Gelombang, Survei elektabilitas 2024, Prabowo dan Gerinda Wajib Waspada

Meskipun jabatan presiden dan lembaga negara lainnya masih valid hingga 2024, akan tetapi masalah pemilu periode selanjutnya sudah mendapatkan perhatian dari publik. Hal inilah yang menyebabkan lembaga survei SMRC mulai melakukan beberapa survei mengenai elektabilitas tokoh dan partai politik di Indonesia. Dalam survei elektabilitas 2024 tersebut ditemukan beberapa hal yang menarik seperti halnya :

Survei elektabilitas 2024, elektabilitas PDIP yang menurun

Banyak sekali tokoh PDIP yang mendapatkan perhatian dari masyarakat politik salah satunya bahkan menang di pemilu terakhir yaitu presiden Joko Widodo. Pada pemilu di tahun 2019 PDIP merupakan salah satu partai yang masuk dalam golongan 3 besar partai yang banyak dipercaya publik.

Hal ini bisa dilihat pada dua survei yang dilakukan oleh SMRC pada tahun 2020 hingga 2021. Pada bulan Maret tahun 2020, berdasarkan survei yang dilakukannya, PDIP mendapatkan elektabilitas sekitar 25,9%. Sedangkan pada September 2001 elektabilitas dari PDIP menurun hingga angka 22,1%.

Gerinda keluar dari 3 besar partai paling populer di Indonesia

Sebagai partai yang mengusung Prabowo Subianto, partai Gerindra memang memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. Akan tetapi pada survei yang dilakukan oleh SMRC di tahun 2021 ini gerinda harus mulai mawas diri karena ia keluar dari jajaran tiga partai link alternatif maha168 terbesar di Indonesia. Elektabilitas partai Gerindra juga menurun dari 13,6% di bulan Maret 2020 menjadi 9,9% di bulan September 2021.

Akan tetapi, meski partai Gerindra mengalami penurunan elektabilitas, nama Prabowo masih tetap menjadi pemenang dalam survei elektabilitas Pilpres tahun 2024. Prabowo mendapatkan persentase sebanyak 20,7% setelah itu disusul dengan nama Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Meskipun masih memimpin sebagai salah satu nama paling disukai untuk menjadi presiden tahun 2024, Prabowo Subianto memiliki elektabilitas yang cukup menurun jika dibandingkan tahun lalu. Pada survei yang dilakukan 2020 Prabowo Subianto mendapatkan elektabilitas sebanyak 24,4%. Sedangkan pada bulan Mei 2021 ini nilai elektabilitas Prabowo menurun hingga ke angka 20,7%

Persentase elektabilitas PKB cukup baik

Dibalik turunnya posisi gerinda ke angka 4, muncul nama partai PKB. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh SMRC kali ini, PKB menempati urutan ketiga dengan persentase sebanyak 10%. Persentase nilai ini merupakan salah satu tanda bahwa partai PKB mulai dipercaya kembali.

Berdasarkan hasil survei elektabilitas ini yang merupakan salah satu tokoh penting di PKB, yaitu Jazilul Fawaid, menyatakan bahwa hasil survei elektabilitas ini merupakan salah satu tanda positif untuk partai PKB. Beliau-nya bahkan berharap akan segera menyalib partai yang berada di posisi dua, yaitu partai Golkar.

Selain itu, tokoh PKB ini juga menyatakan bahwa mereka semakin bersemangat untuk merancang rencana-rencana untuk pemenangan partai politik. Tidak hanya sampai di situ, Fawaid juga berharap bahwa survei yang akan dilakukan 3 bulan selanjutnya akan memberikan posisi yang lebih baik pada partai PKB.

Elektabilitas partai Demokrat naik

Sejak presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyelesaikan masa baktinya, ada banyak sekali kader Demokrat yang mendapatkan kartu merah karena kasus korupsi. Hal ini menyebabkan elektabilitas Demokrat cukup menurun dan tidak mendapatkan banyak kepercayaan kembali.

Akan tetapi pada survei elektabilitas 2024 ini, hasil cukup mencengangkan bisa didapatkan oleh partai Demokrat. Berdasarkan survei tersebut partai Demokrat menduduki posisi kelima dengan persentase 8,6%. Banyak pihak yang mengungkapkan bahwa hal ini merupakan salah satu bukti dari kerja keras AHY.

Demokrat Paksa Rencana Amandemen UUD 1945 Segera Dihentikan

caffreyforcongress.org – Wakil Sekretaris Jenderal [Wasekjen] Dewan Pimpinan Pusat [DPP] Partai Demokrat, Irwan, mendesak supata wacana Amandemen UUD 1945 yang akhir-akhir ini bergulir untuk segera dihentikan. Menurut Irwan, amandemen ini sangat tidak dibutuhkan oleh seluruh mesayarakat.

“Wacana Amandemen UUD RI 1945 harus segera dihentikan. Ngabisin baterai. Masyarakat tidak membutuhkan ini,” ungkap Irwan saat keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com.

Menurutnya, masyarakat saat ini memerlukan vaksin, pekerjaan, dan makanan. Hal itu terlihat dari berbagai mural yang banyak tersebar di banyak tempat.

“Kalian bisa melihat mural ada dimana-mana, mintanya bukan untuk amandemen tetapi mengirim pesan jika mereka lapar.”

Lebih lanjut lagi, Irwan menyebutkan bahwa partai koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo [Jokowi] terindikasi telah melakukan tes ombak perihal rumor amandemen UUD. Menurutnya, usaha dari partai koalisi melakukan hal tersebut terlihat begitu jelas.

“Sudah sangat jelas muncul upaya dari partai koalisi pemerintahan untuk melakukannya. Pernyataan dari Pak Zulkifli [PAN] terakhir kali juga mengindikasikan hal tersebut,” imbuhnya.

Irwan mengakui kalau konstitusi tidak kebal terhadap amandemen. Akan tetapi untuk sekarang ini, banyak orang yang meninggal, kemudian ekonomi terpuruk, serta belum pulih judi slot sepenuhnya. Dia mengingatkan, untuk membahas amandemen, harusnya diawali dengan kajian komprehensif, bukan tentang dorongan hasrat serta pemaksaan kehendak.

Sebelumnya, rencana amandemen UUD semakin menguat khususnya pada Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus 2021. Beberapa ketentuan yang disebut akan dirubah ialah mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara serta penambahan periode jabatan dari presiden.

Ramai-Ramai Buang Amandemen UUD 1945 dan Presiden 3 Periode

Beberapa partai politik serta elemen masyarakat menolak rencana amandemen UUD dan perubahan lama jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode.

Amandemen UUD adalah rencana yang digaungkan kembali oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat [MPR], Bambang Soesatyo, pada Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2021 lalu. Sementara itu, rencana perubahan masa jabatan presiden adalah hal yang sebelumnya telah dicurigai oleh beberapap pihak akan dilakukan melalui amandemen UUD.

Di kalangan partai politik, terdapat Wakil Ketua MPR asal Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, yang menampik amandemen UUD tersebut. Dia mengatakan bahwa membicarakan wacana amandemen UUD ditengah pandemi Covid-19 ini sangat tidak bijaksana.

Akan tetapi, Jazilul menyatakan kalau PKB sedang menunggu perkembangan penanganan virus Covid-19 lebih dulu sebelum membahas perihal amandemen UUD.

“PKB saat ini sedang menunggu perkembangan atas penanganan Covid-19, kemudian barulah kalau ingin membahas tentang amandemen. Jika Covid-19 belum berakhir, saya pikir sangat tidak bijaksana jika kita membahas tentang amandemen UUD,” ungkap Jazilul.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR asal Fraksi PKS, Hidayar Nur Wahid, menyatakan untuk melakukan konsititusi dengan konsisten lebih mendesak ketimbang melakukan amandemen UUD 1945 sekalikan dengan terbatas.

Sinyal penolakan pun juga diutarakan oleh Wakil Ketua MPR asal Fraksi Partai nasdem serta Demokrat.

Kemudian dari elemen masyarakat, Ketua PA 212, Slamet Maarif, menolak dengan tegas sebab sekarang ini tak ada urgensi amandemen UUD.

“Kami bakal melawan melalui jalur konstitusional hingga dengan langkah seperti mengepung Gedung DPR/MPR jika masih dilanjutkan,” kata Slamet.

Secara umum, Slamet menyatakan jika PA 212 menampik rencana amandemen UUD. Meskipunn amandemen ini dilakukan dengan terbatas dan hanya dengan memasukkan PPHN, PA 212 akan terus menolak. “Yang pasti dari pihak kami akan menolak. Terlebih lagi jika amandemen hanya untuk bisa memperpanjang jabatan ataupun menjadi tiga periode kami akan lebih menolaknya,” tandasnya.