4 Fakta Baju Dinas DPRD Tangerang yang Menuai Banyak Kritik

caffreyforcongress.org – Belakangan ini, ramai perbincangan mengenai anggaran pengadaan bahan baju dinas DPRD Tangerang yang jumlahnya mencapai Rp675 juta. Anggaran tersebut dinilai tidak logis sehingga menuai hujan kritik dari berbagai kalangan. Dengan banyaknya kritik dan kecaman yang tertuju pada DRPD Tangerang, maka hasil rapat yang dilaksanakan pada 10 Agustus 2021 memutuskan bahwa DPRD Tangerang membatalkan pengadaan baju dinas tersebut. Peristiwa ini pada akhirnya membuat banyak publik ikut penasaran. Setidaknya, ada empat fakta menarik mengenai hal tersebut yang kini ikut diperbincangkan oleh masyarakat. Lantas, apa saja ke-empat fakta tersebut?

Inilah 4 Fakta di Balik Pengadaan Baju Dinas DPRD Tangerang

1. Anggaran naik dua kali lipat dari anggaran sebelumnya

Anggaran pengadaan pakaian dinas anggota DPRD Tangerang diketahui sebesar Rp675 juta. Namun, anggaran tersebut ternyata tidak sama dengan jumlah anggaran yang diajukan sebelumnya. Diketahui bahwa anggaran awal untuk pengadaan pakaian dinas tersebut hanya Rp312,5 juta sana. Ini artinya, anggaran yang diajukan pada tahun 2021 lalu naik hingga dua kali lipat.

Bahkan, anggaran tersebut disebut belum termasuk ongkos yang dialokasikan untuk menjahit. Dilaporkan bahwa biaya menjahit adalah Rp600.000,-. Dengan begitu, maka total anggaran dalam hal pengadaan baju dinas anggota DPRD Tangerang ini mencapai sekitar Rp1,275 miliar.

2. Jumlah pakaian dinas anggota DPRD bertambah

Naiknya anggaran hingga dua kali lipat yang membuat publik heboh tersebut ditanggapi oleh Ketua DPRD Tanggerang. Gatot menjelaskan bahwa judi online kenaikan anggaran tersebut karena meningkatkan jumlah pakaian yang nantinya akan diterima oleh setiap anggota DPRD Tangerang.

Pada tahun 2020 lalu, setiap anggota dijadwalkan akan menerima empat setel pakaian. Namun, jumlah pakaian yang diterima bertambah menjadi satu setel, sehingga masing-masing anggota akan mendapatkan lima setel pakaian. Sementara itu, jenis pakaian yang nantinya akan diterima oleh anggota dewan adalah pakaian sipil lengkap (PSL), pakaian sipil harian (PSH), pakaian sipil resmi (PSR), dan pakaian dinas harian (PDH) yang berjumlah 2 setel.

3. Menggunakan bahan Louis Vuitton

Hal yang tidak kalah mencegangkan publik adalah bahan yang dipilih untuk membuat baju dinas DPRD Kabupaten Tangerang tersebut. Ternyata, beberapa bahan yang digunakan adalah Louis Vuitton yang merupakan brand ternama asal luar negeri. Hal ini kemudian menjadi tanda tanya mengapa mereka tidak menggunakan bahan hasil produksi dalam negeri.

Selain Loius Vuitton, beberapa bahan lain yang digunakan adalah Lanificio Di Calvino untuk membuat PSR, Theodoro untuk membuat PSH, serta Thomas Crown untuk membuat PSL. Sementara itu, Gatot menyatakan bahwa anggota dewan tidak meminta spesifik bahan tertentu. Faktor kenyamanan dari bahan pakaian menjadi yang terpenting bagi mereka.

4. Proses pengadaan bahan baju dinas

Proses pengadaan bahan baju dinas anggota DPRD dilakukan melalui pelelangan. Gatot menyatakan bahwa pada proses pelelangan yang pertama gagal. Selanjutnya, dilakukan pelelangan kembali dengan mengadakan empat penawar. Ke-empat penawar tersebut antara lain PT Sarana Karya Syaban, CV Putra Jaya Karta, CV Adhi Prima Sentosa, dan CV Zulfa Bintang Pratama. Pelelangan tersebut kemudian dimenangkan oleh CV Adhi Prima Sentosa dengan penawaran senilai Rp675.000.000,- pada Juli 2021 lalu. Itulah beberapa fakta di balik hebohnya berita mengenai pengadaan baju dinas DPRD Tangerang. Kini, DPRD Tangerang pun telah memutuskan untuk melakukan pembatalan anggaran baju dinas tersebut. Tepatnya pada 10 Agustus 2021 lalu karena mendapat banyaknya kritik dari berbagai pihak.

Pengadaan Baju Dinas DPRD Sumbar Senilai 908 Juta

caffreyforcongress – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumbar, akanmendapatkan baju dinas kepada 65 anggota dewan. Baju dinas tersebut kurang lebih sekitar Rp 908.050.000 pada 2021 ini. Berdasarkan data yang diperolah dari LPSE Sumbar, pengadaan baju dinas danberbagai kelengkapannya bagi pimpinan serta anggota DPRD Sumbar bakal digarap CV Bola Dunia Tailor selaku pemenang tender, perusahaan itu mematok harga prediksi sendiri senilai Rp 908.050.000.

Kemudian, harga penawaran pun diajukan senilai Rp 858.000.000. Selepas proses negosiasai disetujuai pengadaan pakaian dinas itu menjadi Rp 840.840.000.

Raflis selaku Sekretaris DPRD Sumatera Barat, mengatakan bahwa pengadaan baju itu rutin dilakukan pada tiap tahunnya, seperti halnya baju dinas ASN. Lalu, untuk 5stel pakaian, satu anggot DPRD Sumetarea Barat memperoleh anggaran sebesar Rp 12.573.000.

“Untuk 5 stel baju, maka per anggotanya akan mendapat anggaran kurang lebih senilai Rp 12.573.000, pengadaannya sendiri memang sesuai dengan aturan,” ungkap Raflis saat diwawancarai, Senin 23 Agustus 2021.

Raflis menjelaskan bahwa pengadaan baju itu diatur didalam Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2017 perihal Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan slot online serta Anggota DPRD. Didalam aturan tersebut selain tunjangan, para anggota DPRD akan disediakan juga baju dinas beserta atribut pada tiap tahunnya.

Di pasal 12 PP 18/2017 diatur baju sipil harian akan disediakan 2 pasang dalam satu tahun. Lalu, baju sipil resmi akan disediakan 1 pasang, 2 pasang baju sipil lengkap dalam 5 tahun serta baju dinas harian dengan lengan panjang 1 pasang dalam saty tahun, dan baju-baju yang bercirikan khas daerah 1 pasang.

Lalu, pada Pasal 12 ayat 3 menyatakan bahwa baju dinas tersebut disediakan dengan mempertimbangkan kepatutan, efektifitas, dan efisiensi. Ketentuan perihal standar satuan harga baju dinas beserta atribut itu diatur pada peraturan kepala daerah.

“Baju dinas ini memang rutinitas biasanya diadakan, pengadaan baju DPPD Sumatera Barat bahkan termasuk paling murah ketimbang DPRD lainnya,” tandas Raflis.

Ketua DPRD Sumbar Adakan Pasar Murah di Payakumbuh

Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi, mengadakan pasar murah ditengah pandemi di 4 titik di daerah Payakumbuh agar bisa membantu para warga untuk memenuhi keperluan hidupnya.

“Saat pandemi kondisi masyarakat memang serba kekurangan, terlebih lagi di Payakumbuh yang ekonominya begitu dipengaruhi usaha kuliner serta UMKM,” ujar Supardi.

Dia menilai bahwa bidang usaha yang kurang berjalan lancar, ada juga yang mati. Seluruh sektir terdampak di Payakumbuh, hal ini semakin diperburuk dengan tingginya pengangguran dan perputaran ekonomi yang stuck.

“Kondisi semacam ini tak hanya muncul di Payakumbuh saja, tapi hampir merata di semua Provinsi Sumatera Barat,” imbuhnya.

Di pasar murah tersebut, masyakarat bisa membeli berbagai barang kebutuhkan pokok dengan harga lebih murah, contohnya di pasar konvensional, beras dihargai Rp 200 ribu, kemudian di pasar murah bisa dibeli dengan harga Rp 100 ribu saja.

Meskipun bantuan ini memiliki sifat jangka pendek, tapi masyarakat sangat mengapresiasi lantaran sudah diberikan solusi pemenuhan keperluan pokok sehari-hari.

Di acara tersebut, Ketua DPRD Sumbar didampingi Dinas Pangan Sumbar [Musrizal], Kadis Pangan Payakumbuh [Edvidel Arda], Kepala Bagian  Persidangan Sekretariat DPRD Sumbar [Husin], dan tenaga ahli DPRD Sumbar [Murdani].

Dalam kesempatan pertemuan bersama masyarakat, Supardi menghimbau untuk selalu menjaga ketertiban dan kerukunan. Dan tidak lupa memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi ini.

Pandemi Covid-19 belum juga berakhir serta tetap disiplin protokol kesehatan supaya tidak terpapar Covid-19.