20 Tahun Lagi Perpindahan Ibu Kota Negara, Siap?!

caffreyforcongress.org – Pada awal tahun pemerintahannya, presiden Jokowi mencanangkan untuk melakukan pemindahan ibu kota negara atau IKN dari Jakarta ke Kalimantan. Perpindahan ibu kota negara ini di landasi dengan kondisi Jakarta yang makin tidak kondusif sebagai kota pusat pemerintahan. Hal ini sempat membuat banyak orang terutama para pegawai pemerintahan pusat merasa bingung dan gusar karena pemindahan ini.

Perpindahan ibu kota negara 20 tahun lagi

Banyak orang yang penasaran bagaimana kabar pemindahan IKN pasca pandemi. Hal ini disebabkan karena pemindahan IKN ini makin tidak terdengar kabarnya. Meski begitu, ternyata divisi pemerintah yang bertugas menangani pemindahan IKN ini masih bekerja dengan giat. Siapa mereka? Mereka adalah BAPPENAS atau Badan Pembangunan Nasional.

·         Rencana IKN sudah dibangun

Hal pertama yang perlu diketahui tentang pemindahan IKN adalah mengenai perencanaannya yang sudah selesai dibangun. Suharno dari BAPPENAS menyatakan bahwa pihaknya sudah menyelesaikan rencana pembangunan IKN di Kalimantan. Akan tetapi rencana pembangunan yang kemarin di nyatakan haru selesai dalam kurun waktu di bawah 5 tahun ini mustahil untuk dilakukan.

Suharno menyatakan bahwa rencana pembangunan IKN bukan merupakan rencana pembangunan yang abal-abal atau membuat kota magic. Hal inilah yang membuat proses pembangunan IKN yang serius ini akan memakan waktu yang cukup panjang.

·         Proses pembangunan akan selesai paling lama 20 tahun

Berdasarkan rencana yang sudah di buat oleh BAPPENAS pembangunan ibu kota negara akan memakan waktu sekitar 15 hingga 20 tahun. Hal ini bisa di penuhi jika seluruh rencana yang telah di buat oleh BAPPENAS dapat dipenuhi, artinya tidak ada proses yang mangkrak.

Proses mangkrak adalah ketika ada hal lain yang muncul di luar rencana. Seperti salah satunya adalah pandemi Covid 19 ini. Pandemi ini merupakan salah satu agen judi slot aspek yang menyebabkan proses perencanaan IKN menjadi terhambat. Bukan hanya terhambat, proses pembangunan IKN juga harus ditunda sampai kondisi Covid 19 ini menjadi membaik.

Meski sudah rampung di garap, proses pembangunan IKN hingga kini masih belum bisa dimulai. Hal ini disebabkan karena kondisi pandemi hingga saat ini masih menjadi penyebab terhambatnya pembangunan IKN. Pihak BAPPENAS juga menyatakan bahwa proses mulainya pembangunan masih akan menunggu bagaimana kondisi pandemi ini.

Proses pembangunan belum bisa di awali karena kondisi pandemi di Indonesia masih seperti sekarang ini. Hal ini disebabkan karena pembangunan IKN tentu akan membutuhkan biaya yang besar. Dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini, biaya masih di pusatkan untuk penyelesaian pandemi sehingga pembangunan belum bisa dilakukan.

·         Konsep IKN baru adalah Green City

Terakhir hal penting mengenai IKN yang wajib di ketahui adalah mengenai konsep dari IKN Indonesia. IKN Indonesia yang baru di rancangkan akan memiliki konsep Green City. Konsep ini diharapkan akan menjadi percontohan untuk negara-negara lain di dunia.

Intinya pembangunan IKN Indonesia yang baru memang sudah siap. Selain perencanaannya, undang-undang mengenai pembangunan IKN ini juga sudah selesai di buat. Pemerintah hanya menunggu kondisi pandemi membaik. Dengan adanya vaksin dan juga PPKM, saat ini kondisi sudah sangat membaik. Diharapkan Indonesia segera mencapai herd immunity sehingga masalah pandemi bisa ditekan dengan lebih maksimal dan perekonomian mulai bisa stabil kembali sehingga pembangunan IKN bisa segera di laksanakan. Jadi untuk kamu yang sudah atau sedang menjadi pegawai pemerintahan tidak perlu khawatir karena kemungkinan perpindahan ibu kota negara dan pegawai hanya akan terjadi ketika IKN baru sudah selesai.

Gerindra DKI Sebut Pertemuan dengan Anies Baswedan Karena Usulan 7 Fraksi

caffreyforcongress.org – Anggota DPRD DKI asal fraksi Gerindra, Syarif, mengklaim jika pertemuan makan malam dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang membicarakan pagelaran Formula E di Jakarta dihelat karena usulan dari 7 fraksi.

Pertemuan makan malam tersebut diketahui diadakan di kediaman dinas Anies, Jl Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 26 Agustus yang lalu. Dari sebanyak 8 fraksi, pertemuan itu hanya minus PSI dan PDIP yang hingga kini ngotot mengajukan masalah interpelasi.

“Saya hanya ingin meluruskan saja, inisiatif kedatangan bukan atas gubernur. Tetapi dari kami yang 7 fraksi ini ingin mengetahui lebih rinci duduk perkara tentang Formula E,” ungkap Syarif ketika wawancara dengan CNNIndonesia, Minggu 28 Agustus 2021.

Menurutnya, usulan pertemuan tersebut awalnya disampaikan anggota DPRD DKI asal fraksi Gerindra, yakni Iman Satria. Pertemuan diadakan lantaran banyak sekali pertanyaan mengenai Formula E yang tak sepenuhnya bisa dijawab oleh Anies Baswedan ataupun pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat.

Syarif tidak menampik jika pertamuan makan malam itu berkaitan dengan diadakannya Formula E. Akan tetapi, pertemuan ini tidak secara spesifik membahas supaya 7 fraksi yang diundang kedalam pertemuan itu berhenti ataupun mengajukan interpelasi terhadap Anies.

Menurut Syarif, Gubernur DKI Jakarta didalam pertemuan malah legowo kalau DPRD DKI setuju untuk mengajukan interpelasi. Pasalnya menurut Anies, seperti diungkapkan Syarif, interpelasi adalah hak anggota dewan.

Meskipun bkan permintaan Anies, Syarif menyebutkan jika pihaknya sudah meminta supaya 7 fraksi lainnya segera mengurunkan niatan mereka untuk mengajukan judi online terpercaya interpelasi. Selain partai Gerindra, diketahui total 7 fraksi masing-masing adalah PKS, Golkar, PKB, Demokrat, Nasdem, dan PAN.

“Justru gubernur saat ditanya. Bapak ada interpelasi ya, siap saja mungkin ada interpelasi. Itu kan sudah hak mereka. Namun kami dari fraksi setuju lebih bagus kita akan menghimbau pada rekan-rekan fraksi agar mengurunkan niatan tersebut,” ujarnya.

Interpelasi merupakan hak milik anggota dewan ataupun legislatif untuk bisa mempertanyakan kebijakan yang diusung pemerintah eksekutif yang disebut sudah menimbulkan kerugian atau polemik. Pada DPRD DKI, interpelasi mengenai Formula E sudah diajukan olah 2 fraksi, yaitu PDIP serta PSI.

2 fraksi itu, merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 perihal MPR, DPR, DPD, serta DPRD sudah memenuhi syarat. Pasal 330, hak interpelasi paling sedikit wajib diusulkan oleh 10 orang dari anggora DPRD serta lebih dari 1 fraksi di DPRD yang beranggotakan sebanyak 35 hingga 75 orang.

Anies Baswedan Dinilai Belum SIap Hadapi Interpelasi

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan adanya kejanggalan atas pertemuan makan malam tersebut. Tidak hanya itu saja, menurut Yunarto, kejanggalan tersebut berdampak atas kecurigaan pada Anies Baswedan mengenai gelaran Formula E.

Dia menilai jika harusnya interpelasi inijadi momen yang dapat dimanfaatkan Pemprov DKI untuk meyakinkan DPRD DKI. Tapi, Yunarto melihat ada ketakutan dari pihak Anies saat menghadapi hak interpelasi.

“Artinya bahwa semakin mengindikasikan menurut saya ada kejanggalan atas pelaksanaan Formula E yang kurang siap dijelasakan ataupun tidak dapat dijelaskan. Sehingga gubernur takut atas usaha membrikan keterangan serta justru memakai kekuatan adu kekuatan politik dengan jumlah besar agar bisa menggagalkan hal ini,” ujar Yunarto saat ditanyai wartawan.

“Ini justru semakin menambah kecurigaan menurutku pribadi, seharusnya pemerintah provinsi atas hal ini memanfaatkan momentum yang diberikan melalui interpelasi. Jika merasa kebijakan itu benar, agar kemudian menjelaskan ataupun mengajak seluruh stakeholder beserta masyarakat supaya mendukung pagelaran ini,” tandas Yunarto.