3 Kali Absen, Menteri Perdagangan Lutfi Akhirnya Hadiri Rapat Gabungan DPR

Menteri Perdagangan Indonesia yakni Muhammad Lutfi diketahui tampak hadir dalam Rapat Kerja bersama dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Rapat tersebut dilaksanakan pada hari ini, Kamis 17 Maret 2022. Adapun agenda rapat yang diselenggarakan itu yakni membahas terkait dengan harga komoditas serta kesiapan Kementerian Perdagangan dalam upaya stabilitas harga. Serta jumlah pasokan barang kebutuhan pokok yakni menjelang bulan puasa serta hari raya Lebaran Idul Fitri 1143 Hijriyah.

Diketahui mendag Lutfi hadir pada ruang rapat Komisi VI DPR yang berada di gedung Nusantara 1 Kompleks parlemen Senayan Jakarta. Selain itu hadir pula Wakil Menteri Perdagangan Indonesia (Wamendag) yakni Jerry Sambuaga yang juga mendampinginya.

Pada Rapat kerja bersama DPR ini Mendag Luthfi akan memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang baru-baru ini sedang ramai. Yakni harga minyak goreng yang membumbung tinggi.

“Agendanya kita akan menjelaskan semua terkait dengan permasalahan saat ini. Sebab dari pihak DPR juga ingin memperoleh penjelasan agen slot online secara detail terkait dengan masalah minyak goreng dan situasi terkininya. Tentunya saya akan hadir dan saya akan memberikan penjelasan kepada semuanya dengan lengkap,” ungkap Lutfi saat dikonfirmasi dalam keterangannya sebelum memulai rapat kerja bersama DPR.

Memang sebelumnya Mendag Lutfi diketahui pernah absen sebanyak 3 kali dalam rapat kerja bersama DPR. Dan ketika ditanya soal alasan mengapa dirinya tidak hadir dalam rapat kerja tersebut, dirinya mengakui jika memiliki alasan tersendiri.

“Ya mana dipanggil paksa, kan juga saya tidak hadir dua kali karena memang ada alasannya, jadi bukan tanpa alasan sama sekali,” ungkap Luthfi lagi.

Ketidakhadiran Mendag Lutfi dalam rapat kerja gabungan bersama DPR yakni terakhir pada rapat kerja yang dilaksanakan di hari Selasa 15 Maret 2022. Ketidakhadiran  Lutfi juga  dikonfirmasi langsung oleh ketua DPR RI Rahmat Gobel yang menjadi pimpinan rapat gabungan tersebut.

“Kami informasikan Jika rapat internal yang diselenggarakan kali ini terkait dengan kebijakan distribusi serta harga dari minyak goreng bersama dengan bapak Presiden selesai pukul 15.20 WIB. Setelah itu kemudian dilanjutkan rapat bersama dengan Bapak Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Rapat bersama lanjutan tersebut merupakan sebagai tindak lanjut atas arahan yang diberikan oleh Presiden pada rapat kerja gabungan sebelumnya,” jelas Rachmat Gobel dalam keterangannya usai rapat bersama.

“Sehubungan dengan rapat tersebut untuk bapak Mendag belum bisa hadir bersama untuk melaksanakan rapat kerja gabungan di DPR RI pada Selasa 15 Maret 2022 pukul jam 16.00 WIB,” lanjutnya.

DPR merasa kesulitan menjalankan pengawasan atas mangkirnya Mendag Luthfi

Sebelum itu diketahui juga Sufmi Dasco Ahmad selaku wakil ketua DPR RI menyampaikan jika pimpinannya mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi pengawasannya atas permasalahan minyak goreng. Hal tersebut disebabkan menurutnya karena menteri perdagangan sendiri sudah dua kali mangkir pada  undangan rapat yang diselenggarakan oleh DPR untuk membahas persoalan minyak goreng tersebut.

Sekedar informasi saja jika DPR dalam rangka menjalankan fungsi sebagai pengawas mengalami kesulitan terkait dengan permasalahan minyak goreng ini. Sebelumnya sudah dua kali diundang untuk hadir dalam rapat konsultasi bersama, kemudian yang kedua berhalangan dengan alasan belum tentu datang serta alasan lainnya,” ujar Sufmi Dasco.

Satgas Covid-19 Terbitkan Ketentuan Karantina Mandiri Bagi DPR

Satgas Penanganan Covid 19 Republik Indonesia memberikan deskripsi kepada para pejabat dengan tingkat Eselon 1 ke atas untuk melakukan karantina mandiri setelah bepergian selama 10 x 24 jam. Bahkan ada juga memberikan dispensasi atau pengurangan durasi karantina kepada para pejabat tersebut kurang dari 10 hari dengan mempertimbangkan keperluan dinas.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 25 tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada masa pandemi covid 19 yakni mengatur kewajiban tentang karantina bagi WNI dan juga WNA dari luar negeri

“Masa karantina 10×24 jam akan diberikan dispensasi pengurangan durasi pelaksanaan karantina secara mandiri tersebut kepada para WNI atau pejabat dengan tingkat Eselon 1 ke atas dengan berdasarkan pertimbangan dinas,” bunyi dalam Pasal 25/2021 huruf F poin 5.

Adapun ketentuan tempat karantina mandiri yang harus dipenuhi kriterianya yakni memiliki kamar mandi tersendiri, kamar tidur tersendiri, dan untuk setiap mpo88 pelaku perjalanan internasional memiliki petugas pengawas karantina yang harus melaporkan pengawasan karantina tersebut kepada petugas KKP yang berada di area wilayahnya.

Selanjutnya untuk pelaksanaan tes RT-PCR kedua pada hari ke-9 karantina, juga wajib melaporkan hasil tes RT-PCR tersebut kepada petugas KKP di area wilayahnya tersebut. Dan yang terakhir yakni ketentuan tersebut menyebutkan dispensasi yang diberikan untuk durasi karantina minimal diajukan tiga hari sebelum kedatangannya di Indonesia. Serta tentunya permohonan tersebut harus diajukan kepada Satgas Penanganan Covid-19 Nasional, dengan begitu dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian serta  kesepakatan antara lembaga terkait atau Kementerian

Respons Cak Imin atas Statement Karantina Mandiri Anggota DPR dari Hillary

Sebelum ditetapkannya SE tersebut Wakil ketua DPR RI yakni Muhaimin Iskandar mengkritik salah satu anggota DPR RI yakni Hillary Brigitta Lasut. Hillary yang berasal dari Fraksi Nasdem berpendapat jika ketentuan karantina mandiri antara presiden dan anggota dewan usai bepergian dari luar negeri adalah setara.

Menurutnya hal tersebut berlebihan, dan dia mengusulkan jika ketentuan terkait karantina diberlakukan untuk semua orang yang pulang dari luar negeri bukan hanya untuk DPR dan juga pejabat eselon 1.

 “Itu over, nggak usah ada istimewa-istimewaan, sekarang yang terpenting mandiri semua saja bukan itu DPR, tapi mandiri saja,” terang Cak Imin pada wartawan saat diwawancarai di Kompleks Parlemen.

Cak Imin juga meminta kepada jika semua masyarakat boleh melakukan karantina secara mandiri. Namun  juga tetap menyatakan jika pemerintah wajib mengawasi masyarakat yang sedang melakukan karantina mandiri tersebut, seperti dengan memanfaatkan teknologi.

“Jadi tidak hanya DPR saja ya, semua akan diusulkan kepada pemerintah terkait dengan karantina mandiri, murah namun tetap ketat,” ujarnya lagi.

Sebelumnya Hillary diketahui tengah membela salah satu anggota DPR RI yakni Raden Wulansari alias mulai alias Mulan Jameela baru pulang dari Turki. Mulan bepergian bersama dengan suaminya Ahmad Dhani di awal Desember lalu dan tidak menjalani karantina terpusat bersama keluarga.

Menurut Hillary, anggota DPR memiliki kesetaraan dengan presiden dalam pembagian kekuasaan. Oleh karena itu menurutnya baik Presiden dan DPR juga memiliki hak yang sama untuk bisa menjalani karantina secara mandiri “DPR itu memiliki kesetaraan dengan Presiden dalam pembagian kekuasaan. Tidak masuk akal serta tidak etis juga jika presiden karantina di Istana Bogor kemudian DPR karantinanya di Wisma Atlet,” ungkap anggota termuda DPR RI periode 2019-2021 itu dalam pesannya.

DPR Resmi Sahkan RUU Kejaksaan menjadi Undang-Undang

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya resmi mengesahkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan (RUU) Kejaksaan menjadi Undang-Undang.

DPR mengambil keputusan tersebut pada tingkat dua yang diselenggarakan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10. Rapat pengesahan Undang-Undang Kejaksaan tersebut digelar pada Sidang II tahun 2021-2022 pada hari ini tanggal 7 Desember 2021.

Adiens Kadir selaku Wakil Ketua Komisi III DPR RI membacakan laporan hasil dari pembahasan RUU Kejaksaan dari Komisi III. Kemudian pengambilan keputusan dilakukan oleh Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil ketua DPR RI dan Rapat Paripurna DPR.

“Selanjutnya setiap fraksi partai yang ada di DPR akan ditanya terkait dengan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut. Apakah disetujui mpo88 dan bisa disahkan menjadi undang-undang? atau sebaiknya,” kata Sufmi Dasco yang disambut dengan persetujuan semua anggota dewan yang ada dalam sidang paripurna.

 Adies Kadir juga menyebutkan jika terdapat beberapa substansi dalam UU Kejaksaan RI yang diubah. Diantaranya yakni terkait usia pengangkatan menjadi seorang jaksa dan pemberhentian jaksa dengan hormat. Perubahan itu diperlukan karena adanya penyesuaian pergeseran dalam dunia pendidikan serta memberikan kesempatan lebih panja.

“Panja juga menyepakati jika syarat untuk bisa menjadi seorang jaksa paling rendah adalah 23 tahun, dan paling tinggi yakni usia 30 tahun.” lanjut Aden dalam keterangannya.

Dan untuk pemberhentian jaksa secara terhormat diubah menjadi 60 tahun dari sebelumnya maksimal berumur 62 tahun.

Selain itu dalam perubahan UU Kejaksaan ni uga mengatur cara meningkatkan penguasaan SDM dari kejaksaan. Hal tersebut dimaksudkan agar para jaksa yang menjalankan tugas bisa lebih profesional. Serta menjadi wujud pembentukan khusus dalam kejaksaan yang fungsinya sebagai sarana pengembangan profesi, pendidikan, kedinasan dan keahlian. Undang-Undang Kejaksaan yang baru mengatur apa saja penugasan jaksa di luar instansi yang berfungsi untuk menambah pengetahuan, wawasan dan juga pengalaman baru.

“Untuk mempermudah para jaksa dalam penugasannya tersebut, revisi UU Kejaksaan yang baru ini juga mengakomodasi ketentuan itu,” lanjut Adiens.

Dalam UU Kejaksaan terbaru juga diatur perlindungan jaksa beserta keluarga, karena menjadi seorang jaksa memang sangat rentan terkena ancaman. Dan standar perlindungan jaksa beserta keluarga butuh penyesuaian terbaru, yakni sesuai dengan perlindungan profesi jaksa yang telah diatur dalam IAP (International Association of Prosecutors).

Kemudian substansi lainnya yang diatur akni ketentuan pemberhentian serang jaksa agung. Dalam UU Kejaksaan terbaru pemberhentian seorang jaksa dari jabatannya disesuaikan dengan berakhirnya masa jabatan presiden dan para anggota dalam kabinetnya.

“Dalam hal tersebut menegaskan jika presiden memiliki diskresi terkait siapa saja yang ingin dipilih untuk memperkuat kabinet, dan salah satunya adalah jaksa,” tutup Adiens.

Komisi III DPR dan Pemerintah Persiapkan Sidang Paripurna Sejak Selasa

Diketahui sebelum disahkan resmi menjadi Undang-Undang Kejaksaan terbaru, sebelumnya Komisi III DPR RI dan pemerintah sudah mempersiapkan terkait dengan kesepakatan RUU Kejaksaan tersebut. Kesepakatan diambil pada tingkat I dalam rapat kerja yang selanjutnya akan disahkan dalam rapat paripurna tanggal 7 Desember 2021.

“Pembahasan RUU terbaru atas perubahan dari UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sudah terselesaikan dalam tingkat pertama dan seluruh fraksi di DPR sudah memberikan pendapatnya serta menyepakati untuk diteruskan dalam sidang tingkat II dan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI,” ujar Menkumham RI Yasonna Laoly. Yasonna berharap jika RUU Kejaksaan bisa segera disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR. Dan bisa menjadi alat untuk penguatan tugas dan fungsi kejaksaan selaku lembaga yang bertugas dalam bidang penuntutan.

Tarik Ulur Pengesahan RUU PKS Oleh DPR

Selama bertahun-tahun sudah  perjuangan para kelompok masyarakat sipil terutama para aktivis pemerhati hak-hak perempuan yakni dalam upaya mendorong lahirnya sebuah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS melewati jalan yang terjal.

Ini merupakan bentuk respon atas banyaknya kasus kekerasan seksual yang sudah terjadi dimana-mana serta dengan dua lembaga sipil lainnya yakni forum pengadaan layanan dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Dengan gencar membujuk DPR supaya bisa mengeluarkan mpo88 aturan hukum terkait dengan kekerasan seksual sejak tahun 2012 lalu.  Dan pada Mei 2016 lalu parlemen justru baru meminta kepada Komnas Perempuan guna menyerahkan naskah akademik dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual tersebut.

Pada bulan itu juga Panja atau Panitia kerja dari DPR telah menyepakati RUU PKS dan masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas yang diprioritaskan pada tahun 2016.

“kami telah menyepakati bahwa rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual akan menjadi RUU yang memiliki  urgensi penting yang akan menjadi salah satu bagian dalam perubahan prolegnas” terang Toto Daryanto selaku wakil ketua baleg pada 25 Mei 2016 lalu

RUU dituduh legalkan zina

Meski kemudian oleh DPR RUU PKS dimasukkan dalam daftar program prioritas pada prolegnas namun hal tersebut tidak lantas membuatnya segera disahkan. Bahkan selama 4 tahun kemudian perjalanan nasib dari RUU tersebut masih saja digantungkan hingga sampai saat ini.

Pembahasan terkait RUU PKS pun juga ditunda sehingga menyebabkan banyak protes bermunculan terutama dari Komnas Perempuan. Mereka sangat menyesalkan terkait dengan penundaan pembahasan dari RUU-PKS tersebut.

Komnas Perempuan mengatakan jika RUU tersebut telah menjadi janji yang sebelumnya sudah digadang-gadang oleh semua calon presiden anggota parlemen partai pengusung  baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. kelompok-kelompok masyarakat dari ormas keagamaan Terkait dengan serangan hoaks seperti legalisasi zina dan lgbt di tahun 2019 lalu.

Seperti salah satunya dikatakan oleh pendangdut legendaris tanah air yakni Rhoma Irama. pada saat berpidato dalam sebuah kampanye capres Prabowo  sandiaga ia menyebutkan jika  muatan aturan yang terdapat dalam RUU PKS menyebabkan pelegalan zina dan LGBT.

Alih-alih kemudian RUU PKS tersebut disahkan justru komisi 8 dari DPR RI mencabut RUU PKS tersebut dari prolegnas prioritas di tahun 2020. Yang selanjutnya keputusan tersebut telah mengundang berbagai protes dari kelompok-kelompok masyarakat. Termasuk juga dari beberapa fraksi fraksi partai yang ada di DPR seperti PDIP Perjuangan Nasdem dan Partai Golkar. Fraksi dari Partai Nasdem mengaku sangat kecewa dengan keputusan yang telah dipilih komisi 8 DPR RI tersebut.

“kami sangat berharap untuk mendapatkan dukungan dari fraksi-fraksi lainnya supaya pada sidang paripurna dapat melakukan penyesuaian terkait prolegnas agar RUU PKS yang sudah  menjadi salah satu amanah bagi kita untuk melanjutkannya dan bisa dilakukan kembali” tegas Taufik.

Nina nurmila selaku guru besar kajian gender dan studi Islam Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Djati Bandung memberikan  pernyataannya.  Dirinya memberikan alasan atau  penyebab mengapa sangat  sukar disahkan.

Menurutnya penolakan terhadap RUU PKS  yang telah dicabut dari prolegnas tersebut disebabkan karena penolakan yang dilakukan oleh kelompok konservatif. Dan kelompok tersebut hingga saat ini masih menganggap jika RUU yang akan ditetapkan tersebut melegalkan perzinahan diluar pernikahan. Kemudian setelah adanya protes  yang diajukan oleh banyak pihak DPR kembali lagi memasukkan RUU PKS ke dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2021. Meski akhirnya upaya perlawanan RUU PKS ini tetap terjadi di mana-mana.

Komisi XI dan Pemerintah Setuju RUU KUP Dibahas di Rapat Paripurna

caffreycongress.org – Berdasarkan hasil kerja Panja RUU mengenai KUP yang sudah menerima laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, terdapat lebih dari satu substansi yang jadi bagian tidak dipisahkan dari laporan Panja tersebut.

“Judul RUU disepakati jadi ‘Rancangan Undang-Undang mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan’ dengan jumlah Bab di dalam RUU sebanyak 9 Bab dan jumlah pasal yang disepakati di dalam RUU sebanyak 19 pasal,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang terhitung Ketua Panja RUU KUP Dolfie O.F.P pas membacakan laporan Panja Rancangan Undang-Undang atau RUU KUP serta mendengar penilaian partai-partai, di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu malam (29/9/2021) .

Sedangkan itu, Ecky Awal Mucharam  selaku Anggota Komisi XI DPR RI mewakili ( F-PKS ) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mengimbuhkan catatan mengenai RUU KUP. Di antaranya, tidak menyetujui kenaikan tarif PPN atau Pajak Pertambahan Nilai jadi 11%. Kenaikan biaya PPN menurutnya dipandang bisa kontraproduktif dengan konsep pengadilan ekonomi nasional.

Selanjutnya, F-PKS menolak konsep pemerintah mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap draf RUU KUP terhadap sejumlah barang/jasa. Diteruskan oleh Ecky, dikenakan biaya PPN untuk barang atau jasa tersebut berkemungkinan bertambahnya beban masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Ketiga, F-PKS menolak pasal-pasal berhubungan dengan tax amnesty edisi kedua.

Menurut F-PKS, dengan adanya sunset policy  atau tax amnesty edisi ke dua tidak dapat efektif dan cuma dapat membuka ruang ketidakpatuhan bagi wajib pajak. “Tax amnesty yang dikerjakan berulang terhitung sangat berpotensi terhadap penurunan pajak, penurunan slot online kesadaran melaporkan pajak dan yang condong mengarah terhadap sikap pandang remeh atau menyepelekan,” ujarnya

Ecky terhitung mengusulkan dan memperjuangkan kebijakan mengenai omset/penghasilan bruto wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak dikenakan pajak pendapatan final ditingkatkan sampai raih Rp1 miliar. Di tengah kondisi pandemi, resesi dan ketidakpastian ekonomi global, UMKM yang jadi tulang punggung ekonomi nasional wajib meraih insentif dan bantuan yang optimal.

Selanjutnya, F-PKS mengajukan kenaikan PTKP Rp8 juta per bulan per orang. Ia terhitung mendorong  batas bawah dikenakan tarif PPh OP yang dinaikkan dari Rp50 juta ke Rp100 juta. Kedua perihal tersebut diinginkan bisa kurangi beban masyarakat berpendapatan menengah bawah, serta menambah daya beli masyarakat, yang terhadap pada akhirnya bisa mendorong perkembangan ekonomi nasional.

Sebagai Informasi, Panja RUU mengenai KUP sudah mencukupi tugas dan tanggung jawab konstitusionalnya melalui, RDPU dengan Narasumber baik Akademi, Praktisi maupun ahli dan Pengamat yang punya kapasitas keilmuan dan keahlian berkenaan perpajakan. Lembaga yang dilibatkan di dalam penggalian Info dan keilmuan serta meraih masukan lewat RDP diantaranya KADIN, HIPMI, APRINDO, Asosiasi Kesehatan, Himbara, Perbanas, Asbindo, Asosiasi BPR, Asosiasi Buruh, YLKI, HKTI, maupun Asosiasi Perdagangan Pasar.

Terdapat usulan rumusan baru fraksi-fraksi terhadap Batang Tubuh RUU KUP sejumlah 168 DIM yang disisipkan, di antaranya Pasal atau Ayatnya secara langsung. Sementara DIM Penjelasan RUU KUP terdiri dari 193 DIM tetap, 4 DIM Pergantian Redaksional dan 121 DIM Pergantian Substansi sehingga bernilai 319 DIM.

 Ketiga, Panja RUU mengenai KUP sudah jalankan pembahasan substansi atas DIM Tetap dan DIM Substansi RUU KUP terhadap tanggal 15-16 September 2021 dan 21 s.d. 23 September 2021. Pembahasan sesudah itu dilanjutkan oleh Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi terhadap tanggal 26-28 September 2021. Keempat, Panja RUU mengenai KUP terhitung sudah mendengar dan menerima Laporan Timus dan Timsin Kepada Panja RUU KUP terhadap tanggal 28 September 2021. Laporan tersebut sudah disetujui oleh seluruh bagian Panja RUU KUP.

Sumber https://www.dpr.go.id/