Tanggapan Peneliti CSIS Sekarang Bukan Saat Tepat untuk Reshuffle Kabinet Jokowi

Reshuffle kabinet akan dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo dalam beberapa waktu ke depan rupanya mendapat tanggapan beragam dari publik. Banyak yang menganggap langkah ini memang perlu dilakukan mengingat kinerja para menteri saat ini yang kurang kondusif. Tetapi ada juga yang beranggapan bahwa keputusan ini bukanlan saat yang tepat. Berikut tanggapan Peneliti CSIS terhadap wacana reshuffle Kabinet tersebut.

Tanggapan Peneliti CSIS Terhadap Wacana Reshuffle Kabinet

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS (Center for Strategic and Internasional Studies), Arya Fernandes menanggapi mengenai wacana Reshuffle kabinet tersebut. Tanggapan peneliti CSIS adalah apa yang akan dilakukan oleh presiden tersebut dianggap kurang tepat. Hal ini diungkapkan olehnya ketika ditemui di diskusi total politik di Jakarta pada hari Minggu 13/03/2022.

Langkah dan waktu yang tidak tepat

Arya berpendapat bahwa adanya wacana perombakan atau reshuffle kabinet yang diisukan akan dilakukan oleh Joko Widodo bukan merupakan judi bola online langkah yang tepat untuk diterapkan dalam waktu dekat. Keputusan untuk reshuffle hanya akan memperberat kinerja pemerintah. Sehingga perkerjaan rumah yang menumpuk tidak akan cepat terselesaikan.

Masih banyak pekerjaan rumah yang masih belum diselesaikan oleh Pemerintah

Menurut pengurus Departemen Hubungan Internal dari Persepsi (Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia), masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Fokus pekerjaannya juga umum di seluruh jajaran menteri Kabinet Indonesia maju. Baik agenda dari dalam negeri maupun pekerjaan yang berkaitan dengan internasional.

Belum ada kebutuhan mendesak untuk reshuffle

Arya melanjutkan pendapatnya untuk saat ini belum ada kebutuhan yang mendesak untuk melakukan reshuffle kabinet. Arya mengakui adanya kritikan terhadap performa beberapa menteri yang menurun untuk mengantisipasi berbagai persoalan krisis contohnya naiknya beberapa harga kebutuhan pokok di masyarakat.

Pemerintah harus mengembalikan kepercayaan publik

Menurut kami langkah tersebut adalah kurang tepat, seharusnya pemerintah mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan terlebih dahulu. Karena apabila terjadi reshuffle ketika situasi di negara sedang krisis seperti sekrang ini akan menimbulkan gejolak disisi pemerintahan. Yang dikhawatirkan adalah adanya internal koalisi yang pasti terjadi.

Isu penundaan Pemilu sebagai tiket masuk reshuffle

Mengenai dukungan dari PAN dengan mendukung isu mengenai penundaan Pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan Joko Widodo sebagai Presiden, Arya menganggap ini sebagai upaya untuk masuk ke kabinet. Diakuinya langkah ini memang bisa saja membuat terealisasi. Tetapi dapat dipastikan bahwa pemerintah tidak akan mungkin mengambil pilihan tersebut.

“Mungkin saja hal ini menjadi pintu masuk dan akomodasi bagi PAN. Tetapi bagi saya itu terlalu menimbulkan resiko besar untuk pemerintah di sisi internal koalisi apabila melakukan reshuffle sekarang” tegas Arya.

Kurang ada legitimasi lebih dari PAN jika masuk dalam pemerintahan

Dilihat dari sisi pemerintahan Joko Widodo sendiri, apabila PAN masuk ke kabinet saat ini tidak akan ada legitimasi lebih untuknya. Sebab Arya menganggap apabila komposisi kabinet yang telah ada untuk saat ini masih sangat kuat dalam bidang stabilitas pemerintahan internalnya.

“Sehingga apabila mendapat tambahan dukungan politik dari PAN tidak akan terlalu berarti. Mengingat diatas tujuh puluh lima persen itu sudah sepenuhnya dipegang oleh koalisi. Saya juga tidak mengerti apa saja nanti yang akan menjadi cashbask bagi PAN. Sepertinya tanggapan peneliti CSIS terhadap wacana perombakan kabinet untuk saat ini dirasa sangat kurang tepat, mengingat masih banyaknya pekerjaan rumah dari pemerintah terhadap rakyat Indonesia. Pemilihan menteri yang nantinya akan duduk di kursi pemerintahan diharapkan akan memperbaiki ekonomi Indonesia yang sedang mengalami krisis.

Indonesia Mengajak Dunia Untuk Membangun dan Menata Kembali Sistem Pendidikan

Di era modern seperti saat ini semuanya sudah serba canggih dan semua orang dipaksa untuk bisa mengikuti. Dibutuhkan sumber daya manusia yang terbaik agar tidak ketinggalan zaman. Dalam hal ini sangat penting sekali menata sistem pendidikan secara global.

Ketua kelompok pendidikan G20 Iwan Syahril mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini mengajak dunia agar mau bergotong royong dalam membangun dan menata kembali sistem pendidikan.

Adanya kelompok kerja Chair of G20 Education Working Group atau EdWG, Indonesia memimpin grakan global untuk membangun kembali sistem pendidikan.

Iwan Syahril yang menjabat juga sebagai Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan menjelaskan bahwa ada ketimpangan dalam melakukan judi bola online akses pendidikan yang berkualitas. Selain itu siswa siswa yang lulus belum memiliki kesiapan untuk memasuki dunia kerja.

Keberadaan isu tersebut sebenarnya sudah muncul dan sedang dihadapi oleh dunia selama beberapa dekade terakhir. Terlebih adanya pandemi telah memperburuk keadaan dan kesenjangan sosial ekonimo semakin terlihat.

Pandemi Merubah Minat Belajar Anak

Pandemi telah membawa dampak buruk terhadap sistem pendidikan dan sistem kerja dunia. Dalam hal ini Iwan Syahril selaku ketua kelompok pendidikan G20 mengajak dunia untuk segera bergotong royong dalam memperbaiki sistem pendidikan.

Pandemi secara langsung telah memberikan dampak untuk semua orang menyadari akan pentingnya kerjasama secara global untuk menata kembali sistem pendidikan. Tidak menunggu nanti, tapi Iwan mengajak untuk semua pihak agar segera bergerak.

Dalam kondisi seperti ini anak-anak tidak bisa terus menunggu kapan sekolah bisa dibuka lagi secara maksimal. Kalau sudah demikian, bukan lagi perkara anak tidak bisa naik kelas atau gagal dalam menjalani ujian. Dalam hal ini lebih ke perkara anak akan kehilangan kepercayaan diri dan minat dalam belajar.

Kalau minat belajar sudah hilang, nantinya akan kesulitan mencari calon pemimpin masa depan yang memiliki mimpi dan berani bercita-cita tinggi.

Pertemuan kelompok kerja Chair of G20 Education Working

Pertemuan G20 EdWG telah dilaksanakan 2 sesi. Pada sesi pertama membahas mengenai prioritas pertama yaitu mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas. Pada sesi kedua membahas mengenai teknologi digital yang digunakan untuk pendidikan.

Pada pertemuan tersebut para delegasi telah menyampaikan dukungannya atas prioritas agenda mewujudkan sistem pendidian yang berkualitas untuk masyarakat.

Policy officer, Directorate General for Education, Sport and Culture, Adrian Veale menyebutkan bahwa pertemuan G20 EdWG ini menjadi momen yang tepat untuk membahas ulang dalam sektor pendidikan. Dalam hal ini lebih memfokuskan pada pendekatan holistik agar tidak ada yang tertinggal.

Demi mewujudkan itu semua dibutuhkan topik solidaritas agar terbangunlah semangat gotong royong. Sehingga dibutuhkan gabungan kebijakan agar bisa eksplorasi.

EdWG sesi pertama telah dihadiri 27 delegasi secara luring yaitu delegasi Arab Saudi, Afrika Selatan, Austria, Argentina, Prancis, Spanyol, Singapura, Uni Emirat Arab, Brazil, Bank Dunia, UNICEF dan UNESCO.

Sementara 64 delegasi dari Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Jepang, Kamboja, India, Italia, Meksiko, Uni Eropa, Turki, dan OECD hadir secara daring.

Jadi dengan gotong royong semua pihak akan sadar betapa pentingnya pendidikan. Tanpa gotong royong akan sulit menyukseskan program belajar.

Iwan Syahril mengungkapkan bahwa ada empat prioritas yang akan diutamakan yaitu pendidikan yang berkualitas, digital teknologi dalam pendidikan, solidaritas dan kemitraan, serta masa depan dunia kerja setelah pancemi covid-19. Dalam hal ini dibutuhkan perubahan di dunia pendidikan sebagai solusi untuk menjawab semua tantangan dunia di masa depan. Sehingga moment ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar bisa memberik dampak ekonomi secara global.

Fogging dan Anti Bisa Ular Dipersiapkan Paspampres Menjelang Kemah Jokowi di IKN

Sehubungan dengan pelaksanaan rencana Presiden untuk mendirikan kemah di IKN, maka paspampres sebagai regu pengaman presiden mulai menyiapkan perlengkapan pengamanannya. Karena medan yang didatangi cenderung sangat dekat dengan hutan Kalimantan. Paspampers menyediakan berbagai perlengkapan untuk menghalau segala rintangan disana. Mulai dari fogging dan anti bisa ular telap dipersiapkan paspempres menjelang kemah Jokowi di IKN.

Persiapan Paspampers Menjelang Kemah Jokowi di IKN

Terkait dengan rencana presiden untuk mengadakan kemah Jokowi di IKN, paspampers telah melakukan segala persiapan yang diperlukan. Paspampers telah mempersiapkan slot online indonesia berbagai kepentingan pengamanan yang diperlukan untuk menghadapi medan kemah tersebut.  Mulai dari anti bisa ular dan fogging telah disediakan untuk pengamanan, berikut penjelasannya.

Persiapan Fogging di Daerah Kemah

“Kami telah menyediakan berbagai langkah pencegahan untuk menyambut kedatangan bapak Prsiden. Disana kami juga telah melakukan pencegahan malaria dan fogging. Selanjutnya sebagai antisipasi terhadap binatang melata di sekitar nya, kita juga menyebarkan garam dan sebagainya” ujar Komandan Paspampers, Mayjen Tri Budi Utomo.

Persiapan Antiular yang Mungkin Berguna

Dia mengatakan bahwa telah kita siapkan bisa antiular yang kemungkinan akan digunakan nanti, kami berharap semoga tidak akan terpakai kata Tri. Seluruh personel Paspampers ini nanti akan bersiaga di ring 1 pengamanan. Sedangkan untuk pengamanan di ring 2 dan 3, kami akan berkoordinasai dengan Kodam Mulawarman dan Polda Kalimantan Timur.

Kewajiban Seluruh Personil untuk SWAB

“Seluruh personel yang akan masuk ke dalam kawasan IKN harus melalui tes swab D. Prokes tetap kita lakukan dengan ketat. Walaupun daerahnya di sekitaran hutan, tetapi kita tetap berusaha melaksanakan protap” tutur Tri.

Mengerahkan Pasukan Gabungan TNI, Kepolisian dan PEMDA

Di tempat yang sama, pangdam Mulawarman, Mayjend TNI Teguh Pujo Rumekso memberikan tanggapannya. Pihaknya akan mengerahkan sebanyak 2064 pasukan gabungan untuk melaksanakan penjagaan selama kunjungan Presiden Joko Widodo di IKN.

“Secara keseluruhan kami sudah menggelar pasukan. Jumlahnya mencapai 2064 orang. Pasukan gabungan ini terdiri dari TNI, Kepolisian dan Pemda setempat. Pasukan akan digelar mulai dari hotel Novotel samapai ke tempat kegiatan di IKN” ujar Teguh.

Berharap cuaca cerah

Teguh meyakinkan semua kemungkinan telah diantisipasi secara baik. Mulai dari keberangkaran hingga tiba di lokasi. Dia menyampaikan bahwa hal yang tidak diprediksi untuk saat ini adalah rawannya perubahan cuaca di lokasi.

Kami mengharapkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan bisa lancar dan cuaca cerah. Kami menjamin kepada bapak Kapolda bahwa acara ini akan dapat lancar dan aman berjalan berasa di  selesai dan bapak Presiden kembali pulang ke Jakarta. “ jelas Teguh.

Joko Widodo dijadwalkan akan berada di IKN Nusantara selama tiga hari. Dimulai dari tanggal 13-15 Maret tahun 2022. Presiden direncanakan akan berkemah di titik nol yang merupakan lokasi pembangunan Istana Negara. Kawasan IKN diberi nama Nusantara dan berada di kecamatan Sepaku, Kaltim.

Jokowi akan ditemani oleh Kepala Otorita IKN Nusantara

Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo akan ditemani oleh Kepala Otorita IKN Nusantara pada kegiatan kemah itu, Jabatan ini baru saja diberikan kepada Bambang Susantono sebagai Kepala dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Badan Otorita IKN. Jokowi menilai kedua orang tersebut adalah orang yang cocok untuk memimpin Badan Otorita IKN.

Berbagai persiapan yang dilaksanakan paspampers mengenai rencana untuk kemah Jokowi di IKN sudah dilaksanakan dengan matang. Semoga rencana yang dijadwalkan dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan yang berarti.

Jokowi Dukung UU dan PP untuk Publisher Rights

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan dunia digital di Indonesia. Rupanya hal ini telah lama menjadi perhatian dari pemerintah, Mereka mulai merencanakan untuk mengatur undang-undang terkait dengan pengelolaan media agar memberikan kekuatan hukum untuk media Indonesia. Presiden Joko Widodo mengajukan dukungannya untuk membuat UU dan PP untuk Publisher Rights.

Jokowi Dukung UU dan PP untuk Publisher Rights

Sebagai bentuk dukungan untuk media digital di Indonesia. Presiden Joko Widodo memberikan penawaran mengenai regulasi dari hak pengelola media yang biasa disebut dengan Publisher Rights. Beliau merencanakan untuk mengesahkan Undang – Undang Baru terkait Publisher Rights tersebut. Undang – Undang ini disusun dari revisi Undang – Undang lama atau Peraturan Pemerintah.

Adapun rencana yang dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo itu adalah sebagai berikut :

  1. Beberapa pilihan Undang – Undang Publisher Rights

Kemungkinan Undang – Undang untuk Publisher Rights ini akan diputuskan dari beberapa pilihan. Pilihan pertama adalah segera mendorong slot online terbentuknya undang – undang yang baru. Pilihan kedua adalah merevisi Undang – Undang lama yang telah ada. Pilihan ketiga adalah dengan mempercepat melalui Peraturan Pemerintah.

2. Menyerahkan pada Dewan Pers dan PWI tentang bentuk payung hukumnya

Presiden Joko Widodo juga telah mempercayakan sepenuhnya bentuk payung hukum yang nanti akan terkait dengan regulasi Publisher Rights ini. Regulasi ini adalah respons dari transformasi dunia digital di Indonesia. Ditengah gempuran kekuatan media asing yang sekarang digunakan oleh seluruh warga di dunia. Indonesia berusaha memperkuat kedudukannya lewat regulasi ini.

3. Dapat menciptakan iklim kompetisi yang seimbang

Presiden Joko Widodo memberikan pendapatnya, bahwa dengan adanya regulasi tersebut akan menciptakan iklim kompetisi yang relatif seimbang. Dengan keadaan ini, diharapkan akan ada keseimbangan antara platform global dan platform lokal. Diharapkan dampak tekanan dari platform asing raksasa seperti Google dan Facebook, dapat diatasi dan kita bisa berkompetisi dengan mereka secara seimbang.

4. Indonesia negara yang berpotensi bagi digital global

Presiden menuturkan bahwa dalam dua tahun ini, dunia pers di Indonesia mengalami tekanan yang sangat berat. Mereka mengatasi sendiri tekanan akibat disrupsi digital serta dari platform raksasa asing. Hal ini secara otomatis akan menggerus potensi ekonomi dan pengaruh media arus utama. Kita harus bisa menanggulanginya dengan regulasi yang tepat.

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Atal S Depari menyatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi yang menggiurkan sekali bagi pasar digital global. Janganlah kita membiarkan diri menjadi objek eksploitasi dari para raksasa digital global. Saya tidak rela bila kita hanya menjadi pasar produk teknologi informasi asing saja.

Hal yang bisa dilakukan oleh pers Nasional adalah membangun kedaulatan digital lewat regulasi publisher rights. Regulas ini nantinya akan melindungi seluruh lapisan masyarakat. Baik media berskala besar sampai media berskala kecil. Mereka akan terlindungi di dalam satu payung hukum yang sama.

5. Hasil akhir akan diumumkan oleh Menkominfo

Susunan regulasi ini telah diserahkan oleh Dewan Pers kepada Menkominfo pada bulan Oktober 2021. Untuk saat ini Undang – Undang ataupun Peraturan Pemerintah yang diperlukan sedang digodok untuk disahkan. PWI meminta secara khusus kepada Presiden untuk memberikan instruksi kepada Menkominfo. Mengenai pengumuman hasil akhir dari regulasi publisher rights tersebut. Undang – Undang ini sebagai bentuk dukungan terhadap penataan ekonomi nasional. Regulasi yang akan memberikan kepastian hukum untuk seluruh warga Indonesia tentang informasi digital yang diperolehnya. Regulasi publisher rights ini memberikan payung hukum yang jelas, kepada dewan pers untuk bisa berkompetisi adil dengan platform digital lain tanpa saling menjatuhkan.

Heboh Giring Sindir Anies, Relawan Anies Baswedan Tuding PSI Nebeng Elektabilitas

Hari ini heboh adanya berita yaitu seorang relawan Anies Baswedan, yaitu Geisz Chalifa, yang menuding kritik viral dari sebuah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI terhadap kinerja seorang Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta disengaja dilakukan hanya untuk demi menggaet elektabilitas partai mawar tersebut. Si Geisz itu kemudian mencoba menyamakan siasat untuk melakukan pendekatan yang ia lakukan ketika saat muda terhadap intelektual yang besar seperti contohnya, Nurkholis Majid sehiingga ia bisa terlihat pintar.

Tanggapan Relawan Anies Baswedan

Selain itu, ada juga suatu kelompok relawan yang bisa disebut Bala Anies, mengatakan bahwa Plt Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Girinig Ganesha, sangat provokatif slot online dan terlihat berupaya menggiring opini banyak masyarakat dengan main tuding Gubernur DKKI Jakarta, Anies Baswedan, seorang pembohong. Bala Anies yang merupakan kelompok relawan Anies yang memiliki markas di Yogyakarta itu pun sangat kesal dan tidak setuju dengan perkataan sang ketua umum Partai anak muda tersebut.

Sang ketua dari relawan Bala Anies, Sismono Laode, menuliskan bahwa Ia mengajak masyarakat menganggap perkataan sang Ketua Umum PSI, Giring Ganesha, sebagai candaan saja. Ia juga ingin menjelaskan ke masyarakat bahwa jangan terlalu ditanggapi serius karena hal itu wajar dengan melihat Giring baru pertama kali untuk memiliki pengalaman di politik.

Geisz sendiri mengungkapan bahwa ada kebisingan atau noise dari partai mawar itu alias Partai Solidaritas Indonesia yang dianggap wajar-wajar saja karena mereka mau menaikkan elektabilitas. Ia juga beranggapan bahwa apabila jika tidak melalui Anies maka melalui jalan mana, memang terkadang perlu nebeng melalui orang besar. Setidaknya begitulah yang diungkapan Geisz dalam diskusi Anies-Giring yang berbalas sindiran di IBu Kota yang digelar Total Politik di Pasar Minggu.

Agar suara dari Partai Solidaritas Indonesia didengar oleh khalayak umum, partai anak muda tersebut sengaja untuk menghajar Anies, begitulah yang diungkapkan oleh sang relawan Anies, Geisz Chalifa, tersebut. DIlanjutkan dengan mengatakan bahwa apabila PSI memang benar-benar merupakan partai yang mencakup seluruh negara Indonesia, maka seharusnya pihak yang dikritik adalah penguasa yang memiliki kuasa serta aparat negara seperti contohnya polisi dan juga tentara.

Disisi lain, kata Geisz, ANies sendiri tidak memiliki apapun, termasuk partai. Menurutnya juga, Anies Baswedan hanya memiliki prestasi yang berhasil didapatkan selamat kurun waktu 4 tahun berturut-turut serta angka banjir dan juga contoh lainnya adalah kemacetan yang kian menurun. Geisz menyindir bahwa Partainya partai seIndonesia, Partai SOlidaritas Indonesia, tapi kok substansinya partai hanya seputaran ibu kota saja.

Beberapa waktu sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia gencar untuk menyerang dengan kritikan kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, ini. Menggunakan kritik itu, meliputii rencana gelaran Formula E, rumah DP 0 persen, program naturalisasi dan juga adanya normalisasi sungai yang belum juga dilaksanakan, serta pembangunan trotoar.

Pihak lain yang ikut melakukan kritikan pada Giring Ganesha sebagai Ketua Umum PSI adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi partai Gerindra, Syarif. Syarif menilai narasi atau perkataan yang coba dibangun oleh Giring Ganesha tersebut sangatlah dangkal dan penuhu kebencian yang dimana hal yang seharusnya tidak ditampilkan oleh seorang pemimpin. Dalam beberapa waktu kurun terakhir, tensi yang terjadi antara Partai Solidaritas Indonesia dengan Anies Baswedan serta dengan relawan Anies Baswedan dirasakan sangat semakin memanas, puncaknya terjadi saat sang Ketua Umum Partai Soldiaritas Indonesia, Giring Ganesha, melakukan kunjungan lokasi pelaksanaan Formula E dan warga yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS.

Marah Pada Menlu Malaysia Terkait Kudeta Myanmar Pm Kamboja Telepon Langsung Jokowi

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen rupanya mempunyai hubungan baik dengan presiden Joko Widodo. Pasalnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 kemarin, Hun Sen meminta melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Ri Joko Widodo. Ada banyak hal yang melatarbelakangi sambungan telepon ini, salah satunya adalah kemarahannya pada Menlu Malaysia terkait sikapnya atas Kudeta Myanmar

Presiden Joko Widodo beserta Perdana Menteri Kamboja tersebut membahas perkembangan dari penyelesaian kudeta militer Myanmar. Hal ini dilatarbelakangi oleh sejumlah berita ketidak selarasan antara pemimpin negara ASEAN dalam sejumlah isu penting yang sedang terjadi di Myanmar. Berikut isi dari pembicaraan mereka seperti dirangkum di bawah ini.

Perkembangan Penyelesaian Kudeta Myanmar

Presiden Jokowi menegaskan pandangannya pada PM Hun Sen terkait sangat urgennya implementasi dari 5 butir konsensus ASEAN untuk penyelesaian Kudeta Myanmar. Jokowi berpendapat bahwa pendekatan yang dilakukan ASEAN seharusnya mengacu pada prinsip judi bola online yang telah disepakati, yaitu 5 poin konsensus itu. Presiden Jokowi sangat kecewa dengan sikap militer Myanmar yang tidak berkomitmen untuk melaksanakannya saat kunjungan PM Hun Sen ke Myanmar, bahkan 2 hari setelah kunjungan, Aung San Suu Kyi ditambahkan hukumannya menjadi 4 tahun.

“Sudah seharusnya bila pelaksanaan 5 poin Consensus dilakukan untuk mendukung 5 poin Roadmap dari junta militer Myanmar (Tatmadaw). Jangan malah menganggap bahwa ini merupakan bentuk dukungan ASEAN terhadap Militer Myanmar” ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta pada hari Jumat 21 Januari 2022 kemarin.

Jokowi melanjutkan “Saya melihat kekerasan masih terus berlangsung di Myanmar. Hal ini menurut saya adalah gesture yang tidak tepat dan tidak menghormati upaya dari PM Hun Sen agar mendorong penyelesaian isu yang terjadi di Myanmar” tegasnya. Jokowi menegaskan seharusnya otoritas militer Myanmar dapat memberikan akses untuk Utusan Khusus Ketua ASEAN agar dapat berbincang dengan seluruh pihak di Myanmar, ini penting agar terbuka jalan untuk sebuah dialog nasional yang inklusif.

Indonesia pun mengambil sikap, bahwa selama tidak ada kemajuan yang signifikan dari pelaksanaan 5-poin consensus, maka Myanmar hanya diwakili oleh non-political level di pertemuan ASEAN harus dipertahankan. Prinsip ini juga diterapkan untuk rencana pelaksanaan Retreat para menlu ASEAN untuk pertemuan lainnya.

Marah Pada Menlu Malaysia Terkait Kudeta Myanmar

Hun Sen pun menambahkan dalam sambungan teleponnya, dia mengecam atas sikap menlu Malaysia yang tampak arogan mengkritik strategi Pnom Phenh dalam berurusan dengan negara Myanmar. Hun Sen menganggap menlu Malaysia itu tidak menghormati peran kursi ASEAN yang selalu dinamis dan berputar setiap tahunnya diantara 10 negara anggota blok regional.

Terkait berita ini, Saifuddin Abdullah selaku Diplomat top Malaysia menuturkan bahwa Hun Sen seharusnya konsultasi dengan para pemimpin lain dari PBB ASEAN sebelum memutuskan pergi ke Myanmar pada tanggal 7-8 Januari 2022 lalu.

Hun Sen pun mengunggah tulisan resmi di Facebook bahwa pesan yang dimaksudnya saat mengadakan panggilan telepon dengan Presiden Joko WIdodo adalah sebagai berikut. “Saya minta kepada Menteri Luar Negeri Malaysia agar tidak sombong dan mengeluarkan pernyataan yang tidak pantas. Saya menganggap pernyataannya tidak menghormati ketua ASEAN dengan menggunakan bahasa yang tak sopan dan tidak diplomatis” ujarnya. Hun Sen menambahkan bahwa komentar Saifuddin tidak benar dalam konteks ASEAN. Dia titip pesan untuk menlu Indonesia agar memberitahu Saifuddin agar tidak kasar dalam berbicara. Hun Sen  menegaskan bahwa dia pergi ke Myanmar adalah untuk menanam pohon, bukan malah menebang pohon dan dia merasa tidak didukung Malaysia tetapi hanya mau hasil yang cepat.

Pendukung Koalisi Prabowo-Puan Minta Deklarasi Capres-Cawapres Lebih Dini

Deklarator pendukung dari poros Prabowo Subianto-Puan Maharani, yakni Andianto meminta agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra. Segera mengumumkan secara resmi pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Hal tersebut dilakukan demi persiapan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 mendatang yang lebih matang.

Menurut Andianto, dengan dilakukannya deklarasi dari koalisi pasangan capres cawapres lebih dini akan memberikan pendidikan politik. Serta masyarakat juga memiliki waktu yang lebih luas untuk menilai, menilai, dan memutuskan. Terkait dengan mana calon pemimpin yang tepat untuk dipilih demi masa depan Indonesia.

“Kami sangat sepakat sekali jika menggunakan gagasan partai politik mpo88 atau koalisi dari partai politik untuk segera mengumumkan secara resmi terkait dengan koalisi yang dilakukan secara lebih dini,” jelas Andiant dalam keterangannya Kamis (/12/2021).
“Ini juga menjadi salah satu tradisi yang positif untuk bisa memilih pemimpin Indonesia yang lebih tepat,” lanjutnya.

Dirinya juga sudah memberikan usul kepada PDIP dan Gerindra supaya pendeklarasian Prabowo-Puan sebagai bakal capres cawapres yang akan maju di Pilpres 2024. Tidak diumumkan di menit-menit akhir Pilpres 2024, seperti halnya yang dilakukan dalam Pilpres 2019 silam. Dan usulan yang diberikan tersebut mendapatkan respon positif dari kedua belah partai.

Faktor yang mengubah peta politik
Sebelumnya, Hasan Nasbi selaku pendiri lembaga survei dan konsultan politik Cyrus Network menjelaskan apa saja faktor yang bisa mengubah peta politik di Indonesia pada Pilpres 2024. Dan salah satu faktornya adalah koalisi lebih awal yang dilakukan antar parpol serta penentuan bakal calon yang juga lebih awal.

Menurutnya saat ini, publik memang benar-benar tidak tahu siapa saja sosok yang memiliki tiket untuk maju ke Pilpres 204 mendatang. Meskipun sebelumnya sudah ada berita terkait 3 parpol besar yang berpotensi mengusung kader sendiri dan hanya butuh tambahan satu parpol. Yakni PDIP, Gerindra dan Golkar.
“Terdapat dua hal yang bisa mengubah pet survei Pilpres 2024. Jika sudah dibungkus dengan rapi maka saya yakin jika orang akan mudah melihatnya, oh inilah yang sudah punya tiket,” terang Hasan.

Sedangkan dari Ketua DPP PKS, Ali Mardani menyatakan agar semua partai politik mulai membangun koalisi dan mendeklarasikan capres-cawapres yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang.

Dia juga berharap agar para parpol baik yang mengusung bakal calon dari internal maupun secara koalisi tidak mendeklarasikan yang hendak diusung di waktu-waktu akhir. Terlebih ketika sudah menjelang penutupan pendaftaran seperti halnya yang sudah terjadi selama ini.

Jazilul Fawaid selaku Waketum dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menyepakati terkait usul agar para koalisi parpol yang mengusung capres-cawapres mengumumkannya sejak dini. Dengan begitu masyarakat ibaratnya tidak membeli kancing dalam karung pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta agar para kandidat tidak bersikap malu-malu.

Namun beberapa pernyataan di atas tidak senada dengan salah satu politikus PDIP yakni Hendrawan Supratikno. Dirinya tidak mau melakukan deklarasi terkait pasangan capres-cawapres yang akan maju di Pilpres 2024 dilakukan lebih dini. Menurutnya kontestasi penyelenggaraan Pilpres 2024 masih jauh dan saat ini kepemimpinan kedua era Jokowi masih baru akan memasuki tahun ketiga.

“Untuk apa mendeklarasikan lebih awal. toh saat ini kepemimpinan Pak Jokowi periode kedua masih akan memasuki tahun ketiga. Bahkan awal tahun depan masih akselerasi pemulihan pasca pandemic dan juga penyelenggaraan pemilu masih lama,” ungkap Hendrawan.

Putusan MK Soal UU Cipta Kerja: Begini Usul Golkar

Akhirnya terkait gugatan tentang UU Cipta kerja mendapat putusan dari MK. Christina Aryani selaku anggota badan legislasi DPR RI yang berasal dari Fraksi Golkar menyatakan. Jika putusan MK yang mengharuskan adanya revisi terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Adalah jalan yang paling baik untuk digunakan dalam metode penyusunan regulasi  dengan model omnibus law.

Pernyataan tersebut untuk memberikan respons terkait putusan MK  yang meminta pemerintah serta DPR memperbaiki UU Cipta kerja. Perbaikan UU Nomor 11 tahun 2020 tersebut diberikan jangka waktu kurang lebih 2 tahun kedepan.

Menurutnya putusan  agar dilakukan revisi yang diberikan akan menjadi kesempatan untuk menghadirkan solusi permasalahan yang lebih baik terhadap tumpang tindih peraturan. Serta ketidaksesuaian antara materi muatan  dalam proses penyusunan regulasi selama ini.

“kami sepakat jika revisi UU  12/2011  terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu jalan terbaik dalam mengatur teknis mpo88 aplikasi metode omnibus law dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia”  terang Christina dalam keterangannya pada Jumat 26 November 2021

ia menghargai serta akan memastikan untuk menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Dia juga mengatakan bahwa pihak DPR tentu sangat terbuka dalam melakukan perbaikan-perbaikan terhadap apapun yang menurut MK itu inkonstitusional.

Meski begitu Christina juga mengatakan bahwa DPR perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu bersama pemerintah untuk menentukan mekanisme paling tepat yang akan ditempuh dalam memperbaiki UU Cipta kerja tersebut.

“ Saya rasa ini juga harus ditindaklanjuti segera dengan begitu sebelum tenggat waktu 2 tahun UU Cipta kerja Sudah bisa selesai”  ucapnya lagi.

Secara substansial Indonesia memang memerlukan sebuah metode penyusunan regulasi dengan model omnibus la. Supaya pembenahan peraturan  perundang-undangan yang ada terlebih menyangkut masalah tumpang tindih peraturan hiperregulasi serta ketidak sesuaian materi muatan hingga problem ego sektoral.

Omnibus law sebagai solusi

 Omnibus law sendiri dianggap sebagai jalan keluar dalam mengatasi berbagai masalah peraturan perundang-undangan yang saat ini dialami oleh Indonesia.  Omnibus law bisa mengatasi secara efektif cepat serta efisien dan bisa menjadi solusi guna melakukan penataan serta harmonisasi existing regulasi.

Sampai saat ini setidaknya sudah hadir 4 peraturan perundang-undangan yang disusun dengan menggunakan metode ini diantaranya seperti UU Cipta kerja Perppu 1/2020 PP 9/2021 mengenai perlakuan perpajakan untuk Peraturan Menteri Kesehatan 18/pmk 03/2021 dan kemudahan berusaha.

 MK juga memberikan perintah untuk dibentuk suatu landasan hukum guna menjadi pedoman oleh DPR dan juga pemerintah dalam membentuk suatu undang-undang yang menggunakan metode omnibus law.

“Pihak mahkamah juga memerintahkan untuk segera dibentuk suatu landasan hukum yang lebih baku sehingga bisa menjadi suatu pedoman dalam membentuk undang-undang yang menggunakan metode omnibus lho sehingga memiliki sifat kekhususan yang lebih khusus”  suhu Soehartoyo Hakim konstitusi pada 2021. 

Dengan landasan hukum yang dibentuk tersebut nantinya UU Cipta kerja akan dilakukan perbaikan untuk memenuhi cara  atau metode yang lebih pasti standar dan baku dalam memenuhi asas pembentukan UU sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor  12/2011. khusunya lagi berkaitan dengan asas keterbukaan yang tentunya harus menyertakan partisipasi dari masyarakat secara maksimal. Sehingga akan menjadi manifestasi perintah konstitusi yang terdapat pada pasal 22 A UUD 1945

Susilo Bambang Yudhoyono Jalani Perawatan Kanker Prostat di Mayo Clinic Amerika Serikat

Kondisi kesehatan Presiden RI ke-6 yang di diagnosa menderita penyakit kanker prostat stadium awal menjadi pemuncak kabar terbaru Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam update terakhir, foto Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY saat menjalani aktivitas hariannya, tubuh SBY terlihat lebih kurus dalam balutan pakaian kaus bertulis SBY yang ia kenakan ketika menikmati hobi barunya melukis.

SBY Sudah Berada di Mayo Clinic

Menurut keterangan staf pribadi Susilo Bambang Yudhoyono, Ossy Dermawan, orang tua dari Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhy Baskoro Yudhoyono itu, saat ini mpo88 sudah berada di Mayo Clinic, Amerika Serikat untuk segera menjalani pemeriksaan dan perawatan penyakit kanker prostat yang dideritanya dengan di dampingi sejumlah keluarganya.

Negara Jamin Pengobatan SBY

Sebelum bertolak ke luar negeri, Susilo Bambang Yudhoyono juga sempat menghubungi Presiden Joko Widodo terkait rencana melakukan pemeriksaan dan perawatan lanjutan di Amerika Serikat.

Presiden Joko Widodo pun merespon rencana pengobatan SBY dengan menugaskan sejumlah tim dokter kepresidenan untuk mendampinginya selama pengobatan.

Selain itu, sebagai mantan Presiden Republik Indonesia, negara menjamin seluruh pengobatan Susilo Bambang Yudhoyono selama berada di luar negeri sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978 Mengenai Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden RI.

SBY Tetap Beraktivitas Seperti Biasa

Sebelumnya, meski telah di diagnosa menderita penyakit Kanker Prostat, namun SBY masih tetap beraktivitas seperti biasa seperti menyalurkan hobi barunya yakni melukis, berolahraga harian hingga mengawas proses latihan klub bola voli Lavani yang ia bina.

Secara khusus, putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono dalam cuitan Twitternya memohon doa terhadap kesehatan orang tuanya yang akan segera menjalani pengobatan di luar negeri agar bisa kembali pulih dan bisa berada kembali di Indonesia.

Beberapa waktu yang lalu, Susilo Bambang Yudhoyono sempat menampilkan berbagai karya hasil lukisannya. Ia tampak menikmati hobi barunya itu.

Ini menjadi hobi sekaligus aktivitas baru SBY setelah tak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Ketua Umum Partai Demokrat. Sebelumnya, SBY juga sempat menjadi pencipta sejumlah lagu.

Beberapa netizen bahkan memuji hasil lukisan SBY yang lebih menonjolkan nuansa alam Indonesia yang terkenal akan keindahannya itu. Uniknya lagi, sebagian besar karya lukis SBY terinspirasi dari karya fotografi mendiang istrinya, Ani Bambang Yudhoyono.

 

 

Perkembangan Kasus KLB Partai Demokrat

Sebelumnya, sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, pikiran SBY sempat terganggu dengan pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar oleh kubu Moeldoko yang juga Kepala Staf Kepresidenan (KSKP).

Informasi terakhir bahkan Mahkamah Agung menolak atau tidak menerima judicial review terhadap AD/ART Partai Demokrat yang berada di bawah kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono.

Dampak dari penolakan Judicial Review ini juga secara otomatis membuat gugatan pengurus Partai Demokrat versi KLB dari kubu Moeldoko akan tetap dilanjutkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Secara khusus Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mengaku akan fokus terlebih dahulu pada kesehatan orang tuanya, selain itu ia juga menyerahkan sepenuhnya penanganan hukum terkait gugatan partainya itu kepada Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukumnya.

SBY Pasca Kepergian Ani Yudhoyono

Seperti diketahui pasca meninggalnya Ani Yudhoyono pada 1 Juni 2019 lalu, kondisi SBY terlihat terguncang bahkan pada peringatan tahun kedua kepergian mendiang istrinya itu pada 1 Juni 2021 lalu, SBY mengaku ingin segera “move on” dan tak ingin terus larut dalam kesedihan. SBY bahkan sempat menciptakan sebuah lagu khusus untuk mengenang kepergian istrinya, yang ia beri judul Pusaran Cinta.

Kabar Politik Terkini

KABAR POLITIK Terkini

Aksi saling sindir antara partai Partai Demokarsi Pejuangan ( PDI – P ) dengan partai Demokarat saat ini menjadi kabar politik terkini yang terbaru. Kedua partai ini saling sindir mengenai kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dengan pemerintahan yang sebelumnya.

Hal ini dimulai oleh Sekertaris Jendral DPP PDI Perjuangan yang bernama Hasto Kristiyanto. Walau tak menyebut siapa tapi pihak partai demokrat menyakini kalau sindiran itu ditujukan kepada Pemerintahann di era Susilo Bambang Yudoyono.

Kabar Politik Hari Ini Mengenai Sindiran Kerja Jokowi Dan SBY

Mengenai kabar politik hari ini mengulas tentang sindiran kinerja Jokowi dan SBY saat masih memperintah. Berikut ini tanggapan dari kedua pihak saat saling sindir antara lain :

1. Pihak Demokrat Menyebut Hasto Sedang Bermimpi

Kamhar Lakumani sebagai Deputi Badan Pemenangan Pemilu ( Bappilu ) berpendapat kalau Hasto salah sasaran bila menilai SBY bila mengambil keputusan mpo88 sendiri saat mengadakan rapat di era pemerintahnya. Dia menilai prasangka yang dituduhkan Hasto tidak tepat. Karena dari keterangan Jusuf Kalla yang dulu merupakan wakil SBY tidak membenarkan hal tersebut.

2. Pihak Demokrat Menilai Kinerja SBY Lebih Cepat

Kahmar juga mengatakan bahwa kerja SBY dinilai lebih cepat dan efektif dalam mengambil keputusan. Dia menilai rekam jejak SBY sudah terbiasa menjadi pemimpin karena telah terlatih saat menjadi taruna di Akademi Militer Magelang.

Latar belakang SBY yang sudah terbiasa dengan dunia militer ini menjadi nilai lebih saat SBY memimpin Indonesia waktu itu. SBY telah mengenyam pendidikan sebagai Doktor dalam Bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertani Bogor dan Master of Art dari Management Webster University AS.

3. Pihak PDI – P Akan Memberi Beasiswa Bila Ada Yang Ingin Mengaji Kinerja SBY Dan Jokowi  

Karena ingin membalas sindiran Kamhar pihak Hasto akan memberi tawaran untuk siapa saja yang ingin melakukan kajian mengenai perbandingan cara kerja antara pemeritahan Jokowi dan SBY. Saat ditemui di Kantor DPP PDI – P, Menteng, Jakarta Pusat mengatakan atas nama pribadi akan memberi beasiswa bagi mereka yang melakukan kajian mengenai kinerja Jokowi dan SBY, Ungkapnya.

Hal ini sengaja ditawarkan karena Hasto mempercayai kinerja Jokowi yang objekif sehingga mencapai hasil kerja yang tepat. Dilihat dari banyaknya pembangunan pelabuhan, jalan tol, lahan pertanian, bendungan – bendungan yang di tujukan untuk rakyat Indonesia saat ini.

4. Pihak PDI – P Menuding Adanya Kecurangan Saat Pemilu 2009

Masih soal kabar politik hari ini Sekjen PDI – P juga menuding telah terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2009 silam. Hasto mengatakan kalau perekrutan anggota KPU saat itu menggunakan orang – orang dari sejumlah partai guna mengamankan suara penguasa.

Tokoh – tokoh yang direkrut menjadi anggota KPU berhubungan dengan aspek kualitatif untuk memberikan dukungan elektoral penguasa dan memanipulasi Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) saat itu.

5. Menilai Hasto Yang Gagal Move On Saat Kalah Di Pemilu 2009

Terbaru pihak partai Demokrat kembali memberikan tanggapan tentang pernyataan Hasto saat menuding adanya kecurangan saat pemilu 2009. Pihak Partai Demokrat juga menilai kalau kubu Hasto ini sangat berlebihan saat menawarkan beasiswa untuk membandingkan kenerja Jokowi dan SBY.

Dirasa hal itu karena pihak Hasto kalah telak saat pemilu tahun 2009 silam dan menyebut kalau Hasto gagal move on sampai saat ini.

Demikian ulasan tentang kabar politik terkini, semoga bermanfaat.