Gerindra Akui Peluang Koalisi Dengan PDIP Pada Pilpres 2024 Terbuka Cukup Lebar

Sempat ramai belakangan diperbincangkan publik terkait dengan pertemuan yang dilakukan oleh Megawati sebagai Ketua Umum PDIP dan Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra. Akhirnya rasa penasaran publik pun lama-kelamaan mulai terjawab. Habiburokhman selaku Wakil Ketua Umum dari Gerindra memberikan keterangan jika peluang terjadinya koalisi partai antara PDIP dengan Gerindra terbuka cukup lebar.

Pernyataan tersebut memang seperti jawaban atas-pertemuan-pertemuan yang keduanya lakukan. Terutama di sela waktu pelantikan Jenderal Panglima TNI baru Andika Perkasa.

” Memang sudah sejak dulu Pak Prabowo dekat dan akrab dengan Bu Megawati dan juga Mbak Puan Maharani, jika mereka bertemu pasti sangat seru karena banyak hal yang dibahas juga diwarnai dengan canda tawa. Terkait dengan kemungkinan terjadinya koalisi di Pemilu 2024 nanti mpo88 memang sangat terbuka. PDIP bersama dengan gerindra memiliki sejarah pertemanan yang usianya sudah cukup panjang,” kata Habiburokhman dalam keterangannya pada  (19/11/2021).

Menurutnya, di tahun-tahun sebelumnya PDIP dan Gerindra juga pernah bekerja sama yakni saat Pemilu Tahun 2009. Meski kemudian pemilu selanjutnya di tahun 2014 dan 2019 keduanya berbeda kubu, tetapi pihak gerindra menyatakan secara ideologi tidak pernah bermusuhan sama sekali.

“Duku kami juga sudah pernah bekerja sama pada Pemilu 2009, namun pada Pemilu 2014 dan 2019 memang berbeda pilihan. Namun secara ideologi kami dari Gerindra memang tidak pernah sama sekali bermusuhan dengan mereka (PDIP),” lanjutnya.

Meskipun kontestasi Pemilu 2024 waktunya masih cukup lama. Kini Gerindra sedang menikmati kehangatan dan kebersamaan koalisinya bersama dengan PDIP.

“Namun begitu Pemilu 2024 kan juga waktunya masih cukup lama, jadi memang sebaiknya kita nikmati dulu kebersamaan saat ini. Yakni dengan terus bekerja melayani masyarakat semaksimal mungkin,” terang Habiburokhman.

Perbincangan hangat Megawati dan Prabowo

Diketahui sebelumnya Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto bertemu dan berbincang-bincang bersama. Momen tersebut tertangkap saat keduanya menghadiri pelantikan Jenderal Panglima TNI baru, Kasad dan duta besar di Istana Negara, Rabu 17 November 2021 lalu.

Dalam foto-foto yang beredar, Megawati terlihat didampingi oleh Ketua DPR RI dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris jenderal PDIP yang juga turut hadir dalam proses pelantikan tersebut mengatakan jika Prabowo lah yang pertama kali menghampiri megawati. Kemudian keduanya bersalaman secara hangat, selanjutnya keduanya melakukan bincang-bincang di dalam ruangan VVIP.

“Ketika saya mendampingi Ibu Megawati, saya melihat Pak Prabowo berjalan dengan cepat menuju tempat Bu Mega. Kemudian saya menyampaikan ke Ibu Mega jika ada Pak Prabowo. Ibu Mega lalu menunggu dan keduanya menyapa bersalaman dengan hangat, dan masuk ke dalam ruangan VVIP bersama. Saya mendampingi keduanya bersama dengan Mas Pramono Anung,” kata Hasto.

Hasto juga mengungkapkan bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo membahas banyak hal, dan tidak hanya soal politik. Seperti salah satunya tentang kuliah umum Prabowo di Universitas Pertahanan.

“Bersama dengan Pak Prabowo, Bu Mega mendiskusikan banyak hal, termasuk tentang Kuliah Umumnya di universitas Pertahanan. Hal tersebut pun mengingatkan Bu Mega saat dirinya pernah menjadi guru besar di universitas tersebut dan juga menaruh perhatian besar terhadap pertahanan. Dan momentumnya pun juga tepat yakni saat pelantikan Jenderal TNI dan Ksad,” lanjutnya.

Hasto kembali menambahkan, pertemuan hangat tersebut juga membahas terkait masalah politik kebangsaan serta dinamika politik nasional di Indonesia. “Ketika Mbak Puan bergabung kemudian berlangsunglah pembahasan hangat terkait dengan politik,” lanjutnya.

Meski Sandiaga Curi Perhatian Publik, Gerindra Tetap Mantap Usung Prabowo Subianto Jadi Capres

Pembicaran siapa  yang akan digadang-gadang menjadi capres di kalangan semua fraksi partai semakin meriah saja seiring dengan berjalannya waktu. Meskipun masih digelar  3 tahun lagi, nyatanya sudah banyak partai mempersiapkan pencalonan pilpres tersebut mulai dari saat ini. Tak terkecuali pada Partai Gerindra.

Jika dulunya kedua orang petinggi partai tersebut yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bergabung menjadi capres cawapres. Lain halnya dengan saat ini yang masing-masing memiliki pamor tersendiri di mata masyarakat. Bahkan figur seorang Sandiaga sendiri cukup mencuri perhatian publik.

Hal tersebut juga diakui langsung oleh Andy Wijaya selaku Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra. Menparekraf tersebut tidak hanya dinilai mencuri perhatian publik, namun juga populer. Pernyataan mpo88 itu disampaikan secara langsung pada diskusi Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) yang mengusung tema Peta Politik dan Peluang Elektoral Capres Alternatif 2024 di Tebet, Jakarta Selatan pada 21/11/2021.

“Memang anggapan masyarakat, Sandiaga adalah salah satu yang dianggap alternatif. Karena masih muda dan berdarah segar,” terang Andy.

Meski begitu, ia juga menambahkan bahwa dari pihak Partai Gerindra sendiri tetap akan mengusung sang Ketua Umum menjadi capres pada Pilpres 2024 mendatang.

“Namun perlu diingat, jika keputusan Rakernas yang sudah diselenggarakan Gerindra tetap mengajukan nama Prabowo untuk maju. Meski hingga saat ini Pak Prabowo sendiri belum  memberika keterangan resmi akan maju mencalonkan diri atau mendeklarasikan diri kembali,” lanjut Andy.

Kembali naik, meski sempat turun

Dalam kesempatan yang sama Adi Prayitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia juga menyampaikan. Jika elektabilitas Sandiaga sendiri sempat turun yakni setelah Pilpres 2019 lalu. Namun kemudian kembali naik setelah terjadinya reshuffle kabinet Jokowi-Ma’ruf yang menetapkan Sandiaga sebagai Menparekraf pengganti dari Wishnutama.

Dari pernyataan tersebut bisa disimpulkan jika elektabilitas yang kembali mendongkrak nama Sandiaga  merupakan bentu apresiasi yang diberikan publik atas kinerjanya menjadi Menparekraf.

“Sehingga bukan suatu hal yang aneh, jika Sandiaga masuk dalam survei PRC sebagai Capres Alternatif. Hal tersebut karena publik menangkap bahwa prestasi dan akselerasinya saat menjadi Menteri Pariwisata cukup berhasil,” kata Adi.

Namun tidak hanya cukup itu, elektabilitas Sandiaga kembali naik juga disebabkan oleh beberapa faktor lainnya. Yakni ia merupakan sosok yang bisa diterima oleh semua golongan masyarakat serta kedekatannya dengan para basis-basis pemimpin muslim di Indonesia.

Adi menerangkan kembali jika eks Wagub DKI Jakarta memiliki magnet politik dengan kualitas yang cukup bagus. Bahkan beberapa waktu lalu Sandiaga juga pernah diasosiasikan menjadi sosok ketua umum dari beberapa partai islam yang ada di Indonesia.

“Sandi merupakan sosok yang mudah diterima hampir semua kalangan. Bahkan juga sempat digadang akan dijadikan sebagai ketua umum dari parpol tertentu yang basisnya islam. Sehingga bisa dikatakan jika memang Sandiaga memiliki magnet politik yang cukup kuat,” lanjutnya.

Adi menambahkan kembali jika Sandiaga memiliki kedekatan dengan mayoritas komunitas-komunitas muslim di Indonesia. Bahkan dia juga diketahui dekat dengan dengan kaum muslim yang dikenal dengan sebutan kelompok 212. “Data-data tersebut telah membuktikan, jika basis utama dari kaum muslim seperti Alumni dari kelompok 212 tidak mendukung dengan bulat Anis Baswedan. Bisa dilihat, sebagian besar dari mereka juga ada yang lebih mendukung Sandiaga Uno untuk menju menjadi Capres 2024,” tutup Adi.

Mendengar Fadli Zon Kritiki Presiden, Ngabalin Serang Fadli Zon

Ketika sosok Wakil Ketum (Ketua Umum) Partai Gerindra yakni Fadli Zon mengkritiki Presiden RI, Joko Widodo. Ali Mochtar Ngabalin  sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden ( KSP ) tidak tinggal diam. Sedianya Ngabalin langsung merespon sejumlah sindiran pedas tersebut. Menurut Ngabalin, sedianya Fadli harus sering membaca peraturan dan ketentuan etika sebelum pihaknya melontarkan kritiknya.

Memang sebelumnya, Fadli sendiri memang sempat memberikan sindiran kepada Presiden tentang kapan jadwal kunjungan ke Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Dimana sudah tergenang banjir selama kurang lebih tiga pekan. Ngabalin sendiri mengatakan bahwasanya Fadli jangan kebanyakan ngoceh. Sebagai DPR tidak perlu berteriak-teriak, apa tidak punya malu. Selevel DPR tidak tahu akan peraturan yang sudah ditentukan.

Dalam responnya tersebut, Ngabalin menyuruh Fadli untuk belajar lagi. Karena memang Fadli kurang membaca regulasi mengenai pembagian tugas. Ya, tugas penanganan bencana dalam suatu wilayah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ngabalin, bahwasanya tidaklah semua bencana bisa ditangani oleh bapak Presiden, Jokowi.

Setidaknya seorang anggota DPR, Fadli harus tahu dan paham mengenai undang-undang regulasi. Ngabalin juga menyampaikan bahwasannya Fadli harus mpo88 membaca lagi Undang-Undang tersebut. Dengan begitu, Fadli tahu di tingkat manakah skala nasional harus ditangani. Tidak hanya bisanya teriak-teriak dan mengkritiki kinerja Presiden, Jokowi.

Fadli Zon Tidak Tahu Pasti Tentang Undang-Undang Regulasi.

Ali Mochtar Ngabalin sedianya menepis kritikan Fadli Zon yang ditujukan kepada Presiden, Joko Widodo. Menurutnya untuk bencana kebanjiran yang terjadi di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, penanganannya bisa melalui tingkat provinsi. Selain itu dibantu oleh pemerintah kabupaten maupun kota madya untuk bisa menanganinya. Jika sudah paham mengenai Undang-Undang Regulasi, tidak perlu Fadli teriak-teriak.

a. Bisa dimusyawarahkan baik-baik.

Dari permasalahan yang ada, sedianya Ngabalin juga memberikan kepada solusi terbaik kepada Fadli. Sebagai anggota DPR sebaiknya dimusyawarahkan baik-baik mengenai hal tersebut. Jangan terus diumbar di hadapan publik yang mana mencemarkan nama baik Presiden Jokowi. Bagi masyarakat yang tidak tahu tentang regulasi tersebut, pastinya memandang negatif kinerja Presiden Jokowi.

b. Kumpulkan danda sosial bersama dengan anggota dewan lainnya.

Jika niatnya ingin membantu wilayah yang terkena banjir, bukan begitu caranya. Pakai pola pikir yang baik, kumpulkan dana bersama para anggota dewan yang lainnya. Kemudian disalurkan ke wilayah yang terkena banjir. Jadi anggota DPR jangan bisanya cuma teriak-teriak saja. Berfikirlah yang logis.

c. Belajar lagi mengenai Undang-Undang Regulasi.

Sebagai anggota DPR, ya harus paham mengenai Undang-Undang. Termasuk salah satunya Undang-Undang Regulasi. Supaya tidak ada salah paham antara DPR dengan Pemerintah. Katanya DPR yang merupakan tempat aspirasi rakyat. Tetapi pada kenyataannya, ketika rakyat sedang membutuhkan bantuan, bisanya cuma teriak-teriak. Jadilah pelopor yang baik bagi anggota dewan lainnya dan mengayomi masyarakat.

Terkait permasalahan ini, sebelumnya sosok Wakil Ketum Gerindra tersebut menyindir dan mengkritiki kinerja Presiden Jokowi. Yang pada waktu itu lebih memilih untuk mencoba Sirkuit Internasional baru, Mandalika. Ketimbang mengunjungi wilayah yang terkena bencana banjir di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Yang mana mengalami kesulitan di berbagai sektor selama tiga minggu. Sindiran dan kritikan tersebut sedianya dilontarkan oleh Fadli Zon melalui akun Twitternya. Yang mana Fadli mengutip cuitan dari Presiden Jokowi. Dan dalam cuitan Presiden Jokowi, pihaknya mengunggah foto yang sedang menjajal Sirkuit Internasional baru Mandalika. Dengan mengemudikan motor merk Kawasaki W175 yang sudah dimodifikasi. Dalam cuitannya tersebut, Fadli mengucapkan luar biasa, selamat peresmian Sirkuit Internasional Mandalika kepada Presiden Jokowi. Kemudian dilanjutkan dengan tinggal kapan ke sintang.

Hasto: Ganjar Pranowo Tidak Mungkin Pindah Parpol

Sebagaimana diketahui, Ujang Komarudin, selaku Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar sedianya menilai. Bahwasanya PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) sedang berupaya untuk menjaga soliditas internal partai. Berita ini berkembang setelah adanya kabar yang beredar terkait polemik pencalonan Pilpres tahun 2024. Penilaian tersebut muncul ketika Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen (Sekretaris Jenderal) PDI-P menyinggung soal Ganjar Pranowo.

Sedianya Hasto mengungkapkan bahwasanya politisi PDI-P yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah tersebut. Tidak tertarik untuk pindah parpol, meski pun sudah ada beberapa tawaran menari dari parpol lainnya. Terkait pencalonan Pemilihan Presiden tahun 2024. Memang hingga sekarang, antara Ganjar dengan  PDI-P masih menjaga hati dan diri. Yang jelas masih tetap saling menghormati antara satu sama lainnya.

Memang hal tersebut merupakan sebuah trik yang dilakukan oleh Ganjar dan PDI-P. Supaya tidak adanya kendala yang bergejolak di dalam tubuh PDI-P. Sementara menurut sudut pandang Ujang, yang disampaikan mpo88 oleh Sekjen PDI-P tersebut merupakan hal yang biasa dalam berpolitik. Dengan tujuan, supaya publik melihat bahwasanya internal PDI-P kondisinya baik-baik saja. Meskipun sedang ada gejala polemik yang terjadi secara internalnya.

Adanya Trik Yang Diperagakan Ganjar Pranowo Dengan PDI-P

Fenoma yang terjadi dalam parpol untuk menjaga soliditas sudah sering terjadi. Dan fenomena kali ini terjadi antara Ganjar Pranowo dengan PDI-P. Memang trik tersebut diperagakan oleh Ganjar maupun PDI-P, supaya internal PDI-P tetap adem ayem dan tidak terjadi keributan. Akan tetapi menurut Ujang, ungkapan dari Hasto tersebut memang sebuah strategi penting PDI-P. Supaya Ganjar tidak pindal ke parpol lainnya, dengan kata lain mengunci Ganjar untuk tetap menjadi Politikus PDI-P.

Karena hingga sekarang ini diketahui belum ada parpol yang mengusung Ganjar untuk maju ke Pilpres 2024. Dari pihak PDI-P sendiri memang belum ada kabar untuk mengusung kembali Ganjar. Dari pihak Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarno Putri, belum ada mandat atau perintah sama sekali untuk Ganjar. Akan tetapi dari kubu PDI-P sendiri pastinya mempertimbangkan elektabilitasnya. Yang mana terhitung tinggi dari sejumlah hasil yang dilakukan melalui survey nasional.

Menurut Ujang sendiri, jika PDI-P masih pasif belum ada tanda-tanda dukungannya kepada Ganjar. Dan padahal elektabilitas Ganjar sendiri tinggi di tingkat nasional. Pastinya Ganjar bisa berpindah parpol, memang untuk sekarang belum ada tanda-tanda mengenai hal itu. Namun yang namanya politik semua bisa berubah, untuk kelanjutannya pasti tidak tahu. Memang dalam waktu dekat, Ganjar masih bertahan di PDI-P.

Jika memang Ganjar Pranowo menghendaki untuk pindah Parpol lain. Ujang memprediksikan bahwasanya Ganjar bisa saja melakukannya pada waktu menjelang pendaftaran capres dan cawapres di KPU (Komisi Pemilihan Umum). Namun Ujang menilai dengan adanya potensi permasalahan yang terjadi di internal PDI-P. Hal tersebut pasti dimanfaatkan oleh Ganjar jika benar-benar hendak beralih ke parpol lainnya. Tentu saja untuk pencalonan pilpres 2024.

Memang sebelumnya diberitakan, pihak Sekjen PDI-P mengklaim bahwasanya Ganjar sama sekali tidak tertarik adanya tawaran dari parpol lain, salah satunya dari Partai Golkar. Beberapa kali dari parpol Golkar sudah melakukan penawaran kepada pihak Ganjar. Pastinya tawaran untuk bisa bergabung menjadi politisi di partai Golkar. Dan sekaligus menjadi calon Pilpres 2024 wakil dari partai Golkar. Adanya tawaran yang dilakukan oleh partai Golkar terhadap Ganjar Pranowo tersebut diketahui oleh Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto. Dari keterangan Hasto sendiri, partai Golkar membuka sebuah peluang . Untuk bisa mencalonkan Ganjar bilamana tidak jadi diusung oleh PDI-P.

Persiapan Pemilu 2024, Bawaslu Tingkatkan Kompetensi dan Standarisasi SDM

Menjelang pemilu serentak yang akan dilakukan pada tahun 2024, pihak Bawaslu sudah melakukan berbagai persiapan. Bawaslu 2024 kini akan meningkatkan standarisasi kompetensi dan sumber daya manusia yang ahli dibidangnya.

Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan kalau standar kompetensi itu menjadi sangat penting demi meningkatkan kapasitas pengawas pemilu. Pengembangan kompetensi ini sangat diperlukan pada tahap awal pemilihan. Kompetensi pengawasan ini seperti pengawasan dana kampanye, pengawasan data pemilihan, dan kemampuan investigasi.

Seiring dimulainya tahapan pemilu pada tahun 2022, maka kelompok pertama yang perlu dilatih adalah komisioner dan sekretariat. Latihan ini harus segera dimulai untuk menghadapi perubahan kultur terhadap SOTK dan undang-undang Pemilu No 7 2019.

Pentingnya Penguatan Kapasitas SDM Pengawasan Pemilu

Meningkatkan kapasitas SDM pada pengawasan pemilu itu sangatlah penting. Pengawas pemilu haruslah memiliki semangat kebersamaan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya tindakan radikalisme yang bisa menggoyahkan stabilitas daerah.

Penguatan kapasitas SDM Bawaslu 2024  bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara Bawaslu Provinsi, Kota, dan reformasi mental ke arah yang lebih baik. Nantinya SDM Bawaslu akan memiliki sikap dan perilaku yang berintegritas.

Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan kalau sangat penting meningkatkan rasa persatuan, kesatuan dan nasionalisme pada diri pengawas pemilu. Hal ini bertujuan agar terciptalah karakter yang kuat sebagai pengawas pemilu berjiwa Pancasila.

Melihat hal ini pengawas pemilu dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik, efektif, dan efisien agar bisa menjalankan tugasnya secara maksimal. sebagai mpo88 pengawas pemilu itu dalam menjalankan tugasnya tidak boleh terbawa emosi. Mengingat semua tindakan dan keputusan harus didasari oleh pertimbangan yang logis dan secara matang.

Sebagai petugas pemilu tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan emosi. Kalau sampai terbawa emosi hasil pekerjaannya tidak objektif. Terlebih pengawas pemilu itu akan berinteraksi dengan berbagai karakter orang dalam menjalankan tugas. Jadi penting sekali memiliki kemampuan interaksi dan pemahaman orang lain dalam berbagai kondisi dan situasi.

Sebagai pengawas pemilu itu perlu meningkatkan kesadaran sosial, memiliki jiwa kepemimpinan, kemampuan dalam merencanakan, integritas, efektif dan efisien.

Bawaslu 2024 menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaannya. Salah satunya dengan menyiapkan tim khusus untuk mengawasi media sosial selama pemilu serentak 2024. Pengawasan terhadap media sosial ini sangatlah penting agar tidak menimbulkan terjadi salah paham yang memicu perpecahan.

Bawaslu Membentuk Tim Khusus Untuk Awasi Pemilu di Media Sosial

Bawaslu 2024 akan membentuk tim yang terdiri dari biro hukum, pengawasan, dan Puslitbangdiklat. Nantinya tim tersebut akan bekerja untuk mengawasi semua yang terjadi selama pemilu di media sosial.

Bentuk pengawasan media sosial seperti adanya kampanye yang dilakukan di luar jadwal. Terdapat dugaan tindakan pidana pemilu yang terjadi di media sosial dan berbagai masalah yang terjadi di media sosial. Nantinya tim khusus tersebut akan melakukan pengawasan sesuai undang-undang di media sosial.

Di lain pihak, Abhan mengungkapkan kalau penetapan tanggal pemilihan umum 2024 belum juga ada perkembangan. Hanya ada 2 opsi yang diberikan pemerintah di bulan Mei 2024 dan yang diberikan KPU pada bulan februari 2024.

Selain mempersiapkan diri dengan memberikan pelatihan SDM dan membentuk tim khusus, Bawaslu terus menunggu kepastian tanggal penyelenggaraan pemilu. Mengingat semua kewenangan akan penetapan tanggal hanya ditangan Penyelenggara Pemilu. Sebenarnya belum adanya penetapan jadwal pemilu, tidak berpengaruh terhadap persiapan pemilu. Satu hal yang paling penting penguatan SDM agar pemilu serentak 2024 bisa berjalan dengan lancar tanpa ada masalah yang serius.

Diprediksi Hadapi PDIP-Gerindra, Golkar: Politik Dinamis

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih terhitung sekitar 3 tahun lagi, namun sudah banyak pengamat politik yang mengeluarkan konfigurasi politik untuk 2024 mendatang. Salah satu pengamat politik, M. Jamiluddin Ritonga, mengeluarkan prediksi bahwa Golkar akan bertarung dengan PDIP dan Gerindra. Namun, diprediksi hadapi Pdip-Gerindra, Golkar: politik dinamis.

Sarmuji, politikus Golkar, mengatakan bahwa pemilihan presiden 2024 masih tiga tahun lagi. Maka, saat diprediksi hadapi Pdip-Gerindra, Golkar: politik dinamis. Menurut Sarmuji, konfigurasi politik masih dinamis atau dapat berubah. Pihak Golkar mengklaim bahwa partainya dapat berkoalisi dengan siapapun untuk pilpres 2024, asalkan mempunyai visi terkait Indonesia yang majemuk.

Diprediksi Hadapi Pdip-Gerindra, Golkar: Politik Dinamis. Inilah isi Prediksinya!

Prediksi pertama datang dari Jamiluddin yang merupakan seorang pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul. Prediksinya inilah yang kemudian menimbulkan komentar-komentar dari setiap partai. Inilah beberapa prediksi yang sempat Jamiluddin sampaikan!

  1. Panggung pertarungan pemilu 2024 akan diisi oleh partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Gerindra.
  2. Ketiga partai tersebut akan mencalonkan Capres (Calon Presiden) dari kader partainya masing-masing.
  3. PDI Perjuangan memenangkan pemilu 2019. Kini, Capres yang dipersiapkan adalah Puan Maharani.
  4. Kader Golkar yang akan diusung menjadi Capres adalah Airlangga Hartarto.
  5. Untuk kader Gerindra, yang akan diusung menjadi Capres adalah Prabowo Subianto.
  6. Partai Gerindra dan PDI Perjuangan mpo88 tampak sudah cukup untuk menjadi Capres dan Calon Wapres.
  7. Prediksinya, Capres akan diisi oleh Prabowo Subianto (Gerindra) dan Calon Wapres diisi oleh Puan Maharani (PDI Perjuangan).
  8. Lalu untuk Golkar, tampaknya dibutuhkan satu atau bahkan 2 mitra yang berkoalisi dengan partai menengah agar kader Golkar dapat diusung menjadi Capres.
  9. Terkait siapa yang menang, tergantung dari solidaritas dan relawan masing-masing partai.

Jamiluddin mempertimbangkan prediksi tersebut karena belakangan ini terlihat ada wacana terkait pencalonan Capres dari masing-masing partai politik. Selain itu, sebelumnya terdapat pula rumor bahwa Prabowo dan Megawati akan berkoalisi untuk pemilu 2024 jika Prabowo masuk dalam kabinet Jokowi. Hal inilah yang melahirkan prediksi Jamiluddin terkait koalisi Prabowo dan Puan Maharani.

Prediksi 3 Poros di Pemilihan Presiden 2024

Selain dari Jamiluddin, sebelumnya terdapat pula prediksi dari Gun Gun Heryanto yang merupakan pengamat politik. Gun Gun memprediksi bahwa akan adanya 3 poros pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Inilah pembagian 3 poros tersebut!

  1. Poros pertama: PDIP dan Gerindra. Pada poros ini, diprediksi bahwa Prabowo Subianto dan Puan Maharani akan menduduki posisi Capres serta Wakil Capres.
  2. Poros kedua: Golkar, NasDem, dan PKS. Poros kedua diprediksi bahwa Airlangga Hartarto akan diusung menjadi kandidat. Airlangga berpotensi untuk dicalonkan dengan kepala daerah yang memiliki keterpilihan tinggi (Anies Baswedan, Ridwan Kamil, atau Ganjar Prabowo).
  3. Poros ketiga: Demokrat, PKB, PPP, dan PAN (partai menengah). Pada poros ketiga, Gun Gun memprediksi diperlukan adanya figur atau sosok yang kuat agar dapat diterima oleh seluruh partai politik.
  4. Skema partai sangat diperlukan untuk kekuasaan.

Berbagai prediksi konfigurasi politik dan poros partai untuk pemilihan presiden 2024 telah bermunculan dari pengamat politik. Namun, pihak partai masih menganggap itu hanya sebagai spekulasi saja. Karena pilpres akan berlangsung sekitar 3 tahun lagi, sehingga konfigurasi tersebut masih bersifat dinamis atau dapat berubah sewaktu-waktu.

AHY Bakal Lawan Moeldoko Yang Pamer Kekuasaan

Sebagaimana diketahui, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai Ketum (Ketua Umum) Partai Demokrat, sediannya mengatakan. Bahwa dirinya menerima sebuah informasi mengenai gugatan AD/ART ke MA yang dilakukan mantan kader. Bakal memenangkan keputusan Mahkamah Agung (MA). Setelah diberi sebuah arahan dari KSP (Kepala Staf Presiden), Moeldoko. AHY mengungkapkan, bahwa para penggugat sedianya yakin adanya faktor kekuasaan bakal berhasil. Tentu saja memenangkan hak uji materi terhadap AD/ART dari Partai Demokrat.

Sebagaimana diketahui, pemohon dalam permasalahan sengketa yakni dari Demokrat kubu KSP Moeldoko. Yang memang diwakili oleh Yusril Ihza Mahendra. Padahal sebelumnya Agus Harimurti sendiri sudah tahu persis bahwa pihak MA bakal menolak sebuah permohonan yang disampaikan oleh Yusril. Pada dasarnya sebuah permohonan uji materi dari pihak KSP Moeldoko tidaklah masuk akal.

Yang jelas permohonan tersebut diadakan untuk bisa mengambilalih sebuah kepemimpinan yang sah. Tentu saja dalam Partai Demokrat, yang sekarang ini diketuai oleh Agus Harimurti. Agus juga menyatakan bahwa sertifikat yang sah serta diakui pemerintah cuma satu. Dan Moeldoko tidak mempunyai hak apa pun terhadap Partai Demokrat. Apakah tidak malu dengan jabatan sebagai Kepala Staf Presiden? Dan ingin mengacak-ngacak AD/ART Partai Demokrat.

AHY Tetap Berpegang Teguh Pada Pendiriannya

Menurut AHY yang dilakukan oleh KSP Moeldoko yang berani menghasut dan juga pamer kekuasaan di hadapan para kader Partai Demokrat. Tentu saja hal mpo88 tersebut bisa mencoreng nama baik dari Presiden RI, Joko Widodo. Selain itu juga Moeldoko telah melanggar kode etika politik, kemudian moral serta merendahkan supremasi hukum yang ada di Indonesia.

Menurut kuasa hukum Demokrat dari kubu Agus Harimurti yakni Hamdan Zoelva. Yang dilakukan oleh pihak MA sangatlah tepat. Tentu saja mengenai permohonan uji materi AD/ART milik Partai Demokrat yang sah. Oleh karena itu Hamdan sedianya mengapresiasi keputusan tepat dari MA. Karena MA sendiri sudah membuat keputusan tepat, sesuai dengan sudut pandang akademisi.

  • Pertama, Agus Harimurti sendiri sudah mencium adanya pergerakan dari pihak Moeldoko. Yang mana suka menghasut dan juga suka memamerkan sebuah kekuasannya sebagai KSP.
  • Kedua, sebagai Ketum yang sah dari Partai Demokrat, Agus Harimurti mengucapkan banyak terima kasih. Tentu saja kepada beberapa tokoh penting mengenai putusan MA. Yang bersedia menolak permohonan uji materi AD/ART Partai Demokrat.
  • Ketiga, tidak lupa, AHY menghimbau semua kader Partai Demokrat untuk tetap bisa rendah hati dengan berita tersebut. Karena tidak ada yang harus dirayakan dalam keputusan tersebut. Yang ada banyak-banyaklah bersyukur.
  • Keempat, sebelumnya memang MA menolak permohonan uji materi AD/ART milik Partai Demokrat yang sah. Yang mana diajukan oleh beberapa mantan kader Demokrat yang didampingi oleh Yusril Ihza Mahendra.

Pernyataan dari Andi Samsan Nganro, sebagai Jubir (Juru Bicara) MA sedianya menegaskan. Bahwasanya MA tidak memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus objek sebuah gugatan berupa AD/ART milik Partai Politik. Pada dasarnya AD/ART milik Partai Politik bukanlah norma hukum sebagaimana mengikat hukum tersebut.

Andi juga menambahkan bahwasanya Partai Politik bukanlah sebuah lembaga negara, badan atau mungkin lembaga yang terbentuk oleh UU (Undang-Undang) atau pemerintah. Jadi AD/ART Partai Politik hanya mengikat sisi internal dari Partai Politik yang bersangkutan. Dengan begitu, tidak asal membuat permohonan atau menggugat mengenai AD/ART milik Partai Politik.

Untuk itulah mengapa AHY tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Bahwa dirinya beserta orang-orang yang berpengaruh di Partai Demokrat bisa memenangkan gugatan uji materi AD/ART milik Partai Demokrat. Tidak lupa pihaknya memberikan apresiasi bagi MA akan keputusan tepatnya.

Anies Baswedan Dituntut Naikan UMP 2022

Hari ini sudah semestinya menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Lebih tepatnya 10 November diperingati sebagai hari Pahlawan. Namun hari ini juga, di Jakarta para buruh melakukan aksi demo. Diketahui sekelompok buruh yang tergabung dalam KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) sedianya menyerbu Balai Kota Jakarta. Dalam aksinya tersebut, mereka menuntut Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta untuk menaikan UMP (Upah Minimum Provinsi).

Berdasarkan informasi yang diperoleh, (10/11), sejumlah massa buruh KSPI, yang di antaranya ada ASPEK, FPSMI sedianya sudah berkumpul tepat di depan Balai Kota. Pada pukul 12.00 WIB mereka sudah melakukan aksi dan orasinya. Dengan memakai sejumlah atribut para demonstran seperti bendera dan spanduk. Ada yang menarik dalam aksi demo yang berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta. Nampak sebuah banner dengan ukuran panjang yang dibentangkan tepat di depannya mobil komando.

Dari banner yang sudah dibentangkan tersebut, nampak tulisan berupa tuntutan dari pihak FSPMI. Yang mana Gubernur harus menaikan UMP tahun 2022 sebesar sepuluh persen. Kemudian dari mpo88 tuntutan lainnya, massa demo buruh menuntut untuk memberlakukan UMSK 2021. Kemudian harus mencabut Undang-Undang Omnibus Law. Dan pastinya PKB harus tanpa Omnibus Law.

Massa Buruh Ingin Bertemu Dengan Anies Baswedan

Sebenarnya tidak hanya di DKI Jakarta saja, massa ikatan buruh melakukan aksi demo. Karena pada dasarnya para buruh sudah terikat organisasi KSPI dengan sejumlah federasi. Yang mana tergabung di dalamnya guna meminta kepada seluruh Gubernur yang ada di seluruh Indonesia. Sedianya untuk menaikan UMP menjadi sepuluh persen dan tidak menaikan tarikan UMSK. Mirah Sumirat selaku ketua ASPEK (Asosiasi Serikat Pekerja) Indonesia mengungkapkan bahwa dirinya ingin bertemu langsung dengan Anies Baswedan.

Namun ketika sampai dan berorasi di Balai Kota DKI Jakarta, sosok Gubernur tersebut tidak menampaknya batang hidungnya. Yang ada hanya Wakil Gubernur DKI Jakarta, yakni Ahmad Riza Patria. Memang aksi buruh kali ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Namun yang nampak melakukan aksinya hanya di DKI Jakarta. Mengenai dasar perhitungan akan kenaikan UMP sebesar sepuluh persen. Memang mengacu pada sebuah hasil survey terkait KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang ada di 27 provinsi Indonesia.

Tidak lupa Mirah mengatakan bahwa survey KHL yang sudah dilakukan timnya tersebut. Tentu saja berdasarkan KHL yang ada di pasar tradisional dan juga pasar modern. Dan kesemua KHL tersebut sedianya sudah dihitung dan ditemukan sebanyak 60 KHL. Di Jakarta sendiri UMP Rp 4,2 juta kemudian dikalikan sepuluh persen. Maka hasilnya ya sekitar angka tersebut. Dalam aksinya tersebut, Mirah mengungkapkan, bahwa aksi demo ini diikuti sekitar 100 perwakilan buruh. Tentu saja tetap menerapkan dan patuh protokol kesehatan.

Aksi demo yang dilakukan Mirah dan teman-teman buruh akan tetap melakukan aksi demonya. Sampai tuntutan mereka terkait kenaikan UMP dapat dikabulkan oleh para Gubernur, seperti Anies Baswedan dan juga pemerinta. Mirah juga menambahkan, bahwa dirinya beserta teman-teman buruh lainnya tidak bakal terima. Memang mereka tidak bisa bahkan tidak mampu menuntut akan kenaikan UMP tersebut ke Pengadilan. Yang ada hanya aksi demo dan demo tetap terus berlanjut.

Kemudian dari pihak Wakil Gubernur DKI Jakarta, yakni Ahmad Riza Patria. Memang sebelumnya sempat mengatakan bahwa pihaknya sedang merumuskan kenaikan UMP untuk tahun 2022. Meskipun begitu Riza menambahkan bahwa nilai tersebut tidak akan bisa sesuai dengan sejumlah tuntutan para buruh. Selain itu, perubahan UMP memang harus disesuaikan dengan situasi pandemic covid 19 seperti saat ini.

Memang yang dilakukan Riza tersebut harus disetujui oleh Anies Baswedan dan juga pihak pemerintah. Karena memang DKI Jakarta maupun provinsi lainnya memerlukan kebijakan dari Gubernur. Untuk bisa mengatasi segala permasalahan yang ada di daerahnya masing-masing.

Jokowi Diminta Lekas Ubah Kementrian BUMN Jadi Super Holding

Kementrian Badan Usaha Milik Negara atau dikenal sebagai BUMN merupakan badan usaha negara. Dimana, perusahaan tersebut berfungsi sebagai pelaku kegiatan ekonomi nasional. Namun, baru-baru ini tersiar kabar Jokowi diminta lekas ubah Kementrian BUMN Jadi Super Holding.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Komunitas Mahasiswa dan Pemuda Pendukung Jokowi (KMP2J). Kementrian BUMN tidak dapat bekerja secra maksimal sehingga mpo88 hanya menyebabkan beban Negara saja. Hal tersebut perlu dilakukan karena berdasarkan penuturan dari perwakilan KMP2J menyebutkan bahwa perusahaan BUMN terlilit utang jumbo sebesar kurang lebih Rp. 6.710 triliun.

Dimanjakan Dengan Pemberian PNM Jokowi Diminta Lekas Ubah Kementrian BUMN Jadi Super Holding

Abriansyah, selaku perwakilan dari KMP2J melihat bahwa perusahaan BUMN selama ini dibawah kementrian yang dipimpin oleh Erick Thohir. Sering kali dimanjakan dengan memberikan sejumlah Penyertaan Modal Negara (PMN).

Hal tersebut mengakibatkan perusahaan BUMN memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat. Bahkan senantiasa jadi beban negara. Selain itu kontribusi yang diberikan pada negara pun dinilai sangat minim. Berdasarkan pada data tahun lalu, BUMN hanya menyumbangkan laba bersih sebesar Rp. 41 triliun yang jika dinadingkan dengan tahun 2019 mengalami kemerosotan sebesar 75,60 persen.

Buat Terobosan Dengan Mengubah BUMN Jadi Super Holding Layaknya Negara Singarpura

Presiden Jokowi pun dikabarkan sudah merasa gusar terhadap perusahaan BUMN. Dimana perusahaan tersebut kerap menjadi beban bagi Negara. Perusahaan BUMN ini tidak berani mengambil risiko dan takut bersaing dengan perusahaan swasta. Dengan begitu tidak heran, mengapa BUMN sulit untuk bisa lebih maju dibandingkan dengan perusahaan swasta.

Perubahan dari kementerian BUMN menjadi super holding dihapkan bisa menjadi solusi atas permasalahan ini. Jika merujuk pada kesuksesan super holding kepunyaan Singapura, Tamsek. Diharapkan, seluruh perusahaan BUMN dapt dikelola menjadi lebih optimal juga professional.

Dampak yang akan ditimbulkan jika BUMN diganti menjadi Super Holding

Dengan dilakukannya perubahan terhadap perusahaan BUMN menjadi super holding, akan memberikan dampak positif yang cukup besar. Salah satu dampak yang akan dirasakan adalah sejumlah hutang besar yang dimiliki perusahaan BUMN dapat lunas. Selain itu, dapat meningkatkan kontribusinya pada Negara.

Sehingga, perusahaan tidak lagi membutuhkan suntikan dana Penyertaan Modal Negara. Pasalnya, perusahaan akan lebih mampu untuk bersaing dan mengambil risiko. Hal tersebut menjadikan dasar mengapa presiden Jokowi diminta lekas ubah kementrian BUMN jadi super holding.

Pandangan dari Komisi VII DPR terkait Super Holding

Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Maman Abdurrahman sebelumnya juga telah menyampaikan usul serupa. Terkait perubahan dari BUMN menjadi super holding. Beliau berpendapat bahwa kementerian BUMN telah menghilangkan kultur profesionalisme yang melekat. Sehingga BUMN menjadi tidak pernah maju.

Maman Abdurrahman juga mendorong presiden Jokowi untuk membubarkan kementerian BUMN dan mengubahnya menjadi super holding yang berdiri dibawah kementerian Teknis atau ubah menjadi suatu Badan saja.

Alasan Super Holding Harus Berada Di Bawah Kementerian Teknis

Para Direksi BUMN saat ini lebih tunduk pada Kementerian BUMN. Pasalnya kementrian tersebut dapat menghilangkan jabatan mereka. Padahal dalam pekerjaan harian operasional dan teknis BUMN berhubungan dengan Kementerian Teknis sesuai bidang kerjanya. Maman Abdurahman juga memberikan contoh terkait permasalahan tersebut pada perusahaan Pertamina, PLN, INALUM, PGN yang detiap direksinya tidak pernah berkoordinasi dengan dirjennya masing-masing di Kementerian ESDM, bahkan cenderung seing berbeda.

Kronologi PSI Jelaskan Awal Program Nasi Kotak Hingga Warga Keracunan

Insiden menghebohkan publik yang terjadi baru-baru ini ikut menyeret nama Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Insiden tersebut yaitu keracunan makanan yang terjadi pada warga Koja, Jakarta Utara. Setelah menyantap nasi kotak berlogo PSI. Oleh karena itu, pada Selasa (2/11) PSI jelaskan awal program nasi kotak hingga warga keracunan.

PSI memang rutin melaksanakan program pembagian nasi kotak ke berbagai wilayah di Indonesia. Sejak April 2021 lalu. Program ini awalnya hanya melibatkan para pengurus dan kader. Namun, pada bulan Agustus program ini sudah mulai melibatkan publik.

Kronologi PSI Jelaskan Awal Program Nasi Kotak Hingga Warga Keracunan

Saat dihubungi pada Selasa, (2/11) pihak PSI menyatakan bahwa program ini memiliki tujuan kemanusiaan. Yaitu ikut membantu masyarakat dalam situasi pandemi Covid-19. Pihak PSI menegaskan bahwa program tersebut bertujuan untuk memenuhi asupan makanan bergizi untuk masyarakat. Terutama yang haru menjalani isolasi mandiri.

  1. Penjelasan PSI terkait kasus keracunan makanan

PSI mengungkapkan bahwa kasus keracunan makanan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi. Ia mengatakan bahwa PSI akan lebih berhati-hati dalam mpo88 melaksanakan program semacam ini. “Pastinya lebih berhati-hati. Kemarin warung yang menyediakan rice-box itu juga sudah membuat 1000 porsi, namun sayangnya juga tetap terjadi kesalahan,” ujar Bimmo.

Sebelum PSI jelaskan awal program nasi kotak hingga warga keracunan tersebut. Bimmo bersama Giring Ganesha selaku Ketua Umum juga telah mengunjungi warga yang menjadi korban. Pihak PSI telah meminta maaf secara langsung atas insiden yang terjadi tersebut.

Program bagi-bagi nasi kotak gratis ini sebelumnya telah diunggah di akun Twitter PSI @psi_id saat membagikan nasi kotak kepada warga Banjar Pemangkalan, Denpasar Utara, Bali. Kesempatan tersebut telah dimanfaatkan oleh Giring selaku Ketum untuk berbincang dengan warga mengenai banyak hal, seperti cuitan yang diunggah PSI.

PSI juga telah bekerjasama dengan UMKM dengan memesan sejumlah nasi kotak untuk dibagikan pada warga ke UMKM tersebut. Ini artinya, PSI turut serta menghidupkan kembali UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.

  • Sampel nasi kotak diperiksa BPOM

Yudi Dimyati selaku Kepala Suku Dinas Kesehatan (Kasudin) Jakarta Utara mengatakan bahwa sampel nasi kotak berlogo PSI yang menyebabkan warga keracunan telah diperiksa oleh BPOM. “Sampel sudah diperikasi BPOM, tetapi hasilnya belum disampaikan,” ujar Yudi saat dihubungi Rabu, (27/10).

Yudi mengatakan bahwa BPOM telah mangambil sampel makanan dengan mendatangi lokasi warga pada Selasa, (26/10). Pihaknya dipastikan akan mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan yang dilakukan BPOM.

  • Warga yang keracunan makanan sudah berhasil pulang dari RS

Kasus keracunan makanan dimulai saat warga RW 006, Kelurahan Koja, Jakarta Utara usai menyantap nasi kotak gratis berlogo PSI pada Minggu (24/10). Mengenai kasus tersebut, sebenarnya para warga tidak terlalu mempermasalahkan. PSI sendiri juga dinilai telah bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Para warga yang dirawat di RSUD Koja juga sudah pulang dari RS dalam keadaan sehat. Hal itu seperti yang diutarakan Suratman saat ditemui pada Selasa (2/11). “Alhamdulillah, sudah pulang sejak beberapa hari lalu dan sudah sehat semaunya.”

Ia juga menyampaikan bahwa sejauh ini, belum ada lagi warga yang dimintai keterangan dari polisi. PSI sendiri juga sudah menyampaikan permintaan maafnya dan bertanggung jawab atas insiden yang terjadi.