RUU IKN Setuju Dibawa Ke Paripurna, PKS Menolak

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DR RI) dan pemerintah telah menyepakati jika Rancangan Undang-Undang Ibukota Negara atau RUU IKN akan dibawa ke sidang paripurna dan disahkan menjadi undang-undang.
Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam rapat kerja Pansus RUU yang diselenggarakan bersama DPR RI dan pemerintah. Diketahui rapat tersebut digelar pada tengah malam dan pengambilan keputusan yang berlangsung kurang lebih dilakukan selama 3 jam saja. Rapat dimulai pada hari Selasa pukul 00.20 dini hari, kemudian keputusan diambil sekitar pukul 03.11 WIB.
“Setelah kita semua bersama-sama mendengarkan pandangan serta pendapat dari masing-masing fraksi yang ada di sini, kemudian dari pihak DPD RI dan juga dari pemerintah tentu yang yang ada telah menyetujui,” ungkap Ketua Pansus RUU IKN, Ahmad Doli Kurnia.

“Maka kemudian saya ingin meminta persetujuan dari kita yang berada di sini semua. Apakah RUU ini yakni RUU tentang Ibukota Negara yang telah dibahas disetujui mpo88 dan dan kita proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku di DPR RI dilanjutkan ke pembahasan tingkat 2, Apakah kita setujui?” lanjutnya yang kemudian dijawab oleh sejumlah peserta rapat dan menyetujui RUU pada pengambilan keputusan tingkat 1 kemudian palu persetujuan diketok.

Dalam rapat ini pihak pemerintah negara diwakili oleh tiga orang menteri yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tito karnavian dan menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau kepala Bappenas yakni Suharso Monoarfa.

Pada penyampaian pandangan mini fraksi sebanyak 8 dari 9 fraksi yang berada di DPR RI menyatakan setuju jika RUU IKN disepakati di tingkat pertama. Sedangkan satu fraksi partai lainnya menyatakan menolak RUU IKN yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sikap yang berbeda ditunjukkan oleh fraksi PKS di DPR RI secara terang-terangan dengan menolak RUU IKN untuk dibawa ke tahap Paripurna DPR. PKS sendiri menilai terdapat beberapa usulan yang belum diakomodir dari fraksinya pada RUU IKN.
“Dengan pertimbangan yang ada di atas yang masih banyaknya substansi serta pandangan dari PKS yang belum diakomodir, maka dengan ini fraksi PKS menyatakan menolak rancangan undang-undang tentang ibu kota negara untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya,” ungkap Suryadi Jaya Purnama salah satu anggota DPR RI dari Fraksi PKS.
Pengambilan Keputusan Paripurna RUU IKN Dikebut

Diketahui sebelumnya memang dalam proses pengambilan keputusan RUU DPR menggelar rapat secara maraton demi penyelesaiannya. Sejak hari Senin tanggal 17 Januari 2022 telah dibahas pada rapat panitia kerja. Dan sudah ada beberapa hal yang telah disepakati meski dengan adanya catatan. Diantaranya seperti rencana induk, kelembagaan otorita IKN, pendanaan atau anggaran serta klaster substansi dan masih banyak lagi.

Panitia kerja atau panja menyepakati bentuk dari pemerintahan daerah khusus ibu kota negara yang bernama Nusantara.
“Yang selanjutnya akan disebut dengan otoritas IKN Nusantara yakni Penyelenggara Pemerintah Daerah Khusus IKN Nusantara,” kata Saan Mustofa sebagai wakil ketua Pansus RUU PKS.
Rapat Panja yang digelar menyelesaikan pembahasan terkait dengan klaster-klaster RUU dari mulai pag hingga tengah malam. Dan selesai kurang lebih sekitar pukul 11.30 WIB.
Kemudian setelah pembahasan klaster RUU IKN selesai dilanjutkan dengan rapat kerja Pansus RUU IKN bersama dengan DPD RI dan pemerintah pada Selasa (18/01/2022) pukul 02.00 dini hari.

Sambut Pemilu 2024, PPP Targetkan 3000 Kursi DPRD

Meskipun kontestasi  pemilu masih akan diselenggarakan  2 tahun lagi nyatanya kini sudah banyak partai  politik yang sudah  mulai mempersiapkan. Salah satunya yakni dari partai PPP atau Partai Persatuan Pembangunan. Ketua umum dari PPP sendiri yakni Suharso Monoarfa meminta kepada para  anggotanya yang saat ini duduk di kursi DPRD fraksi PPP. Untuk kembali  mengajukan diri sebagai Calon Legislatif (caleg) pada ada Pemilu yang akan digelar 2024 mendatang. Adapun target yang ingin dicapai oleh Suharso yakni menang dengan jumlah kursi sebanyak  3000.

“Dari yang sebelumnya yakni 1059 kursi maka untuk Pemilu 2024 mendatang wajib menjadi 3000 kursi. Kemudian jika ada di daerah pilihan atau mpo88 dapil yang masih kosong baik itu di daerahnya maupun di daerah tetangganya maka tolong untuk diisi,” jelas Suharso dalam keterangannya pada acara workshop DPRD fraksi PPP yang berada di Grand Hotel Paragon Minggu 28 November 2021.

“Kita mempersilahkan untuk para anggota yang saat ini sudah menjadi DPRD PPP untuk kembali maju mendaftarkan diri menjadi Calon Legislatif dan bisa menjadi nomor satu. tetapi yang harus diketahui yakni syaratnya tidak ada konflik,”  lanjutnya.

Suharso mengatakan lagi jika saat ini PPP akan terus menyiapkan berbagai perangkat guna  memperoleh hasil yang memuaskan supaya bisa menang pada Pemilu 2024 mendatang. Diantaranya seperti dengan membantu pemenangan hingga tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara).

“Tentunya mereka yang akan ditugaskan merupakan orang-orang yang bebas independen dan juga Merdeka sehingga mereka  bisa bertugas secara netral,” lanjutnya lagi.

Menurutnya kerja-kerja elektoral yang harus dilakukan menjelang Pemilu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Namun juga perlu dilakukan secara konsisten kontinyu dan berirama.

“Nantinya kita juga harus memiliki tim cyber atau pasukan cyber minimalnya 1 orang. Ini menjadi salah satu komponen yang penting untuk mengetahui dan melihat demi menjaga keelektoralan dari PPP,” imbuhnya lagi.

 Selanjutnya partai dengan warna hijau berlog Ka’bah ini akan masuk ke daerah-daerah guna membantu di Dapil untuk mengetahui  dan memahami bagaimana  teknik kampanye yang mudah untuk dilakukan. PPP ingin nantinya kerja elektral yang  dilakukan bisa menempuh langkah yang paling tepat.

“Tentunya kinerja yang dilakukan harus membangkitkan  beruntun mengajak serta kontinyu. Dan insya Allah nantinya kita  dapat memperoleh kembali puncak kejayaan PPP,” kata Suharso.

Polemik penetapan jadwal pemilu 2024

Sebelumnya penetapan terkait kapan tepatnya diselenggarakan pemilihan umum pada tahun 2024 masih menjadi polemik. Dan hingga saat ini masih terjadi perbedaan pendapat antar beberapa partai politik dan juga dari pihak  KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Awalnya dari pihak komisi II DPR RI dan KPU menetapkan bahwa Pemilu akan digelar pada tanggal 21 Februari 2024. Kemudian Penetapan tersebut disanggah oleh Kemendagri selaku perwakilan pemerintah dan mengusulkan agar Pemilu digelar pada tanggal 15 Mei 2024.

Atas perbedaan pendapat tersebut emudian terjadilah dua kubu yang berbeda pendapat. Adapun kubu yang pro dengan pemilu digelar pada 21 Februari 2024 antara lain KPU fraksi PDIP, fraksi PKS dan fraksi PPP. Sedangkan untuk kubu yang pro pemilu diselenggarakan pada tanggal 15 Mei 2024 yakni pemerintah, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, fraksi PAN dan fraksi Nasdem. Sedangkan dari Fraksi PKB dan juga Fraksi Demokrat mengikuti kesepakatan yang nantinya akan menjadi keputusan akhir.

Viani Limardi Resmi Dipecat, Psi Sudah Siapkan Penggantinya

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sudah melakukan persiapan terkait dengan pemberhentian salah satu anggotanya, Viani Limardi. Viani merupakan salah satu anggota yang sebelumnya juga duduk di kursi Dewan perwakilan Rakyat daerah (DPRD) DKI Jakarta. Siapapun nanti pengganti Viani, pihak PSi akan melakuan koordinasi bersama KPUD DKI Jakarta.

” Selanjutnya dari PSI sendiri  akan melakukan penegecekkan data terlebih dahulu dengan KPUD. Nanti juga akan ada surat yang dikirimkan ke KPUD. Jadi ya memang penggantinya sudah ada, dan pastinya kandidat tersebut mendapatkan suara terbanyak,” ungkap Michael Sianipar selaku ketua DPW PSI Jakarta selasa (12/10/2021).

5 Fakta-Fakta Terkait Pemecatan Viani Limardi

Sebelumnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSi telah memberikan penjatuhan sanksi kepada anggotanya, Viani  yang dinilai terlalu banyak melanggar aturan. Sanksi berupa slot maha168 pemberhentian selamanya tersebut juga sudah melalui proses yang panjang dan silakukan sesuai dengan prosedur internal di partai. Berikut ini beberapa aturan yang dilanggar oleh Viani hingga menyebabkan dirinya diberhentikan dari PSI:

1. Terjun ke dunia politik sejak tahun 2017

Karir Viani di dunia politik tanah air dimulai pada tahun 2017 silam. Sebelumnya di tergabung dalam Jangkar Solidaritas menjadi advokad hukum. Kariknya di dunia hukum juga sudah cukup lama, yakni sejak tahun 2011 silam.

Diketahui Viani juga pernah tergabung di beberapa firma hukum, seperti Legal Staff PT Jaya Proteksindo Sakti, Legal Assistant PT MARSH Indonesia, Partner Setiarto and Partners Law Firm dan Associate Supramono Vyori Santoso Law Office.

2. Menggelembungkan jumlah dana reses

Alasan utama yang menjadi dasar mengapa Viani diberhentikan dari keanggotan PSI adalah terkait penggelembungan dana. Ia diduga melakukan pembengkakakn laporan pada kegiatan reses menggunakan dana APBD.Setelah dilakukan pengecekkan ternyata dana yang tertulis pada laporan tersebut tidak sesuai dengan riilnya.

Sedangkan reses merupakan kegiatan yang selalu dilakukan secara rutin. Atas kesalahnnya terebut, Viani dinilai telah melanggar aturan perilaku anggota legislatif PSI yakni pada pasal 5 angka 3.

3. Melanggar aturan ganjil genap

Wanita berdarah Makassar tersebut juga pernah terciduk sedang adu mulut bersama engan petugas lalu-lintas. Viani diketahui telah melanggar aturan terkait ganjil genap yang diberlakukan, teatnya pda Agustus 2021 lalu. Namun, saat diklarifikasi Viani membantah jika dirinya sedang cekcok, melainkah hanya sekedar berbincang-bincang bersama petugas.

Terkait hal tersebut, akhirnya Viani juga dinilai telah melakukan pelanggaran sebagai anggota legislatif PSI yakni pada pasal 4 angka 3. Ia diangga tidak mematuhi peraturan dari DPP PSI akibat pelangaran aturan ganjil genap yang dilakukan.

4. Tidak melakukan pemotongan gaji

Di masa pandemi ini, PSI memberikan aturan kepada para kadernya yang duduk di kursi pemerintahan untuk pemotongan gaji. Pemotongan gaji tersebut merupakan bentuk bantuan untuk penanganan Covid-19. Namun instruksi yang tertuang pada pasal 11 angka 7 tersebut tidak dilakukan oleh Viani selaku anggota legislatif PSI.

5. Sudah diberi peringatan

Pemberhentian Viani bukanlah sebuah keputusan pertama yang diambil. Sebelumnya Viani juga sudah diberikan sejumlah surat peringatan dari PSI sebanyak dua kali. Namun untuk surat keputusan yang ketiga ini, PSI memutuskan untuk memberhentikan sanksi pemberhentian selamanya melalui Surat Keputusan DPP PSI Nomor 513/SK/DPP/2021. Nah itulah beberapa fakta-fakta yang dinilai menjadi penyebab mengapa Viani Limardi diberhentikan secara permanen dari partai yang mengusungnya. Selanjutnya tentang proses pergantian antar waktu (PAW) akan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.