleh BUMN di tahun 2021.

Dikutip dari CNN Indonesia, kamrussamad memberikan respon jika keberanian Erick Thohir dalam memamerkan peningkatan laba bersih yang didapatkan oleh BUMN bisa jadi sebagai upaya mendeklarasikan dirinya sebagai calon Presiden di tahun 2024 mendatang.

“Oleh karena itu, mungkin sudah waktunya deklarasi capres, karena sudah pandai dan berani berspekulasi di hadapan rakyat Indonesia,” Ucap Kamrussamad saat ditemui wartawan, Senin, 18 Oktober 2021.

Kamrussamad menilai  tindakan Erick Thohir yang memamerkan laba BUMN sangatlah unik dan ajaib. Kamrussamad  menganggap tindakan Erick Thohir unik karena BUMN mendapatkan dana penyertaan modal sekitar 52 triliun yang berasal dari APBD dan pajak yang disetorkan rakyat.

Kamrussamad menambahkan bahwa, dari 52 triliun setengah dari dana tersebut belum kembali. Adapun tindakan Erick Thohir dinilai ajaib karena keberaniannya adalah memamerkan prestasi yang berkaitan dengan ekonomi di masa pandemi covid 19.

Di saat masyarakat Indonesia sedang mengalami kesulitan ekonomi., tindakan unjuk prestasi menjadi hal yang ajaib dan tidak lazim. Terlebih lagi kamrussamad juga memaparkan data apabila pandemi covid 19 telah meningkatkan Angka kemiskinan sekitar 4%.

Dari 4% tersebut kebanyakan kasusnya terdapat di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta yang notabennya menjadi salah satu center basis usaha BUMN.

Kritik politikus partai Gerindra kamrussamad, tidak lain disebabkan setelah Erick Thohir mengeluarkan statement jika di tahun 2021 BUMN mengalami peningkatan pendapatan sebesar 356 persen.

Menteri BUMN Erick Tohir menambahkan jika dipertengahan tahun 2021 BUMN sudah berhasil meningkatkan pendapatannya sebanyak 96,5 triliun. Angka ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Erick Thohir kembali menambahkan jika peningkatan pendapatan ini sebagian besar diakibatkan dari peningkatan penjualan pada sektor pertambangan, keuangan slot maha168 dan energi. Bahkan, kenaikan pendapatan BUMN ditambahkannya sebagai bukti kinerja BUMN jauh lebih baik dari tahun sebelumnya.

Tokoh yang Diisukan sebagai Capres RI 2024

Peristiwa politik Indonesia seperti Pemilu tak Ayal selalu menjadi bahan perdebatan dan perbincangan. Seperti yang dialami saat ini ini pemilu capres RI masih akan dilaksanakan 3 tahun mendatang namun perdebatan mengenai calon yang akan maju sudah heboh dibicarakan di tahun 2021.

Selain Erick Thohir, tokoh lain yang digadang-gadang akan maju sebagai capres RI tahun 2024 adalah Gubernur DKI Jakarta  Anies Baswedan.

Mengenai isu ini, masyarakat memberikan respon yang beragam, ada yang mendukung ada pula yang menolak. Alasan penolak karena Anies dinilai kurang cakap dalam menangani banyak kasus utamanya mengenai peristiwa politik Indonesia selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Selain kurang cakap dalam menangani peristiwa politik di Indonesia, Anies Baswedan juga dinilai lalai dalam pengalaman menangani masalah pemukiman penduduk, krisis air bersih, dan lain sebagainya.

Kembali Hangat Diperbincangkan, Siapa Dalang Isu Jabatan Presiden 3?

Baru-baru ini masyarakat kembali hangat dengan perbincangan terkait jabatan periode yang rencananya akan dirubah menjadi 3 periode. Sebelumnya pembicaraan yang sama ini juga sudah pernah menjadi trending topik di berbagai sosial media.

Adanya isu yang kembali mencuat tersebut tentunya memberikan respon yang negatif dari berbagai kalangan publik, sepat kinerja pemerintah yang kini sedang berjalan dinilai belum memenuhi harapan publik. Namun, ternyata isu yang menyeret orang nomor 1 di Indonesia ini tidak muncul dari Jokowi secara personal, melainkan ada salah satu politikus ternama di Indonesia yang mengawalinya.

Dalam sebuah kesempatan orang yang diduga menjadi pencetus isu 3 periode  tersebut memberikan pendapat. Bahwa denngan diubahnya atau rencana amendemen Undang-undang dsar 1945, terutama dalam hal masa jabatan presiden. Bisa saja ketentuan yang ada akan dirubah melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Isu yang beredar tersebut dianggap tidak memikirkan keadaan rakyat saat ini, apalagi semua harus bertarung melawan pandemi Covid-19 agar bisa tetap bertahan hidup. Harusnya pemerintah fokus terlebih dahulu dalam pemulihan kesehatan dan juga pada beberapa sektor kehidupan masyarakat lainnya.

Namun ada juga beberapa masyarakat yanng bersikap acuh ketika menanggapi isu yang sedang muncul. Mereka beranggapan bahwa siapapun orangnya yang akan menjadi presiden, termasuk berapa lama masa jabatan atau periode yang harus diberikan. Maka hal tersebut tidak menjadi masalah jika memang itu terbaik dan saat ini dibutuhkan Indonesia.

Seperti yang dijelaskan oleh pihak Humas UNS yang pada intinya, itu merupakan hal yang boleh-boleh saja. Pergantian durasi masa jabatan presiden yang semula dari dua periode lalu menjadi tiga periode sah-sah saja dilakukan. Namun dengan syarat hal tersebut akan membawa dampak dan pengaruh yang positif kepada masayarakat. Bukan berati jika nantinyaketentuan tersebut benar-benar diberlakukan memiliki impact yang buruk. Jika dengan menambahkan masa jabatan tersebut lebih efektif dan efisien untuk dilakukan. Maka, hal tersebut bisa menjadi sebuah kebutuhan untuk rakyat dari semua kalangan.

Tanggapan Presiden Jokowi terkait isu 3 periode

Kebenaran atas issue masa jabatan menjadi 3 periode sampai saat ini masih dipertanyakan. Wacana tersebut diduga berasal dari beberapa  orang-orang yang slotmaha168 dekat dengan presiden. Mereka yang memberikan usul demikian mungkin mersasa takut, jika adanya pergantian kepemimpinan dari Jokowi bisa membuat jabatannya hilang.

Isu yang kemabali beredar tersebut akhirnya samapi di telinga Presiden Joko Widodo. Presiden juga memberikan sanggahan yang jelas sanggahan secara tegas. Kemudian dilanjutkan dengan kata-kata bahwa dirinya (Presiden Jokowi) akan selalu taat dengan ketentuan yang telah diatur dalam konstitusi.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi telah mengamanahkan jika masa jabatan presiden yang diperbolehkan hanya selama dua periode saja, dan itu menjadi hal utama yang harus selalu dipahami. Selanjutnya Presiden Jokowi juga mengatakan bahwasanya dirinya tidak memiliki niat dan minat untuk kembali menjadi presiden selama 3 periode. Respon penolakan terakit masa jabatan yang bisa berganti menjadi 3 periode tersebut tidak hanya ditanggapi oleh presiden Jokowi saja. Melainkan juga ditanggapi oleh Bambang Soesatyo selaku ketua MPR RI. Bambang menjelaskan bahwasannya tidak ada sama sekali pembahasan internal terkait dengan pembahasan perubahan periode masa jabatan. Wacana tersebut awalnya diketahui muncul dari salah satu anggota DPR yang berasal dari Fraksi pPartai Demokrat.

PDI Perjuangan Resmi Panggil Barisan ‘Celeng’

Akhirnya ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bidang kehormatan, Komarudin Watubun memanggil Ketua barisan ‘Celeng’. Komarudin mengungkapkan alasan terkait pemanggilan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Seknas ganjar Indonesia (SGI). Yakni Albertus Sumbogo sebagai kader PDIP di wilayah Purworejo ke Jakarta pada Jum’at (15/10/2021).

Ia mengungkapkan pemanggilan tersebut merupakan bentuk dari mekanisme internal partai yang harus dilakukan. Sebab pada Kongres V PDIP yang telah diselenggarakan sudah memberikan mandat kepada Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum dari PDIP. Megawati diberikan kewenangan penuh untuk memutuskan siapa pasangan presiden dan calon presiden yang akan diusung PDIP pada Pilpres 2024.

“Itu merupakan sebuah mekanisme yang harus ditempuh dan sudah sesuai dengan ketentuan internal partai. Sebab kongres yang sebelumnya telah digelar mengamanatkan ketua umum partai ibu Megawati untuk menentukan siapa pasangan calon dan wakil presiden yang akan maju pada pilpres 2024,” jelas Komarudin saat ditemui wartawan (15/10/2021).

Ia menjelaskan, bahwa pemanggilan tersebut berkaitan dengan pendeklarasian yang dilakukan oleh beberapa kelompok relawan pendukung Ganjar Pranowo. Albertus dipanggil untuk memberikan klarifikasi secara lisan dengan jelas.

Komarudin sebelumnya sudah menginstruksikan, jika terkait penetapan siapa yang nantinya akan dipilih untuk menjadi capres dan cawapres pada Pilpres 2024 kader tidak terlibat. Mereka belum diperbolehkan melakukan deklarasi-deklarasi sebelum ada keputusan resmi dan tetap dari Megawati.

“Ketentuan tersebut berlaku untuk semua kader-kader partai. Untuk menegakkan kedisiplinan, DPP PDIP akan memanggil seluruh anggota serta kader yang sudah melakukan deklarasi terlebih dahulu sebelum ada keputusan resmi,” ujar Komarudin.

Semua anggota baik itu kader maupun pengurus PDIP terikat secara mutlak pada kongres V yang telah digelar. Terkait mandat penentuan siapa capres dan cawapres yang akan diusung partai ditentukan oleh Megawati.

Dia juga menyampaikan, jika DPP PDIP berkali-kali mengingatkan kader serta publik untuk sabar dalam menunggu keputusan tersebut karena membutuhkan kontemplasi. Sehingga jika ada kader yang tidak mengikuti ketentuan tersebut akan dilakukan penertiban.

Ganjar Beri Respon Pada Kader Celeng

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar pranowo akhirnya juga angkat bicara mengenai polemik yang terjadi di internal partai. Ganjar mengatakan jika selaku kader PDIP, dirinya akan setia pada partai banteng dengan moncong putih tersebut.

Sebelumnya ganjar masih enggan menanggapi dengan membelokkan pertanyaan yang diajukan oleh wartawan. Namun akhirnya Ganjar memberikan tanggapan singkat terkait Banteng vs Celeng.

“Celeng itu apa? Di Grobogan apa ada Celeng,” jawab Ganjar saat ditemui di Pendopo kabupaten Grobogan saat peresmian Trans Jateng Koridor 3 Grobogan-semarang (13/10/2021).

“Sory ya, kita ini Banteng, sekali Banteng ya tetep Banteng!” lanjut Ganjar.

Polemik yang terjadi di internal PDI Perjuangan terus bergulir akibat masalah dalam dukung mendukung capres di Pilpres 2024. Sebutan Celeng kemudian muncul sebagai sebutan untuk para kader yang keluar dari barisan Banteng.

Kader yang keluar dari Banteng ke kemudian menamai dirinya dengan sebutan barisan celeng Berjuang dengan mendukung Ganjar sebagai capres yang akan maju pada Pilpres mendatang. Barisan tersebut juga membuat logo dengan gambar Celeng dengan taring berwarna putih sebagai bentuk maha168 simbol perlawanan. Bambang selaku Ketua DPD PDIP JAwa tengah melabeli barisan Celeng tersebut sebagai oknum kader yang mendeklarasikan diri dengan mengusung Ganjar untuk maju sebagai capres.