Satgas Covid-19 Terbitkan Ketentuan Karantina Mandiri Bagi DPR

Satgas Penanganan Covid 19 Republik Indonesia memberikan deskripsi kepada para pejabat dengan tingkat Eselon 1 ke atas untuk melakukan karantina mandiri setelah bepergian selama 10 x 24 jam. Bahkan ada juga memberikan dispensasi atau pengurangan durasi karantina kepada para pejabat tersebut kurang dari 10 hari dengan mempertimbangkan keperluan dinas.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 25 tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada masa pandemi covid 19 yakni mengatur kewajiban tentang karantina bagi WNI dan juga WNA dari luar negeri

“Masa karantina 10×24 jam akan diberikan dispensasi pengurangan durasi pelaksanaan karantina secara mandiri tersebut kepada para WNI atau pejabat dengan tingkat Eselon 1 ke atas dengan berdasarkan pertimbangan dinas,” bunyi dalam Pasal 25/2021 huruf F poin 5.

Adapun ketentuan tempat karantina mandiri yang harus dipenuhi kriterianya yakni memiliki kamar mandi tersendiri, kamar tidur tersendiri, dan untuk setiap mpo88 pelaku perjalanan internasional memiliki petugas pengawas karantina yang harus melaporkan pengawasan karantina tersebut kepada petugas KKP yang berada di area wilayahnya.

Selanjutnya untuk pelaksanaan tes RT-PCR kedua pada hari ke-9 karantina, juga wajib melaporkan hasil tes RT-PCR tersebut kepada petugas KKP di area wilayahnya tersebut. Dan yang terakhir yakni ketentuan tersebut menyebutkan dispensasi yang diberikan untuk durasi karantina minimal diajukan tiga hari sebelum kedatangannya di Indonesia. Serta tentunya permohonan tersebut harus diajukan kepada Satgas Penanganan Covid-19 Nasional, dengan begitu dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian serta  kesepakatan antara lembaga terkait atau Kementerian

Respons Cak Imin atas Statement Karantina Mandiri Anggota DPR dari Hillary

Sebelum ditetapkannya SE tersebut Wakil ketua DPR RI yakni Muhaimin Iskandar mengkritik salah satu anggota DPR RI yakni Hillary Brigitta Lasut. Hillary yang berasal dari Fraksi Nasdem berpendapat jika ketentuan karantina mandiri antara presiden dan anggota dewan usai bepergian dari luar negeri adalah setara.

Menurutnya hal tersebut berlebihan, dan dia mengusulkan jika ketentuan terkait karantina diberlakukan untuk semua orang yang pulang dari luar negeri bukan hanya untuk DPR dan juga pejabat eselon 1.

 “Itu over, nggak usah ada istimewa-istimewaan, sekarang yang terpenting mandiri semua saja bukan itu DPR, tapi mandiri saja,” terang Cak Imin pada wartawan saat diwawancarai di Kompleks Parlemen.

Cak Imin juga meminta kepada jika semua masyarakat boleh melakukan karantina secara mandiri. Namun  juga tetap menyatakan jika pemerintah wajib mengawasi masyarakat yang sedang melakukan karantina mandiri tersebut, seperti dengan memanfaatkan teknologi.

“Jadi tidak hanya DPR saja ya, semua akan diusulkan kepada pemerintah terkait dengan karantina mandiri, murah namun tetap ketat,” ujarnya lagi.

Sebelumnya Hillary diketahui tengah membela salah satu anggota DPR RI yakni Raden Wulansari alias mulai alias Mulan Jameela baru pulang dari Turki. Mulan bepergian bersama dengan suaminya Ahmad Dhani di awal Desember lalu dan tidak menjalani karantina terpusat bersama keluarga.

Menurut Hillary, anggota DPR memiliki kesetaraan dengan presiden dalam pembagian kekuasaan. Oleh karena itu menurutnya baik Presiden dan DPR juga memiliki hak yang sama untuk bisa menjalani karantina secara mandiri “DPR itu memiliki kesetaraan dengan Presiden dalam pembagian kekuasaan. Tidak masuk akal serta tidak etis juga jika presiden karantina di Istana Bogor kemudian DPR karantinanya di Wisma Atlet,” ungkap anggota termuda DPR RI periode 2019-2021 itu dalam pesannya.

Belum Terkonfirmasi di Indonesia, Berikut Fakta Varian Omicron

WHO kembali mengeluarkan peringatan penting tentang kemungkinan indikasi varian baru Corona yakni: Omicron yang mungkin menyebar ke seluruh wilayah di dunia.

Hal ini menyusul merebaknya varian baru yang diberi nama Varian Omicron di beberapa negara seperti Afrika Selatan, Hongkong dan Belgia yang baru diketahui sepekan terakhir ini oleh WHO.

Fakta Varian Omicron

Varian Omicron adalah hasil mutasi genetis varian Covid-19 yang mengalami perubahan yang amat dinamis khususnya pada bagian protein spike. Varian Omicron yang mpo88 dalam istilah medis memiliki kode B.1.1.529 ini diketahui pertama kali setelah WHO mendapatkan laporan indikasi varian baru tersebut tanggal 24 November 2021 dengan wilayah terkonfirmasi yakni: Afrika Selatan.

Hasil penelian resmi Technical Advisory Group on SARS-COV-2  Virus Evolution mengkategorikan varian ini sebagai Variant of Concern (VOC) yang kemudian oleh WHO diberi nama Varian Omicron.

Varian Omicron adalah Kategori Varian Covid Tertinggi

Perihal penamaan varian baru ini dengan Omicron yang merujuk pada huruf ke-15 huruf alfabet Yunani adalah mengindikasikan jika varian jenis ini masuk dalam kategori tertinggi dari berbagai varian virus Covid-19 yang pernah ada sebelumnya, seperti: Alpha, Beta, Gamma dan yang terakhir Varian Delta.

Indikasi Infeksi Ulang yang Tinggi

WHO juga menyebut jika varian Omicron ini memiliki resiko infeksi ulang yang tinggi mengingat varian ini sudah mengalami mutasi genetis yang amat banyak bahkan hingga 30 kali proses mutasi virus dari sejak pertama kali Virus Covid-19 ditemukan.

Varian Omicron juga amat mungkin menimbulkan resiko pandemi baru yang akan sangat menyulitkan dalam hal vaksinnya, salah satu contohnya adalah Afrika Selatan yang memiliki kemampuan mutasi dengan amat cepat.

Pentingnya Vaksinasi

Oleh karena itu, dibalik upaya pencegahan masuknya varian baru virus Covid-19 ini ke Indonesia, pemerintah terus menggalakkan masyarakat untuk melakukan vaksin secara tuntas untuk mencegah kemungkinan munculnya varian baru atau bahkan masuknya Varian Omicron ke Indonesia yang amat mungkin dibawa oleh warga negara asing asal daerah yang terdampak varian baru ini.

Bahkan, WHO mengindikasikan jika Varian Omicron ini akan sangat mempengaruhi kinerja vaksin sebab amat mungkin vaksin yang sudah disuntikkan ke tubuh tak memiliki kemampuan dalam melawan virus Varian Omicron ini, meskipun sejauh ini penelitian yang mengarah ke hal tersebut belum terjadi.

Hanya saja yang perlu diwaspadai terhadap virus Varian Omicron ini adalah sifatnya yang sangat mudah menular bahkan sangat mungkin terjadi infeksi ulang terhadap masyarakat yang sudah pernah terinfeksi Virus Covid-19.

Tindakan Cepat Pemerintah Indonesia

Untuk mengantisipasi kemungkinan merebaknya virus Varian Omicron ini pula, pemerintah Indonesia bertindak cepat dengan memberikan batasan terhadap kunjungan warga dari negara-negara yang sudah terkonfirmasi varian Omicron ini.

Terlebih beberapa negara yang terkonfirmasi itu diketahui warganya amat sering bepergian ke wilayah Indonesia untuk berbagai keperluan, oleh karena itu sebelum virus Varian Omicron itu masuk dan merebak ke wilayah Indonesia, pengawasan terhadap pintu masuk kedatangan kian diperketat. Tak hanya untuk warga negara terkonfirmasi saja, warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia juga wajib menjalani karantina khusus selama 2 x 24 jam dan melakukan tes PCR paling sedikit dua kali untuk memastikan jika warga negara asing tersebut bukanlah carrier dari Varian Omicron yang hingga kini masih dalam tahap penelitian perihal kemungkinan tingkat keganasan virus serta indikasi infeksi lanjutannya.

Pemerintah Indonesia Optimistis Pemulihan Ekonomi Akan Menguat di Triwulan ke-4

Indonesia optimistis pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19 akan menguat pada kuartal saat ini, kata kementerian keuangan Sri Mulyani dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, setelah data kuartal ketiga lebih lemah dari perkiraan.

“Ke depan, kami berharap pemulihan ekonomi akan menguat di sisa tahun 2021, sejalan dengan situasi pandemi yang relatif lebih terkendali dan percepatan program vaksinasi,” kata Sri Mulyani seraya menambahkan optimismenya didasarkan pada peningkatan mobilitas. dan rekor indeks manajer pembelian tertinggi di bulan Oktober.

Perkembangan ekonomi Indonesia melambat lebih dari yang diharapkan pada Q3 atau kuartal ketiga karena pembatasan untuk mengendalikan gelombang mpo88 mematikan COVID-19 membebani aktivitas, meskipun data terbaru menunjukkan pertumbuhan sepertinya kembali ke jalurnya pada kuartal saat ini.

Ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu tumbuh 3,51 persen pada kuartal Juli-September dari periode yang sama tahun lalu, di bawah ekspansi 7,07 persen pada kuartal sebelumnya, menurut data Badan Pusat Statistik.

Analis yang disurvei oleh Reuters memperkirakan pertumbuhan melambat menjadi 3,76 persen, sementara pejabat pemerintah memperkirakan 4,5 persen.

Indeks saham utama tergelincir menjadi 0,15 persen di perdagangan pagi setelah naik 0,3 persen pada pembukaan, sementara rupiah melemah.

Pihak berwenang di Indonesia memberlakukan pembatasan mobilitas yang ketat pada Juli hingga Agustus sebagai tanggapan atas lonjakan infeksi COVID-19.

Langkah-langkah penahanan virus menghantam konsumsi rumah tangga, yang melambat menjadi 1 persen pada kuartal ketiga dari 6 persen dalam tiga bulan sebelumnya. Konsumsi swasta menyumbang lebih dari setengah produk domestik bruto negara itu.

Ekspor memberikan kontribusi terbesar terhadap ekspansi PDB didukung oleh siklus kenaikan harga komoditas.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengingatkan bahwa meningkatnya inflasi global, pergerakan ekonomi China dan prospek mengetatnya moneter di Amerika Serikat dan Uni Eropa bisa membuat pengaruh prospek pertumbuhan Indonesia.

Harga batu bara yang mengalami penurunan juga bisa mengurangi kontribusi ekspor pada PDB di kuartal keempat, ungkap Josua Pardede selaku ekonom Bank Permata.

“Ke depan, pertumbuhan ekonomi harus datang dari sektor swasta, mengingat pemerintah berencana mengurangi tingkat defisit fiskal,” kata Fakhrul Fulvian, ekonom pialang Jakarta Trimegah Sekuritas.

“3Q kemungkinan menandai palung untuk tahun ini, dengan pertumbuhan 4Q kemungkinan akan menguat karena beban kasus telah surut dan vaksinasi meningkat, memungkinkan pembatasan dibatalkan,” kata Radhika Rao, ekonom DBS.

Data yang lebih baru menampilkan pemulihan ekonomi sudah memperoleh momentum kembali setelah pembatasan secara bertahap tidak diperketat pada akhir Agustus, dengan indeks manajer pembelian manufaktur (PMI) pada level tertinggi sepanjang masa bulan lalu karena gangguan bisnis mereda.

Pemerintah telah mengatakan pihaknya berencana untuk mempersempit defisit anggaran menjadi 4,85 persen dari PDB pada 2022 dari sekitar 5,4 persen tahun ini.

Bank sentral juga telah mengumumkan rencana untuk melonggarkan kebijakan moneter ultra longgar dengan secara bertahap mengurangi ukuran kelebihan likuiditas dalam sistem perbankan tahun depan dan mempertimbangkan kenaikan suku bunga pada akhir 2022.

Rao dari DBS mengatakan Bank Indonesia mungkin harus memperketat kebijakan moneter lebih cepat jika Federal Reserve membebani kenaikan suku bunga AS. Sebelum rilis data, Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan PDB setahun penuh sebesar 4 persen, sedangkan perkiraan terbaru bank sentral adalah 3,5 persen hingga 4,3 persen. Ekonomi Indonesia menyusut 2,07 persen tahun lalu, kontraksi pertama sejak 1998, akibat dampak pandemi.

Pilpres 2024: Airlangga Hartarto Klaim Elektabilitasnya Naik Berkat Pasang Billboard

Billboard dengan foto Airlangga Hartarto  sebagai Ketua Umum Golkar, tersebar di banyak kota di Indonesia. Berkat pemasangan billboart tersebut, Airlangga Haratarto menggklaim kalau elektabilitas dirinya naik menjelang Pemilihan Presiden 2024. Hal tersebut menurutnya diiringi dengan meningkatnya elektabilitas Partai Golkar.

Penyataan tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke 57 Partari Golkar pada hari Sabtu 23 Oktober 2021. “Alhamdulillah, tren elektabilitas Partai Golkar terus mengalami peningkatan yang signifikan. Demikian pula dengan calon presiden yang ditandu Partai Golkar, popularitasnya mengalami kenaikan dan elektabilitasnya, sudah menggambarkan tren adalah yang kita kerjakan masih 2 tahun lagi, kita kerja keras,” ungkapnya.

Kerja Keras Kader Golkar  

Arilangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Menko Perekonomian ini mengatakan kalau naiknnya elektabilitas dirinya dan Parta Golkar adalah berkat kerja keras mpo88 dari semua kader partai. Kerja keras tersebut terimplementasi dalam upaya sosialisasi kepada masyarakat baik dalam bentuk kegiatan kemasyarakatan maupun pemasangan billboard yang tersebar di berbagai kota.

“Hal ini (elektabilitas) tentu karena kerja keras seluruh kader Partai Golkar yang sudah bekerja mempublikasikan gambar ketua umum partai lewat pemasangan billboard dan media luar,” katanya. Seperti yang dapat disaksikan di banyak tempat, foto Airlangga Hairtarto dengan background warna kuning khas Golkar terpampang. Dalam billboard tersebut juga disertai slogan Kerja untuk Indonesia, Airlangga Hartarto 2024.

Menko Perekonomian presiden Joko Widodo ini juga mengatakan kalau dirinya secara seksama mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dari para kader Golkar. Utamanya, yang dilakukan untuk membantu masyarakat menghadapi krisi akibat pandemi Covid-19.

“Salah satunya bakti sosial Jumat peduli yang telah dilaksanakan oleh Ikatan Istri Partai GOLKAR (IIPG) yang dipimpin Ibu Yanti Airlangga,” ujarnya. Oleh karena itu, Airlangga Hartarto mengajak seluruh kader untuk terus melaksanakan strategi pemenangan Pemilu 2024.

Dirinya berharap agar semua kader selalu fokus bekerja, demi mendongkrak elektabilitas selama dua tahun ke depan. Selain itu, ia juga berkeinginan untuk meningkatkan kualitas kader Partai Golkar supaya lebih banyak mendapatkan pengetahuan dan kemampuan.

Konsisten Dukung Pemerintahan Joko Widodo hingga 2024

Dalam forum yang sama, Airlangga Hartarto juga memastikan bahwa partai yang ia pimpin akan tetap akan tetap memihak pemerintahan presiden Joko Widodo sampai tahun penyelenggaraan Pemilu 2024. Dirinya menilai bahwa pemerintah saat ini memiliki kinerja yang sangat baik kendati harus menghadapi pandemi covid-19.

Sebagai ketua umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengapresiasi kinerja pemerintah selama dua tahun di periode kedua kepemimpinan Joko Widodo. Terlebih, dalam upaya penanganan pandemi yang tidak hanya berdampak pada kesehatan namun juga ekonomi masyarakat.

“Sebagai bagian kelompok pendukung pemerintahan Presiden Bapak Jokowi, partai Golkar tetap dan berkomitmen untuk mengawal, mendukung dan menyukseskan pemerintahan hingga tahun 2024,” tegasnya.

Menurutnya, tidak ada keraguan bagi Parta Golkar untuk terus secara aktif membantu pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. “Partai Golkar wajib tetap memiliki peran aktif dan bersumbangsih untuk pemulihan ekonomi nasional dalam rangka membangun kembali ekonomi terutama penciptaan lapangan kerja untuk rakyat,” kata sambungnya.

Airlangga juga menyinggung soal perlunya akselerasi agar pendapatan masyarakat kembali meningkat. Ketimpangan ekonomi harus dikurangi secara signifikan  dan kelompok kelas menengah harus diperbesar lagi. “Pandemi COVID tentu berdampak terhadap sektor ekonomi, kehidupan sosial dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

KORUPSI DANA BANSOS COVID – 19

Usai di tetapkan sebagai tersangka Mensos RI Juliari P. Batubara telah menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Menteri Sosial RI ini terjerat korupsi dana bansos covid – 19 yang ber awal dari OTT ( Operasi Tangkap Tangan ) beberapa waktu lalu oleh penjabat Kemensos.

Kasus pengadaan bantuan sosial penanganan covid – 19 ( bansos ) terjadi pada 2020 silam. Saat diselidiki ternyata korupsi dana bansos covid – 19 saat itu tak hanya menjerat Menteri Sosial Juliari P. Batubara saja namun juga menejarat anak buahnya.

Fakta Penangkapan Korupsi Dana Bansos Covid – 19

Kami akan mengulas beberapa fakta yang ada dalam penangkapan Mensos berserta para anak buahnya, saat korupsi dana bansos covid – 19, berikut beberapa fakta yang kami dapatkan :

1. Kasus Ini Berawal Dari Penangkapan Sang Anak Buah

Waktu itu Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tnagkap Tangan kepada salah satu anggota Kemensos. Salah satu penjabat eselo III ditangkap pada sabtu dini hari di lingkungan Kemensos. Kabar ini sempat dibenarkan oleh Menteri Sosial Juliari P. Batubara saat itu Beliau sedang tidak berada di Jakarta.

2. Saat Menanggapi Kasus Anak Buahnya Mensos Tak Mau Bicara Bnayak

Menteri Sosial Juliari P. Batubara saat itu tak mau memberikan banyak komentar tentang kasus yang sedang dihadapi oleh anggotanya. Dalam pengakuannya Menteri Sosial Juliari P. Batubara menghormati dan mendukung proses penyelidikan sesuai dengan proses hukum yang berlangsung di KPK.

3. Korupsi Ini Juga Berhubungan Dengan Vendor PBJ

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Buhari mengatakan bahwa korupsi dana bansos covid – 19 ini terkuak karena adanya hadiah pemberian vendor. Saat itu vendor slot online maha168 pengandaan barang dan jasa atau PBJ ini diberikan kepada Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) dari sejumlah vendor – vendor program tersebut.

4. Setelah Anak Buahnya Tertangkap Selang Sehari Mensos Juga Ditangkap

Akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi dana bansos covid – 19 ini. Selang setelah penangkapan anak buahnya Mensos Juliari P. Batubara juga di tetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus ini Mensos Juliari P. Batubara menerima suap bersama Adi Wahyono dan Mantheus Joko Santoso, dengan tersangka penyuap Ardian IM dan Hary Sidabuke.

5. Diduga Menerima Uang 17 Miliar

Sejumlah uang yang diduga diterima oleh Menteri Sosial dan anak buah nya sekitar Rp. 17 Miliar dari fee saat korupsi dana bansos covid – 19 selama masa pandemic saat itu. Fee periode pertama sebesar Rp. 12 Miliar dan jumlah yang diterima Mensos sebesar Rp. 8,2 Miliar dari pembagian fee yang ada. Dalam periode kedua mereka menerima seiktar fee sebesar Rp. 8,8 Miliar.      

6. Barang Bukti Baru Diamankan Rp. 14,7 Miliar Saat OTT Kepada Anak Buahnya

Saat mengelar OTT kepada anggota Kememsos KPK baru bisa mengamankan uang sebanyak Rp. 14,5 Miliar. Uang suap yang diterima para penjabat tersebut sekitar Rp. 11,9 Miliar dalam sejumlah pecahan mata uang asing, ada 171.085 Dollar AS setara degan Rp. 2,240 Miliar dan 23.000 Dollar Singapuara setara dengan Rp. 243 Juta.

Dan masing – masing uang suap tersebut di pisahkan dalam 7 koper, 3 tas ransel dan ada yang berada di dalam amplop.

Demikian fakta saat penangkapan kasus korupsi dana bansos covid – 19 tahun 2020 silam. Setalah penangkapan anak buahnya Menteri Sosial Juliari P. Batubara akhirnya menyerahkan diri ke KPK.

Airlangga: Partai Golkar Harus Menang Di Jogjakarta

Selain mengapresiasi penanganan kasus covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta, Airlangga Hartanto juga menyuarakan bahwasanya Partai Golkar harus menang di Yogyakarta. Sebagaimana diketahui, Airlangga Hartanto sendiri merupakan Ketua KPCPEN dan juga Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar). Dalam pidatonya pihaknya mengatakan bahwasanya, Yogyakarta terkait vaksinasi sudah menunjukan sebuah prestasi yang cukup baik.

Berdasarkan data yang diperoleh, vaksinasi yang dijalankan di kota pelajar tersebut sudah hampir 100 persen. Sekitar 85.16 persen untuk dosis pertamanya. Sedangkan untuk dosis keduanya sudah mencapai 53.98 persen. Sementara untuk dosis ketiga sudah mencapai 20.748 dosis. Dari data tersebut, Airlangga sangat bangga dengan antusia para warga masyarakat Yogyakarta yang mana ikut serta dalam membuat Herd Immunity.

Sedangkan untuk proses pemulihan ekonominnya sendiri, Yogyakarta memang patur mendapatkan apresiasi. Karena memang proses pertumbuhan ekonominya sudah mencapai 11 persen di kuartal kedua. Padahal batasan untuk tingkat nasionalnya hanya sekitar 7.07 persen. Menurut Airlangga sendiri, dengan adanya peningkatan pada pemulihan ekonominya, kegiatan ekonomi di kalangan warga masyarakat Yogyakarta sudah berjalan dengan baik.

Partai Golkar Harus Bisa Rebut Suara di Yogyakarta

Sebagai Menko Perekonomian Republik Indonesia, sedianya Airlangga juga memantau segala aktifitas perekonomian di Yogyakarta. Menurutnya, transportasi penerbangan di Yogyakarta sudah berangsung membaik. Selain itu juga kegiatan perekonomian masyarakat, mulai dari pasar, restoran, café, mall dan slotmaha168 perhotelan mulai menunjukan peningkatan. Untuk itu sebagai ketua umum Partai Golkar, pihaknya menghimbau kepada seluruh anggotanya di Yogyakarta untuk ikut serta berdampingan dengan masyarakat sekitar. Dalam kegiatan kemanusiaan maupun perekonomian rakyat.

Tidak ketinggalan pihaknya juga mengingatkan bahwasanya Yogyakarta sendiri merupakan salah satu wilayah yang ada di pulau Jawa. Yang terkena imbas terlama PPKM Level 4, ketika kasus covid-19 mencapai puncaknya. Dengan begitu, Yogyakarta menarik perhatian dari KPCPEN. Yang mana bekerja sama dengan pihak TNI-Polri untuk bisa membantu menangani semua kasus covid-19 di Yogyakarta. Untuk itu Airlangga mengatakan supaya tingkat kedisiplinan dan kepatuhan dalam penerapan 3M di Yogyakarta tetap terus ditingkatkan.

Pihaknya tidak mau kalau kasus covid-19 di Yogyakarta tersebut kembali meningkat dan bahkan mencapai puncaknya lagi. Airlangga sendiri sedianya mengucapkan puji syukur karena semua bisa teratasi berkat adanya kerjasama semua anggota dengan pihak tenaga kesehatan maupun TNI-Polri. Dan Indonesia pun sekarang ini menjadi Indonesia yang sehat, khususnya wilayah Yogyakarta juga sudah menunjukan perkembangan terbaiknya.

Memang sekarang ini sebagian besar daerah di Yogyakarta masuk PPKM Level 2. Dan berdasarkan data yang diperoleh, hanya Yogyakarta bagian kota dan juga kabupaten Bantul sedianya masih berada di PPKM Level 3. Dengan adanya perkembangan tersebut, Airlangga sedianya berharap. Bahwasanya dalam penanganan kasus pandemic covid-19 yang dicanangkan oleh pemerintah dengan sistem gas dan rem tersebut. Sekarang yang perlu Yogyakarta lakukan adalah menggunakan sistem gas untuk bisa memulihkan perekonomiannya.

Namun menurut Ketua Umum Partai Golkar tersebut, jika Yogyakarta masih termasuk wilayah PPKM Level 4, maka yang diterapkan adalah sistem remnya. Yang jelas sistem gas dan rem tersebut sangat berpengaruh pada perkembangan wilayah Yogyakarta. Selain mengapresiasikan dan juga mengingatkan mengenai penanganan kasus pandemic covid-19 beserta pemulihan ekonomi Yogyakarta. Pihaknya juga menambahkan sedikit himbauan kepada para anggota kader maupun pengurus Partai Golongan Karya di Yogyakarta.

“Bilamana mau Partai Golkar sedianya menang, untuk memperoleh kemenangan tersebut yang terpenting adalah mengenai struktural partainya. Selain itu jaringan partai memang harus terbentuk dan terevitalisasi dengan baik,” ucap Airlangga yang sudah disambut dengan kesiapan para kadernya di Yogyakarta.

Pemerinta Diharapkan Sediakan Kebijakan soal Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi

caffreyforcongress.org – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah berharap pemerintah buat persiapan kebijakan yang paham berkaitan pemakaian aplikasi PeduliLindungi.

Kebijakan tersebut, lanjut Trubus, perlu menyesuaikan dua hal penting. Pertama, menyesuaikan pemakaian untuk penduduk yang mempunyai handphone dan dapat mengaksesnya. “Kedua, kebijakan juga perlu menyesuaikan berkenaan mereka yang tidak mempunyai handphone dan mempunyai handphone tapi tidak dapat membuka aplikasi itu,” paham Trubus pada Kompas.com, Rabu (15/9/2021). Selain kebijakan yang jelas, lanjut Trubus, pemerintah juga perlu memberi tambahan informasi dan edukasi yang paham dan dimengerti oleh masyarakat.

Trubus mengungkapkan saat ini banyak penduduk yang tidak paham cara membuka aplikasi PeduliLindungi. “Masih banyak yang belum paham bagaimana mengaksesnya, dan apa saja kegunaannya,” kata dia.

Jika informasi dan edukasi pemerintah tidak memadai baik, maka bakal membuat kegaduhan di masyarakat. Sebab banyak petugas penjaga fasiltias umum, seperti transportasi dan juga mal juga belum paham bagaimana membuka aplikasi tersebut. “Banyak mal itu belum siap, apakah satpam-satpam disitu juga paham bagaimana cara membuka dan men-download-nya?,” ucapnya.

Trubus berpandangan, pemerintah juga perlu buat persiapan infrastruktur pendukung untuk penduduk yang tidak dapat membuka aplikasi PeduliLindungi di tempat-tempat umum.

“Misalnya sediakan handphone di tempat, sehingga penduduk yang tidak mempunyai handphone atau tidak dapat mangakses dapat manfaatkan layanan pemerintah itu,” imbuh dia. Diketahui aplikasi PeduliLindungi juga dimanfaatkan sebagai satu syarat perjalanan. Hal itu diungkapkan Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangannya, Rabu. Ketentuan syarat perjalanan pada era PPKM 14-20 September 2021 diatur dalam SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 17 beserta addendumnya berkaitan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19.

Di segi lain Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menyebut pihaknya bakal melaksanakan evaluasi pemakaian PeduliLindungi sebagai keliru satu sayarat membuka layanan publik agen judi slot sepanjang pandemi Covid-19. Evaluasi itu, kata Nadia, dikerjakan menanggapi banyak penduduk yang tidak dapat membuka area publik karena tidak mempunyai smartphone untuk membuka aplikasi Pedulilindungi.

“Kita bakal tetap melaksanakan evaluasi berkaitan pemakaian aplikasi PeduliLindungi yang pada prinsipnya merawat penduduk saat melaksanakan kegiatan di area publik,” terang nadia saat di konfirmasi Kompas.com, Selasa (14/9/2021).

Salah satu hal itu adalah bersama dengan membuat peraturan yang memudahkan penduduk untuk membuka area publik, bersama dengan catatan udah divaksinasi. “Jadi, kecuali belum siap, sekurang-kurangnya cetak kartu vaksinasi saja dulu diperlihatkan kepada petugas. Itu saja udah cukup. Petugas yang merawat itu perlu ikuti SOP yang dibuat. Maka, SOP nya pun perlu mempunyai keberpihakan pada orang yang tidak mempunyai smartphone,” petunjuk dia. Lebih lanjut, dia mengimbau kepada penduduk perlu selamanya ikuti protokol kebugaran yang tersedia tidak cuman membuktikan kartu vaksinasi Covid-19.

Adapun protokol kebugaran yang tersedia di antaranya mengenakan masker, merawat jarak, menjauhi kerumunan, dan kurangi mobilitas. Sebelumnya diberitakan, masih banyak penduduk yang ada masalah membuka area publik lantaran tidak mempunyai aplikasi PeduliLindungi. Hal ini karena sebagian penduduk masih tidak mempunyai smartphone atau terhambat batasan kuota internet.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya sedang memikirkan alternatif sehingga PeduliLindungi dapat diterapkan tanpa manfaatkan smartphone. “Kami juga memikirkan bagaimana PeduliLindungi dapat digunakan tanpa smartphone, sedang kami peduli bagaimana caranya sehingga tersedia alternatif lain,” kata Budi dalam rapat kerja bersama dengan Komisi IX DPR, Senin (13/6/2021). Budi mencontohkan, saat ini, aplikasi PeduliLindungi udah terintegrasi bersama dengan sistem check-in pesawat dan sistem ordering dari aplikasi agen travel online. “Jadi begitu pertama kali yang bersangkutan pesan tiket atau check-in, otomatis tanpa buka handphone oleh aplikasi Traveloka, tiket.com, atau aplikasi check-in pesawat bakal di cek ke sistem PeduliLindungi berkaitan ststus vaksinasi dan juga lab PCR,” ujarnya.

Fraksi PKB Tanggapi Pertanggungjawaban Pemerintah didalam APBN 2020

caffreyforcongress.org – DPR RI merespon susunan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban dari APBN Tahun Anggaran 2020 (RUU P2 APBN 2020 ). Delapan fraksi mengiyakan, dan satu fraksi menerima dengan catatan. Fraksi yang menyetujui adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, dan Partai Demokrat.

Fraksi FPKB menghormati pemerintah yang bekerja keras bersamanya menjadikan kebijakan-kebijakan terobosan didalam menanggulangi pengaruh penyebaran virus Covid-19 yang berdampak semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara merasakan tekanan yang berat.

“Pemerintah sudah sukses meraih kembali pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada LKPP Tahun Anggaran 2020,” ungkap Juru Bicara Fraksi PKB, Siti Mukaromah, pada pandangan mini Fraksi pada Raker Badan Anggaran (Banggar), dikutip, Rabu (8/9/2021).

Erma yang sebagai Anggota Banggar DPR ini mengungkapkan, FPKB mencatat bahwa LKPP 2020 ini masih menemukan 26 temuan pengawasan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan. Enam temuan tersebut berhubungan langsung bersama pelaksanaan program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

“FPKB mendorong pemerintah untuk secepatnya meluncurkan tindakan dan mencarikan solusi pada persoalan tersebut. Mengingat bahwa program PC-PEN terlampau urgent didalam menanggulangi pengaruh Pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan untuk mengantisipasi terulangnya situs slot online kejadian tersebut di tahun 2021 ini,” ujar Erma yang lantas menyebutkan bahwa selanjut catatan berikut diterukan kepada pemerintah, Selasa (7/12/2021).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN hadir dan bekerja keras melindungi serta melindungi masyarakat berasal dari pengaruh pandemi COVID-19 melalui program penanganan kebugaran dan bermacam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Instrumen APBN udah dapat menghambat laju kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 jadi minus 2,07%. Dan ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang punyai level kontraksi ekonomi yang moderat yang terdampak pandemi Covid-19,” ujar Fiarla.

Menkeu mengutarakan berdasarkan information Asian Development Bank Outlook pada April 2021, pergerakan ekonomi Indonesia tahun 2020 relatif lebih baik dibandingkan bersama biasanya pergerakan ekonomi negara di Asia Tenggara yang mengalami kontraksi 4,0% akibat Covid-19. Kontraksi pergerakan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 terhitung jauh lebih baik kalau dibandingkan biasanya negara G-20 yang mengalami kontraksi minus 4,7% atau terhitung kalau dibandingkan negara peer ASEAN-6 yang mengalami kontraksi 4,3%.

Pihaknya menilai bahwa APBN 2020 terbukti berperan melindungi Indonesia berasal dari kontraksi ekonomi yang lebih didalam dan menambahkan faedah kepada masyarakat didalam bermacam lini, agar menghambat laju angka kemiskinan. Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN (PCPEN) termasuk enam klaster yaitu kesehatan, dukungan sosial, dukungan UMKM, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta komisi usaha yang jadi fokus penanganan krisis, bersama anggaran Rp695 triliunan lebih.

Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jadi tidak benar satu berasal dari depalan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyetujui RUU  tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (RUU P2 APBN TA 2020).

Juru Bicara Fraksi PKB, Siti Mukaromah menyebutkan sikap itu diambil karena pihaknya mengapresiasi pemerintah yang bekerja keras mengakibatkan sejumlah terobosan didalam menanggulangi pengaruh penyebaran virus Covid-19.

“Pemerintah udah sukses meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada LKPP Tahun Anggaran 2020,” kata Mukaromah didalam Pandangan mini Fraksi pada Raker Badan Anggaran (Banggar), Senin (6/9/2021).

Namun demikian, perempuan yang biasa disapa Erma ini  mengatakan, pihaknya mencatat bahwa LKPP Tahun 2020 masih menemukan 26 (dua puluh enam) temuan kontrol Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan.

Enam temuan berikut terkait segera bersama pelaksanaan program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

“FPKB mendesak pemerintah untuk secepatnya menyita tindakan dan mencarikan solusi pada persoalan tersebut. Mengingat bahwa program PC-PEN terlampau urgent didalam menanggulangi pengaruh Pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan untuk menjaga-jaga terulangnya kejadian berikut di tahun 2021 ini,” tambah Erma.

20 Tahun Lagi Perpindahan Ibu Kota Negara, Siap?!

caffreyforcongress.org – Pada awal tahun pemerintahannya, presiden Jokowi mencanangkan untuk melakukan pemindahan ibu kota negara atau IKN dari Jakarta ke Kalimantan. Perpindahan ibu kota negara ini di landasi dengan kondisi Jakarta yang makin tidak kondusif sebagai kota pusat pemerintahan. Hal ini sempat membuat banyak orang terutama para pegawai pemerintahan pusat merasa bingung dan gusar karena pemindahan ini.

Perpindahan ibu kota negara 20 tahun lagi

Banyak orang yang penasaran bagaimana kabar pemindahan IKN pasca pandemi. Hal ini disebabkan karena pemindahan IKN ini makin tidak terdengar kabarnya. Meski begitu, ternyata divisi pemerintah yang bertugas menangani pemindahan IKN ini masih bekerja dengan giat. Siapa mereka? Mereka adalah BAPPENAS atau Badan Pembangunan Nasional.

·         Rencana IKN sudah dibangun

Hal pertama yang perlu diketahui tentang pemindahan IKN adalah mengenai perencanaannya yang sudah selesai dibangun. Suharno dari BAPPENAS menyatakan bahwa pihaknya sudah menyelesaikan rencana pembangunan IKN di Kalimantan. Akan tetapi rencana pembangunan yang kemarin di nyatakan haru selesai dalam kurun waktu di bawah 5 tahun ini mustahil untuk dilakukan.

Suharno menyatakan bahwa rencana pembangunan IKN bukan merupakan rencana pembangunan yang abal-abal atau membuat kota magic. Hal inilah yang membuat proses pembangunan IKN yang serius ini akan memakan waktu yang cukup panjang.

·         Proses pembangunan akan selesai paling lama 20 tahun

Berdasarkan rencana yang sudah di buat oleh BAPPENAS pembangunan ibu kota negara akan memakan waktu sekitar 15 hingga 20 tahun. Hal ini bisa di penuhi jika seluruh rencana yang telah di buat oleh BAPPENAS dapat dipenuhi, artinya tidak ada proses yang mangkrak.

Proses mangkrak adalah ketika ada hal lain yang muncul di luar rencana. Seperti salah satunya adalah pandemi Covid 19 ini. Pandemi ini merupakan salah satu agen judi slot aspek yang menyebabkan proses perencanaan IKN menjadi terhambat. Bukan hanya terhambat, proses pembangunan IKN juga harus ditunda sampai kondisi Covid 19 ini menjadi membaik.

Meski sudah rampung di garap, proses pembangunan IKN hingga kini masih belum bisa dimulai. Hal ini disebabkan karena kondisi pandemi hingga saat ini masih menjadi penyebab terhambatnya pembangunan IKN. Pihak BAPPENAS juga menyatakan bahwa proses mulainya pembangunan masih akan menunggu bagaimana kondisi pandemi ini.

Proses pembangunan belum bisa di awali karena kondisi pandemi di Indonesia masih seperti sekarang ini. Hal ini disebabkan karena pembangunan IKN tentu akan membutuhkan biaya yang besar. Dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini, biaya masih di pusatkan untuk penyelesaian pandemi sehingga pembangunan belum bisa dilakukan.

·         Konsep IKN baru adalah Green City

Terakhir hal penting mengenai IKN yang wajib di ketahui adalah mengenai konsep dari IKN Indonesia. IKN Indonesia yang baru di rancangkan akan memiliki konsep Green City. Konsep ini diharapkan akan menjadi percontohan untuk negara-negara lain di dunia.

Intinya pembangunan IKN Indonesia yang baru memang sudah siap. Selain perencanaannya, undang-undang mengenai pembangunan IKN ini juga sudah selesai di buat. Pemerintah hanya menunggu kondisi pandemi membaik. Dengan adanya vaksin dan juga PPKM, saat ini kondisi sudah sangat membaik. Diharapkan Indonesia segera mencapai herd immunity sehingga masalah pandemi bisa ditekan dengan lebih maksimal dan perekonomian mulai bisa stabil kembali sehingga pembangunan IKN bisa segera di laksanakan. Jadi untuk kamu yang sudah atau sedang menjadi pegawai pemerintahan tidak perlu khawatir karena kemungkinan perpindahan ibu kota negara dan pegawai hanya akan terjadi ketika IKN baru sudah selesai.