Pesan Ketua Dpd Untuk Parpol Harus Siap Tanggung Jawab Konstitusi Dan Moral

Menghadapi era global sekarang ini merupakan tantangan yang sangat besar untuk semua sektor di negara Indonesia. Salah satu sektor yang sangat kuat dampaknya adalah sektor pemerintahan, banyak partai politik yang kurang bisa bertahan dengan ideologinya di jaman yang serba canggih dan serba praktis sekarang ini. Hal inilah kiranya yang mendasari pesan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti untuk parpol yang harus siap akan tanggung jawab konstitusi dan moral ketika terjun di masyarakat nantinya.

Pesan Ketua Dpd Untuk Parpol

La Nyalla memberikan sambutannya ketika menjadi keynote speech secara virtual di seri diskusi politik “Outlook Politik Indonesia Tahun 2024” pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022. La Nyala mengingatkan kembali pada seluruh partai politik bahwa mereka memiliki mpo88 kewajiban tanggung jawab moral dan konstitusi ketika terjun ke masyarakat. Pesan Ketua DPD RI AA La Nyala Mahmud Mattaliti untuk parpol agar mengingat kembali tentang sejarah pendirian parpol dimasa awal kemerdekaan yang terlihat mempunyai kewajiban moral dan konstitusi.

Menurut La Nyalla, senator propinsi Jawa Timur, bahwa sejarah mengenai keberadaan parpol di dalam struktur pemerintahan negara RI ini diawali saat Wapres RI Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat X. Tanggal 3 November 1945, maklumat X dikeluarkan untuk mendirikan berbagai partai politik.

Maklumat X itu berbunyi bahwa “Negara akan memberikan seluas-luasnya kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Restriksi utama dari partai politik itu, hendaknya memperkuat perjuangan negara dalam mempertahankan kemerdekaan serta menjamin keamanan rakyat” ujarnya. Penambahan kata restriksi yang digaris bawahi, mempunyai arti adanya penekanan dan pembatasan khusus.

“Pembatasan yang dimaksud adalah bahwa partai – partai politik yang nanti akan dibentuk itu nantinya wajib ikut serta dalam memperkuat perjuangan kemerdekaan negara Indonesia dan dapat menjaga kemanan dari rakyat Indonesia” jelas La Nyalla menuturkan.

Pesan Ketua Dpd : Parpol Wajib Berkomitmen Baik Moral dan Konstitusi

Di dalam pembukaan UUD, perjuangan kemerdekaan Indonesia mempunyai arti untuk melindungi seluruh tumpa darah Indonesia dan bangsa Indonesia. Hal ini juga digunakan untuk memajukan kesejahteraan umum, ikut menjalankan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi,  kemerdekaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian dibarengi dengan janji dan komitmen untuk melaksanakan kelima sila dari Pancasila tersebut.

“Ini berarti bahwa seluruh partai politik di negara Indonesia mempunyai kewajiban moral dan konstitusi agar dapat melaksanakan maklumat itu. Sehingga mereka harus selalu memahami spirit dari maklumat tersebut ketika sedang menjalankan roda organisasi partainya. Termasuk kewajiban untuk menjaga keamanan di masyarakat,” ujarnya kemudian.

La Nyala juga menegaskan bahwa partai politik sebenarnya bukan satu-satunya pemegang mandat dari kedaulatan rakyat. Karena, kedaulatan rakyat berada di lembaga tertinggi negara, yang direpresentasikan oleh partai politik, utusan golongan dan utusan daerah. Hal ini tercantum dalam undang-undang sebelum amandemen dua puluh tahun yang lalu.

Namun, kedaulatan rakyat diserahkan melalui pemilu di dua kubu adalah keadaan saat ini setelah amandemen, yakni di perorangan sebagai peserta pemilu dan di parlemen kepada partai politik. Hal ini yang mendasari pemilu anggota DPD RI dan pasangan presiden dan wakil presidennya yang dipilih langsung oleh rakyat. Inilah yang menyebabkan peran Presiden, DPR RI, dan DPD RI menjadi sejajar. Namun ironisnya, kewenangan dari DPD RI sendiri menjadi sangat terbatas, bila dibandingkan dengan Utusan Golongan dan Utusan Daerah di masa lalu. Yang mana memiliki kewenangan untuk bisa mengusung dan memilih capres di forum MPR.

Pidato Lulung Kembali ke PPP, Minta Waspada Propaganda Laga antara Agama dan Pancasila

caffreyforcongress.org – Abraham Lunggana atau Haji Lulung  selaku Ketua DPW PPP DKI Jakarta memberikan pidato pertama setelah selesai ulang ke Partai Persatuan Pembangunan. Dia menyebut, pas ini terdapat penyusup di masyarakat yang melakukan propaganda membenturkan agama bersama Pancasila.

Dia berharap masyarakat mewaspadai hal ini agar tidak berjalan perpecahan di tengah-tengah masyarakat.

“Ada sekelompok orang melakukan propaganda. Orang ini kelihatannya mengajak Pancasila, tapi orang ini sebetulnya memberikan propaganda, menghasut pemuda, membenturkan agama bersama Pancasila,” kata Lulung pas pidato di Pembukaan Musyawarah Wilayah III Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) DKI Jakarta, Minggu (19/9).

Lulung mengungkapkan, persatuan masyarakat adalah hal perlu bagi bangsa Indonesia lebih-lebih merawat ketentraman umat beragama. Selain itu, dilihat dari UUD 1945 bahwa tiap tiap orang mempunyai hak untuk memilih dan memiliki agama.

“PPP merupakan partai Islam, dan GMPI adalah badan otonom partai, harus konsisten menaikkan naluri persatuan. Ini perlu untuk bangsa Indonesia kita,” ungkap anggota DPR RI ini.

Sementara itu, Achmad Baidowi  selaku Ketua PP GMPI memberikan kegiatan GMPI sebagai badan kepemudaan. Dia mengatakan, tugas GMPI DKI Jakarta menciptakan pemimpin dan kader bangsa, lebih-lebih di DKI Jakarta.

“GMPI sebaai wadah organisasi kepemudaan tetap menjalin silaturahmi bersama elemen bangsa Indonesia,” kata dia.

“Tugas kedua GMPI sebagai banom (badan otonom) partai, pasti memiliki tugas mendongkrak nada PPP di ruang publik. Insyaallah kader GMPI di Jakarta jelas bersama tugas tersebut,” tandas anggota DPR RI ini.

Sejumlah tokoh kelihatan hadir dalam pembukaan Muswil III GMPI, merasa dari Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Ketua Umum PP GMPI Achmad Baidowi, Ketua DPW PPP DKI Jakarta Lulung, Kepala Kesbangpol DKI Jakarta Tofan Bakri, hingga Ketua KNPI DKI Jakarta Roni Bara Pratama.

“Ada sejumlah kelompok orang menjalankan propaganda. Orang ini diduga seperti mengajak Pancasila. Namun sebenarnya meneruskan propaganda, menghasut situs judi online tokoh melaga antar agama dengan Pancasila” ungkap Haji Lulung lewat pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Sementara, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menambahkan, tema Muswil III GMPI DKI Jakarta yang mengangkat ‘Merawat Persatuan Pemuda Ibu Kota’ terlampau relevan. Dia mengatakan, persatuan menjadi kunci dalam penyemangat muda.

“Persatuan merupakan dasar tercapainya tujuan negara Indonesia. Oleh karena itu mari kita menjaga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Semoga PPP dan GMPI terhitung dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” terang Riza.

Menurut Lulung, persatuan masyarakat adalah hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, terutama untuk memperhatikan kerukunan umat beragama. Ia beranggapan bawah PPP adalah partai Islam harus bersatu dengan GMPI yang berlaku sebagai badan otonom dan keduanya harus dapat meningkatkan rasa persatuan yang tinggi atau besar.

Haji Lulung sebelumnya membuat keputusan untuk keluar dari PAN ( Partai Amanat Nasional ) dan kembali ke partai PPP. Sekarang dia menjabat jadi Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPP di DKI Jakarta.

“Kehadiran GMPI didambakan dapat berperan aktif dalam melindungi persatuan dan kesatuan bangsa. Insyaallah dapat terpilih Ketua (GMPI Jakarta) yang dapat menghimpun pemuda di Jakarta. Mudah-mudahan ini menjadi bangkitnya umat Islam Indonesia,” harapnya. Politisi Gerindra ini memberi pujian diselenggarakannya Muswil III GMPI DKI Jakarta. Terlebih, semua prosesnya terhitung ikuti protokol kesehatan layaknya Mengenakan masker dan merawat jarak, serta dijalankan secara hybrid atau memadukan online dan secara offline.

DPR Sebut Jika Pemilu 2024 Digelar terhadap Bulan Mei Dapat Memicu Kekacauan

caffreyforcongress.org – Luqman Hakim selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengatakan, pendapat pemerintah sehingga hari H pengambilan suara Pemilu 2024 di bulan April atau Mei dirasa tidak cukup tepat.

“Pemerintah tetap belum perhitungkan terlampau pentingnya jarak sementara antara pengesahan hasil Pemilu bersama dengan tahapan pendaftaran calon kepala tempat ke KPUD yang paling lambat mesti dikerjakan bulan Agustus 2024. Jika coblosan Pemilu 2024 di bulan April atau Mei 2024, hampir tidak tersedia sementara jeda antara pengesahan hasil pemilu bersama dengan pendaftaran calon kepala derah ke KPDU,” kata Luqman terhadap wartawan, Jumat (17/9/2021).

Dia berharap pemerintah perhitungkan jarak sementara yang pendek antara Pemilu dan Pilkada jikalau pemilu digelar April atau Mei 2024.

“Saya prediksi dapat terjadi kekacauan tahapan pilkada jikalau coblosan Pemilu dikerjakan bulan April atau Mei 2024,” sadar Luqman.

Dia terhitung mengingatkan, betapa pentingnya pelaksanaan pemilu yang berkualitas. Sebab, Pemilu 2024 adalah fasilitas rakyat manfaatkan kedaulatannya untuk membentuk kekuasaan negara secara damai.

Oleh gara-gara itu, Luqman berharap pemerintah sepakat bersama dengan KPU untuk laksanakan Pemilu 2024 terhadap bulan Februari.

“Karena itu, agenda pemilu mesti dipahami sebagai super prioritas, terhitung Pilkada untuk pilih kepala/wakil kepala daerah. Saya berharap, nantinya pemerintah judi online memiliki pandangan yang serupa terhadap urgensi Pemilu dan Pilkada bersamaan 2024, sehingga dapat sadar perlunya coblosan Pemilu dikerjakan di bulan Februari 2024,” kata dia.

Tito Karnavian  selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak menerima usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkaitan hari H Pemilu 2024 yang jatuh di hari Rabu 21 Februari 2024.

Hal ini disampaikannya sementara dalam Rapat Bersama bersama dengan Komisi 2 DPR RI.

“Kalau untuk pemilu, kita mengusulkan sehingga hari H dikerjakan terhadap bulan April seperti pemilu th. sebelumnya. Atau lebih-lebih kalau tetap terlalu mungkin Mei 2024,” kata Tito Kamis (16/9/2021).

Mantan Kapolri RI ini menjelaskan, alasannya menolak hari H Pemilu 2024 dipercepat gara-gara bentrok bersama dengan bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri.

Selain itu, risau terdapatnya polarisasi di penduduk jikalau sementara tahapan Pilpres terlampau panjang.

“Agar efektif gara-gara pemungutan nada dapat berdampak ke belakang terhadap tahapan, ini berdampak terhadap polarisasi, stabilitas keamanan, eksekusi program Pemda dan pusat dan seluruh berdampak,” kata Tito.

Untuk itu, Tito berharap sehingga pengambilan ketentuan berkenaan hari pemungutan nada Pemilu 2024 dapat diundur untuk lebih dari satu sementara ke depan sebelum saat DPR meniti masa reses. Ia mengatakan, didalam sementara dekat, pemerintah dapat langsung laksanakan rapat internal bersama dengan kementerian, lembaga, dan pihak-pihak berkaitan untuk mengkaji usulan ini. “Setelah itu laksanakan terhitung rapat bersama dengan tim konsinyering yang tersedia perwakilan berasal dari KPU, Bawaslu, lantas berasal dari DPR Komisi 2 lebih-lebih untuk laksanakan exercise untuk pemilihan sementara pemungutan nada tersebut,” ujar Tito.

Tito menambahkan, pemerintah tidak mempersoalkan usulan KPU berkaitan hari pemungutan nada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang jatuh terhadap 27 November 2024. “Kalau untuk masalah pilkada, gara-gara sebenarnya dikunci oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mesti di bulan November 2024, maka usulan hari Rabu 27 November kita kira enggak masalah,” kata Tito.

Sebelumnya, Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, KPU mengusulkan hari pemungutan nada Pemilu 2024 jatuh terhadap 21 Februari 2024 sehingga menambahkan sementara lumayan didalam penyelesaian perbedaan suatu lembaga atau dewan dan pemilihan umum presiden serta pernyatan hasil pemilu berikut bersama dengan jadwal pencalonan pilihan kepala daerah ( Pilkada ). Selain itu, KPU terhitung menyimak beban kerja badan ad hoc terhadap tahapan pemilu yang beririsan bersama dengan tahapan pemilihan. Ilham mengatakan, proses pemungutan nada terhitung sudah diperhitungkan sehingga tidak bertepatan bersama dengan hari raya keagamaan. Begitu pula bersama dengan proses penghitungan nada terhitung sudah diatur sehingga tidak bertepatan bersama dengan Hari Raya Idul Fitri. “Karena sekali lagi ini pertama kali kita menggelar pemilu dan pilkada di tahun yang serupa tentu harus dipikirkan kembali bagaimana nanti partai politik harus mempunyai kursi yang ditentukan oleh Undang-undang Pemilihan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” kata Ilham, didalam rapat dengar pendapat bersama dengan Komisi II, Senin (6/9/2021).

Fraksi PKB Tanggapi Pertanggungjawaban Pemerintah didalam APBN 2020

caffreyforcongress.org – DPR RI merespon susunan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban dari APBN Tahun Anggaran 2020 (RUU P2 APBN 2020 ). Delapan fraksi mengiyakan, dan satu fraksi menerima dengan catatan. Fraksi yang menyetujui adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, dan Partai Demokrat.

Fraksi FPKB menghormati pemerintah yang bekerja keras bersamanya menjadikan kebijakan-kebijakan terobosan didalam menanggulangi pengaruh penyebaran virus Covid-19 yang berdampak semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara merasakan tekanan yang berat.

“Pemerintah sudah sukses meraih kembali pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada LKPP Tahun Anggaran 2020,” ungkap Juru Bicara Fraksi PKB, Siti Mukaromah, pada pandangan mini Fraksi pada Raker Badan Anggaran (Banggar), dikutip, Rabu (8/9/2021).

Erma yang sebagai Anggota Banggar DPR ini mengungkapkan, FPKB mencatat bahwa LKPP 2020 ini masih menemukan 26 temuan pengawasan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan. Enam temuan tersebut berhubungan langsung bersama pelaksanaan program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

“FPKB mendorong pemerintah untuk secepatnya meluncurkan tindakan dan mencarikan solusi pada persoalan tersebut. Mengingat bahwa program PC-PEN terlampau urgent didalam menanggulangi pengaruh Pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan untuk mengantisipasi terulangnya situs slot online kejadian tersebut di tahun 2021 ini,” ujar Erma yang lantas menyebutkan bahwa selanjut catatan berikut diterukan kepada pemerintah, Selasa (7/12/2021).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN hadir dan bekerja keras melindungi serta melindungi masyarakat berasal dari pengaruh pandemi COVID-19 melalui program penanganan kebugaran dan bermacam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Instrumen APBN udah dapat menghambat laju kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 jadi minus 2,07%. Dan ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang punyai level kontraksi ekonomi yang moderat yang terdampak pandemi Covid-19,” ujar Fiarla.

Menkeu mengutarakan berdasarkan information Asian Development Bank Outlook pada April 2021, pergerakan ekonomi Indonesia tahun 2020 relatif lebih baik dibandingkan bersama biasanya pergerakan ekonomi negara di Asia Tenggara yang mengalami kontraksi 4,0% akibat Covid-19. Kontraksi pergerakan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 terhitung jauh lebih baik kalau dibandingkan biasanya negara G-20 yang mengalami kontraksi minus 4,7% atau terhitung kalau dibandingkan negara peer ASEAN-6 yang mengalami kontraksi 4,3%.

Pihaknya menilai bahwa APBN 2020 terbukti berperan melindungi Indonesia berasal dari kontraksi ekonomi yang lebih didalam dan menambahkan faedah kepada masyarakat didalam bermacam lini, agar menghambat laju angka kemiskinan. Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan PEN (PCPEN) termasuk enam klaster yaitu kesehatan, dukungan sosial, dukungan UMKM, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta komisi usaha yang jadi fokus penanganan krisis, bersama anggaran Rp695 triliunan lebih.

Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jadi tidak benar satu berasal dari depalan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyetujui RUU  tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (RUU P2 APBN TA 2020).

Juru Bicara Fraksi PKB, Siti Mukaromah menyebutkan sikap itu diambil karena pihaknya mengapresiasi pemerintah yang bekerja keras mengakibatkan sejumlah terobosan didalam menanggulangi pengaruh penyebaran virus Covid-19.

“Pemerintah udah sukses meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada LKPP Tahun Anggaran 2020,” kata Mukaromah didalam Pandangan mini Fraksi pada Raker Badan Anggaran (Banggar), Senin (6/9/2021).

Namun demikian, perempuan yang biasa disapa Erma ini  mengatakan, pihaknya mencatat bahwa LKPP Tahun 2020 masih menemukan 26 (dua puluh enam) temuan kontrol Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan.

Enam temuan berikut terkait segera bersama pelaksanaan program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

“FPKB mendesak pemerintah untuk secepatnya menyita tindakan dan mencarikan solusi pada persoalan tersebut. Mengingat bahwa program PC-PEN terlampau urgent didalam menanggulangi pengaruh Pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan untuk menjaga-jaga terulangnya kejadian berikut di tahun 2021 ini,” tambah Erma.