Megawati Ingin Kaum Penyandang DIsabilitas Terus Berprestasi

caffreyforcongres.orgMegawati Soekarnoputri  selaku Ketua Umum DPP PDIP mendukung grup disabilitas dengan sangat yakin dan mampu capai prestasi demi membawa nama baik bangsa.

Menurut dia, seluruh instrumen negara telah letakkan kaum disabilitas sejajar bersama seluruh orang.

Adapun ini disampaikan Megawati selagi memberi sambutan pada acara pemberian penghargaan kepada para pengurus dan atlet Paralimpiade Tokyo 2020 di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (24/9/2021).

Ia menceritakan, kala berumur 13 th. pernah ditawari ayahnya Presiden Pertama RI Bung Karno ke Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC). Megawati kecil melihat tersedia orang yang dilahirkan berbeda, namun selalu punya sukacita.

“Lalu, saya melihat tetap menerus, mereka diajari, diberi alat bantu. Jadi saya melihat harusnya lingkungan pun kudu mengikutsertakan memicu mereka punya kebanggaan,” kata Megawati.

Dari pengalamannya tersebut, Megawati kala menjadi Presiden Kelima RI dan menjadi partai selalu mengingatkan untuk menjunjung presiden grup disabilitas. Khususnya atlet yang ikuti Paralimpiade.

“Karena saya menginginkan merangsang lagi bahwa kala saya menjadi presiden tersedia kebijakan yang saya buat, yang jelas-jelas sesungguhnya memicu mereka yang agen slot online terpercaya mempunyai kekurangan itu terlampau mampu bergerak seperti apa adanya, seperti manusia normal,” kata dia.

Megawati Soekarnoputri  sebagai Ketua Umum DPP PDIP dalam acara penyampaian penghargaan kepada para atlet dan pengatur Paralimpiade Tokyo 2020. (Foto: Dokumentasi PDIP).

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mendorong grup disabilitas yakin diri dan mampu capai prestasi demi mengharumkan bangsa.

Menurut dia, seluruh instrumen negara telah letakkan kaum disabilitas sejajar bersama seluruh orang.

Ia menceritakan, kala berumur 13 th. pernah ditawari oleh ayahnya Presiden Pertama RI Bung Karno ke Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC). Megawati kecil melihat tersedia orang yang dilahirkan berbeda, namun selalu punya sukacita.

“Lalu, saya melihat tetap menerus, mereka diajari, diberi alat bantu. Jadi saya melihat harusnya lingkungan pun kudu mengikutsertakan memicu mereka punya kebanggaan,” kata Megawati.

Dari pengalamannya tersebut, Megawati kala menjadi Presiden Kelima RI dan memimpin partai selalu mengingatkan untuk menjunjung presiden grup disabilitas. Khususnya atlet yang ikuti Paralimpiade.

“Karena saya menginginkan merangsang lagi bahwa kala saya menjadi presiden tersedia kebijakan yang saya buat, yang jelas-jelas sesungguhnya memicu mereka yang mempunyai kekurangan itu terlampau mampu bergerak seperti apa adanya, seperti manusia normal,” kata dia.

Beri Perlindungan

Kebijakan yang dimaksud Megawati adalah UU RI Nomor 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak dan UU RI Nomor 13 Tahun 2003 perihal Ketenagakerjaan. UU berikut sesuaikan peyandang disabilitas berhak meperoleh pendidikan dan rehabilitasi pemberian sosial dan juga perlindungan taraf kesejahteraan.

Tentang hal yg berhubungan dengan tenaga kerja , akses buat memperoleh latihan kerja dari entrepreneur mempekerjakan penyandang disabilitas kudu memberi perlindungan. Pebisnis juga tidak diperbolehkan laksanakan pemutusan pertalian kerja bersama alasan buruh atau pekjerja di dalam situasi cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena pertalian kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka selagi penyembuhannya belum mampu dipastikan.

“Jadi kudu selalu dilakukan. Jadi yang namanya PDI Perjuangan pun harusnya demikianlah untuk menambahkan pemberian khusus kepada anak-anak tersebut. Karena tentu saja dari anak-anak akan menjadi orang dewasa yang mereka akan bergerak hidup,” sadar Megawati.

Ketua Dewan Pengarah BPIP ini mengingatkan, peraturan itu juga sesuaikan jika pekerja buruh mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak mampu laksanakan pekerja sehabis lampaui batas 12 bulan mampu mengajukan pemutusan pertalian kerja. Selain itu, diberikan duwit pesangon dua kali, duwit penghargaan dua kali, dan duwit pengganti hak sesuai ketentuan.

“Kenapa ini ibu bacakan? Karena tampaknya saya merasa sepertinya itu sudah  agak jauh di sana. Saya menginginkan lagi memopulerkan bahwa ini telah merupakan UU Negara Republik Indonesia. Jadi jangan tidak yakin diri,” kata Megawati.

Ganjar dan Sandiaga Direkomendasi oleh Organisasi Sayap Golkar Jadi Cawapres Airlangga

caffreyforcongress.org – Dito Ariotedjo selaku Ketua Umum Organisasi Sayap Partai Golkar, AMPI ( Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia ) menyarankan duet Airlangga Hartarto bersama dengan para pemuda yang memiliki tingkat popularitas banyak versi survei pendapat publik.

Dito menilai, setidaknya tersedia 7 tokoh yang berpotensi jadi calon wakil presiden mendampingi Airlangga. Namun, dia menilai cuma tiga orang yang pas.

“Dari 7 opsi itu, karena menurut saya Pak Airlangga Hartarto sesuai berdampingan dengan Pak Anies, Sandiaga Uno dan Pak Ganjar,” ungkap Dito waktu dihubungi oleh media merdeka.com, Selasa (21/9). Empat lainnya yang diakui potensial yakni Gibran Rakabuming Raka, Khofifah Indar Parawansa, Ridwan Kamil dan Muhaimin Iskandar.

Anies hingga kini belum punya partai politik. Peluangnya diusung parpol manapun tetap terbuka lebar. Sementara Ganjar dan Sandiaga punya peluang kecil di situs slot online parpolnya masing-masing. Ganjar harus beradu bersama dengan Puan Maharani dan Sandiaga bersama dengan Prabowo Subianto.

Dito menjelaskan, ketiga calon berikut jadi pelengkap bagi kebolehan Airlangga kala ini. Menurut dia, Airlangga kuat di partai dan punya latarbelakang teknokrat.

“Walaupun beliau ketum partai, sisi teknokrat beliau terlampau kental. Sangat profesional di bidang industri dan ekonomi,” kata Dito.

Kemudian sosok Anies, Ganjar dan Sandiaga Uno memiliki pengetahuan sebagai kepala daerah. Hal ini yang dipercayai sebagai paket lengkap untuk Pemilu 2024.

“Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Sandi memiliki pengalaman banyak sebagai kepala daerah yang notabene ahli menghadapi penduduk luas dan komunikasi politik yang mengayomi. Kombinasinya terlampau pas terkecuali jadi duet di pilpres berikutnya,” tegas Dito.

Dito yakin, Airlangga dan Partai Golkar bisa melobi ketiga orang berikut untuk bisa maju dalam kontestasi di Pemilu 2024. Walaupun dia menyatakan, Ganjar dan Sandiaga adalah kepala daerah partai politik lain.

“Partai Golkar merupakan partai yang memilikijam terbang tinggi tentu punya strategi-strategi melobi yang mumpuni,” katanya.

“Tapi kala ini pak AH sebagai ketua KC PEN bakal fokus mengatasi Covid dan kebangkitan ekonomi Indonesia. Karena Pak AH pemimpin yang mementingkan Indonesia dan kesejahteraan penduduk kita,” jadi Dito.

Sebelumnya, PDIP melarang seluruh kadernya untuk berbicara calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024.

Bahkan, terkecuali tersedia kader yang ketahuan melibatkan relawan deklarasi untuk dukung capres, akan diberikan sanksi tegas.

Pengamat Politik Aisah Putri Budiatri menilai, pemberitahuan yang dibuat PDIP berikut memberikan kesempatan bagi Ganjar untuk bisa ditunjuk sebagai calon oleh PDIP sebagai presiden di Pemilu 2024.

“Sebenarnya ini justru menunjukan tersedia celah dari PDIP mempertimbangkan sebagian nama kadernya jadi capres, juga Ganjar,” kata Aisah kala dihubungi merdeka.com, Selasa (21/9).

Asalkan, kata dia, daya tawar Ganjar menjelang pemilu digelar tetap terus menerus kuat. popularitasnya tetap menanjak. Lalu kepemimpinannya di Jawa Tengah tetap menarik perhatian publik.

“Selain juga komunikasi politik pada Ganjar dan PDIP (terutama bersama dengan Megawati) dipupuk baik, maka tersedia peluang Ganjar bisa maju dari PDIP,” menyadari Aisah.

Dia menilai, sebagai politisi yang mengakar di PDIP, dan bersama dengan posisi PDIP sebagai partai juara politik kala ini. Paling menguntungkan terkecuali Ganjar maju bersama dengan PDIP. “Dan konstelasi politik menuju pemilu 2024 tetap terlampau dinamis, sehingga apa-pun bisa saja terjadi,” tutur dia.

Aisah menilai, mungkin bisa saja semasa  pergerakannya nanti Ganjar jadi balik badan dari PDIP dan diusung oleh parpol lain. Hal itu dinilai wajar sebab seorang politisi tentu bakal tetap mencari peluang politik, juga mencari kendaraan politik untuk pemilu

Dengan suasana Ganjar kala ini, kata dia, belum punya kepastian partai pengusung, dia menilai, komunikasi baik yang membuka peluang pencalonan yang pantas diakses ke siapapun.

KPK Meminta Mendagri Tito Karnavian Segera Melapor LHKPN 2020

caffreyforcongress.orgKPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ) mengharapkan Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. selaku Mendagri ( Menteri Dalam Negeri ) agar cepat menyampaikan aset dan kekayaan untuk periode 2020.

Karena, mantan Kapolri ( Kepala Kepolisian Negara ) itu di dalam catatan LHKPN tercatat baru melaporkan informasi kekayaan dan aset untuk periode 2019.

“Sipil negara diharuskan mengikuti di Pasal 5 angka 3 disebutkan bahwa penyelenggara negara wajib untuk melaporkan dan memberitakan LHKPN-nya sebelum saat dan sehabis menjabat,” kata Ipi di dalam keterangannya, Sabtu (18/9/2021).

Kewajiban pelaporan LHKPN termasuk diperjelas di dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Aturan itu menyatakan kekayaan aparat negara wajib diperiksa, dan dipublikasikan sebelum, selama, dan sehabis menjabat.

Untuk itu, KPK mengharapkan Tito Karnavian tidak mengabaikan kewajibannya. LHKPN-nya tetap ditunggu oleh komisi antikorupsi sampai waktu ini.

“Jadi, UU secara tegas sudah menyampaikan demikian,” ungkap Ipi.

Kata Ipi, pihaknya sebagai pelaksana UU di dalam UU KPK juga dinyatakan bahwa lembaga antirasuah memiliki kewenangan untuk menerima dan memberitakan LHKPN sebagai cara pencegahan korupsi.

Ia menegaskan, di Undang-Undang 28 Tahun 1999 dijelaskan tersedia sanksi administratif ketika kewajiban tidak dikerjakan oleh sipil negara.

“Ini barangkali yang sebenarnya  menjadi catatan karena beberapa pihak menilai sanksinya benar-benar ringan karena hanya sanksi administratif,” ungkap dia.

Maka itu, Tito diminta untuk tidak menganggap remeh penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN denda keterlambatan hanya sejenis biaya administrasi. Sebagai menteri, Tito diharapkan bisa menjadi teladan yang baik.

“Kami berharap ini akan menumbuhkan kepercayaan sipil negara bahwa aset dan kekayaan mereka dipantau secara publik. Dan sebagai pejabat umum slot online memiliki kewajiban untuk bersifat transparan, akuntabel untuk melaporkan kekayaannya,” ujar Ipi.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk melihat perkembangan kekayaan Tito. KPK akan segera memberitakan kekayaan Tito kalau udah diserahkan.

“Sekali lagi, sebagai bagian  penting di dalam pencegahan korupsi LHKPN ini sebenarnya membutuhkan peran dari saya kira tidak hanya KPK beserta himbauannya, kemudian membangkitkan kepatuhan laporan dari sipil negara namun termasuk peran dari masyarakat luas sekarang ini untuk turut memantau, dan melihat,” ujar Ipi.

Dari peninjauan Tribunnews.com di website elhkpn.kpk.go.id, jumlah semua harta kekayaan Tito Karnavian adalah sejumlah Rp 18,09 miliar atau tepatnya Rp 18.090.466.263 untuk laporan periode 2019. Laporan tersebut ia teruskan ke KPK pada 13 Januari 2020.

Harta kekayaan Tito lebih banyak diberikan dari kas dan setara kas yang nilainya Rp 9,53 miliar atau tepatnya Rp 9.532.725.263.

Aset terbesar kedua berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp 8,29 miliar atau tepatnya Rp 8.297.741.000. Ada 11 sektor tanah dan bangunan yang dilaporkan Tito di dalam LHKPN.

Aset properti yang dimaksud paling banyak di Kota Palembang. Sisanya berada di Kota Jakarta Selatan dan Kota Tangerang.

Sejumlah besar propertinya merupakan hasil sendiri, lainnya berasal dari hibah tanpa akta.

Yang menarik, Tito Karnavian tidak menyampaikan kepemilikan kendaraan, baik roda dua ataupun roda empat. Ia hanya melaporkan memiliki harta bergerak lain yang bernilai sekitar Rp 260 juta.

Tito tercatat termasuk tidak memiliki kekayaan berupa surat berharga, dan juga tidak ada utang di dalam laporan LHKPN yang dibuatnya.

Jangan Berikan Contoh Buruk Ipi mewanti, Mendagri Tito tidak mengganggap remeh pelaporan LHKPN karena denda keterlambatan hanya berupa administratif. Sebagai menteri, Tito diharapkan jangan berikan contoh buruk.

Sumber https://www.tribunnews.com

Sandiaga Uno Pilihan Ibu-ibu untuk Capres 2024

caffreyforcongress.orgSandiaga Uno Pilihan Ibu-ibu untuk Capres 2024, Salam Institut mengadakan webinar politik dan kebangsaan bersama tema ‘Menakar Elektabilitas Figur Capres 2024 Pilihan Emak-emak’. Nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno dibincang-bingcang di dalam pembahasan yang diadakan secara online tersebut.

Sejumlah pembicara turut datang di dalam webinar tersebut. Di antaranya berasal dari perwakilan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) Hendri Satrio, Direktur Perludem, Titi Anggraini, dan Ketua PP Wanita PUI, Iroh Siti Zahroh.

Dalam paparannya, Kedai Kopi diwakili oleh Hendri Satrio mengungkapkan tersedia tiga kriteria calon presiden pilihan wanita terutama tim emak-emak. Ketiga kriteria itu adalah merakyat, tegas, dan jujur.

“Emak-emak tuh yang mutlak merakyat, cerdas, jujur, berdasarkan hasil survei,” kata Henri Satrio, Rabu (15/9/2021).

Sementara itu, Direktur Perludem Titi Anggraini menjelaskan, perempuan semestinya menjadi sasaran pergerakan pasangan calon (paslon). Terlebih, pemilih perempuan terhadap pemilu 2019 lebih banyak ketimbang laki-laki.

“Harusnya perempuan termasuk menjadi wilayah pergerakan paslon. Paslon termasuk menghadirkan perempuan bukan hanya diperlukan suara, namun menghadirkan agen slot online perempuan yang terdengar masuk ke di dalam visi misi yang dapat paslon buat,” ucapnya.

Senada bersama Titi, Ketum PP Wanita PUI, Iroh Siti Zahroh menyatakan perempuan punya guna mutlak terhadap pilpres 2024 nanti. Sebab, nyaris 50 persen berasal dari 270 juta rakyat Indonesia adalah kalangan emak-emak.

“Data lain membuktikan ini generasi Z itu tersedia 27,95 (persen). Nah itu termasuk tersedia perempuan, belum menjadi emak-emak. Biasanya terkecuali berasal dari aspek umur, nah ini sebagai pemilih pemula. Jadi kunci termasuk bahwa perempuan ini ada kontribusi di dalam pemilihan,” ungkap Iroh.

Lebih jauh, Iroh termasuk menyatakan ihwal kriteria pemimpin yang di inginkan emak-emak. Menurut dia, sosok pemimpin yang di inginkan emak-emak adalah alim, mampu membangkitkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), berpengalaman, hingga punya kapabilitas

Saat ditanya apakah kriteria tersebut mengarah terhadap sosok Menparekraf Sandiaga Uno, Iroh tidak menyatakan secara gamblang. Namun, Iroh menyebut Sandiaga sebagai spesial yang jujur.

“Kami hanya memberikan kriteria. Misalnya keliru satunya tadi yang disinggung, Bang Sandiaga Uno merupakan sosok yang jujur, karena sebetulnya dia memberikan LKHPN-nya itu ya memang benar apa adanya. Background termasuk keluarga (baik), dia pengalamannya profesional,” tutur Iroh.

Menparekraf Sandiaga Uno dinilai memadai tenar di kalangan ibu-ibu di semua Indonesia.

Ketua umum (PUI) Persatuan Umat Islam, Iroh Siti Zahroh menjelaskan Sandiaga Uno memiliki kesempatan menjadi calon presiden dengan pertolongan kaum perempuan untuk Pemilu 2024.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menjadi penuturan di dalam webinar bersama tema, “menakar elektabilitas figur capres 2024 pilihan emak-emak”.

Iroh menyatakan perempuan punya guna mutlak terhadap Pilpres 2024, karena nyaris 50 persen berasal dari 270 juta rakyat Indonesia adalah kalangan emak-emak.

“Data lain membuktikan di generasi Z tersedia 27,95 persen perempuan. Kalau berasal dari aspek umur sebagai pemilih pemula. Jadi, perempuan ini punya kontribusi di dalam pemilihan,” tutur Iroh seperti dikutip berasal dari antaranews.com.

Menurut Iroh, kriteria pemimpin yang di inginkan emak-emak di antaranya alim, mampu membangkitkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), berpengalaman, hingga punya kapasitas dan kapabilitas.

Sementara itu, Direktur Perludem Titi Anggraini menyatakan perempuan semestinya menjadi target pergerakan pasangan calon. Terlebih, pemilih perempuan terhadap Pemilu 2019 lebih banyak daripada laki-laki.

Pemerinta Diharapkan Sediakan Kebijakan soal Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi

caffreyforcongress.org – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah berharap pemerintah buat persiapan kebijakan yang paham berkaitan pemakaian aplikasi PeduliLindungi.

Kebijakan tersebut, lanjut Trubus, perlu menyesuaikan dua hal penting. Pertama, menyesuaikan pemakaian untuk penduduk yang mempunyai handphone dan dapat mengaksesnya. “Kedua, kebijakan juga perlu menyesuaikan berkenaan mereka yang tidak mempunyai handphone dan mempunyai handphone tapi tidak dapat membuka aplikasi itu,” paham Trubus pada Kompas.com, Rabu (15/9/2021). Selain kebijakan yang jelas, lanjut Trubus, pemerintah juga perlu memberi tambahan informasi dan edukasi yang paham dan dimengerti oleh masyarakat.

Trubus mengungkapkan saat ini banyak penduduk yang tidak paham cara membuka aplikasi PeduliLindungi. “Masih banyak yang belum paham bagaimana mengaksesnya, dan apa saja kegunaannya,” kata dia.

Jika informasi dan edukasi pemerintah tidak memadai baik, maka bakal membuat kegaduhan di masyarakat. Sebab banyak petugas penjaga fasiltias umum, seperti transportasi dan juga mal juga belum paham bagaimana membuka aplikasi tersebut. “Banyak mal itu belum siap, apakah satpam-satpam disitu juga paham bagaimana cara membuka dan men-download-nya?,” ucapnya.

Trubus berpandangan, pemerintah juga perlu buat persiapan infrastruktur pendukung untuk penduduk yang tidak dapat membuka aplikasi PeduliLindungi di tempat-tempat umum.

“Misalnya sediakan handphone di tempat, sehingga penduduk yang tidak mempunyai handphone atau tidak dapat mangakses dapat manfaatkan layanan pemerintah itu,” imbuh dia. Diketahui aplikasi PeduliLindungi juga dimanfaatkan sebagai satu syarat perjalanan. Hal itu diungkapkan Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangannya, Rabu. Ketentuan syarat perjalanan pada era PPKM 14-20 September 2021 diatur dalam SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 17 beserta addendumnya berkaitan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19.

Di segi lain Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menyebut pihaknya bakal melaksanakan evaluasi pemakaian PeduliLindungi sebagai keliru satu sayarat membuka layanan publik agen judi slot sepanjang pandemi Covid-19. Evaluasi itu, kata Nadia, dikerjakan menanggapi banyak penduduk yang tidak dapat membuka area publik karena tidak mempunyai smartphone untuk membuka aplikasi Pedulilindungi.

“Kita bakal tetap melaksanakan evaluasi berkaitan pemakaian aplikasi PeduliLindungi yang pada prinsipnya merawat penduduk saat melaksanakan kegiatan di area publik,” terang nadia saat di konfirmasi Kompas.com, Selasa (14/9/2021).

Salah satu hal itu adalah bersama dengan membuat peraturan yang memudahkan penduduk untuk membuka area publik, bersama dengan catatan udah divaksinasi. “Jadi, kecuali belum siap, sekurang-kurangnya cetak kartu vaksinasi saja dulu diperlihatkan kepada petugas. Itu saja udah cukup. Petugas yang merawat itu perlu ikuti SOP yang dibuat. Maka, SOP nya pun perlu mempunyai keberpihakan pada orang yang tidak mempunyai smartphone,” petunjuk dia. Lebih lanjut, dia mengimbau kepada penduduk perlu selamanya ikuti protokol kebugaran yang tersedia tidak cuman membuktikan kartu vaksinasi Covid-19.

Adapun protokol kebugaran yang tersedia di antaranya mengenakan masker, merawat jarak, menjauhi kerumunan, dan kurangi mobilitas. Sebelumnya diberitakan, masih banyak penduduk yang ada masalah membuka area publik lantaran tidak mempunyai aplikasi PeduliLindungi. Hal ini karena sebagian penduduk masih tidak mempunyai smartphone atau terhambat batasan kuota internet.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya sedang memikirkan alternatif sehingga PeduliLindungi dapat diterapkan tanpa manfaatkan smartphone. “Kami juga memikirkan bagaimana PeduliLindungi dapat digunakan tanpa smartphone, sedang kami peduli bagaimana caranya sehingga tersedia alternatif lain,” kata Budi dalam rapat kerja bersama dengan Komisi IX DPR, Senin (13/6/2021). Budi mencontohkan, saat ini, aplikasi PeduliLindungi udah terintegrasi bersama dengan sistem check-in pesawat dan sistem ordering dari aplikasi agen travel online. “Jadi begitu pertama kali yang bersangkutan pesan tiket atau check-in, otomatis tanpa buka handphone oleh aplikasi Traveloka, tiket.com, atau aplikasi check-in pesawat bakal di cek ke sistem PeduliLindungi berkaitan ststus vaksinasi dan juga lab PCR,” ujarnya.

4 Fakta Baju Dinas DPRD Tangerang yang Menuai Banyak Kritik

caffreyforcongress.org – Belakangan ini, ramai perbincangan mengenai anggaran pengadaan bahan baju dinas DPRD Tangerang yang jumlahnya mencapai Rp675 juta. Anggaran tersebut dinilai tidak logis sehingga menuai hujan kritik dari berbagai kalangan. Dengan banyaknya kritik dan kecaman yang tertuju pada DRPD Tangerang, maka hasil rapat yang dilaksanakan pada 10 Agustus 2021 memutuskan bahwa DPRD Tangerang membatalkan pengadaan baju dinas tersebut. Peristiwa ini pada akhirnya membuat banyak publik ikut penasaran. Setidaknya, ada empat fakta menarik mengenai hal tersebut yang kini ikut diperbincangkan oleh masyarakat. Lantas, apa saja ke-empat fakta tersebut?

Inilah 4 Fakta di Balik Pengadaan Baju Dinas DPRD Tangerang

1. Anggaran naik dua kali lipat dari anggaran sebelumnya

Anggaran pengadaan pakaian dinas anggota DPRD Tangerang diketahui sebesar Rp675 juta. Namun, anggaran tersebut ternyata tidak sama dengan jumlah anggaran yang diajukan sebelumnya. Diketahui bahwa anggaran awal untuk pengadaan pakaian dinas tersebut hanya Rp312,5 juta sana. Ini artinya, anggaran yang diajukan pada tahun 2021 lalu naik hingga dua kali lipat.

Bahkan, anggaran tersebut disebut belum termasuk ongkos yang dialokasikan untuk menjahit. Dilaporkan bahwa biaya menjahit adalah Rp600.000,-. Dengan begitu, maka total anggaran dalam hal pengadaan baju dinas anggota DPRD Tangerang ini mencapai sekitar Rp1,275 miliar.

2. Jumlah pakaian dinas anggota DPRD bertambah

Naiknya anggaran hingga dua kali lipat yang membuat publik heboh tersebut ditanggapi oleh Ketua DPRD Tanggerang. Gatot menjelaskan bahwa judi online kenaikan anggaran tersebut karena meningkatkan jumlah pakaian yang nantinya akan diterima oleh setiap anggota DPRD Tangerang.

Pada tahun 2020 lalu, setiap anggota dijadwalkan akan menerima empat setel pakaian. Namun, jumlah pakaian yang diterima bertambah menjadi satu setel, sehingga masing-masing anggota akan mendapatkan lima setel pakaian. Sementara itu, jenis pakaian yang nantinya akan diterima oleh anggota dewan adalah pakaian sipil lengkap (PSL), pakaian sipil harian (PSH), pakaian sipil resmi (PSR), dan pakaian dinas harian (PDH) yang berjumlah 2 setel.

3. Menggunakan bahan Louis Vuitton

Hal yang tidak kalah mencegangkan publik adalah bahan yang dipilih untuk membuat baju dinas DPRD Kabupaten Tangerang tersebut. Ternyata, beberapa bahan yang digunakan adalah Louis Vuitton yang merupakan brand ternama asal luar negeri. Hal ini kemudian menjadi tanda tanya mengapa mereka tidak menggunakan bahan hasil produksi dalam negeri.

Selain Loius Vuitton, beberapa bahan lain yang digunakan adalah Lanificio Di Calvino untuk membuat PSR, Theodoro untuk membuat PSH, serta Thomas Crown untuk membuat PSL. Sementara itu, Gatot menyatakan bahwa anggota dewan tidak meminta spesifik bahan tertentu. Faktor kenyamanan dari bahan pakaian menjadi yang terpenting bagi mereka.

4. Proses pengadaan bahan baju dinas

Proses pengadaan bahan baju dinas anggota DPRD dilakukan melalui pelelangan. Gatot menyatakan bahwa pada proses pelelangan yang pertama gagal. Selanjutnya, dilakukan pelelangan kembali dengan mengadakan empat penawar. Ke-empat penawar tersebut antara lain PT Sarana Karya Syaban, CV Putra Jaya Karta, CV Adhi Prima Sentosa, dan CV Zulfa Bintang Pratama. Pelelangan tersebut kemudian dimenangkan oleh CV Adhi Prima Sentosa dengan penawaran senilai Rp675.000.000,- pada Juli 2021 lalu. Itulah beberapa fakta di balik hebohnya berita mengenai pengadaan baju dinas DPRD Tangerang. Kini, DPRD Tangerang pun telah memutuskan untuk melakukan pembatalan anggaran baju dinas tersebut. Tepatnya pada 10 Agustus 2021 lalu karena mendapat banyaknya kritik dari berbagai pihak.

Hilir Mudik Amandemen UUD 1945 Pasca Jokowi Dikabarkan Menampik

caffreyforcongress.org – Rencana perubahan maupun amandemen UUD 1945 kembali hangat selepas pidato dari para pemimpin lembaga baik Presiden Joko Widodo [Jokowi], Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, dan Ketua MPR Bambang Soesatyo, dalam Sidang Tahunan MPR, Senin 16 Agustus 2021 lalu.

Wacana amandemen terbatas dari konstitusi Indonesia tersebut juga masih hilir mudik baik tentang kajian, materi yang bakal dirubah, dan juga kepastikan berjalan atau tidak wacana itu.

Akhir-akhir ini, Presiden RI Joko Widodo justru diklaim menampik rencana dari MPR agar bisa melaksanakan amandemen UUD. Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang [PBB], Afriansyah Ferry Noor yang datang ke pertemuan partai politik [parpol] koalisi non parlemen serta Jokowi yang digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 1 September 2021 lalu.

Pada petinggi parpol koalisi non parlemen, Afri menyatakan bahwa Jokowi telah mengklaim menampik rencana tersebut dikarenakan rentan melebar ke arah yang tidak jelas. Salah satunya adalah jalur pembicaraan penambahan periode jabatan Presiden RI. Lepas tangan yang menjadi pemimpin eksekutif, Jokowi mengutarakan wacana amandemen itu terserah kepada MPR.

“Setelah itu presiden merespon lagi, ‘Mengenai amandemen UUD saya tidak setuju. Saya takut itu akan melebar kemana-mana. Mengenai tiga periode dan lain sebagainya,’ gitu pak Jokowi,” ujar Arif dikutip CNNIndonesia.com.

“Semuanya terserah yang ada di Senayan, MPR. Beliau (Jokowi) menyampaikan begitu,” imbuhnya.

Apalagi, Afri menyatakan bahwa Ketum PBB, Yusril Ihza Mahendra yang dikenal sebagai ahli hukum tata negara tersebut siap membantu jika pemerintah ingin melaksanakan amandemen UUD.

Sebagai informasi, Jokowi pernah mengapresiasi wacana MPR yang ingin mengkaji substansi Pokok-Pokok Haluan Negara [PPHN] pada amandemen UUD 45 ketika berpidato dalam Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus 2021.

Jika klaim dari Jokowi memilih untuk menolak amandemen UUD ini benar adanya, maka dia juga menganulir perkataan dari Ketua MPR, Bambang Soesatyo beberapa waktu yang lalu.

Bamsoet dulu sempat menyatakan jika Jokowi telah mendukung MPR untuk melaksanakan amandemen UUD terbatas agar bisa menghadirkan PPHN serta tak melebar ke permasalahan lainnya.

Hal ini dia ungkapkan setelah pimpinan MPR bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor, Jumat 13 Agustus 2021. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi, kata Bamsoet, telah menyerahkan slot online sepenuhnya pada MPR tentang pembahasan amandemen UUD agar dapat memunculkan PPHN.

Pimpinan MPR Terbelah Dapati Wacana Amandemen UUD 1945

9 pimpinan MPR terbelah saat menyikapi wacana amandemen UUD. Terdapat pimpinan MPR yang mengatakan mereka mendukung, menolak, tapi ada pula yang belum memiliki sikap tegas.

Ketua MPR, Bambang Soesatyo, jadi salah satu pimpinan yang mendukung wacana amandemen UUD. Bamsoet adalah sosok yang mencanangkan kembali rencana itu ketika Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus 2021.

“Oleh sebab itu, dibutuhkan perubahan terbatas pada UUD 1945, terutama penambahan wewenang MPR agar dapat menetapkan PPHN,” ungkap Bamsoet saat pidato di Sidang MPR Tahunan.

Wakil Ketua MPR asal fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, juga sepakat jika amandemen UUD 1945 memasukkan PPHN. Tapi, sekretaris Partai GErindra tersebut mengingatkan supaya amandemen UUD ini tak menyentuh pasal lainnya.

Muzani menilai bahwa PPHN adalah suatu pilihan yang perlu diperhitungan oleh para pengambil kebijakan. Tujuannya adalah untuk dapat menjamin keberlanjutan pembangunan di Indonesia.

“Saya pikir itu adalah maksud yang baik. Agar pembangunan tersebut tidak muspra [tak sia-sia] saat satu pemerintahan berakhir sudah periode kekuasaannya,” ungkap Muzani.

20 Tahun Lagi Perpindahan Ibu Kota Negara, Siap?!

caffreyforcongress.org – Pada awal tahun pemerintahannya, presiden Jokowi mencanangkan untuk melakukan pemindahan ibu kota negara atau IKN dari Jakarta ke Kalimantan. Perpindahan ibu kota negara ini di landasi dengan kondisi Jakarta yang makin tidak kondusif sebagai kota pusat pemerintahan. Hal ini sempat membuat banyak orang terutama para pegawai pemerintahan pusat merasa bingung dan gusar karena pemindahan ini.

Perpindahan ibu kota negara 20 tahun lagi

Banyak orang yang penasaran bagaimana kabar pemindahan IKN pasca pandemi. Hal ini disebabkan karena pemindahan IKN ini makin tidak terdengar kabarnya. Meski begitu, ternyata divisi pemerintah yang bertugas menangani pemindahan IKN ini masih bekerja dengan giat. Siapa mereka? Mereka adalah BAPPENAS atau Badan Pembangunan Nasional.

·         Rencana IKN sudah dibangun

Hal pertama yang perlu diketahui tentang pemindahan IKN adalah mengenai perencanaannya yang sudah selesai dibangun. Suharno dari BAPPENAS menyatakan bahwa pihaknya sudah menyelesaikan rencana pembangunan IKN di Kalimantan. Akan tetapi rencana pembangunan yang kemarin di nyatakan haru selesai dalam kurun waktu di bawah 5 tahun ini mustahil untuk dilakukan.

Suharno menyatakan bahwa rencana pembangunan IKN bukan merupakan rencana pembangunan yang abal-abal atau membuat kota magic. Hal inilah yang membuat proses pembangunan IKN yang serius ini akan memakan waktu yang cukup panjang.

·         Proses pembangunan akan selesai paling lama 20 tahun

Berdasarkan rencana yang sudah di buat oleh BAPPENAS pembangunan ibu kota negara akan memakan waktu sekitar 15 hingga 20 tahun. Hal ini bisa di penuhi jika seluruh rencana yang telah di buat oleh BAPPENAS dapat dipenuhi, artinya tidak ada proses yang mangkrak.

Proses mangkrak adalah ketika ada hal lain yang muncul di luar rencana. Seperti salah satunya adalah pandemi Covid 19 ini. Pandemi ini merupakan salah satu agen judi slot aspek yang menyebabkan proses perencanaan IKN menjadi terhambat. Bukan hanya terhambat, proses pembangunan IKN juga harus ditunda sampai kondisi Covid 19 ini menjadi membaik.

Meski sudah rampung di garap, proses pembangunan IKN hingga kini masih belum bisa dimulai. Hal ini disebabkan karena kondisi pandemi hingga saat ini masih menjadi penyebab terhambatnya pembangunan IKN. Pihak BAPPENAS juga menyatakan bahwa proses mulainya pembangunan masih akan menunggu bagaimana kondisi pandemi ini.

Proses pembangunan belum bisa di awali karena kondisi pandemi di Indonesia masih seperti sekarang ini. Hal ini disebabkan karena pembangunan IKN tentu akan membutuhkan biaya yang besar. Dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini, biaya masih di pusatkan untuk penyelesaian pandemi sehingga pembangunan belum bisa dilakukan.

·         Konsep IKN baru adalah Green City

Terakhir hal penting mengenai IKN yang wajib di ketahui adalah mengenai konsep dari IKN Indonesia. IKN Indonesia yang baru di rancangkan akan memiliki konsep Green City. Konsep ini diharapkan akan menjadi percontohan untuk negara-negara lain di dunia.

Intinya pembangunan IKN Indonesia yang baru memang sudah siap. Selain perencanaannya, undang-undang mengenai pembangunan IKN ini juga sudah selesai di buat. Pemerintah hanya menunggu kondisi pandemi membaik. Dengan adanya vaksin dan juga PPKM, saat ini kondisi sudah sangat membaik. Diharapkan Indonesia segera mencapai herd immunity sehingga masalah pandemi bisa ditekan dengan lebih maksimal dan perekonomian mulai bisa stabil kembali sehingga pembangunan IKN bisa segera di laksanakan. Jadi untuk kamu yang sudah atau sedang menjadi pegawai pemerintahan tidak perlu khawatir karena kemungkinan perpindahan ibu kota negara dan pegawai hanya akan terjadi ketika IKN baru sudah selesai.

link-alternatif-ibet44

Inilah Suara Mereka yang Menolak Dicap Preman Ibu Kota

CAFFREYFORCONGRESS – Matahari baru saja tenggelam dari titik tertinggi di Tanah Abang, Jakarta Pusat ketika Ibrahim berdiri di tepi jalan yang membelah komplek Blok F dna G. Sambil sesekali dia melambaikan tangan kepada para pengendara mobil dan motor yang lewat sembari menunjukkan di sisinya masih ada lahan kosong untuk parkir.

Menurut pengakuan Ibrahim tidak sepakat dengan pandangan orang yang mengecap tukang parkir adalah preman, Menurut dia, ia menjual jasa untuk mengamankan mobil dan motor di sebidang lahan tepi jalan dan tidak mematok harga.

“Kami ini kan menjual jasa, Juru parkir adalah sebuah jasa, bukan tindakan premanisme” begitulah ungkap Ibrahim saat ditemui oleh tim kami.

Ibrahim adalah ‘anak wilayah’ Tanah Abang. Walau dia sudah besar di pasar itu karena mengikuti kedua orang tuanya berdagang, baru beberapa tahun terakhir ini Ibrahim menjadi tukang parkir.

Ibrahim diberhentikan dari pekerjaan sebelumnya ketika pandemi Covid-19 mulai mewabah di tanah air. Dikarenakan menganggur, Ibrahim dibawah oleh kakaknya yang lebih senior di wilayah Tanah Abang.

“Para juru parkir yang megang parkiran disini adalah imbas dari efek pandemi. Masih banyak yang mengalami hal serupa, mereka putus kerja karena efek pandemi” ungkap Ibrahim.

Dalam kurun waktu 1 hari, Ibrahim cuma mampu mengantongi 50 ribu rupiah, itu adalah pendapatan bersih. Lahan parkir yang dia jaga sangatlah sempit dan digarap oleh dua orang.

Walaupun hidup di kawasan Tanah Abang, Ibrahim mengaku dia tak harus memberikan uang setoran kepada siapapun, termasuk pengelola pasar. Ia hanya memberikan uang rokok kepada kakaknya yang sudah membantunya.

“Kita ini kan dibawa sama orang, kalo ikut Ormas ya kita gak ada begituan,” ujarnya.

Ibrahim berkata orang-orang yang menjaga parkir di sekitar kawasan tersebut merupakan ‘anak wilayah’. Ini membuat tidak terjadinya gesekan antara tukang parkir dan anak wilayah dikarenakan hal tersebut sudah bisa dikondisikan.

Ia menyatakan saat ini tak ada lagi penodongan atau pemalakan di kawasan Tanah Abang karena telah diwanti-wanti oleh pesohor tanah abang seperti Haji Lulung dan lainnya agar untuk menjaga nama baik kampung situs judi slot deposit pulsa ini.

“Kecuali kalau emang buat, masih mau main begituan berarti bodoh. Sama aja mendingan masuk Polsek aja sekalian,” ujarnya.

Seperti Ibrahim, Mulyadi yang merupakan tukang parkir di sebuah minimarket di Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan juga menolak profesi mereka disebut sebagai preman, Alasan nya juga sama, yang mereka berikan adalah jasa parkir dan tak memungut uang dengan paksaan. Ia juga mengaku bekerja sebagai mitra minimarket.

Menurutnya, menjadi tukang parkir bukanlah hanya sekedar minta uang kepada pengunjung yang datang. Ia bertanggung jawab terhadap keamanan kendaraan para pengunjung. Oleh karena itu, ia harus memperhatikan apakah ada orang yang hendak mengambil motor yang diparkirkan itu benar benar menggunakan kunci.

“Jika ga pake kunci kita tegur, STNK mana?” kata mulyadi saat ditemui.

Pengelolaan lahan parkir di Alfamidi dilakukan oleh dua pihak, yaitu RT dan Ormas FBR. Dalam perjanjian yang disepakati, masing-masing mengelola parkir dalam satu hari secara bergantian.

Mulyadi mengaku mulai menjaga parkiran tersebut atas arahan Ketua RT setelah dia berhenti dari perusahaan nya akibat pandemi. Pihak RT setempat sudah menunjuk empat warganya untuk menjadi tukang parkir. Mereka bekerja dua shift yaitu shift pagi dan shift malam.

Uang parkir yang didapatkan nya disetorkan ke pihak RT 30ribu, sebanyak 20ribu menjadi uang kas dan 10ribu menjadi simpanan mulyadi untuk diambil pada hari raya. Biasanya jika shift pagi dia bisa mengantongi uang bersih 70-80ribu diluar makan kopi dan setoran.

“Sekecil-kecilnya ya 50ribu, kalau malam lagi rame bisa sampai 100,120 ribu ” Ungkapnya.