Putusan MK Soal UU Cipta Kerja: Begini Usul Golkar

Akhirnya terkait gugatan tentang UU Cipta kerja mendapat putusan dari MK. Christina Aryani selaku anggota badan legislasi DPR RI yang berasal dari Fraksi Golkar menyatakan. Jika putusan MK yang mengharuskan adanya revisi terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Adalah jalan yang paling baik untuk digunakan dalam metode penyusunan regulasi  dengan model omnibus law.

Pernyataan tersebut untuk memberikan respons terkait putusan MK  yang meminta pemerintah serta DPR memperbaiki UU Cipta kerja. Perbaikan UU Nomor 11 tahun 2020 tersebut diberikan jangka waktu kurang lebih 2 tahun kedepan.

Menurutnya putusan  agar dilakukan revisi yang diberikan akan menjadi kesempatan untuk menghadirkan solusi permasalahan yang lebih baik terhadap tumpang tindih peraturan. Serta ketidaksesuaian antara materi muatan  dalam proses penyusunan regulasi selama ini.

“kami sepakat jika revisi UU  12/2011  terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu jalan terbaik dalam mengatur teknis mpo88 aplikasi metode omnibus law dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia”  terang Christina dalam keterangannya pada Jumat 26 November 2021

ia menghargai serta akan memastikan untuk menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Dia juga mengatakan bahwa pihak DPR tentu sangat terbuka dalam melakukan perbaikan-perbaikan terhadap apapun yang menurut MK itu inkonstitusional.

Meski begitu Christina juga mengatakan bahwa DPR perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu bersama pemerintah untuk menentukan mekanisme paling tepat yang akan ditempuh dalam memperbaiki UU Cipta kerja tersebut.

“ Saya rasa ini juga harus ditindaklanjuti segera dengan begitu sebelum tenggat waktu 2 tahun UU Cipta kerja Sudah bisa selesai”  ucapnya lagi.

Secara substansial Indonesia memang memerlukan sebuah metode penyusunan regulasi dengan model omnibus la. Supaya pembenahan peraturan  perundang-undangan yang ada terlebih menyangkut masalah tumpang tindih peraturan hiperregulasi serta ketidak sesuaian materi muatan hingga problem ego sektoral.

Omnibus law sebagai solusi

 Omnibus law sendiri dianggap sebagai jalan keluar dalam mengatasi berbagai masalah peraturan perundang-undangan yang saat ini dialami oleh Indonesia.  Omnibus law bisa mengatasi secara efektif cepat serta efisien dan bisa menjadi solusi guna melakukan penataan serta harmonisasi existing regulasi.

Sampai saat ini setidaknya sudah hadir 4 peraturan perundang-undangan yang disusun dengan menggunakan metode ini diantaranya seperti UU Cipta kerja Perppu 1/2020 PP 9/2021 mengenai perlakuan perpajakan untuk Peraturan Menteri Kesehatan 18/pmk 03/2021 dan kemudahan berusaha.

 MK juga memberikan perintah untuk dibentuk suatu landasan hukum guna menjadi pedoman oleh DPR dan juga pemerintah dalam membentuk suatu undang-undang yang menggunakan metode omnibus law.

“Pihak mahkamah juga memerintahkan untuk segera dibentuk suatu landasan hukum yang lebih baku sehingga bisa menjadi suatu pedoman dalam membentuk undang-undang yang menggunakan metode omnibus lho sehingga memiliki sifat kekhususan yang lebih khusus”  suhu Soehartoyo Hakim konstitusi pada 2021. 

Dengan landasan hukum yang dibentuk tersebut nantinya UU Cipta kerja akan dilakukan perbaikan untuk memenuhi cara  atau metode yang lebih pasti standar dan baku dalam memenuhi asas pembentukan UU sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor  12/2011. khusunya lagi berkaitan dengan asas keterbukaan yang tentunya harus menyertakan partisipasi dari masyarakat secara maksimal. Sehingga akan menjadi manifestasi perintah konstitusi yang terdapat pada pasal 22 A UUD 1945

Tarik Ulur Pengesahan RUU PKS Oleh DPR

Selama bertahun-tahun sudah  perjuangan para kelompok masyarakat sipil terutama para aktivis pemerhati hak-hak perempuan yakni dalam upaya mendorong lahirnya sebuah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS melewati jalan yang terjal.

Ini merupakan bentuk respon atas banyaknya kasus kekerasan seksual yang sudah terjadi dimana-mana serta dengan dua lembaga sipil lainnya yakni forum pengadaan layanan dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Dengan gencar membujuk DPR supaya bisa mengeluarkan mpo88 aturan hukum terkait dengan kekerasan seksual sejak tahun 2012 lalu.  Dan pada Mei 2016 lalu parlemen justru baru meminta kepada Komnas Perempuan guna menyerahkan naskah akademik dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual tersebut.

Pada bulan itu juga Panja atau Panitia kerja dari DPR telah menyepakati RUU PKS dan masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas yang diprioritaskan pada tahun 2016.

“kami telah menyepakati bahwa rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual akan menjadi RUU yang memiliki  urgensi penting yang akan menjadi salah satu bagian dalam perubahan prolegnas” terang Toto Daryanto selaku wakil ketua baleg pada 25 Mei 2016 lalu

RUU dituduh legalkan zina

Meski kemudian oleh DPR RUU PKS dimasukkan dalam daftar program prioritas pada prolegnas namun hal tersebut tidak lantas membuatnya segera disahkan. Bahkan selama 4 tahun kemudian perjalanan nasib dari RUU tersebut masih saja digantungkan hingga sampai saat ini.

Pembahasan terkait RUU PKS pun juga ditunda sehingga menyebabkan banyak protes bermunculan terutama dari Komnas Perempuan. Mereka sangat menyesalkan terkait dengan penundaan pembahasan dari RUU-PKS tersebut.

Komnas Perempuan mengatakan jika RUU tersebut telah menjadi janji yang sebelumnya sudah digadang-gadang oleh semua calon presiden anggota parlemen partai pengusung  baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. kelompok-kelompok masyarakat dari ormas keagamaan Terkait dengan serangan hoaks seperti legalisasi zina dan lgbt di tahun 2019 lalu.

Seperti salah satunya dikatakan oleh pendangdut legendaris tanah air yakni Rhoma Irama. pada saat berpidato dalam sebuah kampanye capres Prabowo  sandiaga ia menyebutkan jika  muatan aturan yang terdapat dalam RUU PKS menyebabkan pelegalan zina dan LGBT.

Alih-alih kemudian RUU PKS tersebut disahkan justru komisi 8 dari DPR RI mencabut RUU PKS tersebut dari prolegnas prioritas di tahun 2020. Yang selanjutnya keputusan tersebut telah mengundang berbagai protes dari kelompok-kelompok masyarakat. Termasuk juga dari beberapa fraksi fraksi partai yang ada di DPR seperti PDIP Perjuangan Nasdem dan Partai Golkar. Fraksi dari Partai Nasdem mengaku sangat kecewa dengan keputusan yang telah dipilih komisi 8 DPR RI tersebut.

“kami sangat berharap untuk mendapatkan dukungan dari fraksi-fraksi lainnya supaya pada sidang paripurna dapat melakukan penyesuaian terkait prolegnas agar RUU PKS yang sudah  menjadi salah satu amanah bagi kita untuk melanjutkannya dan bisa dilakukan kembali” tegas Taufik.

Nina nurmila selaku guru besar kajian gender dan studi Islam Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Djati Bandung memberikan  pernyataannya.  Dirinya memberikan alasan atau  penyebab mengapa sangat  sukar disahkan.

Menurutnya penolakan terhadap RUU PKS  yang telah dicabut dari prolegnas tersebut disebabkan karena penolakan yang dilakukan oleh kelompok konservatif. Dan kelompok tersebut hingga saat ini masih menganggap jika RUU yang akan ditetapkan tersebut melegalkan perzinahan diluar pernikahan. Kemudian setelah adanya protes  yang diajukan oleh banyak pihak DPR kembali lagi memasukkan RUU PKS ke dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2021. Meski akhirnya upaya perlawanan RUU PKS ini tetap terjadi di mana-mana.

Diprediksi Hadapi PDIP-Gerindra, Golkar: Politik Dinamis

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih terhitung sekitar 3 tahun lagi, namun sudah banyak pengamat politik yang mengeluarkan konfigurasi politik untuk 2024 mendatang. Salah satu pengamat politik, M. Jamiluddin Ritonga, mengeluarkan prediksi bahwa Golkar akan bertarung dengan PDIP dan Gerindra. Namun, diprediksi hadapi Pdip-Gerindra, Golkar: politik dinamis.

Sarmuji, politikus Golkar, mengatakan bahwa pemilihan presiden 2024 masih tiga tahun lagi. Maka, saat diprediksi hadapi Pdip-Gerindra, Golkar: politik dinamis. Menurut Sarmuji, konfigurasi politik masih dinamis atau dapat berubah. Pihak Golkar mengklaim bahwa partainya dapat berkoalisi dengan siapapun untuk pilpres 2024, asalkan mempunyai visi terkait Indonesia yang majemuk.

Diprediksi Hadapi Pdip-Gerindra, Golkar: Politik Dinamis. Inilah isi Prediksinya!

Prediksi pertama datang dari Jamiluddin yang merupakan seorang pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul. Prediksinya inilah yang kemudian menimbulkan komentar-komentar dari setiap partai. Inilah beberapa prediksi yang sempat Jamiluddin sampaikan!

  1. Panggung pertarungan pemilu 2024 akan diisi oleh partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Gerindra.
  2. Ketiga partai tersebut akan mencalonkan Capres (Calon Presiden) dari kader partainya masing-masing.
  3. PDI Perjuangan memenangkan pemilu 2019. Kini, Capres yang dipersiapkan adalah Puan Maharani.
  4. Kader Golkar yang akan diusung menjadi Capres adalah Airlangga Hartarto.
  5. Untuk kader Gerindra, yang akan diusung menjadi Capres adalah Prabowo Subianto.
  6. Partai Gerindra dan PDI Perjuangan mpo88 tampak sudah cukup untuk menjadi Capres dan Calon Wapres.
  7. Prediksinya, Capres akan diisi oleh Prabowo Subianto (Gerindra) dan Calon Wapres diisi oleh Puan Maharani (PDI Perjuangan).
  8. Lalu untuk Golkar, tampaknya dibutuhkan satu atau bahkan 2 mitra yang berkoalisi dengan partai menengah agar kader Golkar dapat diusung menjadi Capres.
  9. Terkait siapa yang menang, tergantung dari solidaritas dan relawan masing-masing partai.

Jamiluddin mempertimbangkan prediksi tersebut karena belakangan ini terlihat ada wacana terkait pencalonan Capres dari masing-masing partai politik. Selain itu, sebelumnya terdapat pula rumor bahwa Prabowo dan Megawati akan berkoalisi untuk pemilu 2024 jika Prabowo masuk dalam kabinet Jokowi. Hal inilah yang melahirkan prediksi Jamiluddin terkait koalisi Prabowo dan Puan Maharani.

Prediksi 3 Poros di Pemilihan Presiden 2024

Selain dari Jamiluddin, sebelumnya terdapat pula prediksi dari Gun Gun Heryanto yang merupakan pengamat politik. Gun Gun memprediksi bahwa akan adanya 3 poros pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Inilah pembagian 3 poros tersebut!

  1. Poros pertama: PDIP dan Gerindra. Pada poros ini, diprediksi bahwa Prabowo Subianto dan Puan Maharani akan menduduki posisi Capres serta Wakil Capres.
  2. Poros kedua: Golkar, NasDem, dan PKS. Poros kedua diprediksi bahwa Airlangga Hartarto akan diusung menjadi kandidat. Airlangga berpotensi untuk dicalonkan dengan kepala daerah yang memiliki keterpilihan tinggi (Anies Baswedan, Ridwan Kamil, atau Ganjar Prabowo).
  3. Poros ketiga: Demokrat, PKB, PPP, dan PAN (partai menengah). Pada poros ketiga, Gun Gun memprediksi diperlukan adanya figur atau sosok yang kuat agar dapat diterima oleh seluruh partai politik.
  4. Skema partai sangat diperlukan untuk kekuasaan.

Berbagai prediksi konfigurasi politik dan poros partai untuk pemilihan presiden 2024 telah bermunculan dari pengamat politik. Namun, pihak partai masih menganggap itu hanya sebagai spekulasi saja. Karena pilpres akan berlangsung sekitar 3 tahun lagi, sehingga konfigurasi tersebut masih bersifat dinamis atau dapat berubah sewaktu-waktu.

Golkar Dan Nasdem Berkoalisi Di Pilpres 2024, Begini Tanggapan Pdip

Salah satu politikus dari PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno memberikan tanggapannya terkait kemungkinan yang dihadapi atas bersatunya Golkar-Nasdem pada Pilpres mendatang. Hendrawan mengungkapkan jika dari pihak internal tidak ingin berspekulasi atas hal tersebut.

Karena koalisi pada Pemilu Pilpres tahun 2024 masih cukup jauh, untuk saat ini belum ada urgensi khusus guna membahasnya.

“Jadi saat ini kita tidak boleh menempatkan diri sebagai pengamat. Terkait persoalan koalisi Pilpres yang waktunya masih beberapa tahun lagi, tidak ada urgensinya juga jika saat ini mengulasnya,” ungkap Hermawan pada Kamis (4/11/2021).

 Hendrawan juga mengatakan bahwa para kader PDIP tidak boleh berfikiran dan berspekulasi lebih jauh terkait politik, semuanya mpo88 harus mematuhi aturan yang sudah dibuat partaid dengan disiplin.

“Kami dan semua kader partai harus patuh serta disiplin terhadap asas, dan hanya boleh berbicara sesuai dengan apa yang diputuskan partai,” lanjutnya.

Mindo Sianipar selaku Ketua DPP PDIP mengungkapkan bahwa selama Megawati sebagai Ketua Umum belum memberikan keputusan terkait capres maupun arahan koalisi. Para kader partai akan tetap tertib.

“Kita akan selalu tertib terkait hal tersebut,” ujar Mindo.

Menurutnya, koalisi terkait Pilpres 2024 masih cukuplah jauh, dan saat ini setiap parpol sedang melakukan konsolidasi.

“Masih jauh dan biarkan setiap parpol melakukan konsolidasi ke rakyat dan apa yang harus dilakukan,” lanjut anggota DPR RI ini.

Sedangkan persoalan sekelompok orang yang mendeklarasikan dukungan pada Prabowo-Puan pada Pilpres 2024 juga sepenuhnya diserahkan kepada Ketua Umum partai.

“Sudah diamanatkan pada kongres partai, jika yang berhak menyampaikan hal tersebut adalah ketua umum,” lanjutnya.

Mindo mengatakan jika PDIP berbeda dengan parpol lainnya, selama Megawati belum menetapkan dan memberi perintah maka seluruh kadernya tidak boleh bertingkah.

” PDIP berbeda dengan partai-partai politik lainnya, di kongres partai yang terakhir ditekankan jika tidak boleh riweuh dan semuanya harus diserahkan kepada yang berwenang, yakni ketua umum. Sebagai anggota DPR kami hanya disuruh untuk menunggu dan mengamankan daerah pilihan serta berikan yang terbaik untuk daerah pilihan tersebut demi rakyat,” lanjutnya lagi.

Kemunculan 2 poros menjelang kontestasi Pilpres 2024

Sebelumnya, salah satu pengamat politik di Indonesia yakni Gun-Gun Heryanto mengamati jika nantinya akan ada tiga poros dalam Pilpres 2024. Diantaranya yakni PDIP-Gerindra vs Golkar-Nasdem.

Dia mengatakan jika para actor parpol sudah melakukan pergerakan  yang memiliki kecenderungan pada tiga poros tersebut. Poros pertama disiapkan oleh PDIP-Gerindra, yang kedua dari Golkar, PKS, Nasdem serta poros terakhir dari PAN, PKB, Demokrat dan beberapa partai menengah yang lain.

Dikatakan juga bahwa poros pertama kemungkinan akan mengusung capres Prabowo Subianto bersama Puan Maharani sebagai capre-cawapres.

“Dari segi chemistry bisa dilihat jika tidak ada problem antara Mega dengan Prabowo. Sedangkan poros kedua, Golkar dengan Nasdem, yang mengusung Airlangga Hartanto  sebagai bakal calon baik nantinya akan menjadi capres ataupun cawapres.” terang Gun-Gun.

Airlangga Hartanto nantinya dapat dipasangakan bersama beberapa kepala daerah yang nilai kepopulerannya cukup tinggi. Misalnya Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Ridwan Kamil.

“Hal tersebut bisa menjadi pertmbangan bagi poros kedua. Sebab masih terdapat kemungkinan membutuhkan satu partai lagi, yakni PKS. Oleh karena itu, kalau dilihat masih ada komunikasi intens namun dinamis,” lanjutnya lagi.

Sedangkan untuk poros ketiga yang diduduki oleh partai menengah membutuhkan sosok yang bisa diterima dan tentunya kuat. “Yang terpenting adalah skema dari setiap parpol, keuntungan untuk bisa melanjutkan kekuasaan selanjutnya,” tambahnya lagi.

Dukung Maju Capres 2024, PKB Maluku Deklarasikan Cak Imin

Ketua Umum dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakni Muhaimin Iskandar atau yang lebih sering disapa Cak Imin mendapatkan dukungan penuh untuk maju ke Pilpres 2024. Seperti yang telah dilakukan oleh para kader-kader PKB di wilayah Maluku. pada Sabtu 30 Agustus 2021 kemarin dengan mantap mereka memberikan dukungan kepada Cak Imin melalui suatu deklarasi.

Deklarasi yang dipimpin langsung oleh Maluku Basri Damis selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Maluku diawali dengan pembacaan ikrar yang selanjutnya diikuti oleh kader partai. Adapun bunyi deklarasi yang disampaikan sebagai berikut:

“Atas berkat rahmat yang Allah selaku Tuhan yang maha Kuasa serta didorong dengan keinginan yang sangat luhur serat demi mewujudkan keadilan untuk seluruh rakyar di Indonesia. Dengan ini DPW PKB Maluku serta DPC PKB Kabupaten/Kota se wilayah Maluku menyatakan tekad dengan bulat yakni:

1. Pertama, mendaulatkan secara penuh Muhaimin Iskandar untuk maju dalam pencalonan sebagai presiden (Capres?) pada pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024.

2. Menjadi garda terdepan dalam mendukung demi kemenangan Muhaimin iskandar pada Pilpres 2024.

3. Siap dan setia dalam melakukan dharmabakti baik harta, tenang dan juga pikiran demi kemenangan Cak Imin pada Pilpres 2024.

Basri Damis juga mengatakan bahwa sebagai Capres 2024 Cak Imin disebut dengan ‘harga mati.’

“Mari kita semua mulai menyongsong kemenangan Cak imin dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang, Cak Imin adalah harga mati, jelasnya dalam pemantapan dapil dan peluncuran caleg.

Semua kader PKB diminta untuk menggalang dukungan serta menopang atas elektabilitas Cak Imin di masyarakat.

Diharapkan juga para kader di tingkat daerah pemilihan (Dapil) segera membentuk dan memantapkan struktur kepengurusan Pimpinan Anak Cabang (PAC) di tingkat kecamatan. Kemudian mpo88 pada Dewan pengurus ranting, Anak ranting, Badan Saksi serta membentuk Lembaga kemenangan yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.

“Pada hari ini juga diserahkan SK DPC PKB se-Maluku, kemudian penandatanganan kerja, dan juga pemantapan dapil menuju kemenangan yang akan diraih Cak imin pada Pilpres 2024.” lanjutnya.

Jazilul Fawaid selaku Wakil Ketua Umum dari DPP PKB juga hadir serta juga mendukung penuh atas deklarasi tersebut.”Sepulangnya saya dari sini akan langsung menemui Cak Imin dan mengatakan bahwa para sahabat yang berada di maluku mendukung bulat tekad Cak Imin untuk maju ke Pilpres 2024.” ujar Fawaid.

PKB mampu ungguli Gerindra dan Golkar

Fawaid juga menyampaikan terkait keputusan Cak Imin untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Bahwa selain mendapat dukungan yang terus mengalir, berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh MSI menyebutkan. Bahwa PKB menempati urutan nomor tiga dan berhasil mengalahkan posisi Gerindra bahkan bisa melampaui Golkar meski hanya berbeda satu persen.

Kini PKB telah mengantongi jumlah kursi sebanyak 58 yang terdiri dari 80 dapil, dan masih ada sekitar 33 Dapil termasuk Maluku yang masih kosong.

25 anggota dari DPRD maluku sebelumnya terpilih dari 39 Dapil, sedangkan 14 Dapil sisanya masih dalam keadaan kosong.

Meski sudah mengaku siap untuk berlaga dalam Capres pada pemilu 2024, Cak Imin belum memberikan keputusan secara resmi karena menunggu perkembangan serta situasi politik yang akan datang.

Sedangkan perlu diketahui, bahwasanya sudah ada beberapa nama-nama terkait capres dan cawapres yang bermunculan pada Pemilu tahun 2024 mendatang. Seperti Puan maharani dan ganjar Pranowo di Internal PDIp, Prabowo Subianto dari gerindra dan juga Airlangga Hartarto dari partai Golkar.