Demokrat Paksa Rencana Amandemen UUD 1945 Segera Dihentikan

caffreyforcongress.org – Wakil Sekretaris Jenderal [Wasekjen] Dewan Pimpinan Pusat [DPP] Partai Demokrat, Irwan, mendesak supata wacana Amandemen UUD 1945 yang akhir-akhir ini bergulir untuk segera dihentikan. Menurut Irwan, amandemen ini sangat tidak dibutuhkan oleh seluruh mesayarakat.

“Wacana Amandemen UUD RI 1945 harus segera dihentikan. Ngabisin baterai. Masyarakat tidak membutuhkan ini,” ungkap Irwan saat keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com.

Menurutnya, masyarakat saat ini memerlukan vaksin, pekerjaan, dan makanan. Hal itu terlihat dari berbagai mural yang banyak tersebar di banyak tempat.

“Kalian bisa melihat mural ada dimana-mana, mintanya bukan untuk amandemen tetapi mengirim pesan jika mereka lapar.”

Lebih lanjut lagi, Irwan menyebutkan bahwa partai koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo [Jokowi] terindikasi telah melakukan tes ombak perihal rumor amandemen UUD. Menurutnya, usaha dari partai koalisi melakukan hal tersebut terlihat begitu jelas.

“Sudah sangat jelas muncul upaya dari partai koalisi pemerintahan untuk melakukannya. Pernyataan dari Pak Zulkifli [PAN] terakhir kali juga mengindikasikan hal tersebut,” imbuhnya.

Irwan mengakui kalau konstitusi tidak kebal terhadap amandemen. Akan tetapi untuk sekarang ini, banyak orang yang meninggal, kemudian ekonomi terpuruk, serta belum pulih judi slot sepenuhnya. Dia mengingatkan, untuk membahas amandemen, harusnya diawali dengan kajian komprehensif, bukan tentang dorongan hasrat serta pemaksaan kehendak.

Sebelumnya, rencana amandemen UUD semakin menguat khususnya pada Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus 2021. Beberapa ketentuan yang disebut akan dirubah ialah mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara serta penambahan periode jabatan dari presiden.

Ramai-Ramai Buang Amandemen UUD 1945 dan Presiden 3 Periode

Beberapa partai politik serta elemen masyarakat menolak rencana amandemen UUD dan perubahan lama jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode.

Amandemen UUD adalah rencana yang digaungkan kembali oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat [MPR], Bambang Soesatyo, pada Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2021 lalu. Sementara itu, rencana perubahan masa jabatan presiden adalah hal yang sebelumnya telah dicurigai oleh beberapap pihak akan dilakukan melalui amandemen UUD.

Di kalangan partai politik, terdapat Wakil Ketua MPR asal Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, yang menampik amandemen UUD tersebut. Dia mengatakan bahwa membicarakan wacana amandemen UUD ditengah pandemi Covid-19 ini sangat tidak bijaksana.

Akan tetapi, Jazilul menyatakan kalau PKB sedang menunggu perkembangan penanganan virus Covid-19 lebih dulu sebelum membahas perihal amandemen UUD.

“PKB saat ini sedang menunggu perkembangan atas penanganan Covid-19, kemudian barulah kalau ingin membahas tentang amandemen. Jika Covid-19 belum berakhir, saya pikir sangat tidak bijaksana jika kita membahas tentang amandemen UUD,” ungkap Jazilul.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR asal Fraksi PKS, Hidayar Nur Wahid, menyatakan untuk melakukan konsititusi dengan konsisten lebih mendesak ketimbang melakukan amandemen UUD 1945 sekalikan dengan terbatas.

Sinyal penolakan pun juga diutarakan oleh Wakil Ketua MPR asal Fraksi Partai nasdem serta Demokrat.

Kemudian dari elemen masyarakat, Ketua PA 212, Slamet Maarif, menolak dengan tegas sebab sekarang ini tak ada urgensi amandemen UUD.

“Kami bakal melawan melalui jalur konstitusional hingga dengan langkah seperti mengepung Gedung DPR/MPR jika masih dilanjutkan,” kata Slamet.

Secara umum, Slamet menyatakan jika PA 212 menampik rencana amandemen UUD. Meskipunn amandemen ini dilakukan dengan terbatas dan hanya dengan memasukkan PPHN, PA 212 akan terus menolak. “Yang pasti dari pihak kami akan menolak. Terlebih lagi jika amandemen hanya untuk bisa memperpanjang jabatan ataupun menjadi tiga periode kami akan lebih menolaknya,” tandasnya.