Soal Jokowi Maju Cawapres 2024, Ini Kata Komisi II DPR RI

Sekelompok orang yang menyatakan diri sebagai Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi telah mendeklarasikan dukungan kepada keduanya menjadi pasangan capres dan cawapres untuk maju pada Pemilu 2024.  Lalu pertanyaan yang banyak muncul di publik adalah apakah nantinya Jokowi memang bisa maju lagi pada pemilu berikutnya?

Wakil ketua komisi II  DPR RI yang berasal dari Fraksi PKB yakni Lukman Hakim menyatakan jika peraturan terkait dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden sudah tercantum pada pasal 7 UUD 1945. Lukman mengatakan jika secara aturan Jokowi sudah tidak bisa maju lagi sebagai calon presiden pada pemilu 2024 karena periode nya sudah habis.

“Tentu sudah tidak bisa lagi Pak Jokowi maju menjadi calon presiden pada pemilu 2024 karena telah menjabat selama dua periode. Dalam pasal 17 UUD 1945 secara terang juga telah membatasi periodisasi presiden hanya sebanyak 2 kali saja, presiden serta wakil mpo88 presiden mengontrol jabatan selama lima tahun. Namun setelah itu akan dipilih ulang dalam jabatan yang sama dan hanya untuk masa jabatan satu kali saja” ungkap Lukman (15/01/2022).

“Pasal 7 UUD 1945 tersebut juga merupakan hasil dari amandemen konstitusi dalam rentang tahun 2000-2022 oleh MPR. Hal itu menjadi evaluasi atas perjalanan pemerintah dari orde lama dan orde baru yang sebelumnya memang tidak ada pembatasan periodesasi jabatan presiden. Dan pada pasal 7 UUD 1945 merupakan salah satu nyawa  bagian dari reformasi.

Dengan begitu Lukman menyimpulkan jika para pihak yang telah mendorong Jokowi untuk maju lagi sebagai capres pada tahun 2024 mendatang tidak memahami secara detail isi dari konstitusi. Dia juga mengaku sedih sebab banyak pihak termasuk para elit politik yang juga tidak memahami arti dari pasal 7 UUD 1945 tersebut.

“Mungkin para pihak yang telah menyatakan dukungan supaya Pak Jokowi kembali maju sebagai capres pada pemilu 2024 mendatang tidak memahami secara lengkap isi UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Dalam undang-undang tersebut diterangkan secara jelas bahwa batasan periode seseorang untuk bisa menjabat sebagai presiden presiden hanya sebanyak 2 kali saja. Tentunya saya juga sangat sedih melihat kenyataan ini  karena masih juga ada sebagian masyarakat bahkan ada juga tokoh-tokoh elite politik yang tidak pernah membaca 19 UUD 1945 tersebut,” Lanjutnya.

Benarkah Jokowi bisa maju menjadi cawapres di Pemilu 2024?

Lalu bagaimana jika Jika nantinya Jokowi kembali maju pada pilpres 2024 sebagai cawapres? Dimana jabatan tersebut berbeda dengan kedudukannya sebelumnya selama dua periode ini. Terkait dengan hal itu Lukman menyatakan jika bisa saja dilakukan. Dia juga mengungkapkan bahwa seseorang bisa saja kembali menjabat di pemerintahan jika kedudukan yang dipilih berbeda dari dua periode jabatan sebelumnya. Dengan begitu bisa dikatakan Jokowi mungkin saja bisa maju sebagai cawapres pada pemilu 2024.

“Menurut pasal 7 UUD 1945 hal tersebut memang bisa saja dilakukan jika sudah menjaba wapres 2 periode kemudian mencalonkan diri sebagai capres. Begitu juga dengan sebaliknya jika telah menjabat presiden selama 2 kali atau dua periode lalu mencalonkan diri sebagai wapres  maka menurut pasal 7 itu boleh saja,” terang lukman.

Meskipun begitu Lukman juga menyebutkan lagi jika masyarakat tentu akan mempertanyakan terkait dengan etika kepemimpinan Jokowi jika hal tersebut benar-benar dilakukan. Terlebih lagi pada beberapa kesempatan Jokowi mengungkapkan telah menolak untuk maju lagi pada pilpres 2024. “Pastinya nanti akan banyak masyarakat yang mempertanyakan terkait dengan etika kepemimpinan dan pak Jokowi pasti juga tidak akan bersedia hal tersebut sudah disampaikan berulang kali secara langsung,” tutupnya.

Pendukung Koalisi Prabowo-Puan Minta Deklarasi Capres-Cawapres Lebih Dini

Deklarator pendukung dari poros Prabowo Subianto-Puan Maharani, yakni Andianto meminta agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra. Segera mengumumkan secara resmi pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Hal tersebut dilakukan demi persiapan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 mendatang yang lebih matang.

Menurut Andianto, dengan dilakukannya deklarasi dari koalisi pasangan capres cawapres lebih dini akan memberikan pendidikan politik. Serta masyarakat juga memiliki waktu yang lebih luas untuk menilai, menilai, dan memutuskan. Terkait dengan mana calon pemimpin yang tepat untuk dipilih demi masa depan Indonesia.

“Kami sangat sepakat sekali jika menggunakan gagasan partai politik mpo88 atau koalisi dari partai politik untuk segera mengumumkan secara resmi terkait dengan koalisi yang dilakukan secara lebih dini,” jelas Andiant dalam keterangannya Kamis (/12/2021).
“Ini juga menjadi salah satu tradisi yang positif untuk bisa memilih pemimpin Indonesia yang lebih tepat,” lanjutnya.

Dirinya juga sudah memberikan usul kepada PDIP dan Gerindra supaya pendeklarasian Prabowo-Puan sebagai bakal capres cawapres yang akan maju di Pilpres 2024. Tidak diumumkan di menit-menit akhir Pilpres 2024, seperti halnya yang dilakukan dalam Pilpres 2019 silam. Dan usulan yang diberikan tersebut mendapatkan respon positif dari kedua belah partai.

Faktor yang mengubah peta politik
Sebelumnya, Hasan Nasbi selaku pendiri lembaga survei dan konsultan politik Cyrus Network menjelaskan apa saja faktor yang bisa mengubah peta politik di Indonesia pada Pilpres 2024. Dan salah satu faktornya adalah koalisi lebih awal yang dilakukan antar parpol serta penentuan bakal calon yang juga lebih awal.

Menurutnya saat ini, publik memang benar-benar tidak tahu siapa saja sosok yang memiliki tiket untuk maju ke Pilpres 204 mendatang. Meskipun sebelumnya sudah ada berita terkait 3 parpol besar yang berpotensi mengusung kader sendiri dan hanya butuh tambahan satu parpol. Yakni PDIP, Gerindra dan Golkar.
“Terdapat dua hal yang bisa mengubah pet survei Pilpres 2024. Jika sudah dibungkus dengan rapi maka saya yakin jika orang akan mudah melihatnya, oh inilah yang sudah punya tiket,” terang Hasan.

Sedangkan dari Ketua DPP PKS, Ali Mardani menyatakan agar semua partai politik mulai membangun koalisi dan mendeklarasikan capres-cawapres yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang.

Dia juga berharap agar para parpol baik yang mengusung bakal calon dari internal maupun secara koalisi tidak mendeklarasikan yang hendak diusung di waktu-waktu akhir. Terlebih ketika sudah menjelang penutupan pendaftaran seperti halnya yang sudah terjadi selama ini.

Jazilul Fawaid selaku Waketum dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menyepakati terkait usul agar para koalisi parpol yang mengusung capres-cawapres mengumumkannya sejak dini. Dengan begitu masyarakat ibaratnya tidak membeli kancing dalam karung pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta agar para kandidat tidak bersikap malu-malu.

Namun beberapa pernyataan di atas tidak senada dengan salah satu politikus PDIP yakni Hendrawan Supratikno. Dirinya tidak mau melakukan deklarasi terkait pasangan capres-cawapres yang akan maju di Pilpres 2024 dilakukan lebih dini. Menurutnya kontestasi penyelenggaraan Pilpres 2024 masih jauh dan saat ini kepemimpinan kedua era Jokowi masih baru akan memasuki tahun ketiga.

“Untuk apa mendeklarasikan lebih awal. toh saat ini kepemimpinan Pak Jokowi periode kedua masih akan memasuki tahun ketiga. Bahkan awal tahun depan masih akselerasi pemulihan pasca pandemic dan juga penyelenggaraan pemilu masih lama,” ungkap Hendrawan.

Ganjar dan Sandiaga Direkomendasi oleh Organisasi Sayap Golkar Jadi Cawapres Airlangga

caffreyforcongress.org – Dito Ariotedjo selaku Ketua Umum Organisasi Sayap Partai Golkar, AMPI ( Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia ) menyarankan duet Airlangga Hartarto bersama dengan para pemuda yang memiliki tingkat popularitas banyak versi survei pendapat publik.

Dito menilai, setidaknya tersedia 7 tokoh yang berpotensi jadi calon wakil presiden mendampingi Airlangga. Namun, dia menilai cuma tiga orang yang pas.

“Dari 7 opsi itu, karena menurut saya Pak Airlangga Hartarto sesuai berdampingan dengan Pak Anies, Sandiaga Uno dan Pak Ganjar,” ungkap Dito waktu dihubungi oleh media merdeka.com, Selasa (21/9). Empat lainnya yang diakui potensial yakni Gibran Rakabuming Raka, Khofifah Indar Parawansa, Ridwan Kamil dan Muhaimin Iskandar.

Anies hingga kini belum punya partai politik. Peluangnya diusung parpol manapun tetap terbuka lebar. Sementara Ganjar dan Sandiaga punya peluang kecil di situs slot online parpolnya masing-masing. Ganjar harus beradu bersama dengan Puan Maharani dan Sandiaga bersama dengan Prabowo Subianto.

Dito menjelaskan, ketiga calon berikut jadi pelengkap bagi kebolehan Airlangga kala ini. Menurut dia, Airlangga kuat di partai dan punya latarbelakang teknokrat.

“Walaupun beliau ketum partai, sisi teknokrat beliau terlampau kental. Sangat profesional di bidang industri dan ekonomi,” kata Dito.

Kemudian sosok Anies, Ganjar dan Sandiaga Uno memiliki pengetahuan sebagai kepala daerah. Hal ini yang dipercayai sebagai paket lengkap untuk Pemilu 2024.

“Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Sandi memiliki pengalaman banyak sebagai kepala daerah yang notabene ahli menghadapi penduduk luas dan komunikasi politik yang mengayomi. Kombinasinya terlampau pas terkecuali jadi duet di pilpres berikutnya,” tegas Dito.

Dito yakin, Airlangga dan Partai Golkar bisa melobi ketiga orang berikut untuk bisa maju dalam kontestasi di Pemilu 2024. Walaupun dia menyatakan, Ganjar dan Sandiaga adalah kepala daerah partai politik lain.

“Partai Golkar merupakan partai yang memilikijam terbang tinggi tentu punya strategi-strategi melobi yang mumpuni,” katanya.

“Tapi kala ini pak AH sebagai ketua KC PEN bakal fokus mengatasi Covid dan kebangkitan ekonomi Indonesia. Karena Pak AH pemimpin yang mementingkan Indonesia dan kesejahteraan penduduk kita,” jadi Dito.

Sebelumnya, PDIP melarang seluruh kadernya untuk berbicara calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024.

Bahkan, terkecuali tersedia kader yang ketahuan melibatkan relawan deklarasi untuk dukung capres, akan diberikan sanksi tegas.

Pengamat Politik Aisah Putri Budiatri menilai, pemberitahuan yang dibuat PDIP berikut memberikan kesempatan bagi Ganjar untuk bisa ditunjuk sebagai calon oleh PDIP sebagai presiden di Pemilu 2024.

“Sebenarnya ini justru menunjukan tersedia celah dari PDIP mempertimbangkan sebagian nama kadernya jadi capres, juga Ganjar,” kata Aisah kala dihubungi merdeka.com, Selasa (21/9).

Asalkan, kata dia, daya tawar Ganjar menjelang pemilu digelar tetap terus menerus kuat. popularitasnya tetap menanjak. Lalu kepemimpinannya di Jawa Tengah tetap menarik perhatian publik.

“Selain juga komunikasi politik pada Ganjar dan PDIP (terutama bersama dengan Megawati) dipupuk baik, maka tersedia peluang Ganjar bisa maju dari PDIP,” menyadari Aisah.

Dia menilai, sebagai politisi yang mengakar di PDIP, dan bersama dengan posisi PDIP sebagai partai juara politik kala ini. Paling menguntungkan terkecuali Ganjar maju bersama dengan PDIP. “Dan konstelasi politik menuju pemilu 2024 tetap terlampau dinamis, sehingga apa-pun bisa saja terjadi,” tutur dia.

Aisah menilai, mungkin bisa saja semasa  pergerakannya nanti Ganjar jadi balik badan dari PDIP dan diusung oleh parpol lain. Hal itu dinilai wajar sebab seorang politisi tentu bakal tetap mencari peluang politik, juga mencari kendaraan politik untuk pemilu

Dengan suasana Ganjar kala ini, kata dia, belum punya kepastian partai pengusung, dia menilai, komunikasi baik yang membuka peluang pencalonan yang pantas diakses ke siapapun.