Masuk Bursa Terkuat di Pilpres 2024, Ini Dia Tantangan Para Figur Usai Masa Jabatan

Kontestasi  politik untuk pemilihan presiden tahun 2024 memang masih jauh, namun hiruk pikuknya sudah dapat dirasakan dari sekarang. Sejumlah nama-nama petinggi pemerintahan dan juga kepala daerah telah masuk dalam daftar calon presiden (capres) pada Pemilu 2024. Setiap nama yang masuk dalam daftar tersebut memiliki elektabilitas pada kategori yang berbeda-beda. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil atas survei yang dilakukan antara Politika Research  Consulting bersama dengan Parameter Politik Indonesia.

Adi Prayitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia mengatakan jika figur yang mendominasi bursa capres pada pilpres 2024 adalah kepala daerah.

“Jika dilihat dari peta koalisi serta pencapresan memang secara umum masih sangat didominasi oleh kepala daerah yang kini tengah menjabat,  namun selain itu juga didominasi oleh para elit-elit partai politik,” Kata Adi pada keterangannya (27/12/2021).

Dari hasil survei yang diperoleh dapat disimpulkan, terdapat tiga kategori elektabilitas sejumlah figur tersebut, termasuk kepala daerah. Kategori pertama yakni mpo88 terkait elektabilitas capres Top of Mind yang di dalamnya terdapat 3 kepala daerah. Mereka adalah Ganjar pranowo yang menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah dengan perolehan survei 17,2%, Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta dengan angka 9,1% dan yang ketiga yakni Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat dengan angka 4,0%.

Sedangkan pada survei elektabilitas dengan simulasi 32 nama, nama-nama kepala daerah tersebut juga masuk dalam daftar. Ganjar Pranowo sebanyak 23,1%, Anies Baswedan sebanyak 11,4%, Ridwan Kamil sebanyak 5,1%, dan dan Khofifah Indar Parawansa sebanyak 1,3%.

Keempat nama tersebut juga kembali masuk pada hasil survei  elektabilitas dengan simulasi 15 nama. Dan hasilnya Ganjar pranowo memperoleh 25,0%, Anies Baswedan mendapat 12,4%, Ridwan Kamil di angka 5,8%, serta Khofifah Indar Parawansa sebanyak 1,6%.

Tantangan pasca periode menjabat selesai

Meskipun nama-nama kepala daerah tersebut memiliki elektabilitas sebagai figur seorang Capres. Tetapi Adi juga menyatakan jika terdapat tantangan yang besar kedepannya untuk mereka. Tantangan tersebut akan muncul ketika mereka sudah tidak menjabat atau setelah masa jabatannya habis baik di tahun 2022 ataupun 2023.

Diketahui sebelumnya jika Pilkada di tahun 2022 dan 20023 memang ditiadakan pada tahun yang sama. Dan sebagai gantinya penyelenggaraan Pilkada tersebut  akan diselenggarakan secara serentak yakni bersamaan dengan pemilu 2024.

“Catatan dari saya, misalnya ada beberapa survei yang juga sudah kami lakukan. Tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh kepala daerah yang masuk dalam daftar elektabilitas serta mendominasi sebagai capres pada Pemilu 2024. Yakni ketika mereka sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala daerah baik di tahun 2022 atau 2023,”  lanjut Adi.

Selama masa kekosongan jabatan tersebut nantinya posisi kepala daerah akan diganti dengan Pelaksana Tugas atau PLT yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.

“Sebagai tambahan saat publik bertanya ini data yang sebenarnya kita miliki memang tidak ditampilkan. Jika PLT kepala daerah nantinya akan bekerja secara maksimal dan total jika tanggung jawab tersebut sudah benar-benar diberikan oleh pemerintah pusat,” ungkapnya lagi. Sebelumnya diketahui survei serta penelitian ini dilakukan menggunakan metode multistage random sampling. Adapun jumlah responden diambil secara proporsional di setiap provinsi berdasarkan data jumlah penduduk pada Pilpres 2019. dan kriteria responden yakni masyarakat  dengan usia minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Diprediksi Hadapi PDIP-Gerindra, Golkar: Politik Dinamis

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih terhitung sekitar 3 tahun lagi, namun sudah banyak pengamat politik yang mengeluarkan konfigurasi politik untuk 2024 mendatang. Salah satu pengamat politik, M. Jamiluddin Ritonga, mengeluarkan prediksi bahwa Golkar akan bertarung dengan PDIP dan Gerindra. Namun, diprediksi hadapi Pdip-Gerindra, Golkar: politik dinamis.

Sarmuji, politikus Golkar, mengatakan bahwa pemilihan presiden 2024 masih tiga tahun lagi. Maka, saat diprediksi hadapi Pdip-Gerindra, Golkar: politik dinamis. Menurut Sarmuji, konfigurasi politik masih dinamis atau dapat berubah. Pihak Golkar mengklaim bahwa partainya dapat berkoalisi dengan siapapun untuk pilpres 2024, asalkan mempunyai visi terkait Indonesia yang majemuk.

Diprediksi Hadapi Pdip-Gerindra, Golkar: Politik Dinamis. Inilah isi Prediksinya!

Prediksi pertama datang dari Jamiluddin yang merupakan seorang pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul. Prediksinya inilah yang kemudian menimbulkan komentar-komentar dari setiap partai. Inilah beberapa prediksi yang sempat Jamiluddin sampaikan!

  1. Panggung pertarungan pemilu 2024 akan diisi oleh partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Gerindra.
  2. Ketiga partai tersebut akan mencalonkan Capres (Calon Presiden) dari kader partainya masing-masing.
  3. PDI Perjuangan memenangkan pemilu 2019. Kini, Capres yang dipersiapkan adalah Puan Maharani.
  4. Kader Golkar yang akan diusung menjadi Capres adalah Airlangga Hartarto.
  5. Untuk kader Gerindra, yang akan diusung menjadi Capres adalah Prabowo Subianto.
  6. Partai Gerindra dan PDI Perjuangan mpo88 tampak sudah cukup untuk menjadi Capres dan Calon Wapres.
  7. Prediksinya, Capres akan diisi oleh Prabowo Subianto (Gerindra) dan Calon Wapres diisi oleh Puan Maharani (PDI Perjuangan).
  8. Lalu untuk Golkar, tampaknya dibutuhkan satu atau bahkan 2 mitra yang berkoalisi dengan partai menengah agar kader Golkar dapat diusung menjadi Capres.
  9. Terkait siapa yang menang, tergantung dari solidaritas dan relawan masing-masing partai.

Jamiluddin mempertimbangkan prediksi tersebut karena belakangan ini terlihat ada wacana terkait pencalonan Capres dari masing-masing partai politik. Selain itu, sebelumnya terdapat pula rumor bahwa Prabowo dan Megawati akan berkoalisi untuk pemilu 2024 jika Prabowo masuk dalam kabinet Jokowi. Hal inilah yang melahirkan prediksi Jamiluddin terkait koalisi Prabowo dan Puan Maharani.

Prediksi 3 Poros di Pemilihan Presiden 2024

Selain dari Jamiluddin, sebelumnya terdapat pula prediksi dari Gun Gun Heryanto yang merupakan pengamat politik. Gun Gun memprediksi bahwa akan adanya 3 poros pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Inilah pembagian 3 poros tersebut!

  1. Poros pertama: PDIP dan Gerindra. Pada poros ini, diprediksi bahwa Prabowo Subianto dan Puan Maharani akan menduduki posisi Capres serta Wakil Capres.
  2. Poros kedua: Golkar, NasDem, dan PKS. Poros kedua diprediksi bahwa Airlangga Hartarto akan diusung menjadi kandidat. Airlangga berpotensi untuk dicalonkan dengan kepala daerah yang memiliki keterpilihan tinggi (Anies Baswedan, Ridwan Kamil, atau Ganjar Prabowo).
  3. Poros ketiga: Demokrat, PKB, PPP, dan PAN (partai menengah). Pada poros ketiga, Gun Gun memprediksi diperlukan adanya figur atau sosok yang kuat agar dapat diterima oleh seluruh partai politik.
  4. Skema partai sangat diperlukan untuk kekuasaan.

Berbagai prediksi konfigurasi politik dan poros partai untuk pemilihan presiden 2024 telah bermunculan dari pengamat politik. Namun, pihak partai masih menganggap itu hanya sebagai spekulasi saja. Karena pilpres akan berlangsung sekitar 3 tahun lagi, sehingga konfigurasi tersebut masih bersifat dinamis atau dapat berubah sewaktu-waktu.

Anies Baswedan Dituntut Naikan UMP 2022

Hari ini sudah semestinya menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Lebih tepatnya 10 November diperingati sebagai hari Pahlawan. Namun hari ini juga, di Jakarta para buruh melakukan aksi demo. Diketahui sekelompok buruh yang tergabung dalam KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) sedianya menyerbu Balai Kota Jakarta. Dalam aksinya tersebut, mereka menuntut Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta untuk menaikan UMP (Upah Minimum Provinsi).

Berdasarkan informasi yang diperoleh, (10/11), sejumlah massa buruh KSPI, yang di antaranya ada ASPEK, FPSMI sedianya sudah berkumpul tepat di depan Balai Kota. Pada pukul 12.00 WIB mereka sudah melakukan aksi dan orasinya. Dengan memakai sejumlah atribut para demonstran seperti bendera dan spanduk. Ada yang menarik dalam aksi demo yang berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta. Nampak sebuah banner dengan ukuran panjang yang dibentangkan tepat di depannya mobil komando.

Dari banner yang sudah dibentangkan tersebut, nampak tulisan berupa tuntutan dari pihak FSPMI. Yang mana Gubernur harus menaikan UMP tahun 2022 sebesar sepuluh persen. Kemudian dari mpo88 tuntutan lainnya, massa demo buruh menuntut untuk memberlakukan UMSK 2021. Kemudian harus mencabut Undang-Undang Omnibus Law. Dan pastinya PKB harus tanpa Omnibus Law.

Massa Buruh Ingin Bertemu Dengan Anies Baswedan

Sebenarnya tidak hanya di DKI Jakarta saja, massa ikatan buruh melakukan aksi demo. Karena pada dasarnya para buruh sudah terikat organisasi KSPI dengan sejumlah federasi. Yang mana tergabung di dalamnya guna meminta kepada seluruh Gubernur yang ada di seluruh Indonesia. Sedianya untuk menaikan UMP menjadi sepuluh persen dan tidak menaikan tarikan UMSK. Mirah Sumirat selaku ketua ASPEK (Asosiasi Serikat Pekerja) Indonesia mengungkapkan bahwa dirinya ingin bertemu langsung dengan Anies Baswedan.

Namun ketika sampai dan berorasi di Balai Kota DKI Jakarta, sosok Gubernur tersebut tidak menampaknya batang hidungnya. Yang ada hanya Wakil Gubernur DKI Jakarta, yakni Ahmad Riza Patria. Memang aksi buruh kali ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Namun yang nampak melakukan aksinya hanya di DKI Jakarta. Mengenai dasar perhitungan akan kenaikan UMP sebesar sepuluh persen. Memang mengacu pada sebuah hasil survey terkait KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang ada di 27 provinsi Indonesia.

Tidak lupa Mirah mengatakan bahwa survey KHL yang sudah dilakukan timnya tersebut. Tentu saja berdasarkan KHL yang ada di pasar tradisional dan juga pasar modern. Dan kesemua KHL tersebut sedianya sudah dihitung dan ditemukan sebanyak 60 KHL. Di Jakarta sendiri UMP Rp 4,2 juta kemudian dikalikan sepuluh persen. Maka hasilnya ya sekitar angka tersebut. Dalam aksinya tersebut, Mirah mengungkapkan, bahwa aksi demo ini diikuti sekitar 100 perwakilan buruh. Tentu saja tetap menerapkan dan patuh protokol kesehatan.

Aksi demo yang dilakukan Mirah dan teman-teman buruh akan tetap melakukan aksi demonya. Sampai tuntutan mereka terkait kenaikan UMP dapat dikabulkan oleh para Gubernur, seperti Anies Baswedan dan juga pemerinta. Mirah juga menambahkan, bahwa dirinya beserta teman-teman buruh lainnya tidak bakal terima. Memang mereka tidak bisa bahkan tidak mampu menuntut akan kenaikan UMP tersebut ke Pengadilan. Yang ada hanya aksi demo dan demo tetap terus berlanjut.

Kemudian dari pihak Wakil Gubernur DKI Jakarta, yakni Ahmad Riza Patria. Memang sebelumnya sempat mengatakan bahwa pihaknya sedang merumuskan kenaikan UMP untuk tahun 2022. Meskipun begitu Riza menambahkan bahwa nilai tersebut tidak akan bisa sesuai dengan sejumlah tuntutan para buruh. Selain itu, perubahan UMP memang harus disesuaikan dengan situasi pandemic covid 19 seperti saat ini.

Memang yang dilakukan Riza tersebut harus disetujui oleh Anies Baswedan dan juga pihak pemerintah. Karena memang DKI Jakarta maupun provinsi lainnya memerlukan kebijakan dari Gubernur. Untuk bisa mengatasi segala permasalahan yang ada di daerahnya masing-masing.

Anis Baswedan Digadang-Gadang Capres PKS 2024

Beredar isu bahwa Anies Baswedan merupakan bakal calon Capres yang kuat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasalnya, Anies juga telah diusung dalam Pilkada 2017. Berikut ini liputan mengenai berita politik terbaru tentang rumor Capres dan Cawapres yang melibatkan Anies Baswedan.

Berita Politik Terbaru, Sikap PKS Terhadap Pencalonan Anis Baswedan

PKS mengatakan bahwa Anis memang tokoh yang mempunyai karakter kuat menjadi pemimpin. Namun sampai kini berita politik terbaru  dari PKS yang sedang  mempertimbangkan bakal calon Capres dan Cawapres untuk 2024.

Keinginan PKS Usung Anis Capres 2024

Dilansir dari CNN Indonesia terkait beredarnya isu pencalonan Anis Baswedan sebagai capres PKS 2024. Berikut liputan mengenai pilpres tersebut.

Ahmad Fathul Bari sebagai Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuturkan mengenai tokoh yang akan diusung sebagai capres 2024. Anis Baswedan merupakan mpo88 tokoh yang berpotensi untuk pencalonan pilpres.

“PKS mempunyai tokoh calon pilpres. Namun nama Anis yang pernah diusung di Pilkada 2017, tentu mempunyai kans, dan PKS akan mempertimbngkan di 2024,” kata Fathul.

Fathul juga menyatakan belum ada tokoh resmi yang akan diusung menjadi capres. Dia juga mengatakan PKS masih fokus meng-create penokohan nasional Salim Segaf Al-Jufri (Ketua Majelis syuro DPP PKS.

Penokohan tersebut telah menjadi Keputusan Majelis Syura PKS untuk meningkatkan popularitas Salim. Di samping itu, menjadi pertimbangan pokok menghadapi bursa Capres dan Cawapres.

“Masih memantau perkembangan dan berbagi variabel yang ada maka saat ini PKS belum mengukuhkan bakal Capres dan Cawapres,” ujar Fathul.

Sebelum itu, Warga Tanah Merah, Jakarta Utara memberikan dukungan menjadi calon presiden pada Anis Baswedan. Ketika mendengar dukungan dari Warga Tanah Merah, Jakarta Utara, Anis pun menanggapinya dengan gelak tawa.

Berdasarkan dukungan masyarakat tersebut, Fathul menyatakan Anis layak memperoleh dukungan menjadi Capres karena kinerjanya mendapat dukungan masyarakat.

“Dengan adanya apresiasi publik pada Anis, PKS pun menyambutnya dengan baik. Namun untuk sekarang, seperti apa yang telah dikatakan Pak Anis bahwa kita fokus bekerja untuk masyarkat,” terang Fathul.

PKS : Apresiasi Publik Terhadap Anis

Dilansir dari tribunnews.com mengenai berita politik terbaru bakal Capres dan Cawapres di 2024 mendatang. Berikut liputan lengkap mengenai bakal pilpres 2024.

PKS (Partai Keadilan Sejahtera) memberikan penilaian bshwa deklarasi dukungn pada Anis Baswedan (Gubernur Jakarta), untuk menjadi Capres di 2024 sebagai bagian dari ekpresi publik.

“Masyarakat memberikan apresiasi terhadap kinerja Anis Baswedan. Terutama kinerja sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang diusung PKS,” ucap Fathu sebagai Wasekjen PKS.

Akan tetapi, Fathul paham bhwa Anies msih ingin fokus bekerja melayani masyarakat Jakarta.

“Bagi PKS sekarang ini, seperti Keputusan Majelis Syura PKS, mendorong penokohan Dr. Salim pada setiap tingkatan struktur dan semua lapisan masyarakat,” ujar Fathul.

Fathul mengungkapkan penokohan Salim Segaf dilakukan dengan berbagai program konkret agar bisa membantu masyarakat saat pandemi.

“Di samping itu, PKS terus mengoptimalkan para pejabat publiknya untuk melayani masyarakat,” tutur Fathul.

Sementara itu, kelompok masyarakat sipil telah mendeklarasikan sebagai anies (Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera). Deklarasi bertujuan untuk mendukung Anis Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) maju sebagai Pilpres di 2024.

Tajuk dari deklarasi itu adalah “ANIES mendukung Anies menjadi Presiden 2024’. Deklarasi tersebut dihadiri sekitar 30 orang yang digelar pada hari Rabu tanggal 20-10-2021, bertempat di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat. Laode Basir sebagai koordinator deklarator ANIES, mengatakan bahwa dukunga pada Anies berdasarkan penilaian dari rekam jejak kinerjanya. Berita politik terbaru ini berdasarkan  penilaian Anis sebagai Gubernur DKI Jakarta dan sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan.

Anies Nyapres 2024? Banyakkah Partai yang Mendukungnya?

Tiga tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi-Maruf belum berakhir. Banyak partai yang sibuk untuk memilih kandidat yang tepat untuk diusung pada pemilu 2024. Nama Anies santer disebutkan semenjak deklarasi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES). Mereka secara terang-terangan mendukung Gubernur DKI Jakarta untuk meju mengikuti Pemilu 204. Bagaimanakah tanggapan dari banyak partai tentang Anies yang nyapres? Anda perlu membaca sampai selesai untuk mengetahui peluangnya.

Berapa Besar Peluang Anies Nyapres 2024?

Nama yang sering muncul ke pemberitaan untuk nyapres 2024 bukan hanya Anies. Ada nama Prabowo yang diagul-agulkan. Tidak gentar bersaing dengan Prabowo, ANIES positif untuk mendukung Anies Baswedan maju. ANIES mendeklarasikan diri sejak digelar di Gedung Joang pada 20 Oktober 2021. Deklarasi diajukan untuk mendukung refleksi kepemimpinan yang dilakukan oleh Anies Baswedan selama 4 tahun di Jakarta.

Koordinator dari deklarasi ANIES, Laode Basir, menyampaikan bahwa berawal dari diskusi terhadap hasil kepemimpinan Anies selama 4 tahun terakhir. Banyak dari komunitas turut berdiskusi mengenai perkembangan yang terjadi di Jakarta di bawah kepemimpinan Anies.

“Setiap kelompok berdiskusi untuk melakukan pengkajian terhadap perkembangan yang ada di Jakarta,” jelas Laode.

Dari sejumlah hasil diskusi terdapat satu buah kunci kesepakatan dimana lebih banyak perkembangan ke arah positif di masa pemerintahan Anies. Keberhasilan yang dimaksud slotmaha168 dinilai dari banyak instrumen. Instrumen yang dimaksud berupa penghargaan yang diperoleh Jakarta dari Kementerian Dalam Negeri berhubungan dengan pengelolaan pemerintah yang transparan dan akuntable.

Penghargaan tersebut bukan satu-satunya yang didapatkan oleh Jakarta. Masih ada penghargaan lainnya yang berdampak baik terhadap Jakarta selama pemerintahan Anies Baswedan. Meskipun di tengah segudang prestasi, Anies sendiri juga masih punya rapor merah dari catatan yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta. Tentunya dalam hal dunia demokrasi dan politik, memiliki sedikit rapor merah adalah hal yang lumrah asalkan pihak yang terkait terus mengusahakan untuk memperbaiki.

Menanggapi berapi-apinya ANIES mendukung Gubernur DKI Jakarta yang sekarang, PKS justru terang-terangan tidak akan membantu Anies terkait Pilpres 2024. Dilansir dari CNN, Ketua DPP PKS yang bernama Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Anies itu spesial dan akan mendapatkan momentumnya sendiri melihat kapasitasnya yang spesial.

Padahal PKS merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang menggusung pasangan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. PKS pada masa itu sampai bekerjasama dnegan Gerindra untuk mendukung pasangan Anies-Sandi. Dalam penggusungan pasangan itu juga, partai PKS dan Gerindra turut mendapatkan dukungan dari partai lainnya yakni PAN, Idaman, dan Perindo.

Meskipun sempat unggul pada putaran pertama, namun PKS menilai bahwa partainya bukanlah partai yang berburu kekuasaan. Pengorbanan pada tahun 2017 dianggap hal yang lumrah, karena PKS menilai bahwa itu adalah harga yang harus dikeluarkan untuk bisa bermanfaat bagi warga. PKS secara halus berusaha untuk mengatakan tidak lagi berfokus memajukan Anies dalam Pilpres 2024.

PKS tengah mendukung Salim Segaf Al-Jufri untuk maju nyapres 2024 nanti. Di lain pihak, Gerindra juga mengumumkan dengan tegas bahwa mereka tetap mendukung Prabowo untuk kembali nyapres. Pernyataan partai Gerindra disampaikan oleh Dewan Penasihat DPD Gerindra DKI yang bernama Muhammad Taufik.

Gerindra juga menjelaskan bahwa dia mempersilahkan Anies untuk maju menjadi presiden bila punya cukup dukungan.

“Kader Gerindra meminta Pak Prabowo untuk maju kembali. Kalau Pak Anies memiliki pendukung ya silakan maju menjadi presiden,” ungkap Taufik.

Namun Taufik juga menuturkan bahwa bukannya tidak mungkin jika Anies maju menjadi calon wakil presiden bersama Prabowo. Semua kemungkinan tetap bisa terjadi dalam dunia politik dan partai.

Presiden dan Pejabat Tinggi RI Dianggap Lalai Tangani ‘Kesehatan’ Udara di Indonesia

caffreyforcongress.org – Dilansir dari BBC News, Pengadilan Indonesia telah memutuskan bahwa Presiden Joko Widodo dan pejabat tinggi lainnya telah lalai dalam menangani polusi udara di Jakarta. Dalam keputusan penting, pengadilan memerintahkan stasiun pemantauan dan langkah-langkah lain untuk meningkatkan kualitas udara ibu kota.

Gugatan itu diajukan oleh warga pada 2019 dan putusannya telah ditunda beberapa kali. Pada pemberitaan lainnya, Polusi udara mengurangi harapan hidup penduduk Jakarta hingga 5,5 tahun, kata para peneliti AS.

Dugaan utama munculnya kabut asap yang ada di daerah DKI Jakarta tersebut disebabkan selain dari lalu lintas kendaraan roda dua ataupun roda empat juga karena keberadaan pembangkit listrik (menggunakan tenaga batu bara) yang belum dilengkapi dengan filter.

Pengadilan negeri telah menginstruksikan Jokowi untuk meningkatkan standar kualitas udara nasional, menambahkan bahwa pemerintah provinsi slot maha168 harus melakukan pemeriksaan seperti uji emisi berkala untuk kendaraan tua di Jakarta dan uji kualitas udara di luar ruangan.

Informasi ini harus dipublikasikan, kata pengadilan. Terlebih banyak warga yang merasa resah dan khawatir apabila kondisi udara yang kotor akan berdampak pada kesehatan penduduk kota. Karena ke-khawatiran inilah warga melakukan tindakan hukum atas kasus ini kepada Presiden RI Joko Widodo, kemudian juga Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan, Kementrian Lingkungan Hidup dan beberapa pihak yang terlibat lainnya.

Salah satu penggugat, peneliti Khalisah Khalid, mengatakan dia berpartisipasi karena putranya yang berusia 10 tahun sering mengalami mimisan dan alergi. Penggugat lain mengatakan putusan pengadilan yang bebas dari keberpihakan merupakan awal yang baik.

“Pemerintah menghirup udara yang sama sehingga kami berharap mereka sekarang menyadarinya dan membuat langkah-langkah progresif untuk membuat udara kita lebih bersih,” kata Veronica, yang seperti banyak orang Indonesia hanya menggunakan satu nama.

menurut Indeks Kehidupan Kualitas Udara Universitas Chi, Tingkat polusi partikulat di Jakarta sudah melebihi enam kali lipat pedoman Organisasi Kesehatan Dunia. Sementara itu Presiden Widodo terus maju dengan rencana untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur di pulau Kalimantan, hampir 1.300 km (800 mil) jauhnya.

Bahkan, BBC News juga memaparkan bahwa jika saat ini untuk menghadiri sebuah rapat atau undangan khusus para pejabat tinggi seperti DPR, menteri dan lain sebagainya membutuhkan pengamalan dari pihak kepolisian agar dapat terhindar dari macetnya lalu lintas kendaraan di DKI Jakarta.

Beberapa fasilitas dasar di ibu kota baru dapat beroperasi pada tahun 2024, tambah Jokowi, tetapi para pejabat mengatakan akan memakan waktu hingga 20 tahun untuk menyelesaikan proyek tersebut.

Selain permasalahan udara yang tercemar dan masalah kepadatan penduduk, DKI Jakarta juga berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Kondisi yang mengkhawatirkan tersebut diungkapkan oleh beberapa peneliti jika sebagian besar wilayah DKI Jakarta berpotensi tenggelam pada tahun 2050.

Saat ini, Jakarta Utara telah tenggelam 2,5m (8ft) selama 10 tahun terakhir dan terus mengalami proses tenggelam rata-rata 1-15cm setahun. Hingga sekarang, hampir separuh kota sudah berada di bawah permukaan laut.

Salah satu penyebab utama dari masalah di atas yaitu proses pengambilan air dari tanah sudah melebihi kapasitas. Pengambilan air tanah ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan untuk pengembangan wilayah kota. Tidak hanya itu ada dugaan jika terdapat kota kota besar di Indonesia yang dibangun di atas tanah berawa dalam kondisi laut di sekitar lokasi sedang naik.

Gerindra DKI Sebut Pertemuan dengan Anies Baswedan Karena Usulan 7 Fraksi

caffreyforcongress.org – Anggota DPRD DKI asal fraksi Gerindra, Syarif, mengklaim jika pertemuan makan malam dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang membicarakan pagelaran Formula E di Jakarta dihelat karena usulan dari 7 fraksi.

Pertemuan makan malam tersebut diketahui diadakan di kediaman dinas Anies, Jl Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 26 Agustus yang lalu. Dari sebanyak 8 fraksi, pertemuan itu hanya minus PSI dan PDIP yang hingga kini ngotot mengajukan masalah interpelasi.

“Saya hanya ingin meluruskan saja, inisiatif kedatangan bukan atas gubernur. Tetapi dari kami yang 7 fraksi ini ingin mengetahui lebih rinci duduk perkara tentang Formula E,” ungkap Syarif ketika wawancara dengan CNNIndonesia, Minggu 28 Agustus 2021.

Menurutnya, usulan pertemuan tersebut awalnya disampaikan anggota DPRD DKI asal fraksi Gerindra, yakni Iman Satria. Pertemuan diadakan lantaran banyak sekali pertanyaan mengenai Formula E yang tak sepenuhnya bisa dijawab oleh Anies Baswedan ataupun pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat.

Syarif tidak menampik jika pertamuan makan malam itu berkaitan dengan diadakannya Formula E. Akan tetapi, pertemuan ini tidak secara spesifik membahas supaya 7 fraksi yang diundang kedalam pertemuan itu berhenti ataupun mengajukan interpelasi terhadap Anies.

Menurut Syarif, Gubernur DKI Jakarta didalam pertemuan malah legowo kalau DPRD DKI setuju untuk mengajukan interpelasi. Pasalnya menurut Anies, seperti diungkapkan Syarif, interpelasi adalah hak anggota dewan.

Meskipun bkan permintaan Anies, Syarif menyebutkan jika pihaknya sudah meminta supaya 7 fraksi lainnya segera mengurunkan niatan mereka untuk mengajukan judi online terpercaya interpelasi. Selain partai Gerindra, diketahui total 7 fraksi masing-masing adalah PKS, Golkar, PKB, Demokrat, Nasdem, dan PAN.

“Justru gubernur saat ditanya. Bapak ada interpelasi ya, siap saja mungkin ada interpelasi. Itu kan sudah hak mereka. Namun kami dari fraksi setuju lebih bagus kita akan menghimbau pada rekan-rekan fraksi agar mengurunkan niatan tersebut,” ujarnya.

Interpelasi merupakan hak milik anggota dewan ataupun legislatif untuk bisa mempertanyakan kebijakan yang diusung pemerintah eksekutif yang disebut sudah menimbulkan kerugian atau polemik. Pada DPRD DKI, interpelasi mengenai Formula E sudah diajukan olah 2 fraksi, yaitu PDIP serta PSI.

2 fraksi itu, merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 perihal MPR, DPR, DPD, serta DPRD sudah memenuhi syarat. Pasal 330, hak interpelasi paling sedikit wajib diusulkan oleh 10 orang dari anggora DPRD serta lebih dari 1 fraksi di DPRD yang beranggotakan sebanyak 35 hingga 75 orang.

Anies Baswedan Dinilai Belum SIap Hadapi Interpelasi

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan adanya kejanggalan atas pertemuan makan malam tersebut. Tidak hanya itu saja, menurut Yunarto, kejanggalan tersebut berdampak atas kecurigaan pada Anies Baswedan mengenai gelaran Formula E.

Dia menilai jika harusnya interpelasi inijadi momen yang dapat dimanfaatkan Pemprov DKI untuk meyakinkan DPRD DKI. Tapi, Yunarto melihat ada ketakutan dari pihak Anies saat menghadapi hak interpelasi.

“Artinya bahwa semakin mengindikasikan menurut saya ada kejanggalan atas pelaksanaan Formula E yang kurang siap dijelasakan ataupun tidak dapat dijelaskan. Sehingga gubernur takut atas usaha membrikan keterangan serta justru memakai kekuatan adu kekuatan politik dengan jumlah besar agar bisa menggagalkan hal ini,” ujar Yunarto saat ditanyai wartawan.

“Ini justru semakin menambah kecurigaan menurutku pribadi, seharusnya pemerintah provinsi atas hal ini memanfaatkan momentum yang diberikan melalui interpelasi. Jika merasa kebijakan itu benar, agar kemudian menjelaskan ataupun mengajak seluruh stakeholder beserta masyarakat supaya mendukung pagelaran ini,” tandas Yunarto.