Bamsoet akan Bincangkan PPHN, Tolak Wacana Presiden 3 Priode

caffreyforcongress.org – Ketua MPR, Bambang Soesatyo [Bamsoet], menyatakan bahwa pihaknya akan mengadakan diskusi mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara [PPHN]. Menurutnya, hal itu dilakukan agar bisa menolak rencana perpanjangan periode jabatan presiden 3 periode.

Diskusi itu akan diselenggarakan di akhir bukan September 2021 dan dihelat dengan berkala supaya dapat menyerap aspirasi dari masyarakat pada semua hal mengenai PPHN.

“Dan juga menolak banyak hoaks mengenai perpanjangan periode jabatan presiden beserta wakil presiden atau penambahan masa presiden menjadi 3 periode,” ujar Bamsoet seperti dilansir lewat keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu 4 September 2021.

Ia mengklaim bahwa langkah yang diambil MPR menyiapkan PPHN menjadi bentuk menjalankan amanat dari rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014 serta 2014-2019.

“Dari banyak aspirasi masyarakat yang diserap oleh MPR terlihat sangat jelas kalau Indonesia sangat memerlukan PPHN untuk dijadikan bintang penunjuk arah pembangunan, supaya bisa mencegah negara ini tanpa arah,” imbuh Bamsoet.

Dia mengungkapkan kalau adanya PPHN penting sekali untuk dapat memastikan kesinambungan pembangunan atas 1 periode pemerintahan agen slot online terpercaya kepada periode pengganti. Selain itu juga, PPHN mampu memperkuat sistem presidensial pada era desentralisasi dan menjamin keberlangsungan kepemimpinan nasional yang konstitusional, otentik, stabil, kuat, dan berwibawa.

Menurut Bamsoet, adanya PPHN ini juga akan semakin memperkuat integrasi bagsa untuk semangat persatuan-kesatuan yang berasaskan Pancasila serta UUD NRI 1945 pada wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber Bhinneka Tunggal Ika.

Sekarang ini, Badan Pengkajian dan Komisi Ketatanegaraan MPR tengah melibatkan pakar serta akademisi dari berbagai disiplin ilmu untuk menyelesaikan Rancangan PPHN dan juga naskah akademik.

“Ditargetkan akan selesai di awal tahun 2022,” ujarnya.

Ia berharap pada tahun 2022, pimpinan MPR sudah dapat menyampaikan hasil kajian itu pada seluruh pimpinan partai politik [Parpol], ormas, kelompok DPD, civitas akademika, sampai pemangku kepentingan mengenai lainnya seperti halnya dunia usaha.

“Perihal opsi mengenai bentuk hukum yang bakal dimasukkan ke dalam PPHN, apakah cukup dengan UU saja atau TAP MPR supaya dapat [ditorpedo’ dari Perppu, dan bergantung pada keputusan beserta kesepakatan beberapa partai politik di parlemen serta kelompok DPD,” tandas Bamsoet.

Zulkifli Sebut Wacana Presiden 3 Periode Sempat dibahas Jokowi dan MPR

Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan, mengatakan jika wacana presiden tiga periode sebetulnya sempat dibicarakan oleh Presiden Jokowi dan pimpinan MPR di Istana.

Ia menyatakan jika pembahasan itu terjadi ketika pimpinan MPR datang ke Istana agar bisa berkonsultasi bersama Presiden mengenai persiapan Sidang Tahunan MPR pada tanggal 16 Agustus 2021. Tidak hanya itu saja, pimpinan MPR berkonsultasi mengenai ihwal PPHN yang menjadi rekomendasi MPR pada periode sebelumnya.

Menariknya, pada pertemuan itu, Waketum MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, ikut menanyakan perihal rencana periode jabatan presiden jadi 3 periode terhadap Jokowi.

“Tanggapan Bapak Presiden saat itu, ‘saya sudah menjelaskan berulang kali, kalau ada apa-apa presiden yang langsung dituduh. Saya sudah mengatakan tidak setuju dan itu adalah kewenangan seluruh partai serta MPR di parlemen. Mengapa selalu saya yang disorot,” ungkap Zulkifli ketika menceritakan tanggapan Jokowi saat jadi narasumber di Dialektika tvMU.

Tidak sampai disitu saja, Zulkifli juga menceritakan kalau pada pembahasan mengenai wacana jabatan presiden 3 periode itu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP, Ahmad Basarah, ikut merespons pernyataan dari Syarief Hasan.

“Pah Ahmad Basarah juga merespons, kalau 3 periode, Pak SBY juga bisa 3 periode. Pastinya langsung rame,” ujarnya.

4 Fakta Baju Dinas DPRD Tangerang yang Menuai Banyak Kritik

caffreyforcongress.org – Belakangan ini, ramai perbincangan mengenai anggaran pengadaan bahan baju dinas DPRD Tangerang yang jumlahnya mencapai Rp675 juta. Anggaran tersebut dinilai tidak logis sehingga menuai hujan kritik dari berbagai kalangan. Dengan banyaknya kritik dan kecaman yang tertuju pada DRPD Tangerang, maka hasil rapat yang dilaksanakan pada 10 Agustus 2021 memutuskan bahwa DPRD Tangerang membatalkan pengadaan baju dinas tersebut. Peristiwa ini pada akhirnya membuat banyak publik ikut penasaran. Setidaknya, ada empat fakta menarik mengenai hal tersebut yang kini ikut diperbincangkan oleh masyarakat. Lantas, apa saja ke-empat fakta tersebut?

Inilah 4 Fakta di Balik Pengadaan Baju Dinas DPRD Tangerang

1. Anggaran naik dua kali lipat dari anggaran sebelumnya

Anggaran pengadaan pakaian dinas anggota DPRD Tangerang diketahui sebesar Rp675 juta. Namun, anggaran tersebut ternyata tidak sama dengan jumlah anggaran yang diajukan sebelumnya. Diketahui bahwa anggaran awal untuk pengadaan pakaian dinas tersebut hanya Rp312,5 juta sana. Ini artinya, anggaran yang diajukan pada tahun 2021 lalu naik hingga dua kali lipat.

Bahkan, anggaran tersebut disebut belum termasuk ongkos yang dialokasikan untuk menjahit. Dilaporkan bahwa biaya menjahit adalah Rp600.000,-. Dengan begitu, maka total anggaran dalam hal pengadaan baju dinas anggota DPRD Tangerang ini mencapai sekitar Rp1,275 miliar.

2. Jumlah pakaian dinas anggota DPRD bertambah

Naiknya anggaran hingga dua kali lipat yang membuat publik heboh tersebut ditanggapi oleh Ketua DPRD Tanggerang. Gatot menjelaskan bahwa judi online kenaikan anggaran tersebut karena meningkatkan jumlah pakaian yang nantinya akan diterima oleh setiap anggota DPRD Tangerang.

Pada tahun 2020 lalu, setiap anggota dijadwalkan akan menerima empat setel pakaian. Namun, jumlah pakaian yang diterima bertambah menjadi satu setel, sehingga masing-masing anggota akan mendapatkan lima setel pakaian. Sementara itu, jenis pakaian yang nantinya akan diterima oleh anggota dewan adalah pakaian sipil lengkap (PSL), pakaian sipil harian (PSH), pakaian sipil resmi (PSR), dan pakaian dinas harian (PDH) yang berjumlah 2 setel.

3. Menggunakan bahan Louis Vuitton

Hal yang tidak kalah mencegangkan publik adalah bahan yang dipilih untuk membuat baju dinas DPRD Kabupaten Tangerang tersebut. Ternyata, beberapa bahan yang digunakan adalah Louis Vuitton yang merupakan brand ternama asal luar negeri. Hal ini kemudian menjadi tanda tanya mengapa mereka tidak menggunakan bahan hasil produksi dalam negeri.

Selain Loius Vuitton, beberapa bahan lain yang digunakan adalah Lanificio Di Calvino untuk membuat PSR, Theodoro untuk membuat PSH, serta Thomas Crown untuk membuat PSL. Sementara itu, Gatot menyatakan bahwa anggota dewan tidak meminta spesifik bahan tertentu. Faktor kenyamanan dari bahan pakaian menjadi yang terpenting bagi mereka.

4. Proses pengadaan bahan baju dinas

Proses pengadaan bahan baju dinas anggota DPRD dilakukan melalui pelelangan. Gatot menyatakan bahwa pada proses pelelangan yang pertama gagal. Selanjutnya, dilakukan pelelangan kembali dengan mengadakan empat penawar. Ke-empat penawar tersebut antara lain PT Sarana Karya Syaban, CV Putra Jaya Karta, CV Adhi Prima Sentosa, dan CV Zulfa Bintang Pratama. Pelelangan tersebut kemudian dimenangkan oleh CV Adhi Prima Sentosa dengan penawaran senilai Rp675.000.000,- pada Juli 2021 lalu. Itulah beberapa fakta di balik hebohnya berita mengenai pengadaan baju dinas DPRD Tangerang. Kini, DPRD Tangerang pun telah memutuskan untuk melakukan pembatalan anggaran baju dinas tersebut. Tepatnya pada 10 Agustus 2021 lalu karena mendapat banyaknya kritik dari berbagai pihak.

Hilir Mudik Amandemen UUD 1945 Pasca Jokowi Dikabarkan Menampik

caffreyforcongress.org – Rencana perubahan maupun amandemen UUD 1945 kembali hangat selepas pidato dari para pemimpin lembaga baik Presiden Joko Widodo [Jokowi], Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, dan Ketua MPR Bambang Soesatyo, dalam Sidang Tahunan MPR, Senin 16 Agustus 2021 lalu.

Wacana amandemen terbatas dari konstitusi Indonesia tersebut juga masih hilir mudik baik tentang kajian, materi yang bakal dirubah, dan juga kepastikan berjalan atau tidak wacana itu.

Akhir-akhir ini, Presiden RI Joko Widodo justru diklaim menampik rencana dari MPR agar bisa melaksanakan amandemen UUD. Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang [PBB], Afriansyah Ferry Noor yang datang ke pertemuan partai politik [parpol] koalisi non parlemen serta Jokowi yang digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 1 September 2021 lalu.

Pada petinggi parpol koalisi non parlemen, Afri menyatakan bahwa Jokowi telah mengklaim menampik rencana tersebut dikarenakan rentan melebar ke arah yang tidak jelas. Salah satunya adalah jalur pembicaraan penambahan periode jabatan Presiden RI. Lepas tangan yang menjadi pemimpin eksekutif, Jokowi mengutarakan wacana amandemen itu terserah kepada MPR.

“Setelah itu presiden merespon lagi, ‘Mengenai amandemen UUD saya tidak setuju. Saya takut itu akan melebar kemana-mana. Mengenai tiga periode dan lain sebagainya,’ gitu pak Jokowi,” ujar Arif dikutip CNNIndonesia.com.

“Semuanya terserah yang ada di Senayan, MPR. Beliau (Jokowi) menyampaikan begitu,” imbuhnya.

Apalagi, Afri menyatakan bahwa Ketum PBB, Yusril Ihza Mahendra yang dikenal sebagai ahli hukum tata negara tersebut siap membantu jika pemerintah ingin melaksanakan amandemen UUD.

Sebagai informasi, Jokowi pernah mengapresiasi wacana MPR yang ingin mengkaji substansi Pokok-Pokok Haluan Negara [PPHN] pada amandemen UUD 45 ketika berpidato dalam Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus 2021.

Jika klaim dari Jokowi memilih untuk menolak amandemen UUD ini benar adanya, maka dia juga menganulir perkataan dari Ketua MPR, Bambang Soesatyo beberapa waktu yang lalu.

Bamsoet dulu sempat menyatakan jika Jokowi telah mendukung MPR untuk melaksanakan amandemen UUD terbatas agar bisa menghadirkan PPHN serta tak melebar ke permasalahan lainnya.

Hal ini dia ungkapkan setelah pimpinan MPR bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor, Jumat 13 Agustus 2021. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi, kata Bamsoet, telah menyerahkan slot online sepenuhnya pada MPR tentang pembahasan amandemen UUD agar dapat memunculkan PPHN.

Pimpinan MPR Terbelah Dapati Wacana Amandemen UUD 1945

9 pimpinan MPR terbelah saat menyikapi wacana amandemen UUD. Terdapat pimpinan MPR yang mengatakan mereka mendukung, menolak, tapi ada pula yang belum memiliki sikap tegas.

Ketua MPR, Bambang Soesatyo, jadi salah satu pimpinan yang mendukung wacana amandemen UUD. Bamsoet adalah sosok yang mencanangkan kembali rencana itu ketika Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus 2021.

“Oleh sebab itu, dibutuhkan perubahan terbatas pada UUD 1945, terutama penambahan wewenang MPR agar dapat menetapkan PPHN,” ungkap Bamsoet saat pidato di Sidang MPR Tahunan.

Wakil Ketua MPR asal fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, juga sepakat jika amandemen UUD 1945 memasukkan PPHN. Tapi, sekretaris Partai GErindra tersebut mengingatkan supaya amandemen UUD ini tak menyentuh pasal lainnya.

Muzani menilai bahwa PPHN adalah suatu pilihan yang perlu diperhitungan oleh para pengambil kebijakan. Tujuannya adalah untuk dapat menjamin keberlanjutan pembangunan di Indonesia.

“Saya pikir itu adalah maksud yang baik. Agar pembangunan tersebut tidak muspra [tak sia-sia] saat satu pemerintahan berakhir sudah periode kekuasaannya,” ungkap Muzani.

Petinggi PDIP Klaim Bahwa Amandemen UUD 1945 Tidak Mengacu ke Jabatan Presiden

caffreyforcongress.org – Anggota Badan Pengkajian MPR asal Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [PDIP], Hendrawan Supratikno, mengungkapkan jika tak ada rencana, gereget, atau wacana untuk merubah periode jabatan maksimal dari Presiden. Sikap dari PDIP atas wacana amandemen UUD 1945 telah diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, yakni Hasto Kristiyanto, pada beberapa waktu yang lalu.

“Sejauh ini yang saya pahami dan saya tahu, tidak ada gereget, wacana, dan rencana kearah situ (mengubah periode jabatan maksimal dari presiden menjadi 3 periode),” ungkap Hendrawan seperti dikutip CNNIndonesia.com, Rabu 1 September 2021.

Menurutnya, sikap yang ditunjukkan oleh PDIP atas amandemen UUD adalah slowing down atau memandang tak harus dilakukan secara terburu-buru.

Sekjen (PDIP) sudah membicarakan bahwa ini akan dilakukan slowing down, tak perlu terburu-buru. Maka dari itu tidak harus ditafsirkan kembali. Untul hal situs judi slot penting semacam konstitusi, tak boleh ada tindakan grusa-grusu,” imbuhnya.

Sebelum ini, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan, mencium adanya upaya untuk memuluskan amandemen UUD 45 dibalik langkah Partai PAN yang bergabung kedalam koalisi parpol pendukung pemerintah Presiden Jokowi.

Menurut Irwan, kemunculan PAN diperlukan oleh partai politik dalam koalisi pendukung pemerintahan agar bisa mengusulkan amandemen UUD 45.

“Sejak awal dugaan saya PAN bakal ditarik masuk kedalam koalisi dikarenakan kebutuhan amandemen UUD 45. Tak hanya sebatas efektivitas di pemerintahan semata,” ujar Irwan dilansir CNNIndonesia.com, Kamis 26 Agustus 2021.

Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Hersaky Mahendra, berharap jika keputusan PAN gabung kedalam koalisi pendukung pemerintahan tidak untuk mendukung rencana memperpanjang periode jabatan presiden.

Herzaky mengungkapkan jika kedatangan PAN pada koalisi pemerintahan harus memberi manfaat untuk masyarakat luas.

“Bukan justru membahas perpanjangan periode jabatan presiden yang pastinya akan membuat gaduh dan tak ada manfaat buat masyarakat,” ungkapnya.

Ditemui terpisah, Ketua Majelis Syuro PKS, yakni Salim Segar Al-Jufri, menilai beberapa petinggi politik sedang melakukan manuver agar bisa menggalang dukungan untuk amandemen UUD 45. Tapi, dia tak menjelasakan lebih detail siapa para petinggi politik itu.

“Presiden sendiri sudah menampik rumor amandemen UUD 45 untuk dapat mengakomodasi ambisi kekuasaan. Tapi, manuver beberapa petinggi politik agar bisa menggalang dukungan untuk amandemen UUD 45 terbaca secara jelas. Masyarakat pun banyak yang melakukan protes,” ujar Salim.

Rencana Amandemen UUD 1945 Digaungkan PAN Pasca Mendekat ke Istana

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menggulirkan rencana amandemen UUD 45 setelah mendekat ke Istana. Rencana amandemen itu sempat memperoleh tudingan agar bisa memuluskan perpanjangan periode jabatan presiden lewat jalur amandemen.

“Pertama tentang pandemi Covid-19, kedua tentang ekononi, dan ketika tentang hubungan daerah dan pusat,” ungkap Zulkifli di Rapat Kerja Nasional [Rakernas] II PAN, Selasa 31 Agustus 2021.

Selain itu jugam Zulkifli bercerita ada juga pembahasan mengenai problematika yang sekarang ini muncul di lingkungan kelembagaan Indonesia.

“Ada beberapa yang ngomong, ‘Wah kalau begini terus, lamban, susah, ribut. Merasa kalau KY lembaga tertinggi, terkuat, MA tidak. Katanya MK paling berkuasa, kemudian DPR juga. Semuanya merasa paling berkuasa.”

Oleh sebab itu, ia menilai harus ada proses evaluasi selepas 23 tahun berjalannya Amandemen UUD 1945. Dia juga menyebut bahwa demokrasi tidak luput perlu dievaluasi. “Jadi, selepas 23 tahun, hasil dari amandemen ini menurut saya, butuh perbaikan atau evaluasi. Termasuk juga demokrasi yang ada di Indonesia, kita mau kemana, harus dievaluasi,” tandas Zulkifli.

PSI Semprot PAN Terkait Koalisi Pemerintahan Jokowi

caffreyforcongress.org – Sebelumnya, dari fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) melalui Jubir (Juru Bicara), Rizki Aljupri, menyatakan pernyataan pedas terhadap fraksi PSI (Partai Solidaritas Indonesia). Yang mana melalui pernyataannya, Rizki Aljupri, meminta kepada PSI untuk tidak menjadi benalu dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Dengan pernyataan pedas tersebut, PSI semprot PAN terkait koalisi pemerintahan Jokowi. Sedianya PSI melakukan serangan balik kepada PAN, melalui Jubirnya, Nanang Priyo Utomo, PSI menyebutkan bahwasanya PAN sendiri merupakan anggota junior di dalam koalisi pemerintahan saat ini.

Memang PSI sendiri tidak tinggal diam dengan adanya pernyataan dari Jubir PAN tersebut. Lantas, Nanang meminta PAN untuk sedianya mengecek data partai koalisi anggota senior pemerintahan Jokowi yang lainnya. Menurut Nanang, apakah partai politik senior yang menjadi anggota koalisi Jokowi semuanya benalu? Jadi jangan hanya PSI saja yang disoroti, banyak partai politik senior yang lainnya.

Sebagaimana yang sudah dilansir dari media CNNIndonesia.com, pada hari Jumat (27/8) kemarin.Nanang menyarankan kepada semua anggota dari fraksi PAN untuk menanyakan langsung kepada Bapak Jokowi dan Bapak Kiai Ma’ruf. Apakah selama pemerintahan Bapak Jokowi sekitar 2 tahun sekarang ini fraksi PSI menjadi benalu? PSI sendiri salah satu parpol yang fair dalam memberikan dukungannya kepada koalisi Jokowi. Nanang sendiri dengan bangga menyatakan bahwa PSI tidak berpotensi menjadi Parpol benalu.

Dalam Pertemuan Koalisi Pemerintahan Jokowi, PSI dan PAN Saling Serang.

Melalui pernyataannya Jubir PSI tersebut sedianya mengklaim bahwasanya PSI sendiri merupakan Patai Politik yang konsisten. Tentu saja konsisten dalam agen slot online terpercaya mendukung Bapak Jokowi semenjak awal Pemilihan Presiden. Oleh karena itu, Nanang mengakui bahwa PSI tidak pernah menjadi benalu yang mencari keuntungan dalam pemerintahan Bapak Jokowi. Untuk itu PSI termasuk salah satu Partai Politik Senior dalam koalisi pemerintahan Jokowi.

Pernyataan Nanang sendiri sedianya juga di dukung oleh Raja Juli Antoni, selaku Sekretaris Dewan Pembina PSI. Yang mana dalam pernyataannya, Sekretaris Dewan Pembina PSI tersebut mengungkapkan bahwa PAN pernah memainkan sistem politik dua kaki. Dan apa yang dilakukan oleh PAN tersebut benar-benar nyata, berdasarkan sejarah dan juga fakta.

Dengan adanya dukungan tersebut, Nanang kemudian menyerang balik PAN. Dengan pernyataan tegasnya, menghimbau agar PAN tidak menghianati pemerintahan Jokowi untuk yang kedua kalinya. Di saat PAN sudah bergabung di koalisi Jokowi tersebut.

Memang diketahui, PAN bergabung dengan koalisi Jokowi di bulan September 2015. Akan tetapi PAN sendiri sudah memutuskan untuk keluar dari koalisi Jokowi dengan ditandai mundurnya salah satu kader PAN. Yang bernama Asman Abnur, pada waktu itu kader PAN tersebut menjabat sebagai Menpan-RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) di bulan Agustus 2018.

Pada dasarnya dari fraksi PSI sendiri menyambut baik atas kembalinya fraksi PAN ke koalisi Jokowi. Namun PAN sendiri yang menyulut api kepada fraksi PSI. Dengan pernyataan yang tidak mengenakan dari salah satu Jubir PAN, yang mengatakan bahwa PSI merupakan benalu dalam pemerintahan Jokowi.

Sebenarnya perselisihan yang terjadi antara PSI dengan PAN terjadi ketika politikus PSI, Raja Juli Antoni membuka kedok PAN. Yang mana PAN bermain sistem politik dua kaki, sementara politikus PSI tersebut hanya mengingatkan. Hal itu memang sengaja diungkapkan oleh politikus PSI karena melihat PAN juga menghadiri pertemuan yang diadakan di Istana Negara bersama sejumlah parpol koalisi Jokowi.

Dari pihak PAN sendiri menegaskan, bahwasanya PAN tidak pernah bermain sistem politik dua kaki di dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Untuk itulah mengapa PAN menyebut PSI adalah partai benalu dalam pemerintahan Jokowi.

Ini Dia Syarat Mendirikan Partai Politik Di Indonesia Yang Perlu Diketahui

caffreyforcongress.org – Indonesia merupakan salah satu Negara kesatuan berbentuk republic dengan ideology demokrasi Pancasila. Adapun Negara dengan ideology demokrasi selalu ditandai dengan adanya pembentukan parpol atau partai politik. Partai politik ini bertujuan sebagai wadah yang digunakan untuk menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintahan. Setiap Negara pun juga memiliki syarat mendirikan partai politik yang berbeda-beda termasuk Indonesia.

3 syarat mendirikan partai politik di Indonesia

Partai politik adalah organisasi yang dibentuk dengan beranggotakan warga Negara dengan tujuan untuk mencapai bersama untuk kepentingan rakyat. Partai politik lantas tidak langsung berdiri begitu saja, melainkan harus dibentuk terlebih dahulu dengan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Lalu apa saja syarat-syarat tersebut? Berikut ini ulasan lengkapnya:

  1. Sekurang-kurangnya harus terdiri dari 50 orang anggota

Syarat pertama yang harus dipeuhi untuk mendirikan sebuah partai politik adalah dari segi jumlah anggota. Jumlah anggota yang wajib dipenuhi ketika mendirikan partai politik sekurang-kurangnya berjumlah 50 anggota. Dengan syarat anggota tersebut telah berusia 21 tahun yang harus dibuktikan dengan akta notaris.

Jika ketika akan mendirikan sebuah partai politik namun jumlah anggotanya tidak memenuhi kualifikasi, maka partai politik tersebut tidak dapat didirikan. Begitupun juga jika ada beberapa anggota yang umurnya belum mencapai 21 tahun, maka pendirian partai tidak bisa dilanjutkan.

  • AD dan ART yang terdaftar pada notaris

Syarat selanjutnya yang harus dipenuhi yakni AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga). Syarat ini juga harus terdaftar dalam akta notaris sebelum situs slot online diserahkan ke pendaftaran. Keberadaan dua aggaran ini sifatnya wajib karena berfungsi untuk menggambarkan bagaimana mekanisme kerja partai politik terkait.

Selain itu berkas yang perlu dipersiapkan bersamaan dengan AD dan ART adalah daftar kepengurusan partai politik secara nasional. Daftar tersebut harus disusun secara jelas tentang siapa saja yang menjadi bagian-bagian sesuai dengan posisi jabatannya.

  • Mendaftarkan ke Departemen Kehakiman

Syarat pendaftaran untuk mendirikan partai politik yang terakhir adalah dengan mendaftarkan berkas ke Departemen Kehakiman. Setelah semua syarat sebelumnya telah terpenuhi, maka berkas-berkas persyaratan harus didaftarkan ke pihak yang berwenang. Proses pendaftaran tahap ini juga terdapat syarat-syarat tersendiri yang perlu dipenihi, berikut diantaranya:

  • Pertama, saat pembentukan partai harus memilikikta notaris pendirian yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Yakni ketentuan berdasaran Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta peraturan perundang-undangan yang terkait dan berlaku di Indonesia.
  • Jumlah anggota kepengurusan sekurang-kurangnya terdiri dari 50% dari jumlalah provinsi, 50% dari jumlah kota atau kabupaten. Serta jumlah 25% dari jumlah kecamatan yang ada di setiap kota atau kabupaten di Indonesia.
  • Setiap partai politik yang akan didirikan juga harus memiliki nama, lambang serta tanda gambar yang berbed dari keselurhan nama, lambing dan tanda gambar dari partai politik lainnya.
  • Dan syarat yang terakhir ketika melakukan pendaftaran ke Departemen Kehakiman adalah setiap partai politik harus memiliki kantor tetap.

Nah itulah beberapa syarat mendirikan partai politik yang berlaku di Indonesia yang perlu kamu ketahui. Saat ini sudah bantak contoh partai politik yang berdiri di Indonesia seperti PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Partai Golkar, Gerindra, PKB dan masih banyak lagi. Tentunya pembentukan semua parta-partai terebut tidak lain untuk mewujudkn demokrasi pancasila dan cita-cita nasional bangsa Indonesia.

Soal Konsolidasi Jabatan Presiden 3 Periode

caffreyforcongress.org – Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menghargai ide Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bersama ketua umum (Ketua umum) dan sekretaris jendral (Sekjen) Partai politik yang mempunyai bangku di parlemen bergabung mengulas permasalahan berkebangsaan.

Untuk ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berdasar pada konsep salus populis suprema lex jika keselamatan masyarakat ialah komunitas paling tinggi, begitupun dengan Presiden Jokowi. “Dengan dibawanya PAN memperjelas kultur politik kita, politik bergotong-royong, bukan semata-mata sekedar diartikan konsolidasi dalam gocerment (pemerintahan) atau parlemen, diartikan sebagai satu semangat dan spirit bergotong-royong pada kondisi wabah,” kata Masinton dalam dialog online Masalah MNC Trijaya yang bertema “Membaca Arah Konsolidasi Pemerintahan”.

Hingga, saat PAN dibawa masuk diharap menjadi elemen positif dalam membuat semangat kultur politik bergotong-royong barusan, yang sejauh ini jadi tardisi ciri khas di Indonesia. Khususnya saat pemilu, dapat disaksikan bagaimana dinamika politik Pemilu 2019 kemarin. “Walau Partai Gerindra dan PAN tidak memberikan dukungan dalam konsolidasi pemilihan presiden waktu itu. Kita membuat keadaban politik, adat politik dan kultur politik, dengan budaya bergotong-royong barusan”.

Masalah PAN memperoleh apa, kata Masinton, itu akan diulas langsung di antara Presiden dengan PAN. Yang terang, ia menyaksikan ada peluang Jokowi situs judi online akan lakukan koalisi dengan partai politik di luar pemerintahan dan beragam komponen warga yang lain dalam rencana mengumpulkan semua energi bangsa dalam menangani dan mengatasi masalah wabah yang tidak paham sampai kapan akan usai.

“Hingga bangsa ini siap hadapi keadaan kritis baik itu dalam faktor kesehatan dan akses wabah ini ialah masalah ekonomi. Kebersama-samaan dan kesepakatan bersama ini penting hingga frekwensi semua komponen bangsa ini sama di dalam hadapi wabah,” jelas anggota komisi XI DPR ini.

Berkaitan ada opini apa tetap muka itu sebagai koalisi politik yang ditujukan jadwal politik kekuasaan semata-mata, menurtnya, yang sudah dilakukan pemerintahan jauh di atas masalah agenda-agenda politik itu. Begitupun dengan keraguan ada dorongan periode kedudukan presiden 3 masa.

“Adapun masalah ada yang berprasangka buruk ini didorong 3 masa dalam masalah ini, pasti jika instruksi arahan dari pimpinan partai kgususnya PDIP itu terang, jika kita mustahuil mengubah satu kesepakatan demokrasi yang dituangkan dalam UUD kita yakni 2 masa. Menurut saya yang sudah dilakukan Bapak Presiden harus diimbangi koalisi dengan komponen-komponen warga yang lain”.

Pengadaan Baju Dinas DPRD Sumbar Senilai 908 Juta

caffreyforcongress – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumbar, akanmendapatkan baju dinas kepada 65 anggota dewan. Baju dinas tersebut kurang lebih sekitar Rp 908.050.000 pada 2021 ini. Berdasarkan data yang diperolah dari LPSE Sumbar, pengadaan baju dinas danberbagai kelengkapannya bagi pimpinan serta anggota DPRD Sumbar bakal digarap CV Bola Dunia Tailor selaku pemenang tender, perusahaan itu mematok harga prediksi sendiri senilai Rp 908.050.000.

Kemudian, harga penawaran pun diajukan senilai Rp 858.000.000. Selepas proses negosiasai disetujuai pengadaan pakaian dinas itu menjadi Rp 840.840.000.

Raflis selaku Sekretaris DPRD Sumatera Barat, mengatakan bahwa pengadaan baju itu rutin dilakukan pada tiap tahunnya, seperti halnya baju dinas ASN. Lalu, untuk 5stel pakaian, satu anggot DPRD Sumetarea Barat memperoleh anggaran sebesar Rp 12.573.000.

“Untuk 5 stel baju, maka per anggotanya akan mendapat anggaran kurang lebih senilai Rp 12.573.000, pengadaannya sendiri memang sesuai dengan aturan,” ungkap Raflis saat diwawancarai, Senin 23 Agustus 2021.

Raflis menjelaskan bahwa pengadaan baju itu diatur didalam Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2017 perihal Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan slot online serta Anggota DPRD. Didalam aturan tersebut selain tunjangan, para anggota DPRD akan disediakan juga baju dinas beserta atribut pada tiap tahunnya.

Di pasal 12 PP 18/2017 diatur baju sipil harian akan disediakan 2 pasang dalam satu tahun. Lalu, baju sipil resmi akan disediakan 1 pasang, 2 pasang baju sipil lengkap dalam 5 tahun serta baju dinas harian dengan lengan panjang 1 pasang dalam saty tahun, dan baju-baju yang bercirikan khas daerah 1 pasang.

Lalu, pada Pasal 12 ayat 3 menyatakan bahwa baju dinas tersebut disediakan dengan mempertimbangkan kepatutan, efektifitas, dan efisiensi. Ketentuan perihal standar satuan harga baju dinas beserta atribut itu diatur pada peraturan kepala daerah.

“Baju dinas ini memang rutinitas biasanya diadakan, pengadaan baju DPPD Sumatera Barat bahkan termasuk paling murah ketimbang DPRD lainnya,” tandas Raflis.

Ketua DPRD Sumbar Adakan Pasar Murah di Payakumbuh

Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi, mengadakan pasar murah ditengah pandemi di 4 titik di daerah Payakumbuh agar bisa membantu para warga untuk memenuhi keperluan hidupnya.

“Saat pandemi kondisi masyarakat memang serba kekurangan, terlebih lagi di Payakumbuh yang ekonominya begitu dipengaruhi usaha kuliner serta UMKM,” ujar Supardi.

Dia menilai bahwa bidang usaha yang kurang berjalan lancar, ada juga yang mati. Seluruh sektir terdampak di Payakumbuh, hal ini semakin diperburuk dengan tingginya pengangguran dan perputaran ekonomi yang stuck.

“Kondisi semacam ini tak hanya muncul di Payakumbuh saja, tapi hampir merata di semua Provinsi Sumatera Barat,” imbuhnya.

Di pasar murah tersebut, masyakarat bisa membeli berbagai barang kebutuhkan pokok dengan harga lebih murah, contohnya di pasar konvensional, beras dihargai Rp 200 ribu, kemudian di pasar murah bisa dibeli dengan harga Rp 100 ribu saja.

Meskipun bantuan ini memiliki sifat jangka pendek, tapi masyarakat sangat mengapresiasi lantaran sudah diberikan solusi pemenuhan keperluan pokok sehari-hari.

Di acara tersebut, Ketua DPRD Sumbar didampingi Dinas Pangan Sumbar [Musrizal], Kadis Pangan Payakumbuh [Edvidel Arda], Kepala Bagian  Persidangan Sekretariat DPRD Sumbar [Husin], dan tenaga ahli DPRD Sumbar [Murdani].

Dalam kesempatan pertemuan bersama masyarakat, Supardi menghimbau untuk selalu menjaga ketertiban dan kerukunan. Dan tidak lupa memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi ini.

Pandemi Covid-19 belum juga berakhir serta tetap disiplin protokol kesehatan supaya tidak terpapar Covid-19.

Marak Kampanye Baliho, Pengamat Sebut Kurang Empati

Caffreyforcongress – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Airlangga [Unair], yakni Irfan Wahyudi, menilai bahwa bertebarannya kampanye baliho sudah mencederai semangat para warga yang saat ini tengah berjuang melawan pandemi Covid-19.

Meski, kata Irfan, secara teknis pemasangan baliho ataupun papan reklame itu tak menjadi masalah sebab dilakukan di lokasi yang diizinkan.

“Sebetulnya wajar saja di pasang di billboard, tapi yang harus diperhatikan ialah pesan yang terkandung di dalamnya,” ungkap Irfan Wahyudi di Surabaya, Jawa Timur, akhir-akhir ini.

“Jika pesannya itu adalah menyiratkan mengenai kepentingan politik, tentunya slot deposit pulsa ini akan mencederai semangat para warga yang saat ini sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19. Yang salah itu bukan papan reklamenya sebagai media, namun pesan yang terkandung di dalamnya,” tambah Irfan.

Adalah anak dari Ketua Umum [Ketum] PDI Perjuangan, Puan Maharani serta Ketua Umum dari Partai Golkar, yakni AIrlangga Hartarto yang sangat banyak memasang papan reklame, baliho, serta poster di sejumlah lokasi, akhir-akhir ini. Pemasangan baliho beserta pesan itu dituding menjadi bagian kampanye jelang Pilpres 2024 mendatang.

Irfan menyebut bahwa ada 2 langkah penyampaian pesan yang dipakai oleh politikus untuk pemasangan iklan pada papan reklame ataupun baliho. Caranya adalah melalui promosi secara gamblang [hardselling] serta promosi dengan malu-malu lewat jargon.

Dua langkah tersebut, sambung Irfan, sama-sama menjadi perilaku yang kurang berempati sebab tidak mencerminkan kondisi seperti saat ini.

“Pemasangannya seperti mengungkapkan jika apapun yang terjadi, aku akan terus mempromosikan diri supaya dikenal banyak masyarakat di persiapan Pilpres 2024 nanti,” terangnya.

Menurutnya, akan jadi lebih bagus kalau papan reklame atau baliho itu diisi iklan yang dapat mempersuasi warga agar selalu mematuhi protokol kesehatan secara benar. Contohnya ialah tips mencuci tangan yang bagus, atau pesan bernada positif lain yang dapat meningkatkan optimisme untuk menghadapi krisis ekonomi dan kesehatan.

Terlebih lagi, sebentar lagi Indonesia bakal merayakan HUT RI ke-76. Irfan menyebutkan jika link alternatif liga365 pemasangan baliho dengan tema ‘semangat kemerdekaan’ disebut lebih cocok dilakukan ketimbang diisi kampanye politik.

Kampanye Baliho Terkesan Monoton

Pengamat politik Universitas Negeri Semarang [Unnes], Cahyo Seftyono, menyebut bahwa pemasangan baliho politisi pada ruang publik harusnya dapat didesain lebih inovatif dan edukatif.

Menurut Cahyo, pemasangan baliho atau papan reklame untuk dijadikan sebagai kampanye para politisi wajar dilakukan agar menarik simpati dari masyarakat. Tapi, kalau dilakukan untuk menaikkan popularitas, ini dirasa kurang pas dengan konteks sebab situasnya saat ini masih sedang melawan pandemi Covid-19.

“Jika membahas konteksnya seperti pandemi sebetulnya sangat tidak pantas. Namun, disisi lain jika membahas konteks keperluan sebagai politisi ya wajar,” ungkap Cahyo ketika dihubungi wartawan.

Dia melontarkan kritik seperti baliho politisi tersebut lebih monoton dan cuma sekedar tampil saja.

“kalau begitu mereka seolah-olah penting terlihat di jalanan. Jika menilik kondisi seperti saat ini, seharusnya hal tersebut didesain lebih inovatif. Sehingga yang dilihat tidak monoton.

Cahyo menambahkan, kampanye baliho politisi masih jadi opsi untuk berkampanye sebab lebih gampang diakses oleh masyarakat.

“Maksud politisi itu kampanye melalui baliho atau papan reklame saya tahu sebab memang menjadi hal yang gampang diakses oleh masyarakat serta minim literasi. Jadi, saat melihat gambar tersebut lebih mudah ditangkap. Saya mengerti logikanya mengapa mereka mengejar di papan reklame serta bukan yang interaktif dan substansif.

“Jika mereka menyasar Pilpres 2024, tujuan kampanye tersebut adalah popularitas. Ia akan dikenal, seperti halnya pernah ada analisis sejumlah politisi dengan drone emprit. Popularitas sejumlah politisi yang hingga ini belum terlihat mulai bermunculan,” tutupnya.

Mayoritas Masyarakat Enggan Dipimpin Oleh Jokowi Selama 3 Periode

caffreyforcongress.org – Kebanyakan dari masyarakat Indonesia menyatakan enggan jika harus dipimpin oleh Jokowi selama tiga periode.

Kesimpulan tersebut didapat dari Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia berdasarkan pada hasil survei yang dilakukan oleh tim mereka pada 23 Mei 2021 hingga 28 Mei 2021.

Bisa diungkapkan dari hasil survei, terdapat sebanyak 45,3 persen responden tidak setuju apabila Presiden Jokowi melanjutkan masa jabatannya menjadi tiga periode.

Sementara 25,3 persen setuju apabila Jokowi menambah masa jabatannya untuk empat tahun kedepan, sedangkan pada survei yang melibatkan 1.200 responden, sisanya sebanyak 29,4 persen memilih tidak menjawab.

Terdapat banyak responden yang tidak setuju jika Jokowi menjabat selama 3 periode, dikarenakan judi slot pulsa alasan tidak sesuai UUD atau konstitusi sebanyak 7,6 persen, lalu yang menyatakan tiga periode terlalu lama ada sebanyak 6,8 persen. 5 persen mengatakan kinerja Jokowi kurang bagus, diskriminasi marak terjadi 4,3 persen dan hukum yang tertebang sebanyak 4 persen.

“Pada umum masyarakat tidak setuju karena terlampau mahal harganya, ini akan sangat beresiko jika jabatan presiden tiga periode harus mengubah konstitusi dan waktunya cukup lama,” ungkap Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dalam paparannya yang disampaikan secara online.

Sedangkan alasan mayoritas responden mendukung Jokowi menjabat tiga periode adalah Jokowi pro rakyat kecil (4,5 persen), infrastruktur berkembang (3,9 persen), kerja Jokowi bagus (3,5 persen), saya masih menyukai jokowi (2,6 persen) dan Jokowi memberi banyak bansos (2,3 persen).

“Tanpa harus membawa nama Jokowi, mayoritas responden juga sebenarnya tak menyetujui apabila jabatan presiden diubah menjadi tiga periode,” ungkapnya.

Survei yang dilakukan pada tanggal 23 Mei 2021 hingga 28 Mei 2021 itu melibatkan 1.200 responden dengan menggunakan metode simple random sampling dari 6.000 nomor ponsel yang dipilih secara acak.