Fraksi PKB Tanggapi Pertanggungjawaban Pemerintah didalam APBN 2020

caffreyforcongress.org – DPR RI merespon susunan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban dari APBN Tahun Anggaran 2020 (RUU P2 APBN 2020 ). Delapan fraksi mengiyakan, dan satu fraksi menerima dengan catatan. Fraksi yang menyetujui adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, dan Partai Demokrat.

Fraksi FPKB menghormati pemerintah yang bekerja keras bersamanya menjadikan kebijakan-kebijakan terobosan didalam menanggulangi pengaruh penyebaran virus Covid-19 yang berdampak semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara merasakan tekanan yang berat.

“Pemerintah sudah sukses meraih kembali pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada LKPP Tahun Anggaran 2020,” ungkap Juru Bicara Fraksi PKB, Siti Mukaromah, pada pandangan mini Fraksi pada Raker Badan Anggaran (Banggar), dikutip, Rabu (8/9/2021).

Erma yang sebagai Anggota Banggar DPR ini mengungkapkan, FPKB mencatat bahwa LKPP 2020 ini masih menemukan 26 temuan pengawasan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan. Enam temuan tersebut berhubungan langsung bersama pelaksanaan program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

“FPKB mendorong pemerintah untuk secepatnya meluncurkan tindakan dan mencarikan solusi pada persoalan tersebut. Mengingat bahwa program PC-PEN terlampau urgent didalam menanggulangi pengaruh Pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan untuk mengantisipasi terulangnya situs slot online kejadian tersebut di tahun 2021 ini,” ujar Erma yang lantas menyebutkan bahwa selanjut catatan berikut diterukan kepada pemerintah, Selasa (7/12/2021).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN hadir dan bekerja keras melindungi serta melindungi masyarakat berasal dari pengaruh pandemi COVID-19 melalui program penanganan kebugaran dan bermacam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Instrumen APBN udah dapat menghambat laju kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 jadi minus 2,07%. Dan ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang punyai level kontraksi ekonomi yang moderat yang terdampak pandemi Covid-19,” ujar Fiarla.

Menkeu mengutarakan berdasarkan information Asian Development Bank Outlook pada April 2021, pergerakan ekonomi Indonesia tahun 2020 relatif lebih baik dibandingkan bersama biasanya pergerakan ekonomi negara di Asia Tenggara yang mengalami kontraksi 4,0% akibat Covid-19. Kontraksi pergerakan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 terhitung jauh lebih baik kalau dibandingkan biasanya negara G-20 yang mengalami kontraksi minus 4,7% atau terhitung kalau dibandingkan negara peer ASEAN-6 yang mengalami kontraksi 4,3%.

Pihaknya menilai bahwa APBN 2020 terbukti berperan melindungi Indonesia berasal dari kontraksi ekonomi yang lebih didalam dan menambahkan faedah kepada masyarakat didalam bermacam lini, agar menghambat laju angka kemiskinan. Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN (PCPEN) termasuk enam klaster yaitu kesehatan, dukungan sosial, dukungan UMKM, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta komisi usaha yang jadi fokus penanganan krisis, bersama anggaran Rp695 triliunan lebih.

Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jadi tidak benar satu berasal dari depalan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyetujui RUU  tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (RUU P2 APBN TA 2020).

Juru Bicara Fraksi PKB, Siti Mukaromah menyebutkan sikap itu diambil karena pihaknya mengapresiasi pemerintah yang bekerja keras mengakibatkan sejumlah terobosan didalam menanggulangi pengaruh penyebaran virus Covid-19.

“Pemerintah udah sukses meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada LKPP Tahun Anggaran 2020,” kata Mukaromah didalam Pandangan mini Fraksi pada Raker Badan Anggaran (Banggar), Senin (6/9/2021).

Namun demikian, perempuan yang biasa disapa Erma ini  mengatakan, pihaknya mencatat bahwa LKPP Tahun 2020 masih menemukan 26 (dua puluh enam) temuan kontrol Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan.

Enam temuan berikut terkait segera bersama pelaksanaan program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

“FPKB mendesak pemerintah untuk secepatnya menyita tindakan dan mencarikan solusi pada persoalan tersebut. Mengingat bahwa program PC-PEN terlampau urgent didalam menanggulangi pengaruh Pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan untuk menjaga-jaga terulangnya kejadian berikut di tahun 2021 ini,” tambah Erma.