Putusan MK Soal UU Cipta Kerja: Begini Usul Golkar

Akhirnya terkait gugatan tentang UU Cipta kerja mendapat putusan dari MK. Christina Aryani selaku anggota badan legislasi DPR RI yang berasal dari Fraksi Golkar menyatakan. Jika putusan MK yang mengharuskan adanya revisi terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Adalah jalan yang paling baik untuk digunakan dalam metode penyusunan regulasi  dengan model omnibus law.

Pernyataan tersebut untuk memberikan respons terkait putusan MK  yang meminta pemerintah serta DPR memperbaiki UU Cipta kerja. Perbaikan UU Nomor 11 tahun 2020 tersebut diberikan jangka waktu kurang lebih 2 tahun kedepan.

Menurutnya putusan  agar dilakukan revisi yang diberikan akan menjadi kesempatan untuk menghadirkan solusi permasalahan yang lebih baik terhadap tumpang tindih peraturan. Serta ketidaksesuaian antara materi muatan  dalam proses penyusunan regulasi selama ini.

“kami sepakat jika revisi UU  12/2011  terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu jalan terbaik dalam mengatur teknis mpo88 aplikasi metode omnibus law dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia”  terang Christina dalam keterangannya pada Jumat 26 November 2021

ia menghargai serta akan memastikan untuk menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Dia juga mengatakan bahwa pihak DPR tentu sangat terbuka dalam melakukan perbaikan-perbaikan terhadap apapun yang menurut MK itu inkonstitusional.

Meski begitu Christina juga mengatakan bahwa DPR perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu bersama pemerintah untuk menentukan mekanisme paling tepat yang akan ditempuh dalam memperbaiki UU Cipta kerja tersebut.

“ Saya rasa ini juga harus ditindaklanjuti segera dengan begitu sebelum tenggat waktu 2 tahun UU Cipta kerja Sudah bisa selesai”  ucapnya lagi.

Secara substansial Indonesia memang memerlukan sebuah metode penyusunan regulasi dengan model omnibus la. Supaya pembenahan peraturan  perundang-undangan yang ada terlebih menyangkut masalah tumpang tindih peraturan hiperregulasi serta ketidak sesuaian materi muatan hingga problem ego sektoral.

Omnibus law sebagai solusi

 Omnibus law sendiri dianggap sebagai jalan keluar dalam mengatasi berbagai masalah peraturan perundang-undangan yang saat ini dialami oleh Indonesia.  Omnibus law bisa mengatasi secara efektif cepat serta efisien dan bisa menjadi solusi guna melakukan penataan serta harmonisasi existing regulasi.

Sampai saat ini setidaknya sudah hadir 4 peraturan perundang-undangan yang disusun dengan menggunakan metode ini diantaranya seperti UU Cipta kerja Perppu 1/2020 PP 9/2021 mengenai perlakuan perpajakan untuk Peraturan Menteri Kesehatan 18/pmk 03/2021 dan kemudahan berusaha.

 MK juga memberikan perintah untuk dibentuk suatu landasan hukum guna menjadi pedoman oleh DPR dan juga pemerintah dalam membentuk suatu undang-undang yang menggunakan metode omnibus law.

“Pihak mahkamah juga memerintahkan untuk segera dibentuk suatu landasan hukum yang lebih baku sehingga bisa menjadi suatu pedoman dalam membentuk undang-undang yang menggunakan metode omnibus lho sehingga memiliki sifat kekhususan yang lebih khusus”  suhu Soehartoyo Hakim konstitusi pada 2021. 

Dengan landasan hukum yang dibentuk tersebut nantinya UU Cipta kerja akan dilakukan perbaikan untuk memenuhi cara  atau metode yang lebih pasti standar dan baku dalam memenuhi asas pembentukan UU sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor  12/2011. khusunya lagi berkaitan dengan asas keterbukaan yang tentunya harus menyertakan partisipasi dari masyarakat secara maksimal. Sehingga akan menjadi manifestasi perintah konstitusi yang terdapat pada pasal 22 A UUD 1945

Susilo Bambang Yudhoyono Jalani Perawatan Kanker Prostat di Mayo Clinic Amerika Serikat

Kondisi kesehatan Presiden RI ke-6 yang di diagnosa menderita penyakit kanker prostat stadium awal menjadi pemuncak kabar terbaru Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam update terakhir, foto Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY saat menjalani aktivitas hariannya, tubuh SBY terlihat lebih kurus dalam balutan pakaian kaus bertulis SBY yang ia kenakan ketika menikmati hobi barunya melukis.

SBY Sudah Berada di Mayo Clinic

Menurut keterangan staf pribadi Susilo Bambang Yudhoyono, Ossy Dermawan, orang tua dari Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhy Baskoro Yudhoyono itu, saat ini mpo88 sudah berada di Mayo Clinic, Amerika Serikat untuk segera menjalani pemeriksaan dan perawatan penyakit kanker prostat yang dideritanya dengan di dampingi sejumlah keluarganya.

Negara Jamin Pengobatan SBY

Sebelum bertolak ke luar negeri, Susilo Bambang Yudhoyono juga sempat menghubungi Presiden Joko Widodo terkait rencana melakukan pemeriksaan dan perawatan lanjutan di Amerika Serikat.

Presiden Joko Widodo pun merespon rencana pengobatan SBY dengan menugaskan sejumlah tim dokter kepresidenan untuk mendampinginya selama pengobatan.

Selain itu, sebagai mantan Presiden Republik Indonesia, negara menjamin seluruh pengobatan Susilo Bambang Yudhoyono selama berada di luar negeri sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978 Mengenai Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden RI.

SBY Tetap Beraktivitas Seperti Biasa

Sebelumnya, meski telah di diagnosa menderita penyakit Kanker Prostat, namun SBY masih tetap beraktivitas seperti biasa seperti menyalurkan hobi barunya yakni melukis, berolahraga harian hingga mengawas proses latihan klub bola voli Lavani yang ia bina.

Secara khusus, putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono dalam cuitan Twitternya memohon doa terhadap kesehatan orang tuanya yang akan segera menjalani pengobatan di luar negeri agar bisa kembali pulih dan bisa berada kembali di Indonesia.

Beberapa waktu yang lalu, Susilo Bambang Yudhoyono sempat menampilkan berbagai karya hasil lukisannya. Ia tampak menikmati hobi barunya itu.

Ini menjadi hobi sekaligus aktivitas baru SBY setelah tak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Ketua Umum Partai Demokrat. Sebelumnya, SBY juga sempat menjadi pencipta sejumlah lagu.

Beberapa netizen bahkan memuji hasil lukisan SBY yang lebih menonjolkan nuansa alam Indonesia yang terkenal akan keindahannya itu. Uniknya lagi, sebagian besar karya lukis SBY terinspirasi dari karya fotografi mendiang istrinya, Ani Bambang Yudhoyono.

 

 

Perkembangan Kasus KLB Partai Demokrat

Sebelumnya, sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, pikiran SBY sempat terganggu dengan pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar oleh kubu Moeldoko yang juga Kepala Staf Kepresidenan (KSKP).

Informasi terakhir bahkan Mahkamah Agung menolak atau tidak menerima judicial review terhadap AD/ART Partai Demokrat yang berada di bawah kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono.

Dampak dari penolakan Judicial Review ini juga secara otomatis membuat gugatan pengurus Partai Demokrat versi KLB dari kubu Moeldoko akan tetap dilanjutkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Secara khusus Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mengaku akan fokus terlebih dahulu pada kesehatan orang tuanya, selain itu ia juga menyerahkan sepenuhnya penanganan hukum terkait gugatan partainya itu kepada Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukumnya.

SBY Pasca Kepergian Ani Yudhoyono

Seperti diketahui pasca meninggalnya Ani Yudhoyono pada 1 Juni 2019 lalu, kondisi SBY terlihat terguncang bahkan pada peringatan tahun kedua kepergian mendiang istrinya itu pada 1 Juni 2021 lalu, SBY mengaku ingin segera “move on” dan tak ingin terus larut dalam kesedihan. SBY bahkan sempat menciptakan sebuah lagu khusus untuk mengenang kepergian istrinya, yang ia beri judul Pusaran Cinta.

Kabar Politik Terkini

KABAR POLITIK Terkini

Aksi saling sindir antara partai Partai Demokarsi Pejuangan ( PDI – P ) dengan partai Demokarat saat ini menjadi kabar politik terkini yang terbaru. Kedua partai ini saling sindir mengenai kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dengan pemerintahan yang sebelumnya.

Hal ini dimulai oleh Sekertaris Jendral DPP PDI Perjuangan yang bernama Hasto Kristiyanto. Walau tak menyebut siapa tapi pihak partai demokrat menyakini kalau sindiran itu ditujukan kepada Pemerintahann di era Susilo Bambang Yudoyono.

Kabar Politik Hari Ini Mengenai Sindiran Kerja Jokowi Dan SBY

Mengenai kabar politik hari ini mengulas tentang sindiran kinerja Jokowi dan SBY saat masih memperintah. Berikut ini tanggapan dari kedua pihak saat saling sindir antara lain :

1. Pihak Demokrat Menyebut Hasto Sedang Bermimpi

Kamhar Lakumani sebagai Deputi Badan Pemenangan Pemilu ( Bappilu ) berpendapat kalau Hasto salah sasaran bila menilai SBY bila mengambil keputusan mpo88 sendiri saat mengadakan rapat di era pemerintahnya. Dia menilai prasangka yang dituduhkan Hasto tidak tepat. Karena dari keterangan Jusuf Kalla yang dulu merupakan wakil SBY tidak membenarkan hal tersebut.

2. Pihak Demokrat Menilai Kinerja SBY Lebih Cepat

Kahmar juga mengatakan bahwa kerja SBY dinilai lebih cepat dan efektif dalam mengambil keputusan. Dia menilai rekam jejak SBY sudah terbiasa menjadi pemimpin karena telah terlatih saat menjadi taruna di Akademi Militer Magelang.

Latar belakang SBY yang sudah terbiasa dengan dunia militer ini menjadi nilai lebih saat SBY memimpin Indonesia waktu itu. SBY telah mengenyam pendidikan sebagai Doktor dalam Bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertani Bogor dan Master of Art dari Management Webster University AS.

3. Pihak PDI – P Akan Memberi Beasiswa Bila Ada Yang Ingin Mengaji Kinerja SBY Dan Jokowi  

Karena ingin membalas sindiran Kamhar pihak Hasto akan memberi tawaran untuk siapa saja yang ingin melakukan kajian mengenai perbandingan cara kerja antara pemeritahan Jokowi dan SBY. Saat ditemui di Kantor DPP PDI – P, Menteng, Jakarta Pusat mengatakan atas nama pribadi akan memberi beasiswa bagi mereka yang melakukan kajian mengenai kinerja Jokowi dan SBY, Ungkapnya.

Hal ini sengaja ditawarkan karena Hasto mempercayai kinerja Jokowi yang objekif sehingga mencapai hasil kerja yang tepat. Dilihat dari banyaknya pembangunan pelabuhan, jalan tol, lahan pertanian, bendungan – bendungan yang di tujukan untuk rakyat Indonesia saat ini.

4. Pihak PDI – P Menuding Adanya Kecurangan Saat Pemilu 2009

Masih soal kabar politik hari ini Sekjen PDI – P juga menuding telah terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2009 silam. Hasto mengatakan kalau perekrutan anggota KPU saat itu menggunakan orang – orang dari sejumlah partai guna mengamankan suara penguasa.

Tokoh – tokoh yang direkrut menjadi anggota KPU berhubungan dengan aspek kualitatif untuk memberikan dukungan elektoral penguasa dan memanipulasi Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) saat itu.

5. Menilai Hasto Yang Gagal Move On Saat Kalah Di Pemilu 2009

Terbaru pihak partai Demokrat kembali memberikan tanggapan tentang pernyataan Hasto saat menuding adanya kecurangan saat pemilu 2009. Pihak Partai Demokrat juga menilai kalau kubu Hasto ini sangat berlebihan saat menawarkan beasiswa untuk membandingkan kenerja Jokowi dan SBY.

Dirasa hal itu karena pihak Hasto kalah telak saat pemilu tahun 2009 silam dan menyebut kalau Hasto gagal move on sampai saat ini.

Demikian ulasan tentang kabar politik terkini, semoga bermanfaat.

Pilpres 2024: Airlangga Hartarto Klaim Elektabilitasnya Naik Berkat Pasang Billboard

Billboard dengan foto Airlangga Hartarto  sebagai Ketua Umum Golkar, tersebar di banyak kota di Indonesia. Berkat pemasangan billboart tersebut, Airlangga Haratarto menggklaim kalau elektabilitas dirinya naik menjelang Pemilihan Presiden 2024. Hal tersebut menurutnya diiringi dengan meningkatnya elektabilitas Partai Golkar.

Penyataan tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke 57 Partari Golkar pada hari Sabtu 23 Oktober 2021. “Alhamdulillah, tren elektabilitas Partai Golkar terus mengalami peningkatan yang signifikan. Demikian pula dengan calon presiden yang ditandu Partai Golkar, popularitasnya mengalami kenaikan dan elektabilitasnya, sudah menggambarkan tren adalah yang kita kerjakan masih 2 tahun lagi, kita kerja keras,” ungkapnya.

Kerja Keras Kader Golkar  

Arilangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Menko Perekonomian ini mengatakan kalau naiknnya elektabilitas dirinya dan Parta Golkar adalah berkat kerja keras mpo88 dari semua kader partai. Kerja keras tersebut terimplementasi dalam upaya sosialisasi kepada masyarakat baik dalam bentuk kegiatan kemasyarakatan maupun pemasangan billboard yang tersebar di berbagai kota.

“Hal ini (elektabilitas) tentu karena kerja keras seluruh kader Partai Golkar yang sudah bekerja mempublikasikan gambar ketua umum partai lewat pemasangan billboard dan media luar,” katanya. Seperti yang dapat disaksikan di banyak tempat, foto Airlangga Hairtarto dengan background warna kuning khas Golkar terpampang. Dalam billboard tersebut juga disertai slogan Kerja untuk Indonesia, Airlangga Hartarto 2024.

Menko Perekonomian presiden Joko Widodo ini juga mengatakan kalau dirinya secara seksama mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dari para kader Golkar. Utamanya, yang dilakukan untuk membantu masyarakat menghadapi krisi akibat pandemi Covid-19.

“Salah satunya bakti sosial Jumat peduli yang telah dilaksanakan oleh Ikatan Istri Partai GOLKAR (IIPG) yang dipimpin Ibu Yanti Airlangga,” ujarnya. Oleh karena itu, Airlangga Hartarto mengajak seluruh kader untuk terus melaksanakan strategi pemenangan Pemilu 2024.

Dirinya berharap agar semua kader selalu fokus bekerja, demi mendongkrak elektabilitas selama dua tahun ke depan. Selain itu, ia juga berkeinginan untuk meningkatkan kualitas kader Partai Golkar supaya lebih banyak mendapatkan pengetahuan dan kemampuan.

Konsisten Dukung Pemerintahan Joko Widodo hingga 2024

Dalam forum yang sama, Airlangga Hartarto juga memastikan bahwa partai yang ia pimpin akan tetap akan tetap memihak pemerintahan presiden Joko Widodo sampai tahun penyelenggaraan Pemilu 2024. Dirinya menilai bahwa pemerintah saat ini memiliki kinerja yang sangat baik kendati harus menghadapi pandemi covid-19.

Sebagai ketua umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengapresiasi kinerja pemerintah selama dua tahun di periode kedua kepemimpinan Joko Widodo. Terlebih, dalam upaya penanganan pandemi yang tidak hanya berdampak pada kesehatan namun juga ekonomi masyarakat.

“Sebagai bagian kelompok pendukung pemerintahan Presiden Bapak Jokowi, partai Golkar tetap dan berkomitmen untuk mengawal, mendukung dan menyukseskan pemerintahan hingga tahun 2024,” tegasnya.

Menurutnya, tidak ada keraguan bagi Parta Golkar untuk terus secara aktif membantu pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. “Partai Golkar wajib tetap memiliki peran aktif dan bersumbangsih untuk pemulihan ekonomi nasional dalam rangka membangun kembali ekonomi terutama penciptaan lapangan kerja untuk rakyat,” kata sambungnya.

Airlangga juga menyinggung soal perlunya akselerasi agar pendapatan masyarakat kembali meningkat. Ketimpangan ekonomi harus dikurangi secara signifikan  dan kelompok kelas menengah harus diperbesar lagi. “Pandemi COVID tentu berdampak terhadap sektor ekonomi, kehidupan sosial dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Kembali Hangat Diperbincangkan, Siapa Dalang Isu Jabatan Presiden 3?

Baru-baru ini masyarakat kembali hangat dengan perbincangan terkait jabatan periode yang rencananya akan dirubah menjadi 3 periode. Sebelumnya pembicaraan yang sama ini juga sudah pernah menjadi trending topik di berbagai sosial media.

Adanya isu yang kembali mencuat tersebut tentunya memberikan respon yang negatif dari berbagai kalangan publik, sepat kinerja pemerintah yang kini sedang berjalan dinilai belum memenuhi harapan publik. Namun, ternyata isu yang menyeret orang nomor 1 di Indonesia ini tidak muncul dari Jokowi secara personal, melainkan ada salah satu politikus ternama di Indonesia yang mengawalinya.

Dalam sebuah kesempatan orang yang diduga menjadi pencetus isu 3 periode  tersebut memberikan pendapat. Bahwa denngan diubahnya atau rencana amendemen Undang-undang dsar 1945, terutama dalam hal masa jabatan presiden. Bisa saja ketentuan yang ada akan dirubah melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Isu yang beredar tersebut dianggap tidak memikirkan keadaan rakyat saat ini, apalagi semua harus bertarung melawan pandemi Covid-19 agar bisa tetap bertahan hidup. Harusnya pemerintah fokus terlebih dahulu dalam pemulihan kesehatan dan juga pada beberapa sektor kehidupan masyarakat lainnya.

Namun ada juga beberapa masyarakat yanng bersikap acuh ketika menanggapi isu yang sedang muncul. Mereka beranggapan bahwa siapapun orangnya yang akan menjadi presiden, termasuk berapa lama masa jabatan atau periode yang harus diberikan. Maka hal tersebut tidak menjadi masalah jika memang itu terbaik dan saat ini dibutuhkan Indonesia.

Seperti yang dijelaskan oleh pihak Humas UNS yang pada intinya, itu merupakan hal yang boleh-boleh saja. Pergantian durasi masa jabatan presiden yang semula dari dua periode lalu menjadi tiga periode sah-sah saja dilakukan. Namun dengan syarat hal tersebut akan membawa dampak dan pengaruh yang positif kepada masayarakat. Bukan berati jika nantinyaketentuan tersebut benar-benar diberlakukan memiliki impact yang buruk. Jika dengan menambahkan masa jabatan tersebut lebih efektif dan efisien untuk dilakukan. Maka, hal tersebut bisa menjadi sebuah kebutuhan untuk rakyat dari semua kalangan.

Tanggapan Presiden Jokowi terkait isu 3 periode

Kebenaran atas issue masa jabatan menjadi 3 periode sampai saat ini masih dipertanyakan. Wacana tersebut diduga berasal dari beberapa  orang-orang yang slotmaha168 dekat dengan presiden. Mereka yang memberikan usul demikian mungkin mersasa takut, jika adanya pergantian kepemimpinan dari Jokowi bisa membuat jabatannya hilang.

Isu yang kemabali beredar tersebut akhirnya samapi di telinga Presiden Joko Widodo. Presiden juga memberikan sanggahan yang jelas sanggahan secara tegas. Kemudian dilanjutkan dengan kata-kata bahwa dirinya (Presiden Jokowi) akan selalu taat dengan ketentuan yang telah diatur dalam konstitusi.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi telah mengamanahkan jika masa jabatan presiden yang diperbolehkan hanya selama dua periode saja, dan itu menjadi hal utama yang harus selalu dipahami. Selanjutnya Presiden Jokowi juga mengatakan bahwasanya dirinya tidak memiliki niat dan minat untuk kembali menjadi presiden selama 3 periode. Respon penolakan terakit masa jabatan yang bisa berganti menjadi 3 periode tersebut tidak hanya ditanggapi oleh presiden Jokowi saja. Melainkan juga ditanggapi oleh Bambang Soesatyo selaku ketua MPR RI. Bambang menjelaskan bahwasannya tidak ada sama sekali pembahasan internal terkait dengan pembahasan perubahan periode masa jabatan. Wacana tersebut awalnya diketahui muncul dari salah satu anggota DPR yang berasal dari Fraksi pPartai Demokrat.