Mendengar Fadli Zon Kritiki Presiden, Ngabalin Serang Fadli Zon

Ketika sosok Wakil Ketum (Ketua Umum) Partai Gerindra yakni Fadli Zon mengkritiki Presiden RI, Joko Widodo. Ali Mochtar Ngabalin  sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden ( KSP ) tidak tinggal diam. Sedianya Ngabalin langsung merespon sejumlah sindiran pedas tersebut. Menurut Ngabalin, sedianya Fadli harus sering membaca peraturan dan ketentuan etika sebelum pihaknya melontarkan kritiknya.

Memang sebelumnya, Fadli sendiri memang sempat memberikan sindiran kepada Presiden tentang kapan jadwal kunjungan ke Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Dimana sudah tergenang banjir selama kurang lebih tiga pekan. Ngabalin sendiri mengatakan bahwasanya Fadli jangan kebanyakan ngoceh. Sebagai DPR tidak perlu berteriak-teriak, apa tidak punya malu. Selevel DPR tidak tahu akan peraturan yang sudah ditentukan.

Dalam responnya tersebut, Ngabalin menyuruh Fadli untuk belajar lagi. Karena memang Fadli kurang membaca regulasi mengenai pembagian tugas. Ya, tugas penanganan bencana dalam suatu wilayah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ngabalin, bahwasanya tidaklah semua bencana bisa ditangani oleh bapak Presiden, Jokowi.

Setidaknya seorang anggota DPR, Fadli harus tahu dan paham mengenai undang-undang regulasi. Ngabalin juga menyampaikan bahwasannya Fadli harus mpo88 membaca lagi Undang-Undang tersebut. Dengan begitu, Fadli tahu di tingkat manakah skala nasional harus ditangani. Tidak hanya bisanya teriak-teriak dan mengkritiki kinerja Presiden, Jokowi.

Fadli Zon Tidak Tahu Pasti Tentang Undang-Undang Regulasi.

Ali Mochtar Ngabalin sedianya menepis kritikan Fadli Zon yang ditujukan kepada Presiden, Joko Widodo. Menurutnya untuk bencana kebanjiran yang terjadi di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, penanganannya bisa melalui tingkat provinsi. Selain itu dibantu oleh pemerintah kabupaten maupun kota madya untuk bisa menanganinya. Jika sudah paham mengenai Undang-Undang Regulasi, tidak perlu Fadli teriak-teriak.

a. Bisa dimusyawarahkan baik-baik.

Dari permasalahan yang ada, sedianya Ngabalin juga memberikan kepada solusi terbaik kepada Fadli. Sebagai anggota DPR sebaiknya dimusyawarahkan baik-baik mengenai hal tersebut. Jangan terus diumbar di hadapan publik yang mana mencemarkan nama baik Presiden Jokowi. Bagi masyarakat yang tidak tahu tentang regulasi tersebut, pastinya memandang negatif kinerja Presiden Jokowi.

b. Kumpulkan danda sosial bersama dengan anggota dewan lainnya.

Jika niatnya ingin membantu wilayah yang terkena banjir, bukan begitu caranya. Pakai pola pikir yang baik, kumpulkan dana bersama para anggota dewan yang lainnya. Kemudian disalurkan ke wilayah yang terkena banjir. Jadi anggota DPR jangan bisanya cuma teriak-teriak saja. Berfikirlah yang logis.

c. Belajar lagi mengenai Undang-Undang Regulasi.

Sebagai anggota DPR, ya harus paham mengenai Undang-Undang. Termasuk salah satunya Undang-Undang Regulasi. Supaya tidak ada salah paham antara DPR dengan Pemerintah. Katanya DPR yang merupakan tempat aspirasi rakyat. Tetapi pada kenyataannya, ketika rakyat sedang membutuhkan bantuan, bisanya cuma teriak-teriak. Jadilah pelopor yang baik bagi anggota dewan lainnya dan mengayomi masyarakat.

Terkait permasalahan ini, sebelumnya sosok Wakil Ketum Gerindra tersebut menyindir dan mengkritiki kinerja Presiden Jokowi. Yang pada waktu itu lebih memilih untuk mencoba Sirkuit Internasional baru, Mandalika. Ketimbang mengunjungi wilayah yang terkena bencana banjir di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Yang mana mengalami kesulitan di berbagai sektor selama tiga minggu. Sindiran dan kritikan tersebut sedianya dilontarkan oleh Fadli Zon melalui akun Twitternya. Yang mana Fadli mengutip cuitan dari Presiden Jokowi. Dan dalam cuitan Presiden Jokowi, pihaknya mengunggah foto yang sedang menjajal Sirkuit Internasional baru Mandalika. Dengan mengemudikan motor merk Kawasaki W175 yang sudah dimodifikasi. Dalam cuitannya tersebut, Fadli mengucapkan luar biasa, selamat peresmian Sirkuit Internasional Mandalika kepada Presiden Jokowi. Kemudian dilanjutkan dengan tinggal kapan ke sintang.

Jokowi Diminta Lekas Ubah Kementrian BUMN Jadi Super Holding

Kementrian Badan Usaha Milik Negara atau dikenal sebagai BUMN merupakan badan usaha negara. Dimana, perusahaan tersebut berfungsi sebagai pelaku kegiatan ekonomi nasional. Namun, baru-baru ini tersiar kabar Jokowi diminta lekas ubah Kementrian BUMN Jadi Super Holding.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Komunitas Mahasiswa dan Pemuda Pendukung Jokowi (KMP2J). Kementrian BUMN tidak dapat bekerja secra maksimal sehingga mpo88 hanya menyebabkan beban Negara saja. Hal tersebut perlu dilakukan karena berdasarkan penuturan dari perwakilan KMP2J menyebutkan bahwa perusahaan BUMN terlilit utang jumbo sebesar kurang lebih Rp. 6.710 triliun.

Dimanjakan Dengan Pemberian PNM Jokowi Diminta Lekas Ubah Kementrian BUMN Jadi Super Holding

Abriansyah, selaku perwakilan dari KMP2J melihat bahwa perusahaan BUMN selama ini dibawah kementrian yang dipimpin oleh Erick Thohir. Sering kali dimanjakan dengan memberikan sejumlah Penyertaan Modal Negara (PMN).

Hal tersebut mengakibatkan perusahaan BUMN memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat. Bahkan senantiasa jadi beban negara. Selain itu kontribusi yang diberikan pada negara pun dinilai sangat minim. Berdasarkan pada data tahun lalu, BUMN hanya menyumbangkan laba bersih sebesar Rp. 41 triliun yang jika dinadingkan dengan tahun 2019 mengalami kemerosotan sebesar 75,60 persen.

Buat Terobosan Dengan Mengubah BUMN Jadi Super Holding Layaknya Negara Singarpura

Presiden Jokowi pun dikabarkan sudah merasa gusar terhadap perusahaan BUMN. Dimana perusahaan tersebut kerap menjadi beban bagi Negara. Perusahaan BUMN ini tidak berani mengambil risiko dan takut bersaing dengan perusahaan swasta. Dengan begitu tidak heran, mengapa BUMN sulit untuk bisa lebih maju dibandingkan dengan perusahaan swasta.

Perubahan dari kementerian BUMN menjadi super holding dihapkan bisa menjadi solusi atas permasalahan ini. Jika merujuk pada kesuksesan super holding kepunyaan Singapura, Tamsek. Diharapkan, seluruh perusahaan BUMN dapt dikelola menjadi lebih optimal juga professional.

Dampak yang akan ditimbulkan jika BUMN diganti menjadi Super Holding

Dengan dilakukannya perubahan terhadap perusahaan BUMN menjadi super holding, akan memberikan dampak positif yang cukup besar. Salah satu dampak yang akan dirasakan adalah sejumlah hutang besar yang dimiliki perusahaan BUMN dapat lunas. Selain itu, dapat meningkatkan kontribusinya pada Negara.

Sehingga, perusahaan tidak lagi membutuhkan suntikan dana Penyertaan Modal Negara. Pasalnya, perusahaan akan lebih mampu untuk bersaing dan mengambil risiko. Hal tersebut menjadikan dasar mengapa presiden Jokowi diminta lekas ubah kementrian BUMN jadi super holding.

Pandangan dari Komisi VII DPR terkait Super Holding

Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Maman Abdurrahman sebelumnya juga telah menyampaikan usul serupa. Terkait perubahan dari BUMN menjadi super holding. Beliau berpendapat bahwa kementerian BUMN telah menghilangkan kultur profesionalisme yang melekat. Sehingga BUMN menjadi tidak pernah maju.

Maman Abdurrahman juga mendorong presiden Jokowi untuk membubarkan kementerian BUMN dan mengubahnya menjadi super holding yang berdiri dibawah kementerian Teknis atau ubah menjadi suatu Badan saja.

Alasan Super Holding Harus Berada Di Bawah Kementerian Teknis

Para Direksi BUMN saat ini lebih tunduk pada Kementerian BUMN. Pasalnya kementrian tersebut dapat menghilangkan jabatan mereka. Padahal dalam pekerjaan harian operasional dan teknis BUMN berhubungan dengan Kementerian Teknis sesuai bidang kerjanya. Maman Abdurahman juga memberikan contoh terkait permasalahan tersebut pada perusahaan Pertamina, PLN, INALUM, PGN yang detiap direksinya tidak pernah berkoordinasi dengan dirjennya masing-masing di Kementerian ESDM, bahkan cenderung seing berbeda.

Dunia Politik Hari Ini, Puan Menargetkan Generasi Z

Hampir seluruh warganet yang aktif di media sosial masuk kategori generasi Z. Pasti pernah mendengar slogan, “Kepak Sayap Kemerdekaan” atau setidaknya melihat banner ini di pinggir jalan. Puan Maharani sendiri menjadi politikus berbasis di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bahkan beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD. Pengamat dunia politik hari ini mengamati target Puan adalah generasi Z.

Dunia Politik Hari Ini, Puan Punya Strategi yang Menargetkan Generasi Muda

Seluruh partai politik yang ada di Indonesia harus menunjukkan kegiatan positif untuk menarik simpati masyarakat. Proses melakukan aktivitas juga harus berlangsung terus-menerus. Tidak hanya dilakukan sekali saja atau semasa kampanye. Penting bagi seluruh partai politik untuk selalu memberlangsung aktivitas positif yang sifatnya membangun negara.

Aktivitas yang dilakukan dengan segenap hati, pasti akan memberikan hasil nyata. Niat baik tersebut akan tersampaikan ke rakyat. Salah satu partai politik yang terus mencoba memberikan partisipan positif terhadap perkembangan negara yakni PDIP. Banyak program yang dibuat dengan tujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, menggencarkan vaksinasi, maupun memberikan bantuan sosial.

Berdasarkan Sindonews, kegiatan positif yang berdampak baik disampaikan oleh Direktur Prameter Politik Indonesia bernama Adi Prayitno. Beliau juga menjelaskan bahwa Puan Maharani selaku Ketua DPR giat mengawasi jalannya vaksinasi Covid-19 di sejumlah wilayah Jakarta. Pengawasan diperlukan untuk menilai efektivitas dan meningkatkan performa pemerintah.

Tentunya semua itu akan berbuntut terhadap elektabilitasnya.  Sedangkan menurut pengawasan dari Dosen Politik UIN Jakarta, setidaknya aktivitas yang dilakukan oleh Puan Maharani memiliki efek positif. Dampak positifnya adalah meningkatkan persepsi masyarakat terhadap mpo88 dirinya secara positif. Selain itu, proses pengawasan langsung terhadap eksekutif dapat meningkatkan kecepatan vaksinasi.

Semakin cepat masyarakat Indonesia divaksinasi, maka dapat menciptakan negara yang tangguh menghadapi pandemi. Imunitas tinggi secara mayoritas dapat membantu perekonomian negara kita untuk cepat bangkit. Kegiatan lain yang pernah dilakukan Puan dan berdampak positif adalah mengunjungi acara mahasiswa maupun organisasi kepemudaan yang ada di Jakarta.

Kegiatan mengunjungi mahasiswa dan organisasi kepemudaan akan memberikan kesan baik di hadapan generasi muda. Dengan menargetkan para generasi milenial dapat meningkatkan kemungkinan terpilih pada tahun 2024. Kemungkinann peningkatan bisa lebih dari 50%. Dalam menyikapi pemilihan 2024, hampir setiap parpol sudah berfokus melakukan kegiatan positif untuk mencari perhatian masyarakat.

Sebagai pejabat publik, penting untuk hadir di tengah masyarakat secara langsung. Penilaian proses vaksinasi secara langsung tetap berbeda dibandingkan hanya melihat hasil laporannya dari secarik kertas. Hal positif senada juga diungkapkan oleh Akademisi bernama Wildan Hakim yang berasal dari Universitas Al Azhar.

Dengan terjun secara langsung di tengah masyarakat akan bisa membuat mereka semakin mengenal sosok Puan Maharani. Masyarakat mengenal Puan bukan hanya dari layar kaca maupun gambar di banner. Terjun langsung ke lapangan dalam menjalankan program parpol bisa menjadi terobosan positif. Terlebih lagi cara blusukan ini juga sering dipakai oleh Presiden Jokowi.

Kehadiran Puan langsung di tengah masyarakat bisa membuat pihak terkait yang menjalankan program jadi memberikan performa terbaik. Proses hadir langsung akan semakin baik bila dilakukan beberapa kali dengan waktu yang tidak dijadwalkan. Wildan Hakim menilai bahwa Puan menjadi contoh politikus perempuan yang sukses dan berdedikasi sebagai Ketua DPR perempuan pertama di Indonesia.

Berdasarkan Kompas Media, keturunan Soekarno ini mencatat sejarah baik dalam dunia politik hari ini Indonesia. Terlebih lagi Presiden Jowo Widodo juga menunjuknya sebagai menteri koordinator pada periode 2014 hingga 2019.

Anis Baswedan Digadang-Gadang Capres PKS 2024

Beredar isu bahwa Anies Baswedan merupakan bakal calon Capres yang kuat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasalnya, Anies juga telah diusung dalam Pilkada 2017. Berikut ini liputan mengenai berita politik terbaru tentang rumor Capres dan Cawapres yang melibatkan Anies Baswedan.

Berita Politik Terbaru, Sikap PKS Terhadap Pencalonan Anis Baswedan

PKS mengatakan bahwa Anis memang tokoh yang mempunyai karakter kuat menjadi pemimpin. Namun sampai kini berita politik terbaru  dari PKS yang sedang  mempertimbangkan bakal calon Capres dan Cawapres untuk 2024.

Keinginan PKS Usung Anis Capres 2024

Dilansir dari CNN Indonesia terkait beredarnya isu pencalonan Anis Baswedan sebagai capres PKS 2024. Berikut liputan mengenai pilpres tersebut.

Ahmad Fathul Bari sebagai Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuturkan mengenai tokoh yang akan diusung sebagai capres 2024. Anis Baswedan merupakan mpo88 tokoh yang berpotensi untuk pencalonan pilpres.

“PKS mempunyai tokoh calon pilpres. Namun nama Anis yang pernah diusung di Pilkada 2017, tentu mempunyai kans, dan PKS akan mempertimbngkan di 2024,” kata Fathul.

Fathul juga menyatakan belum ada tokoh resmi yang akan diusung menjadi capres. Dia juga mengatakan PKS masih fokus meng-create penokohan nasional Salim Segaf Al-Jufri (Ketua Majelis syuro DPP PKS.

Penokohan tersebut telah menjadi Keputusan Majelis Syura PKS untuk meningkatkan popularitas Salim. Di samping itu, menjadi pertimbangan pokok menghadapi bursa Capres dan Cawapres.

“Masih memantau perkembangan dan berbagi variabel yang ada maka saat ini PKS belum mengukuhkan bakal Capres dan Cawapres,” ujar Fathul.

Sebelum itu, Warga Tanah Merah, Jakarta Utara memberikan dukungan menjadi calon presiden pada Anis Baswedan. Ketika mendengar dukungan dari Warga Tanah Merah, Jakarta Utara, Anis pun menanggapinya dengan gelak tawa.

Berdasarkan dukungan masyarakat tersebut, Fathul menyatakan Anis layak memperoleh dukungan menjadi Capres karena kinerjanya mendapat dukungan masyarakat.

“Dengan adanya apresiasi publik pada Anis, PKS pun menyambutnya dengan baik. Namun untuk sekarang, seperti apa yang telah dikatakan Pak Anis bahwa kita fokus bekerja untuk masyarkat,” terang Fathul.

PKS : Apresiasi Publik Terhadap Anis

Dilansir dari tribunnews.com mengenai berita politik terbaru bakal Capres dan Cawapres di 2024 mendatang. Berikut liputan lengkap mengenai bakal pilpres 2024.

PKS (Partai Keadilan Sejahtera) memberikan penilaian bshwa deklarasi dukungn pada Anis Baswedan (Gubernur Jakarta), untuk menjadi Capres di 2024 sebagai bagian dari ekpresi publik.

“Masyarakat memberikan apresiasi terhadap kinerja Anis Baswedan. Terutama kinerja sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang diusung PKS,” ucap Fathu sebagai Wasekjen PKS.

Akan tetapi, Fathul paham bhwa Anies msih ingin fokus bekerja melayani masyarakat Jakarta.

“Bagi PKS sekarang ini, seperti Keputusan Majelis Syura PKS, mendorong penokohan Dr. Salim pada setiap tingkatan struktur dan semua lapisan masyarakat,” ujar Fathul.

Fathul mengungkapkan penokohan Salim Segaf dilakukan dengan berbagai program konkret agar bisa membantu masyarakat saat pandemi.

“Di samping itu, PKS terus mengoptimalkan para pejabat publiknya untuk melayani masyarakat,” tutur Fathul.

Sementara itu, kelompok masyarakat sipil telah mendeklarasikan sebagai anies (Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera). Deklarasi bertujuan untuk mendukung Anis Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) maju sebagai Pilpres di 2024.

Tajuk dari deklarasi itu adalah “ANIES mendukung Anies menjadi Presiden 2024’. Deklarasi tersebut dihadiri sekitar 30 orang yang digelar pada hari Rabu tanggal 20-10-2021, bertempat di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat. Laode Basir sebagai koordinator deklarator ANIES, mengatakan bahwa dukunga pada Anies berdasarkan penilaian dari rekam jejak kinerjanya. Berita politik terbaru ini berdasarkan  penilaian Anis sebagai Gubernur DKI Jakarta dan sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan.

Kembali Hangat Diperbincangkan, Siapa Dalang Isu Jabatan Presiden 3?

Baru-baru ini masyarakat kembali hangat dengan perbincangan terkait jabatan periode yang rencananya akan dirubah menjadi 3 periode. Sebelumnya pembicaraan yang sama ini juga sudah pernah menjadi trending topik di berbagai sosial media.

Adanya isu yang kembali mencuat tersebut tentunya memberikan respon yang negatif dari berbagai kalangan publik, sepat kinerja pemerintah yang kini sedang berjalan dinilai belum memenuhi harapan publik. Namun, ternyata isu yang menyeret orang nomor 1 di Indonesia ini tidak muncul dari Jokowi secara personal, melainkan ada salah satu politikus ternama di Indonesia yang mengawalinya.

Dalam sebuah kesempatan orang yang diduga menjadi pencetus isu 3 periode  tersebut memberikan pendapat. Bahwa denngan diubahnya atau rencana amendemen Undang-undang dsar 1945, terutama dalam hal masa jabatan presiden. Bisa saja ketentuan yang ada akan dirubah melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Isu yang beredar tersebut dianggap tidak memikirkan keadaan rakyat saat ini, apalagi semua harus bertarung melawan pandemi Covid-19 agar bisa tetap bertahan hidup. Harusnya pemerintah fokus terlebih dahulu dalam pemulihan kesehatan dan juga pada beberapa sektor kehidupan masyarakat lainnya.

Namun ada juga beberapa masyarakat yanng bersikap acuh ketika menanggapi isu yang sedang muncul. Mereka beranggapan bahwa siapapun orangnya yang akan menjadi presiden, termasuk berapa lama masa jabatan atau periode yang harus diberikan. Maka hal tersebut tidak menjadi masalah jika memang itu terbaik dan saat ini dibutuhkan Indonesia.

Seperti yang dijelaskan oleh pihak Humas UNS yang pada intinya, itu merupakan hal yang boleh-boleh saja. Pergantian durasi masa jabatan presiden yang semula dari dua periode lalu menjadi tiga periode sah-sah saja dilakukan. Namun dengan syarat hal tersebut akan membawa dampak dan pengaruh yang positif kepada masayarakat. Bukan berati jika nantinyaketentuan tersebut benar-benar diberlakukan memiliki impact yang buruk. Jika dengan menambahkan masa jabatan tersebut lebih efektif dan efisien untuk dilakukan. Maka, hal tersebut bisa menjadi sebuah kebutuhan untuk rakyat dari semua kalangan.

Tanggapan Presiden Jokowi terkait isu 3 periode

Kebenaran atas issue masa jabatan menjadi 3 periode sampai saat ini masih dipertanyakan. Wacana tersebut diduga berasal dari beberapa  orang-orang yang slotmaha168 dekat dengan presiden. Mereka yang memberikan usul demikian mungkin mersasa takut, jika adanya pergantian kepemimpinan dari Jokowi bisa membuat jabatannya hilang.

Isu yang kemabali beredar tersebut akhirnya samapi di telinga Presiden Joko Widodo. Presiden juga memberikan sanggahan yang jelas sanggahan secara tegas. Kemudian dilanjutkan dengan kata-kata bahwa dirinya (Presiden Jokowi) akan selalu taat dengan ketentuan yang telah diatur dalam konstitusi.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi telah mengamanahkan jika masa jabatan presiden yang diperbolehkan hanya selama dua periode saja, dan itu menjadi hal utama yang harus selalu dipahami. Selanjutnya Presiden Jokowi juga mengatakan bahwasanya dirinya tidak memiliki niat dan minat untuk kembali menjadi presiden selama 3 periode. Respon penolakan terakit masa jabatan yang bisa berganti menjadi 3 periode tersebut tidak hanya ditanggapi oleh presiden Jokowi saja. Melainkan juga ditanggapi oleh Bambang Soesatyo selaku ketua MPR RI. Bambang menjelaskan bahwasannya tidak ada sama sekali pembahasan internal terkait dengan pembahasan perubahan periode masa jabatan. Wacana tersebut awalnya diketahui muncul dari salah satu anggota DPR yang berasal dari Fraksi pPartai Demokrat.

PDI Perjuangan Resmi Panggil Barisan ‘Celeng’

Akhirnya ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bidang kehormatan, Komarudin Watubun memanggil Ketua barisan ‘Celeng’. Komarudin mengungkapkan alasan terkait pemanggilan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Seknas ganjar Indonesia (SGI). Yakni Albertus Sumbogo sebagai kader PDIP di wilayah Purworejo ke Jakarta pada Jum’at (15/10/2021).

Ia mengungkapkan pemanggilan tersebut merupakan bentuk dari mekanisme internal partai yang harus dilakukan. Sebab pada Kongres V PDIP yang telah diselenggarakan sudah memberikan mandat kepada Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum dari PDIP. Megawati diberikan kewenangan penuh untuk memutuskan siapa pasangan presiden dan calon presiden yang akan diusung PDIP pada Pilpres 2024.

“Itu merupakan sebuah mekanisme yang harus ditempuh dan sudah sesuai dengan ketentuan internal partai. Sebab kongres yang sebelumnya telah digelar mengamanatkan ketua umum partai ibu Megawati untuk menentukan siapa pasangan calon dan wakil presiden yang akan maju pada pilpres 2024,” jelas Komarudin saat ditemui wartawan (15/10/2021).

Ia menjelaskan, bahwa pemanggilan tersebut berkaitan dengan pendeklarasian yang dilakukan oleh beberapa kelompok relawan pendukung Ganjar Pranowo. Albertus dipanggil untuk memberikan klarifikasi secara lisan dengan jelas.

Komarudin sebelumnya sudah menginstruksikan, jika terkait penetapan siapa yang nantinya akan dipilih untuk menjadi capres dan cawapres pada Pilpres 2024 kader tidak terlibat. Mereka belum diperbolehkan melakukan deklarasi-deklarasi sebelum ada keputusan resmi dan tetap dari Megawati.

“Ketentuan tersebut berlaku untuk semua kader-kader partai. Untuk menegakkan kedisiplinan, DPP PDIP akan memanggil seluruh anggota serta kader yang sudah melakukan deklarasi terlebih dahulu sebelum ada keputusan resmi,” ujar Komarudin.

Semua anggota baik itu kader maupun pengurus PDIP terikat secara mutlak pada kongres V yang telah digelar. Terkait mandat penentuan siapa capres dan cawapres yang akan diusung partai ditentukan oleh Megawati.

Dia juga menyampaikan, jika DPP PDIP berkali-kali mengingatkan kader serta publik untuk sabar dalam menunggu keputusan tersebut karena membutuhkan kontemplasi. Sehingga jika ada kader yang tidak mengikuti ketentuan tersebut akan dilakukan penertiban.

Ganjar Beri Respon Pada Kader Celeng

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar pranowo akhirnya juga angkat bicara mengenai polemik yang terjadi di internal partai. Ganjar mengatakan jika selaku kader PDIP, dirinya akan setia pada partai banteng dengan moncong putih tersebut.

Sebelumnya ganjar masih enggan menanggapi dengan membelokkan pertanyaan yang diajukan oleh wartawan. Namun akhirnya Ganjar memberikan tanggapan singkat terkait Banteng vs Celeng.

“Celeng itu apa? Di Grobogan apa ada Celeng,” jawab Ganjar saat ditemui di Pendopo kabupaten Grobogan saat peresmian Trans Jateng Koridor 3 Grobogan-semarang (13/10/2021).

“Sory ya, kita ini Banteng, sekali Banteng ya tetep Banteng!” lanjut Ganjar.

Polemik yang terjadi di internal PDI Perjuangan terus bergulir akibat masalah dalam dukung mendukung capres di Pilpres 2024. Sebutan Celeng kemudian muncul sebagai sebutan untuk para kader yang keluar dari barisan Banteng.

Kader yang keluar dari Banteng ke kemudian menamai dirinya dengan sebutan barisan celeng Berjuang dengan mendukung Ganjar sebagai capres yang akan maju pada Pilpres mendatang. Barisan tersebut juga membuat logo dengan gambar Celeng dengan taring berwarna putih sebagai bentuk maha168 simbol perlawanan. Bambang selaku Ketua DPD PDIP JAwa tengah melabeli barisan Celeng tersebut sebagai oknum kader yang mendeklarasikan diri dengan mengusung Ganjar untuk maju sebagai capres.

PROFIL GIRING GANESHA

Mungkin banyak yang sudah tak asing lagi dengan artis yang satu ini, Giring Ganesha atau yang sering kita kenal Giring Nijdi. Profil Giring Ganesha yang lahir di Jakarta 14 Juli 1983 ini bernama lengkap H. Giring Ganesha Djumaryo.

Suami dari Cynthia Riza ini telah lama mengundurkan diri dari grup band Nidji yang dulu telah membesarakannya nama nya di dunia hiburan tanah air ini di tinggalkan secara resmi tanggal 31 Desember 2017.

Profil Giring Ganesha dulu dan sekarang memang lah sangat berbeda, dahulu Giring seorang pemain film dan Musisi tapi saat ini bapak tiga anak memilih terjun ke dunia politik.

Profil Giring Ganesha sebelum memutuskan ke ranah politik dulu pernah menjadi relawan Joko Widodo – Jusuf Kalla ( tahun 2014 ), pernah juga menjadi CEO Kincir.com sampai menjadi Relawan Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saeful Hidayat ( tahun 2017 ) dan ditahun 2017 link alternatif maha168 menjabat sebagai Plt. Ketua PSI ( Partai Solidaritas Indonesia ) dan Co Founder Kincir.com,  dan tahun 2020 juga menjabat sebagai Presiden IESPL.

Anak dari pasangan Bapak Djumaryo Imam Muhni dan Ibu Irmawaty ini sangat menyukai politik sejak dari kecil, hal ini memang terlihat sejak kecil karena bapak Giring Ganesha seorang Jurnalis dan Kuartor lukisan jadi anaknya pun ikut menyukai hal yang bebau politik.

Mantan vokalis band Nidji ini juga seorang artis yang multitalen, bahkan Giring Ganesha sempat membintangi berbagai macam film layar lebar dan memiliki banyak pengahargaan saat masih bergabung dengan Nidji.

Profil Giring Ganesha Selama Bermusik Dan Flimografi

Tak banyak orang tahu tentang profil Giring Ganesha dan capain – capainya selama ini, meski begitu itu sebuah prestasi yang sangat membanggakan saat dulu masih bergabung dengan grup band Nidji. Berikut ini profil Giring Ganesha saat bermusik dan pengahargaan flimografi yang di dapat :

1. Mendapat dua predikat di nominasi Most Favorite Grup Band or Duo dan Most Favourite New Artis saat MTV Indonesia Award di tahun 2008

2. Mendapat nominasi lagu Rock terbaik di AMI Award tahun 2008

3. Lagu Laskar Pelangi berhasil mendapatkan predikat sebagai lagu Pop terbaik di AMI Award tahun 2009

4. Lagu Laskar Pelangi juga mendapat predikat sebagai karya produksi terbaik di AMI Award tahun 2009

5. Lagu Laskar Pelangi juga berhasil menyabet gelar sebagai lagu terbaik di Anugerah Planet Muzik tahun 2009

6.  Mendapat penghargaan Aksi Panggung Terdasyat di Dasyatnya Award tahun 2010

7. Mendapat penghargaan sebagai Karya Produksi Original Sundtrack Film Terbaik AMI Award dalam lagu Sumpah dan Cinta Matiku, dan Lagu Diatas Awan tahun 2014

8. Peraih peran di video clip terdasyat di Dasyatnya Award tahun 2014

9. Peran sebagai Sudjo di Sang Pencerah tahun 2010

10. Pengisi suara di Petualang Singa Pemberani sebagai Paddle Pop tahun 2013

11. Pengisi suara di Petualang Singa Pemberani Magilika sebagai Paddle Pop tahun 2015

12. Pengisi suara di Petualangan Singa Pemberani Dinotera sebagai Paddle Pop tahun 2014

13. Pengisi suara di Petualangan Singa Pemberani Atlantos sebagai Paddle Pop tahun 2016

14. Pengisi suara di Petualangan Singa Pemberani Atlantos 2 sebagai Paddle Pop tahun 2017

15. Bemain film Jilbab Traveler : Love Sparks in Korea tahun 2016 Diatas sebagian capain – capaian yang di ulasan dalam profil Giring Ganesha ini.

NIK Menggantikan NPWP, Apakah Semua Orang Wajib Pajak?

Kabar terbaru datang dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati yang mengungkapkan kalau Pemerintah dengan DPR sudah mengesahkan RUU HPP menjadi UU HPP. Pengesahan ini menjadi bukti transformasi dan meningkatkan efisiensi pada sistem perpajakan di Indonesia. Sri Mulyani dalam hal ini mengungkapkan kalau terjadi perubahan NPWP gantikan NIK dalam UU HPP.  

Terjadinya perubahan penggunaan NIK sebagai NPWP ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas DJP.  Perubahan NIK sebagai NPWP ini menimbulkan banyak pemikiran yang belum dipastikan kebenarannya.

Kini sudah ada opini yang menyebar di masyarakat kalau mereka takut akan mendapatkan beban pajak apabila NIK menggantikan NPWP. Tentu semua informasi ini harus segera diklarifikasi oleh Menteri Keuangan.

Melihat hal ini Sri Mulyani menegaskan kalau peraturan baru penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP bukan berarti semua orang harus membayar pajak. Jadi maha168 penggunaan NIK ini sebenarnya bertujuan untuk mempermudah bagi para wajib pajak untuk melakukan pembayaran wajib pajak.

Reformasi Perpajakan di Indonesia

Sri Mulyani menjelaskan alasan mengenai NPWP gantikan NIK yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dalam hal ini Sri Mulyani telah menegaskan jangan sampai terjadi gejolak selama masa transisi penambahan fungsi NIK sebagai NPWP baik dalam organisasi atau segi teknis.

Bagi kamu yang masih penasaran atas perubahan NPWP menjadi NIK, silahkan simak penjelasan berikut ini agar tidak terjadi salah paham.

  1. Reformasi perpajakan

Terjadinya penambahan fungsi NPWP gantikan NIK ini menjadi bentuk reformasi perpajakan yang sudah diatur pada RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nantinya RUU HPP ini akan ditindak lanjuti di Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, RUU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan UU Dipta Kerja.

Reformasi perpajakan ini menjadi pondasi baru di dunia perpajakan. Tentunya semua itu harus segera dilengkapi dengan peraturan-peraturan. Sehingga dengan demikian pihak Kemenkeu tidak salah langkah agar reformasi pajak ini tidak sia-sia.  

  • Kemenkeu harus bekerja lebih sigap dan cermat

Terjadinya perubahan ini menuntut Kemenkeu untuk lebih sigap dan cermat dalam bekerja. Sehingga tetap teliti dan detail dalam mengarahkan kemana berjalan. Sri Mulyani harus terus fokus untuk menata perubahan agar lebih bermanfaat di masa depan.

RUU KUP sudah menjadi bentuk reformasi perpajakan, pemerintah sudah menerapkan KTP sebagai wajib pajak menggantikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nah, dengan adanya RUU ini pemerintah akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan. Jadi melalui NIK sebagai NPWP untuk wajib pajak orang pribadi.

  • RUU KUP berganti RUU HPP

Saat ini Pemerintah bersama DPR telah menemui kata sepakat untuk meneruskan RUU KUP (Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan) menjadi RUU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Sri Mulyani mengatakan kalau bersama RUU HPP, reformasi Pajak bisa memperkuat Indonesia dalam melakukan kerjasama internasional.

Reformasi pajak ini memperkenalkan ketentuan tarif Pajak Penambahan Nilai final. Nah, dengan adanya kebijakan ini bisa memperluas basis pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Selain itu juga akan diwujudkan dengan adanya pengaturan tarif PPh baik organisasi dan orang pribadi.

  • Membangun sistem perpajakan yang adil dan sehat

Adanya penambahan fungsi NIK sebagai NPWP ini memberikan manfaat dalam mewujudkan sistem perpajakan yang lebih sehat, adil, dan efektif. Selain itu adanya perubahan ini bisa menjaga kepentingan Indonesia di masa depan.

Demikianlah penjelasan mengenai perubahan NPWP gantikan NIK untuk mewujudkan sistem perpajakan di Indonesia yang lebih baik. Selain itu dengan adanya perubahan ini bisa mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia secara berkelanjutan.

Gelombang, Survei elektabilitas 2024, Prabowo dan Gerinda Wajib Waspada

Meskipun jabatan presiden dan lembaga negara lainnya masih valid hingga 2024, akan tetapi masalah pemilu periode selanjutnya sudah mendapatkan perhatian dari publik. Hal inilah yang menyebabkan lembaga survei SMRC mulai melakukan beberapa survei mengenai elektabilitas tokoh dan partai politik di Indonesia. Dalam survei elektabilitas 2024 tersebut ditemukan beberapa hal yang menarik seperti halnya :

Survei elektabilitas 2024, elektabilitas PDIP yang menurun

Banyak sekali tokoh PDIP yang mendapatkan perhatian dari masyarakat politik salah satunya bahkan menang di pemilu terakhir yaitu presiden Joko Widodo. Pada pemilu di tahun 2019 PDIP merupakan salah satu partai yang masuk dalam golongan 3 besar partai yang banyak dipercaya publik.

Hal ini bisa dilihat pada dua survei yang dilakukan oleh SMRC pada tahun 2020 hingga 2021. Pada bulan Maret tahun 2020, berdasarkan survei yang dilakukannya, PDIP mendapatkan elektabilitas sekitar 25,9%. Sedangkan pada September 2001 elektabilitas dari PDIP menurun hingga angka 22,1%.

Gerinda keluar dari 3 besar partai paling populer di Indonesia

Sebagai partai yang mengusung Prabowo Subianto, partai Gerindra memang memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. Akan tetapi pada survei yang dilakukan oleh SMRC di tahun 2021 ini gerinda harus mulai mawas diri karena ia keluar dari jajaran tiga partai link alternatif maha168 terbesar di Indonesia. Elektabilitas partai Gerindra juga menurun dari 13,6% di bulan Maret 2020 menjadi 9,9% di bulan September 2021.

Akan tetapi, meski partai Gerindra mengalami penurunan elektabilitas, nama Prabowo masih tetap menjadi pemenang dalam survei elektabilitas Pilpres tahun 2024. Prabowo mendapatkan persentase sebanyak 20,7% setelah itu disusul dengan nama Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Meskipun masih memimpin sebagai salah satu nama paling disukai untuk menjadi presiden tahun 2024, Prabowo Subianto memiliki elektabilitas yang cukup menurun jika dibandingkan tahun lalu. Pada survei yang dilakukan 2020 Prabowo Subianto mendapatkan elektabilitas sebanyak 24,4%. Sedangkan pada bulan Mei 2021 ini nilai elektabilitas Prabowo menurun hingga ke angka 20,7%

Persentase elektabilitas PKB cukup baik

Dibalik turunnya posisi gerinda ke angka 4, muncul nama partai PKB. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh SMRC kali ini, PKB menempati urutan ketiga dengan persentase sebanyak 10%. Persentase nilai ini merupakan salah satu tanda bahwa partai PKB mulai dipercaya kembali.

Berdasarkan hasil survei elektabilitas ini yang merupakan salah satu tokoh penting di PKB, yaitu Jazilul Fawaid, menyatakan bahwa hasil survei elektabilitas ini merupakan salah satu tanda positif untuk partai PKB. Beliau-nya bahkan berharap akan segera menyalib partai yang berada di posisi dua, yaitu partai Golkar.

Selain itu, tokoh PKB ini juga menyatakan bahwa mereka semakin bersemangat untuk merancang rencana-rencana untuk pemenangan partai politik. Tidak hanya sampai di situ, Fawaid juga berharap bahwa survei yang akan dilakukan 3 bulan selanjutnya akan memberikan posisi yang lebih baik pada partai PKB.

Elektabilitas partai Demokrat naik

Sejak presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyelesaikan masa baktinya, ada banyak sekali kader Demokrat yang mendapatkan kartu merah karena kasus korupsi. Hal ini menyebabkan elektabilitas Demokrat cukup menurun dan tidak mendapatkan banyak kepercayaan kembali.

Akan tetapi pada survei elektabilitas 2024 ini, hasil cukup mencengangkan bisa didapatkan oleh partai Demokrat. Berdasarkan survei tersebut partai Demokrat menduduki posisi kelima dengan persentase 8,6%. Banyak pihak yang mengungkapkan bahwa hal ini merupakan salah satu bukti dari kerja keras AHY.

HUT TNI Indonesia Ke-76, Menilik Momentum Sakral Perjuangan TNI

Baru saja rakyat Indonesia merayakan HUT TNI Indonesia yang ke 76 yag diperingati setiap tanggal 5 Oktober. TNI atau Tentara Nasional Indonesia merupakan angkatan bersenjata Negara Indonesia yang terdiri dari 3 bagian, yakni TNI Angkatan Darat atau AD, TNI Angkatan Udara atau TNI AU dan TNI Angkatan Laut atau TNI AL. TNI memiiki tugas untuk menjaga kedaulatan dan mempertahabkan wilayah negara sesuai dengan UUD 1945 dan juga Pancasila.

5 fakta menarik disamping HUT TNI Indonesia ke 76

TNI lahir bersamaan saat perjuangan dalam melawan masa penjajahan Belanda. TNI memiliki kontribusi yang sangat besar dalam upaya mendapatkan serta mempertahankan Kemerdekaan Reublik Indonesia. Berikut ini beberapa fakta-fakta menarik yang terjadi disekitar perjalanan TNI:

  1. Hari TNI diperingati setiap tanggal 5 Oktober

Di awal pembentukannya, dulu TNI memiliki nama TKR atau Tentara Kemamanan Rakyat yang pertama kali dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945. Kemudian TKR  selanjutnya diganti lagi menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia). Selanjutnya dilakukan perubahan lagi yang terakhir yakni TNI atau Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 3 Juni 1947 dan digunakan hingga sekarang.

2. Tantangan TNI pada awal kemerdekaan

Ketika perang kemerdekaan terjadi, yakni pada tahun 1945 sampai 1949 Indonesia pernah mengalami krisis. Dan saat itulah TNI menunjukkan kekuatannya yang maksimal meskipun juga mendapat tekanan dari militer dan lini politik. Tekanan politik pada TNI tersebut slot online maha168 merupakan imbas dari adanya golongan komunis yang ingin mempengaruhi keberadaaan TNI. Sedangkan dari segi militer, terdapat gejolak perang yang muncul akibat peristiwa pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia).

3. TNI berubah menjadi ABRI

Nama TNI juga pernah berganti menjadi ABRI atau Angkatan Bersenjata Repubik Indonesia). Hal tersebut terjadi pada tahun 1962, kemudian di tahin 1999 nama ABRI diganti lagi menjadi TNI.

4. HUT TNI yang pernah kelabu

Peringatan HUT TNI pada tanggal 5 Oktober 1965 pernah dirayakan dengan isak tangis. Ketika itu 6 orang jendral serta seorang perwira TNI AD gugur karena menjadi korbar dari keganasan pasukan G30S/PKI. Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia saat ituyakni Jendral Abdul Harris Nasution mengungkapkan belasungkawa yang menadalam atas kejadian tersebut.

Terlebih Jendral Nasutio merupakan salah satu orangyang masuk dalam incaran PKI yang akan diculik oleh pasukan Tjakrabirawa. Namun, Nasution berhasil lolos sedangkan ajudannya yakni Letnan Pierre Andries Tendean yang menjadi korban. Nasution mengngkapkan bahwa hari TNI tersebut menjadi hari peringatan TNI yang paling kelam sepanjang masa.

5. TNI pamer 112 Alutsistapada HUT Ke-76 di Istana Merdeka

Kini, TNI sudah semakin berbenah dan semakin kuat dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Pada perayaan HUT TNI ke 76 tahun ini, TNI memperlihatkan kurang lebih 112 alat pertahanan atau alutsista di halaman Istana Merdeka. Namun karena masih dalam masa pandemi, jumlah prajurit yang diikutsertakan juga dibatasi.

Jenis-jenis alutsista yang dipertontonkan antara lain kendaraan taktis Sherpa Light Sciut 2 unit, Indonesia Light Strike Vehicle atau ILSV 8 unit, kendaraan taktis Anoa 35 unit, Rantis Bushmater 2 unit dan P6 Atav 19 unit. Terdapat juga Aligator 1 unit, Rudal Mistral 24 unit, peluncur roket multiple 5 unit, Armed Caesar 166 MM 5 unit dan masih banyak lagi. Nah itulah beberapa fakta-fakta menarik yang terjadi dalam perjalanan panjang TNI di Indonesia. Untuk memperingati HUT TNI Indonesia yang ke 76 ini, tentunya semua masyarakat berharap TNI semakin kuat. Dengan pertahanan TNI yang kuat, maka kemanan, dan kedaulatan Indonesia akan selalu tetap terjaga