Soal Konsolidasi Jabatan Presiden 3 Periode

caffreyforcongress.org – Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menghargai ide Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bersama ketua umum (Ketua umum) dan sekretaris jendral (Sekjen) Partai politik yang mempunyai bangku di parlemen bergabung mengulas permasalahan berkebangsaan.

Untuk ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berdasar pada konsep salus populis suprema lex jika keselamatan masyarakat ialah komunitas paling tinggi, begitupun dengan Presiden Jokowi. “Dengan dibawanya PAN memperjelas kultur politik kita, politik bergotong-royong, bukan semata-mata sekedar diartikan konsolidasi dalam gocerment (pemerintahan) atau parlemen, diartikan sebagai satu semangat dan spirit bergotong-royong pada kondisi wabah,” kata Masinton dalam dialog online Masalah MNC Trijaya yang bertema “Membaca Arah Konsolidasi Pemerintahan”.

Hingga, saat PAN dibawa masuk diharap menjadi elemen positif dalam membuat semangat kultur politik bergotong-royong barusan, yang sejauh ini jadi tardisi ciri khas di Indonesia. Khususnya saat pemilu, dapat disaksikan bagaimana dinamika politik Pemilu 2019 kemarin. “Walau Partai Gerindra dan PAN tidak memberikan dukungan dalam konsolidasi pemilihan presiden waktu itu. Kita membuat keadaban politik, adat politik dan kultur politik, dengan budaya bergotong-royong barusan”.

Masalah PAN memperoleh apa, kata Masinton, itu akan diulas langsung di antara Presiden dengan PAN. Yang terang, ia menyaksikan ada peluang Jokowi situs judi online akan lakukan koalisi dengan partai politik di luar pemerintahan dan beragam komponen warga yang lain dalam rencana mengumpulkan semua energi bangsa dalam menangani dan mengatasi masalah wabah yang tidak paham sampai kapan akan usai.

“Hingga bangsa ini siap hadapi keadaan kritis baik itu dalam faktor kesehatan dan akses wabah ini ialah masalah ekonomi. Kebersama-samaan dan kesepakatan bersama ini penting hingga frekwensi semua komponen bangsa ini sama di dalam hadapi wabah,” jelas anggota komisi XI DPR ini.

Berkaitan ada opini apa tetap muka itu sebagai koalisi politik yang ditujukan jadwal politik kekuasaan semata-mata, menurtnya, yang sudah dilakukan pemerintahan jauh di atas masalah agenda-agenda politik itu. Begitupun dengan keraguan ada dorongan periode kedudukan presiden 3 masa.

“Adapun masalah ada yang berprasangka buruk ini didorong 3 masa dalam masalah ini, pasti jika instruksi arahan dari pimpinan partai kgususnya PDIP itu terang, jika kita mustahuil mengubah satu kesepakatan demokrasi yang dituangkan dalam UUD kita yakni 2 masa. Menurut saya yang sudah dilakukan Bapak Presiden harus diimbangi koalisi dengan komponen-komponen warga yang lain”.