Pemerinta Diharapkan Sediakan Kebijakan soal Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi

caffreyforcongress.org – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah berharap pemerintah buat persiapan kebijakan yang paham berkaitan pemakaian aplikasi PeduliLindungi.

Kebijakan tersebut, lanjut Trubus, perlu menyesuaikan dua hal penting. Pertama, menyesuaikan pemakaian untuk penduduk yang mempunyai handphone dan dapat mengaksesnya. “Kedua, kebijakan juga perlu menyesuaikan berkenaan mereka yang tidak mempunyai handphone dan mempunyai handphone tapi tidak dapat membuka aplikasi itu,” paham Trubus pada Kompas.com, Rabu (15/9/2021). Selain kebijakan yang jelas, lanjut Trubus, pemerintah juga perlu memberi tambahan informasi dan edukasi yang paham dan dimengerti oleh masyarakat.

Trubus mengungkapkan saat ini banyak penduduk yang tidak paham cara membuka aplikasi PeduliLindungi. “Masih banyak yang belum paham bagaimana mengaksesnya, dan apa saja kegunaannya,” kata dia.

Jika informasi dan edukasi pemerintah tidak memadai baik, maka bakal membuat kegaduhan di masyarakat. Sebab banyak petugas penjaga fasiltias umum, seperti transportasi dan juga mal juga belum paham bagaimana membuka aplikasi tersebut. “Banyak mal itu belum siap, apakah satpam-satpam disitu juga paham bagaimana cara membuka dan men-download-nya?,” ucapnya.

Trubus berpandangan, pemerintah juga perlu buat persiapan infrastruktur pendukung untuk penduduk yang tidak dapat membuka aplikasi PeduliLindungi di tempat-tempat umum.

“Misalnya sediakan handphone di tempat, sehingga penduduk yang tidak mempunyai handphone atau tidak dapat mangakses dapat manfaatkan layanan pemerintah itu,” imbuh dia. Diketahui aplikasi PeduliLindungi juga dimanfaatkan sebagai satu syarat perjalanan. Hal itu diungkapkan Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangannya, Rabu. Ketentuan syarat perjalanan pada era PPKM 14-20 September 2021 diatur dalam SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 17 beserta addendumnya berkaitan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19.

Di segi lain Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menyebut pihaknya bakal melaksanakan evaluasi pemakaian PeduliLindungi sebagai keliru satu sayarat membuka layanan publik agen judi slot sepanjang pandemi Covid-19. Evaluasi itu, kata Nadia, dikerjakan menanggapi banyak penduduk yang tidak dapat membuka area publik karena tidak mempunyai smartphone untuk membuka aplikasi Pedulilindungi.

“Kita bakal tetap melaksanakan evaluasi berkaitan pemakaian aplikasi PeduliLindungi yang pada prinsipnya merawat penduduk saat melaksanakan kegiatan di area publik,” terang nadia saat di konfirmasi Kompas.com, Selasa (14/9/2021).

Salah satu hal itu adalah bersama dengan membuat peraturan yang memudahkan penduduk untuk membuka area publik, bersama dengan catatan udah divaksinasi. “Jadi, kecuali belum siap, sekurang-kurangnya cetak kartu vaksinasi saja dulu diperlihatkan kepada petugas. Itu saja udah cukup. Petugas yang merawat itu perlu ikuti SOP yang dibuat. Maka, SOP nya pun perlu mempunyai keberpihakan pada orang yang tidak mempunyai smartphone,” petunjuk dia. Lebih lanjut, dia mengimbau kepada penduduk perlu selamanya ikuti protokol kebugaran yang tersedia tidak cuman membuktikan kartu vaksinasi Covid-19.

Adapun protokol kebugaran yang tersedia di antaranya mengenakan masker, merawat jarak, menjauhi kerumunan, dan kurangi mobilitas. Sebelumnya diberitakan, masih banyak penduduk yang ada masalah membuka area publik lantaran tidak mempunyai aplikasi PeduliLindungi. Hal ini karena sebagian penduduk masih tidak mempunyai smartphone atau terhambat batasan kuota internet.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya sedang memikirkan alternatif sehingga PeduliLindungi dapat diterapkan tanpa manfaatkan smartphone. “Kami juga memikirkan bagaimana PeduliLindungi dapat digunakan tanpa smartphone, sedang kami peduli bagaimana caranya sehingga tersedia alternatif lain,” kata Budi dalam rapat kerja bersama dengan Komisi IX DPR, Senin (13/6/2021). Budi mencontohkan, saat ini, aplikasi PeduliLindungi udah terintegrasi bersama dengan sistem check-in pesawat dan sistem ordering dari aplikasi agen travel online. “Jadi begitu pertama kali yang bersangkutan pesan tiket atau check-in, otomatis tanpa buka handphone oleh aplikasi Traveloka, tiket.com, atau aplikasi check-in pesawat bakal di cek ke sistem PeduliLindungi berkaitan ststus vaksinasi dan juga lab PCR,” ujarnya.

Fraksi PKB Tanggapi Pertanggungjawaban Pemerintah didalam APBN 2020

caffreyforcongress.org – DPR RI merespon susunan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban dari APBN Tahun Anggaran 2020 (RUU P2 APBN 2020 ). Delapan fraksi mengiyakan, dan satu fraksi menerima dengan catatan. Fraksi yang menyetujui adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, dan Partai Demokrat.

Fraksi FPKB menghormati pemerintah yang bekerja keras bersamanya menjadikan kebijakan-kebijakan terobosan didalam menanggulangi pengaruh penyebaran virus Covid-19 yang berdampak semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara merasakan tekanan yang berat.

“Pemerintah sudah sukses meraih kembali pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada LKPP Tahun Anggaran 2020,” ungkap Juru Bicara Fraksi PKB, Siti Mukaromah, pada pandangan mini Fraksi pada Raker Badan Anggaran (Banggar), dikutip, Rabu (8/9/2021).

Erma yang sebagai Anggota Banggar DPR ini mengungkapkan, FPKB mencatat bahwa LKPP 2020 ini masih menemukan 26 temuan pengawasan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan. Enam temuan tersebut berhubungan langsung bersama pelaksanaan program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

“FPKB mendorong pemerintah untuk secepatnya meluncurkan tindakan dan mencarikan solusi pada persoalan tersebut. Mengingat bahwa program PC-PEN terlampau urgent didalam menanggulangi pengaruh Pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan untuk mengantisipasi terulangnya situs slot online kejadian tersebut di tahun 2021 ini,” ujar Erma yang lantas menyebutkan bahwa selanjut catatan berikut diterukan kepada pemerintah, Selasa (7/12/2021).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN hadir dan bekerja keras melindungi serta melindungi masyarakat berasal dari pengaruh pandemi COVID-19 melalui program penanganan kebugaran dan bermacam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Instrumen APBN udah dapat menghambat laju kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 jadi minus 2,07%. Dan ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang punyai level kontraksi ekonomi yang moderat yang terdampak pandemi Covid-19,” ujar Fiarla.

Menkeu mengutarakan berdasarkan information Asian Development Bank Outlook pada April 2021, pergerakan ekonomi Indonesia tahun 2020 relatif lebih baik dibandingkan bersama biasanya pergerakan ekonomi negara di Asia Tenggara yang mengalami kontraksi 4,0% akibat Covid-19. Kontraksi pergerakan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 terhitung jauh lebih baik kalau dibandingkan biasanya negara G-20 yang mengalami kontraksi minus 4,7% atau terhitung kalau dibandingkan negara peer ASEAN-6 yang mengalami kontraksi 4,3%.

Pihaknya menilai bahwa APBN 2020 terbukti berperan melindungi Indonesia berasal dari kontraksi ekonomi yang lebih didalam dan menambahkan faedah kepada masyarakat didalam bermacam lini, agar menghambat laju angka kemiskinan. Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN (PCPEN) termasuk enam klaster yaitu kesehatan, dukungan sosial, dukungan UMKM, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta komisi usaha yang jadi fokus penanganan krisis, bersama anggaran Rp695 triliunan lebih.

Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jadi tidak benar satu berasal dari depalan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyetujui RUU  tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (RUU P2 APBN TA 2020).

Juru Bicara Fraksi PKB, Siti Mukaromah menyebutkan sikap itu diambil karena pihaknya mengapresiasi pemerintah yang bekerja keras mengakibatkan sejumlah terobosan didalam menanggulangi pengaruh penyebaran virus Covid-19.

“Pemerintah udah sukses meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada LKPP Tahun Anggaran 2020,” kata Mukaromah didalam Pandangan mini Fraksi pada Raker Badan Anggaran (Banggar), Senin (6/9/2021).

Namun demikian, perempuan yang biasa disapa Erma ini  mengatakan, pihaknya mencatat bahwa LKPP Tahun 2020 masih menemukan 26 (dua puluh enam) temuan kontrol Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan.

Enam temuan berikut terkait segera bersama pelaksanaan program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

“FPKB mendesak pemerintah untuk secepatnya menyita tindakan dan mencarikan solusi pada persoalan tersebut. Mengingat bahwa program PC-PEN terlampau urgent didalam menanggulangi pengaruh Pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan untuk menjaga-jaga terulangnya kejadian berikut di tahun 2021 ini,” tambah Erma.

20 Tahun Lagi Perpindahan Ibu Kota Negara, Siap?!

caffreyforcongress.org – Pada awal tahun pemerintahannya, presiden Jokowi mencanangkan untuk melakukan pemindahan ibu kota negara atau IKN dari Jakarta ke Kalimantan. Perpindahan ibu kota negara ini di landasi dengan kondisi Jakarta yang makin tidak kondusif sebagai kota pusat pemerintahan. Hal ini sempat membuat banyak orang terutama para pegawai pemerintahan pusat merasa bingung dan gusar karena pemindahan ini.

Perpindahan ibu kota negara 20 tahun lagi

Banyak orang yang penasaran bagaimana kabar pemindahan IKN pasca pandemi. Hal ini disebabkan karena pemindahan IKN ini makin tidak terdengar kabarnya. Meski begitu, ternyata divisi pemerintah yang bertugas menangani pemindahan IKN ini masih bekerja dengan giat. Siapa mereka? Mereka adalah BAPPENAS atau Badan Pembangunan Nasional.

·         Rencana IKN sudah dibangun

Hal pertama yang perlu diketahui tentang pemindahan IKN adalah mengenai perencanaannya yang sudah selesai dibangun. Suharno dari BAPPENAS menyatakan bahwa pihaknya sudah menyelesaikan rencana pembangunan IKN di Kalimantan. Akan tetapi rencana pembangunan yang kemarin di nyatakan haru selesai dalam kurun waktu di bawah 5 tahun ini mustahil untuk dilakukan.

Suharno menyatakan bahwa rencana pembangunan IKN bukan merupakan rencana pembangunan yang abal-abal atau membuat kota magic. Hal inilah yang membuat proses pembangunan IKN yang serius ini akan memakan waktu yang cukup panjang.

·         Proses pembangunan akan selesai paling lama 20 tahun

Berdasarkan rencana yang sudah di buat oleh BAPPENAS pembangunan ibu kota negara akan memakan waktu sekitar 15 hingga 20 tahun. Hal ini bisa di penuhi jika seluruh rencana yang telah di buat oleh BAPPENAS dapat dipenuhi, artinya tidak ada proses yang mangkrak.

Proses mangkrak adalah ketika ada hal lain yang muncul di luar rencana. Seperti salah satunya adalah pandemi Covid 19 ini. Pandemi ini merupakan salah satu agen judi slot aspek yang menyebabkan proses perencanaan IKN menjadi terhambat. Bukan hanya terhambat, proses pembangunan IKN juga harus ditunda sampai kondisi Covid 19 ini menjadi membaik.

Meski sudah rampung di garap, proses pembangunan IKN hingga kini masih belum bisa dimulai. Hal ini disebabkan karena kondisi pandemi hingga saat ini masih menjadi penyebab terhambatnya pembangunan IKN. Pihak BAPPENAS juga menyatakan bahwa proses mulainya pembangunan masih akan menunggu bagaimana kondisi pandemi ini.

Proses pembangunan belum bisa di awali karena kondisi pandemi di Indonesia masih seperti sekarang ini. Hal ini disebabkan karena pembangunan IKN tentu akan membutuhkan biaya yang besar. Dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini, biaya masih di pusatkan untuk penyelesaian pandemi sehingga pembangunan belum bisa dilakukan.

·         Konsep IKN baru adalah Green City

Terakhir hal penting mengenai IKN yang wajib di ketahui adalah mengenai konsep dari IKN Indonesia. IKN Indonesia yang baru di rancangkan akan memiliki konsep Green City. Konsep ini diharapkan akan menjadi percontohan untuk negara-negara lain di dunia.

Intinya pembangunan IKN Indonesia yang baru memang sudah siap. Selain perencanaannya, undang-undang mengenai pembangunan IKN ini juga sudah selesai di buat. Pemerintah hanya menunggu kondisi pandemi membaik. Dengan adanya vaksin dan juga PPKM, saat ini kondisi sudah sangat membaik. Diharapkan Indonesia segera mencapai herd immunity sehingga masalah pandemi bisa ditekan dengan lebih maksimal dan perekonomian mulai bisa stabil kembali sehingga pembangunan IKN bisa segera di laksanakan. Jadi untuk kamu yang sudah atau sedang menjadi pegawai pemerintahan tidak perlu khawatir karena kemungkinan perpindahan ibu kota negara dan pegawai hanya akan terjadi ketika IKN baru sudah selesai.