Tanggapan Peneliti CSIS Sekarang Bukan Saat Tepat untuk Reshuffle Kabinet Jokowi

Reshuffle kabinet akan dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo dalam beberapa waktu ke depan rupanya mendapat tanggapan beragam dari publik. Banyak yang menganggap langkah ini memang perlu dilakukan mengingat kinerja para menteri saat ini yang kurang kondusif. Tetapi ada juga yang beranggapan bahwa keputusan ini bukanlan saat yang tepat. Berikut tanggapan Peneliti CSIS terhadap wacana reshuffle Kabinet tersebut.

Tanggapan Peneliti CSIS Terhadap Wacana Reshuffle Kabinet

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS (Center for Strategic and Internasional Studies), Arya Fernandes menanggapi mengenai wacana Reshuffle kabinet tersebut. Tanggapan peneliti CSIS adalah apa yang akan dilakukan oleh presiden tersebut dianggap kurang tepat. Hal ini diungkapkan olehnya ketika ditemui di diskusi total politik di Jakarta pada hari Minggu 13/03/2022.

Langkah dan waktu yang tidak tepat

Arya berpendapat bahwa adanya wacana perombakan atau reshuffle kabinet yang diisukan akan dilakukan oleh Joko Widodo bukan merupakan judi bola online langkah yang tepat untuk diterapkan dalam waktu dekat. Keputusan untuk reshuffle hanya akan memperberat kinerja pemerintah. Sehingga perkerjaan rumah yang menumpuk tidak akan cepat terselesaikan.

Masih banyak pekerjaan rumah yang masih belum diselesaikan oleh Pemerintah

Menurut pengurus Departemen Hubungan Internal dari Persepsi (Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia), masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Fokus pekerjaannya juga umum di seluruh jajaran menteri Kabinet Indonesia maju. Baik agenda dari dalam negeri maupun pekerjaan yang berkaitan dengan internasional.

Belum ada kebutuhan mendesak untuk reshuffle

Arya melanjutkan pendapatnya untuk saat ini belum ada kebutuhan yang mendesak untuk melakukan reshuffle kabinet. Arya mengakui adanya kritikan terhadap performa beberapa menteri yang menurun untuk mengantisipasi berbagai persoalan krisis contohnya naiknya beberapa harga kebutuhan pokok di masyarakat.

Pemerintah harus mengembalikan kepercayaan publik

Menurut kami langkah tersebut adalah kurang tepat, seharusnya pemerintah mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan terlebih dahulu. Karena apabila terjadi reshuffle ketika situasi di negara sedang krisis seperti sekrang ini akan menimbulkan gejolak disisi pemerintahan. Yang dikhawatirkan adalah adanya internal koalisi yang pasti terjadi.

Isu penundaan Pemilu sebagai tiket masuk reshuffle

Mengenai dukungan dari PAN dengan mendukung isu mengenai penundaan Pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan Joko Widodo sebagai Presiden, Arya menganggap ini sebagai upaya untuk masuk ke kabinet. Diakuinya langkah ini memang bisa saja membuat terealisasi. Tetapi dapat dipastikan bahwa pemerintah tidak akan mungkin mengambil pilihan tersebut.

“Mungkin saja hal ini menjadi pintu masuk dan akomodasi bagi PAN. Tetapi bagi saya itu terlalu menimbulkan resiko besar untuk pemerintah di sisi internal koalisi apabila melakukan reshuffle sekarang” tegas Arya.

Kurang ada legitimasi lebih dari PAN jika masuk dalam pemerintahan

Dilihat dari sisi pemerintahan Joko Widodo sendiri, apabila PAN masuk ke kabinet saat ini tidak akan ada legitimasi lebih untuknya. Sebab Arya menganggap apabila komposisi kabinet yang telah ada untuk saat ini masih sangat kuat dalam bidang stabilitas pemerintahan internalnya.

“Sehingga apabila mendapat tambahan dukungan politik dari PAN tidak akan terlalu berarti. Mengingat diatas tujuh puluh lima persen itu sudah sepenuhnya dipegang oleh koalisi. Saya juga tidak mengerti apa saja nanti yang akan menjadi cashbask bagi PAN. Sepertinya tanggapan peneliti CSIS terhadap wacana perombakan kabinet untuk saat ini dirasa sangat kurang tepat, mengingat masih banyaknya pekerjaan rumah dari pemerintah terhadap rakyat Indonesia. Pemilihan menteri yang nantinya akan duduk di kursi pemerintahan diharapkan akan memperbaiki ekonomi Indonesia yang sedang mengalami krisis.

Masuk Bursa Jadi Pemimpin Ibu Kota Nusantara, Begini Tanggapan Risma

Setelah penetapan Undang-Undang Ibukota Nusantara atau UU IKN ditetapkan, pemerintah membuka bursa calon Kepala Otorita Ibukota Negara Nusantara. Dalam pemilihan bursa calon tersebut mengerucut kepada sosok kepala daerah yang memiliki latar belakang arsitek. Dan Menteri Sosial Indonesia yakni Tri Rismaharini atau Risma masuk ke dalam daftar kandidat tersebut. Namun terkait dengan masuknya dirinya ke dalam bursa calon Kepala Otorita ibukota Nusantara, mantan Walikota Surabaya tersebut meresponnya dengan santai.

Adapun orang yang menginginkan  dipilihnya pemimpin IKN Kalimantan Timur adalah presiden Jokowi. Presiden Jokowi menginginkan orang yang berpengalaman sebagai kepala daerah dengan latar belakang arsitek. Dan terkait hal tersebut terdapat 4 calon kandidat yang mencuat disinyalir menjadi  pemimpin IKN.

“Paling tidak ya pernah memimpin daerah serta memiliki background arsitek, kata Presiden Jokowi dalam keterangannya saat memimpin redaksi media massa nasional di istana kepresidenan Rabu (19/01/2022).

Jawaban yang diberikan Presiden Jokowi tersebut kemudian  membuat peserta pertemuan memberikan asumsi kepada sosok kepala daerah tingkat 1 yang memiliki latar belakang arsitek dan merupakan orang Sunda. Namun ketika ditanya lebih jauh lagi Jokowi hanya memberikan jawaban dengan tersenyum.

Jokowi juga mengatakan lagi terkait dengan pemilihan nama Nusantara untuk IKN. Dia menyatakan jika nama tersebut tidak serta merta dipilih saja menurut pendapat pribadinya, namun juga menyaring pendapat dari  sejumlah pihak.

Pembangunan dari IKN sendiri tentu tidak membutuhkan waktu yang sebentar, setidaknya menurut Jokowi perlu waktu sekitar 15 hingga 20 tahun untuk bisa menyelesaikan secara penuh. Dan soal jika kemungkinan pembangunan IKN bisa diberhentikan oleh pemimpin slot online indonesia selanjutnya, Jokowi tidak khawatir. Ia mengatakan Jika pembangunan IKN telah menjadi amanat dari undang-undang sehingga tidak seharusnya untuk diberhentikan.

Bursa Kandidat Calon Kepala Otorita IKN

Adapun keempat calon kandidat yang masuk dalam bursa tersebut yakni Tri Rismaharini atau Risma selaku Menteri Sosial, Ridwan Kamil yang menjabat Gubernur Jawa Barat, Dani Prawoto yang kini menjadi Walikota Makassar serta Nova Iriansyah yang saat ini menjadi Gubernur Aceh

Menurut Risma kepala daerah dengan latar belakang arsitek tidak hanya tentang dirinya saja. sehingga Risma enggan  membicarakan lebih jauh lagi terkait dengan soal tersebut

“Banyak, ya banyak kepala daerah yang berlatar belakang arsitek, bukan hanya aku saja,” jawab Risma dengan santai dan tertawa kecil saat ditemui di pantai Telaga Waja Bandung setelah menanam mangrove.

Risma kemudian mengatakan lagi jika nantinya dia  ditunjuk menjadi Kepala Otorita Nusantara. Dia harus terlebih dahulu melapor ke Ketum PDIP Megawati. Risma akan meminta pandangan dari Megawati terlebih dahulu.

“Ibu tahu saya jadi saya harus melapor terlebih dahulu kepada Ibu, karena Ibu tahu siapa saya. Jadi apakah saya adalah orang yang tepat di situ atau tidak,” lanjutnya.

Namun Risma enggan menjawab terkait dengan kesiapannya jika nantinya ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Dia menegaskan kembali jika tidak tahu menahu terkait dengan Kepala Otorita yang sedang dibicarakan tersebut

“Bukan soal siap ya memang saya tidak tahu kok,” tutupnya.

Sebelumnya diketahui jika Presiden Jokowi setidaknya memiliki waktu 2 bulan untuk menunjuk secara resmi Kepala Otorita Ibukota Nusantara. Hal tersebut telah termaktub dalam UU yang telah disahkan oleh DPR RI. “Untuk yang pertama ini nantinya kita  tidak mengharuskan Presiden Jokowi untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada DPR, karena dalam undang-undang tersebut telah ditetapkan harus 2 bulan ini ada nama kepala Otorita,” ujar Pansus IKN Ahmad Doli Kurnia.

Gaya Politik Anies Baswedan Menyindir Giring, Dinilai Mirip Jokowi

Salah seorang pengamat dari komunikasi politik Universitas menghargai langkah yang dilakukan Anies Baswedan Menyindir Giring. Hendri Satrio, sang pengamat tersebut memuji langkah Gubernur DKI itu mengenai pengundangan grup band Nidji untuk menjadi pemain dalam check sound Jakarta Internasional Stadium.

Gaya komunikasi yang dilakukan Anies Baswedan tersebut dinilai sebagai upaya yang cerdas dalam menyindir lawan politiknya. Yang mana lawan politiknya adalah Giring sang mantan vokalis band Nidji. Sementara itu, Nidji yang diundang oleh Anies Baswedan merupakan band yang memiliki vokalis baru.

Anies Baswedan Menyindir Giring, Dinilai Mirip Jokowi

Hendri mengatakan bahwa langkah yang dilakukan Anies Baswedan sangat luar biasa. Dalam pengundangan band Nidji tersebut, Hendri menilai judi bola online segala kritik yang dilontarkan oleh Giring telah terbalaskan dengan elegan. Sekaligus menjawab seluruh kritikan dengan pembangunan dan tindakan.

 “Anies ini luar biasa. Dia menjawab semua kritik dengan tindakan dan pembangunan,” ungkap Hendri dalam Kompas.com.

Sementara itu, Giring yang kini telah menjadi politisi partai PSI itu seringkali melontarkan kritikan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ketua Umum Partai PSI tersebut telah melontarkan beberapa kritikan. Kritikan yang dilontarkan Giring tersebut dinilai sangat vokal karena menyampaikan secara terang-terangan.

Kritikan yang dilontarkan oleh Giring sang Ketua Umum PSI terakhir adalah mengenai kinerja pembangunan Pemprov DKI. Giring secara tidak terduga melakukan inspeksi mendadak ke sirkuit Formula E di Ancol. Sirkuit yang terletak di Jakarta Utara tersebut menjadi sasaran kritik yang dilontarkan Giring kepada Anies.

Beberapa waktu berselang setelah kritikan yang dilontarkan oleh Giring tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah sebuah video di instagram pribadinya. Video tersebut menunjukkan bahwa ia sedang menyaksikan penampilan dari Band Nidji yang sedang tampil untuk check sound.

Dalam video tersebut, terlihat Anies Baswedan sedang berpose di tribun penonton konser. Anies menunjukkan bentuk pujian kepada Band Nidji yang telah memiliki vokalis baru tersebut di caption dalam postingannya. Caption yang ditulis Anies Baswedan “tidak ada sumbang-sumbangnya” seakan memuji band tersebut.

Atas tindakan Anies tersebut, Hendri menilai bahwa dengan mengundang band Nidji ke proyek tersebut yang hampir rampung tersebut menjawab seluruh kritikan Giring terhadap pembangunan Formula E. Anies secara tidak langsung sedang meyakinkan sang Ketua Umum PSI tersebut bahwa pembangunan berjalan lancar sebagaimana mestinya.

Secara lebih lanjut, Hendri juga menilai gaya yang dilontarkan Anies Baswedan ini mirip dengan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dapat terjadi karena Anies sendiri pernah menjabat sebagai Jubir atau Juru Bicara Tim Sukses Jokowi-Kalla pada pemilu 2014.

Hendri juga menjelaskan bahwa Anies Baswedan pernah menjabat juga sebagai Menteri Pendidikan pada kabinet Jokowi-JK. Walaupun akhirnya terdapat reshuffle kabinet hingga Ia terdepak. Hal tersebut cukup membuktikan bahwa Anies memang mengadopsi gaya komunikasi yang sama dengan Presiden Jokowi.

Hendri juga mengatakan bahwa Anies Baswedan tidak akan pernah meninggalkan Presiden Jokowi dalam hal komunikasi. Gaya komunikasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi berupa jawaban atas kritik tidak dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan dan pembangunan yang nyata. Hendri pun juga menjelaskan bahwa level Presiden Jokowi dan Anies Baswedan dalam komunikasi politik ini berada jauh di atas Giring. Jika melihat dari kritikan terakhir yang dilontarkan oleh Giring mengenai pembangunan Formula E baru-baru ini.

Sumber :

https://news.detik.com/berita/d-5902417/hensat-manuver-anies-sindir-giring-ikuti-gaya-jokowi

Marah Pada Menlu Malaysia Terkait Kudeta Myanmar Pm Kamboja Telepon Langsung Jokowi

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen rupanya mempunyai hubungan baik dengan presiden Joko Widodo. Pasalnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 kemarin, Hun Sen meminta melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Ri Joko Widodo. Ada banyak hal yang melatarbelakangi sambungan telepon ini, salah satunya adalah kemarahannya pada Menlu Malaysia terkait sikapnya atas Kudeta Myanmar

Presiden Joko Widodo beserta Perdana Menteri Kamboja tersebut membahas perkembangan dari penyelesaian kudeta militer Myanmar. Hal ini dilatarbelakangi oleh sejumlah berita ketidak selarasan antara pemimpin negara ASEAN dalam sejumlah isu penting yang sedang terjadi di Myanmar. Berikut isi dari pembicaraan mereka seperti dirangkum di bawah ini.

Perkembangan Penyelesaian Kudeta Myanmar

Presiden Jokowi menegaskan pandangannya pada PM Hun Sen terkait sangat urgennya implementasi dari 5 butir konsensus ASEAN untuk penyelesaian Kudeta Myanmar. Jokowi berpendapat bahwa pendekatan yang dilakukan ASEAN seharusnya mengacu pada prinsip judi bola online yang telah disepakati, yaitu 5 poin konsensus itu. Presiden Jokowi sangat kecewa dengan sikap militer Myanmar yang tidak berkomitmen untuk melaksanakannya saat kunjungan PM Hun Sen ke Myanmar, bahkan 2 hari setelah kunjungan, Aung San Suu Kyi ditambahkan hukumannya menjadi 4 tahun.

“Sudah seharusnya bila pelaksanaan 5 poin Consensus dilakukan untuk mendukung 5 poin Roadmap dari junta militer Myanmar (Tatmadaw). Jangan malah menganggap bahwa ini merupakan bentuk dukungan ASEAN terhadap Militer Myanmar” ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta pada hari Jumat 21 Januari 2022 kemarin.

Jokowi melanjutkan “Saya melihat kekerasan masih terus berlangsung di Myanmar. Hal ini menurut saya adalah gesture yang tidak tepat dan tidak menghormati upaya dari PM Hun Sen agar mendorong penyelesaian isu yang terjadi di Myanmar” tegasnya. Jokowi menegaskan seharusnya otoritas militer Myanmar dapat memberikan akses untuk Utusan Khusus Ketua ASEAN agar dapat berbincang dengan seluruh pihak di Myanmar, ini penting agar terbuka jalan untuk sebuah dialog nasional yang inklusif.

Indonesia pun mengambil sikap, bahwa selama tidak ada kemajuan yang signifikan dari pelaksanaan 5-poin consensus, maka Myanmar hanya diwakili oleh non-political level di pertemuan ASEAN harus dipertahankan. Prinsip ini juga diterapkan untuk rencana pelaksanaan Retreat para menlu ASEAN untuk pertemuan lainnya.

Marah Pada Menlu Malaysia Terkait Kudeta Myanmar

Hun Sen pun menambahkan dalam sambungan teleponnya, dia mengecam atas sikap menlu Malaysia yang tampak arogan mengkritik strategi Pnom Phenh dalam berurusan dengan negara Myanmar. Hun Sen menganggap menlu Malaysia itu tidak menghormati peran kursi ASEAN yang selalu dinamis dan berputar setiap tahunnya diantara 10 negara anggota blok regional.

Terkait berita ini, Saifuddin Abdullah selaku Diplomat top Malaysia menuturkan bahwa Hun Sen seharusnya konsultasi dengan para pemimpin lain dari PBB ASEAN sebelum memutuskan pergi ke Myanmar pada tanggal 7-8 Januari 2022 lalu.

Hun Sen pun mengunggah tulisan resmi di Facebook bahwa pesan yang dimaksudnya saat mengadakan panggilan telepon dengan Presiden Joko WIdodo adalah sebagai berikut. “Saya minta kepada Menteri Luar Negeri Malaysia agar tidak sombong dan mengeluarkan pernyataan yang tidak pantas. Saya menganggap pernyataannya tidak menghormati ketua ASEAN dengan menggunakan bahasa yang tak sopan dan tidak diplomatis” ujarnya. Hun Sen menambahkan bahwa komentar Saifuddin tidak benar dalam konteks ASEAN. Dia titip pesan untuk menlu Indonesia agar memberitahu Saifuddin agar tidak kasar dalam berbicara. Hun Sen  menegaskan bahwa dia pergi ke Myanmar adalah untuk menanam pohon, bukan malah menebang pohon dan dia merasa tidak didukung Malaysia tetapi hanya mau hasil yang cepat.

Pesan Ketua Dpd Untuk Parpol Harus Siap Tanggung Jawab Konstitusi Dan Moral

Menghadapi era global sekarang ini merupakan tantangan yang sangat besar untuk semua sektor di negara Indonesia. Salah satu sektor yang sangat kuat dampaknya adalah sektor pemerintahan, banyak partai politik yang kurang bisa bertahan dengan ideologinya di jaman yang serba canggih dan serba praktis sekarang ini. Hal inilah kiranya yang mendasari pesan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti untuk parpol yang harus siap akan tanggung jawab konstitusi dan moral ketika terjun di masyarakat nantinya.

Pesan Ketua Dpd Untuk Parpol

La Nyalla memberikan sambutannya ketika menjadi keynote speech secara virtual di seri diskusi politik “Outlook Politik Indonesia Tahun 2024” pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022. La Nyala mengingatkan kembali pada seluruh partai politik bahwa mereka memiliki mpo88 kewajiban tanggung jawab moral dan konstitusi ketika terjun ke masyarakat. Pesan Ketua DPD RI AA La Nyala Mahmud Mattaliti untuk parpol agar mengingat kembali tentang sejarah pendirian parpol dimasa awal kemerdekaan yang terlihat mempunyai kewajiban moral dan konstitusi.

Menurut La Nyalla, senator propinsi Jawa Timur, bahwa sejarah mengenai keberadaan parpol di dalam struktur pemerintahan negara RI ini diawali saat Wapres RI Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat X. Tanggal 3 November 1945, maklumat X dikeluarkan untuk mendirikan berbagai partai politik.

Maklumat X itu berbunyi bahwa “Negara akan memberikan seluas-luasnya kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Restriksi utama dari partai politik itu, hendaknya memperkuat perjuangan negara dalam mempertahankan kemerdekaan serta menjamin keamanan rakyat” ujarnya. Penambahan kata restriksi yang digaris bawahi, mempunyai arti adanya penekanan dan pembatasan khusus.

“Pembatasan yang dimaksud adalah bahwa partai – partai politik yang nanti akan dibentuk itu nantinya wajib ikut serta dalam memperkuat perjuangan kemerdekaan negara Indonesia dan dapat menjaga kemanan dari rakyat Indonesia” jelas La Nyalla menuturkan.

Pesan Ketua Dpd : Parpol Wajib Berkomitmen Baik Moral dan Konstitusi

Di dalam pembukaan UUD, perjuangan kemerdekaan Indonesia mempunyai arti untuk melindungi seluruh tumpa darah Indonesia dan bangsa Indonesia. Hal ini juga digunakan untuk memajukan kesejahteraan umum, ikut menjalankan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi,  kemerdekaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian dibarengi dengan janji dan komitmen untuk melaksanakan kelima sila dari Pancasila tersebut.

“Ini berarti bahwa seluruh partai politik di negara Indonesia mempunyai kewajiban moral dan konstitusi agar dapat melaksanakan maklumat itu. Sehingga mereka harus selalu memahami spirit dari maklumat tersebut ketika sedang menjalankan roda organisasi partainya. Termasuk kewajiban untuk menjaga keamanan di masyarakat,” ujarnya kemudian.

La Nyala juga menegaskan bahwa partai politik sebenarnya bukan satu-satunya pemegang mandat dari kedaulatan rakyat. Karena, kedaulatan rakyat berada di lembaga tertinggi negara, yang direpresentasikan oleh partai politik, utusan golongan dan utusan daerah. Hal ini tercantum dalam undang-undang sebelum amandemen dua puluh tahun yang lalu.

Namun, kedaulatan rakyat diserahkan melalui pemilu di dua kubu adalah keadaan saat ini setelah amandemen, yakni di perorangan sebagai peserta pemilu dan di parlemen kepada partai politik. Hal ini yang mendasari pemilu anggota DPD RI dan pasangan presiden dan wakil presidennya yang dipilih langsung oleh rakyat. Inilah yang menyebabkan peran Presiden, DPR RI, dan DPD RI menjadi sejajar. Namun ironisnya, kewenangan dari DPD RI sendiri menjadi sangat terbatas, bila dibandingkan dengan Utusan Golongan dan Utusan Daerah di masa lalu. Yang mana memiliki kewenangan untuk bisa mengusung dan memilih capres di forum MPR.

Alasan Hakim Memvonis Heru Hidayat dengan Vonis Nihil

Jakarta – Terdakwa kasus korupsi Asabri Heru Hidayat mendapatkan keringanan sanksi berupa vonis nihil sebab Heru Hidayat sudah pernah mendapatkan hukuman yang maksimal pada kasus sebelumnya yaitu kasus korupsi Jiwaseraya.

Heru Hidayat yang merupakan presiden komisaris dari PT Trada Alam Mineral ini terbukti melakukan korupsi pada pengelolaan dana PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) serta tindak pidana pencucian uang, Heru Hidayat tidak hanya terjerat mpo88 pada kasus korupsi pada ASABRI (PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) tapi juga pada kasus korupsi Jiwaseraya juga yang mengakibatkan hukuman yang diterima oleh Heru Hidayat menjadi banyak atau berlapis.

Alasan hakim putuskan vonis Nihil

Terdakwa Heru Hidayat yang terlibat kasus korupsi pada pengelolaan dana PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) serta tindak pidana pencucian uang dan kasus yang sebelumnya yaitu kasus korupsi Jiwaseraya. Membuat Heru Hidayat menjadi terdakwa yang seharus dikenakan hukuman berlapis.

Pada hari selasa tanggal 18 Januari 2022 Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman kepada Heru Hidayat yang merupakan presiden komisaris dari PT Trada Alam Mineral yang dijatuhkan vonis hukuman nihil dengan tambahan yang diberikan oleh majelis hakim dalam kasus ASABRI. Hukuman tersebut ditetapkan oleh Majelis Hakim yaitu Ignatius Eko Purwono.

Vonis nihil dari hakim yaitu Ignatius Eko Purwono membuat Heru Hidayat bebas dari jeratan hukum sebab pada kasus Jiwaseraya Heru Hidayat sudah di kenakan hukuman seumur hidup. Namun Vonis nihil juga membebaskan Heru Hidayat bebas dari tuntutan penuntut umum,namun jaksa meminta kepada hakim untuk dikenakan hukuman mati.

Namun demikian Majelis Hakim berpegang teguh pada pedoman pasal 67 KUHP dalam pasal tersebut berisikan bahwa seorang yang telah divonis maksimal hukuman mati atau seumur hidup tidak boleh dijatuhi pidana lagi kecuali pencabutan hak tertentu.

Selain di vonis nihil, Majelis hakim juga telah menambah vonis hukuman tambahan bahwa Heru Hidayat diwajibkan untuk membayar ganti rugi negara dalam rentang waktu yang telah ditentukan berupa uang pengganti sebesar Rp 12,643 Trilliun yang telah di sampaikan oleh Ignatius Eko Purwono.

Tidak hanya berhenti disitu sebelumnya Heru Hidayat dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman mati.hal tersebut juga ditengahi oleh keikutsertaan dirinya dalam skandal soal korupsi ASABRI yang bisa merugikan negara sekitar kurang lebih Rp 22,7 Triliun rupiah.

Sebab Heru Hidayat telah terbukti bersalah  yang sesuai pada pasal 2  ayat 1 undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 yang berisikan hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dalam UU (Undang-undang) Nomor 20 ( dua puluh ) Tahun 2001 ( dua ribu dua satu ). Heru Hidayat juga dinilai terbukti melanggar aturan pasal 3 pada UU (Undang-undang) nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menyatakan empat alasan Heru Hidayat tidak dihukuman mati. Alasan pertama, menurut hakim, adalah JPU sudah melanggar azas penuntutan karena sudah menuntut di luar pasal yang didakwakan. Kedua, menurut penuntut umum hal tersebut tidak menampilkan kondisi penggunaan uang yang dilakukan terdakwa pada saat menjalankan tindak pidana korupsi.

 ketiga, berdasarkan  kesaksian dan bukti yang ada Heru Hidayat dinilai melakukan tindak pidana korupsi saat negara aman. Keempat, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara pengulangan. Heru Hidayat telah menerima hukuman yang sesuai dengan menurut hakim karena kasus yang telah terjerat oleh Heru Hidayat sangat berlapis jadi hakim langsung memutuskan hukuman yang sesuai dengan Undang-undang (UU) yang telah berlaku di negara Indonesia meskipun masih ada banding karena tidak terima dengan hukuman yang telah diberikan.

Soal Jokowi Maju Cawapres 2024, Ini Kata Komisi II DPR RI

Sekelompok orang yang menyatakan diri sebagai Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi telah mendeklarasikan dukungan kepada keduanya menjadi pasangan capres dan cawapres untuk maju pada Pemilu 2024.  Lalu pertanyaan yang banyak muncul di publik adalah apakah nantinya Jokowi memang bisa maju lagi pada pemilu berikutnya?

Wakil ketua komisi II  DPR RI yang berasal dari Fraksi PKB yakni Lukman Hakim menyatakan jika peraturan terkait dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden sudah tercantum pada pasal 7 UUD 1945. Lukman mengatakan jika secara aturan Jokowi sudah tidak bisa maju lagi sebagai calon presiden pada pemilu 2024 karena periode nya sudah habis.

“Tentu sudah tidak bisa lagi Pak Jokowi maju menjadi calon presiden pada pemilu 2024 karena telah menjabat selama dua periode. Dalam pasal 17 UUD 1945 secara terang juga telah membatasi periodisasi presiden hanya sebanyak 2 kali saja, presiden serta wakil mpo88 presiden mengontrol jabatan selama lima tahun. Namun setelah itu akan dipilih ulang dalam jabatan yang sama dan hanya untuk masa jabatan satu kali saja” ungkap Lukman (15/01/2022).

“Pasal 7 UUD 1945 tersebut juga merupakan hasil dari amandemen konstitusi dalam rentang tahun 2000-2022 oleh MPR. Hal itu menjadi evaluasi atas perjalanan pemerintah dari orde lama dan orde baru yang sebelumnya memang tidak ada pembatasan periodesasi jabatan presiden. Dan pada pasal 7 UUD 1945 merupakan salah satu nyawa  bagian dari reformasi.

Dengan begitu Lukman menyimpulkan jika para pihak yang telah mendorong Jokowi untuk maju lagi sebagai capres pada tahun 2024 mendatang tidak memahami secara detail isi dari konstitusi. Dia juga mengaku sedih sebab banyak pihak termasuk para elit politik yang juga tidak memahami arti dari pasal 7 UUD 1945 tersebut.

“Mungkin para pihak yang telah menyatakan dukungan supaya Pak Jokowi kembali maju sebagai capres pada pemilu 2024 mendatang tidak memahami secara lengkap isi UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Dalam undang-undang tersebut diterangkan secara jelas bahwa batasan periode seseorang untuk bisa menjabat sebagai presiden presiden hanya sebanyak 2 kali saja. Tentunya saya juga sangat sedih melihat kenyataan ini  karena masih juga ada sebagian masyarakat bahkan ada juga tokoh-tokoh elite politik yang tidak pernah membaca 19 UUD 1945 tersebut,” Lanjutnya.

Benarkah Jokowi bisa maju menjadi cawapres di Pemilu 2024?

Lalu bagaimana jika Jika nantinya Jokowi kembali maju pada pilpres 2024 sebagai cawapres? Dimana jabatan tersebut berbeda dengan kedudukannya sebelumnya selama dua periode ini. Terkait dengan hal itu Lukman menyatakan jika bisa saja dilakukan. Dia juga mengungkapkan bahwa seseorang bisa saja kembali menjabat di pemerintahan jika kedudukan yang dipilih berbeda dari dua periode jabatan sebelumnya. Dengan begitu bisa dikatakan Jokowi mungkin saja bisa maju sebagai cawapres pada pemilu 2024.

“Menurut pasal 7 UUD 1945 hal tersebut memang bisa saja dilakukan jika sudah menjaba wapres 2 periode kemudian mencalonkan diri sebagai capres. Begitu juga dengan sebaliknya jika telah menjabat presiden selama 2 kali atau dua periode lalu mencalonkan diri sebagai wapres  maka menurut pasal 7 itu boleh saja,” terang lukman.

Meskipun begitu Lukman juga menyebutkan lagi jika masyarakat tentu akan mempertanyakan terkait dengan etika kepemimpinan Jokowi jika hal tersebut benar-benar dilakukan. Terlebih lagi pada beberapa kesempatan Jokowi mengungkapkan telah menolak untuk maju lagi pada pilpres 2024. “Pastinya nanti akan banyak masyarakat yang mempertanyakan terkait dengan etika kepemimpinan dan pak Jokowi pasti juga tidak akan bersedia hal tersebut sudah disampaikan berulang kali secara langsung,” tutupnya.

Gibran-Risma Potensial Maju Pilgub DKI 2024, Ini Penjelasan Hasto

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Hasto kristiyanto mengatakan. Jika kali ini banyak dari kadernya yang berpotensi diusung pada Pilkada DKI Jakarta 2024 yang akan datang. Bahkan dia juga mengatakan jika pilgub digelar tahun ini, PDIP telah siap menyetorkan nama-nama calon yang akan menjadi kandidat.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Hasto ketika disinggung terkait dengan peluang dari Tri Rismaharini selaku Menteri Sosial serta Gibran Rakabuming Raka mpo88 yang saat ini tengah menjabat menjadi Walikota Solo. Keduanya digadang-gadang akan diusung menjadi Wagub dan  Cawagub pada Pilkada DKI Jakarta 2020 4 mendatang.

“Sebenarnya tidak hanya kedua nama itu saja, namun ada Pak Kanang dari Kabupaten Ngawi, Anas Urbaningrum dari Banyuwangi dan juga Hendrar Prihadi dari Semarang. Memang cukup banyak pemimpin-pemimpin yang telah berhasil pada tingkat kabupaten kota,” ujar Hasto saat ditemui di Gedung Sekolah Partai (7/1/2022).

Bukan hanya itu saja, Hasto juga menyebutkan lagi Jika PDIP juga masih memiliki kader terbaik yakni Agus Mahayastra yang kini tengah menjabat sebagai Bupati Gianyar Provinsi Bali. Dia mengatakan lagi bahwa nama-nama yang telah dianggap layak maju pada Pilkada DKI 2024 mendatang lantaran sudah melewati proses kaderisasi yang diselenggarakan di sekolah partai dengan baik.

Namun untuk skala prioritas saat ini yang yang dikedepankan oleh PDIP adalah memperkuat seluruh jaringan partai. Sehingga bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Jakarta.

Alasan Pemilihan Risma-Gibran

Diketahui  sebelumnya menyambut kontestasi politik yang akan digelar pada pemilu 2024 pembicaraan mengenai bursa pilgub DKI Jakarta hangat dibicarakan. Terlebih lagi dengan munculnya sejumlah nama-nama yang sudah dicadangkan dari beberapa partai lain seperti Wagub DKI Ahmad Riza Patria serta Grace Natalie eks Ketum PSI.

Dari pihak PDIP sendiri telah mengungkapkan jika sosok Risma  atau Tri Rismaharini dan Gibran Rakabuming yang yang akan dicalonkan. Hasto mengungkapkan jika sosok Risma telah membuat perubahan besar ketika menjabat sebagai walikota Surabaya. Risma teah berhasil merawat keindahan dari kota Surabaya.

“Dalam kepemimpinan Bu Risma selama dua periode di Kota Surabaya sudah menunjukkan banyak perubahan yang signifikan. Seperti perubahan secara kultur hingga masyarakat Surabaya dapat dilihat sekarang mereka merawat lingkungan dengan baik serta melakukan tatanan kota yang mencerminkan keindahan dari kota Surabaya,” ujarnya.

Sedangkan untuk Gibran, Hasto mengatakan jika harus membuktikan hasil kerja yang dicapainya sebagai Walikota Solo saat ini. Ia juga berharap jika nantinya Gibran bisa melakukan strategi yang yang dilakukan oleh Risma.

“Sementara untuk Mas Gibran beliau saat ini sudah terpilih sebagai Walikota Solo tentunya juga harus membuktikan bagaimana keberhasilan kepemimpinan Mas Gibran yang ideologis serta mengedepankan kultur Nusantara. Selain itu juga mampu membawa perubahan sistemik sebagaimana yang telah dilakukan Bu Risma ketika menjabat sebagai walikota di Surabaya. sehingga hal tersebut juga bisa dilakukan oleh Mas Gibran,” lanjut Hasto.

“Saat akan maju menjadi walikota, Ibu Risma menjadi salah satu pengajar dia menyampaikan banyak aspek aspek strategis tentang cara membangun kota supaya lebih manusiawi. Setiap semua warga bergotong-royong dengan penuh kesadaran membuat kota menjadi lebih indah serta membawa kemajuan bagi warga masyarakatnya,” terangnya. Meskipun Hasto juga mengatakan jika terdapat kader-kader PDIP yang layak untuk dicalonkan menjadi Wagub dan Cawagub di DKI Jakarta Namun hingga saat ini  PDIP juga belum menetapkan secara pasti terkait siapa tokoh yang nantinya akan maju dipilih pada pilgub DKI.

Kasus Heli AW-101 TNI Dihentikan KPK, Ini Kata Panglima Andika Perkasa

KPK mengatakan jika kasus terkait pengadaan Heli AW-101 yang berkaitan dengan TNI telah diberhentikan. Atas pernyataan tersebut Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memberikan tanggapannya. Dia mengaku akan melakukan penelusuran lebih lanjut secara internal baik dari penyidik ataupun oditur tentang penanganan  kasus tersebut

“Saya mengakui jika disini baru belajar sehingga saya juga belum mengetahuinya secara pasti, namun saya akan tetap berjanji untuk menelusuri kepada internal kami dari pihak penyidik maupun oditur,” Kata Andika dalam keterangannya kepada wartawan saat diwawancarai di kantor kominfo (28/12/2021).

Andika juga menyatakan selain menelusuri kasus secara internal dirinya juga akan berkomunikasi lebih lanjut dengan pihak KPK. Hal tersebut dilakukan demi untuk memperjelas atas kasus tersebut secara tuntas.

“Selain itu saya mungkin juga akan berkomunikasi lebih lanjut bersama dengan KPK. Agar nantinya jelas begitulah pasti nanti ada saatnya saya juga akan menjelaskannya kepada pubik,” lanjutnya.

Diketahui kasus tersebut bermula ketika TNI AU menyatakan jika helikopter super Puma untuk kepentingan VVIP akan digantikan dengan merek dan jenis mpo88 terbaru karena dianggap sudah usang. Peremajaan helikopter kepresidenan tersebut telah diajukan sejak lama pengadaannya yakni masuk dalam rencana strategis atau Renstra kedua TNI AU di tahun 2015-2019. Adapun alasan utamanya yakni helikopter yang akan digantikan tersebut telah berusia kurang lebih 25 tahun sehingga perlu adanya peremajaan.

Kemudian pada 6 Juni 2018, KPK telah  memeriksa mantan KSAU yakni Marsekal (Purn) Agus Supriatna. Agus kemudian menyebutkan jika persoalan tersebut tidak akan ada jika pihak pembuat masalah paham secara betul terkait aturan yang ada.

“Saya tidak mau membuat gaduh tidak mau membikin ribut terkait dengan permasalahan ini. Sebab AW-101 harusnya teman-teman semua juga sudah tahu. Coba tanyakan saja kepada yang membuat masalah ini dia tahu apa enggak terkait dengan UU APBN? Tahu apa tidak bagaimana mekanisme anggaran APBN yang sebenarnya itu seperti apa? Jika tahu betul bagaimana itu maka tentu tidak akan melakukan hal ini,” terang Agus saat itu.

Pengajuan Preradilan atas Kasus Pengadaan Heli AW-101

Namun hingga kini pengusutan tersebut masih terkatung-katung dan pada Maret 2021 yang lalu masyarakat anti korupsi Indonesia atau MAKI telah mengajukan praperadilan terkait dengan kasus tersebut. Tetapi dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak menerima terkait dengan permohonan praperadilan tersebut yang diajukan oleh MAKI.

Sebelumnya diketahui atas penghentian pengusutan kasus tersebut KPK dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) digugat oleh John Irgan Kenway ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan praperadilan tersebut dilayangkan terkait dengan sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh KPK.

Kemudian berdasarkan hasil dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari PN Jaksel, pelaporan gugatan perkara tersebut terdaftar dengan nomor perkara 113/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL Dan dalam perkara tersebut tidak dimunculkan secara jelas oleh PN Jaksel terkait dengan apa yang dimaksud pada isi gugatan yang diajukan tersebut. Meski sampai saat ini juga belum diketahui secara jelas terkait dengan apa alasan yang mendasari penghentian penyidikan perkara yang dipraperadilankan tersebut. Namun dari pihak KPK yang sebelumnya sempat menyelidikinya, diyakini jika hal tersebut  bersinggungan dengan TNI AU terkait penyidikan dari proyek peremajaan Heli VVIP AW-101.

Mendengar Fadli Zon Kritiki Presiden, Ngabalin Serang Fadli Zon

Ketika sosok Wakil Ketum (Ketua Umum) Partai Gerindra yakni Fadli Zon mengkritiki Presiden RI, Joko Widodo. Ali Mochtar Ngabalin  sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden ( KSP ) tidak tinggal diam. Sedianya Ngabalin langsung merespon sejumlah sindiran pedas tersebut. Menurut Ngabalin, sedianya Fadli harus sering membaca peraturan dan ketentuan etika sebelum pihaknya melontarkan kritiknya.

Memang sebelumnya, Fadli sendiri memang sempat memberikan sindiran kepada Presiden tentang kapan jadwal kunjungan ke Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Dimana sudah tergenang banjir selama kurang lebih tiga pekan. Ngabalin sendiri mengatakan bahwasanya Fadli jangan kebanyakan ngoceh. Sebagai DPR tidak perlu berteriak-teriak, apa tidak punya malu. Selevel DPR tidak tahu akan peraturan yang sudah ditentukan.

Dalam responnya tersebut, Ngabalin menyuruh Fadli untuk belajar lagi. Karena memang Fadli kurang membaca regulasi mengenai pembagian tugas. Ya, tugas penanganan bencana dalam suatu wilayah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ngabalin, bahwasanya tidaklah semua bencana bisa ditangani oleh bapak Presiden, Jokowi.

Setidaknya seorang anggota DPR, Fadli harus tahu dan paham mengenai undang-undang regulasi. Ngabalin juga menyampaikan bahwasannya Fadli harus mpo88 membaca lagi Undang-Undang tersebut. Dengan begitu, Fadli tahu di tingkat manakah skala nasional harus ditangani. Tidak hanya bisanya teriak-teriak dan mengkritiki kinerja Presiden, Jokowi.

Fadli Zon Tidak Tahu Pasti Tentang Undang-Undang Regulasi.

Ali Mochtar Ngabalin sedianya menepis kritikan Fadli Zon yang ditujukan kepada Presiden, Joko Widodo. Menurutnya untuk bencana kebanjiran yang terjadi di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, penanganannya bisa melalui tingkat provinsi. Selain itu dibantu oleh pemerintah kabupaten maupun kota madya untuk bisa menanganinya. Jika sudah paham mengenai Undang-Undang Regulasi, tidak perlu Fadli teriak-teriak.

a. Bisa dimusyawarahkan baik-baik.

Dari permasalahan yang ada, sedianya Ngabalin juga memberikan kepada solusi terbaik kepada Fadli. Sebagai anggota DPR sebaiknya dimusyawarahkan baik-baik mengenai hal tersebut. Jangan terus diumbar di hadapan publik yang mana mencemarkan nama baik Presiden Jokowi. Bagi masyarakat yang tidak tahu tentang regulasi tersebut, pastinya memandang negatif kinerja Presiden Jokowi.

b. Kumpulkan danda sosial bersama dengan anggota dewan lainnya.

Jika niatnya ingin membantu wilayah yang terkena banjir, bukan begitu caranya. Pakai pola pikir yang baik, kumpulkan dana bersama para anggota dewan yang lainnya. Kemudian disalurkan ke wilayah yang terkena banjir. Jadi anggota DPR jangan bisanya cuma teriak-teriak saja. Berfikirlah yang logis.

c. Belajar lagi mengenai Undang-Undang Regulasi.

Sebagai anggota DPR, ya harus paham mengenai Undang-Undang. Termasuk salah satunya Undang-Undang Regulasi. Supaya tidak ada salah paham antara DPR dengan Pemerintah. Katanya DPR yang merupakan tempat aspirasi rakyat. Tetapi pada kenyataannya, ketika rakyat sedang membutuhkan bantuan, bisanya cuma teriak-teriak. Jadilah pelopor yang baik bagi anggota dewan lainnya dan mengayomi masyarakat.

Terkait permasalahan ini, sebelumnya sosok Wakil Ketum Gerindra tersebut menyindir dan mengkritiki kinerja Presiden Jokowi. Yang pada waktu itu lebih memilih untuk mencoba Sirkuit Internasional baru, Mandalika. Ketimbang mengunjungi wilayah yang terkena bencana banjir di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Yang mana mengalami kesulitan di berbagai sektor selama tiga minggu. Sindiran dan kritikan tersebut sedianya dilontarkan oleh Fadli Zon melalui akun Twitternya. Yang mana Fadli mengutip cuitan dari Presiden Jokowi. Dan dalam cuitan Presiden Jokowi, pihaknya mengunggah foto yang sedang menjajal Sirkuit Internasional baru Mandalika. Dengan mengemudikan motor merk Kawasaki W175 yang sudah dimodifikasi. Dalam cuitannya tersebut, Fadli mengucapkan luar biasa, selamat peresmian Sirkuit Internasional Mandalika kepada Presiden Jokowi. Kemudian dilanjutkan dengan tinggal kapan ke sintang.