Masuk Bursa Jadi Pemimpin Ibu Kota Nusantara, Begini Tanggapan Risma

Setelah penetapan Undang-Undang Ibukota Nusantara atau UU IKN ditetapkan, pemerintah membuka bursa calon Kepala Otorita Ibukota Negara Nusantara. Dalam pemilihan bursa calon tersebut mengerucut kepada sosok kepala daerah yang memiliki latar belakang arsitek. Dan Menteri Sosial Indonesia yakni Tri Rismaharini atau Risma masuk ke dalam daftar kandidat tersebut. Namun terkait dengan masuknya dirinya ke dalam bursa calon Kepala Otorita ibukota Nusantara, mantan Walikota Surabaya tersebut meresponnya dengan santai.

Adapun orang yang menginginkan  dipilihnya pemimpin IKN Kalimantan Timur adalah presiden Jokowi. Presiden Jokowi menginginkan orang yang berpengalaman sebagai kepala daerah dengan latar belakang arsitek. Dan terkait hal tersebut terdapat 4 calon kandidat yang mencuat disinyalir menjadi  pemimpin IKN.

“Paling tidak ya pernah memimpin daerah serta memiliki background arsitek, kata Presiden Jokowi dalam keterangannya saat memimpin redaksi media massa nasional di istana kepresidenan Rabu (19/01/2022).

Jawaban yang diberikan Presiden Jokowi tersebut kemudian  membuat peserta pertemuan memberikan asumsi kepada sosok kepala daerah tingkat 1 yang memiliki latar belakang arsitek dan merupakan orang Sunda. Namun ketika ditanya lebih jauh lagi Jokowi hanya memberikan jawaban dengan tersenyum.

Jokowi juga mengatakan lagi terkait dengan pemilihan nama Nusantara untuk IKN. Dia menyatakan jika nama tersebut tidak serta merta dipilih saja menurut pendapat pribadinya, namun juga menyaring pendapat dari  sejumlah pihak.

Pembangunan dari IKN sendiri tentu tidak membutuhkan waktu yang sebentar, setidaknya menurut Jokowi perlu waktu sekitar 15 hingga 20 tahun untuk bisa menyelesaikan secara penuh. Dan soal jika kemungkinan pembangunan IKN bisa diberhentikan oleh pemimpin slot online indonesia selanjutnya, Jokowi tidak khawatir. Ia mengatakan Jika pembangunan IKN telah menjadi amanat dari undang-undang sehingga tidak seharusnya untuk diberhentikan.

Bursa Kandidat Calon Kepala Otorita IKN

Adapun keempat calon kandidat yang masuk dalam bursa tersebut yakni Tri Rismaharini atau Risma selaku Menteri Sosial, Ridwan Kamil yang menjabat Gubernur Jawa Barat, Dani Prawoto yang kini menjadi Walikota Makassar serta Nova Iriansyah yang saat ini menjadi Gubernur Aceh

Menurut Risma kepala daerah dengan latar belakang arsitek tidak hanya tentang dirinya saja. sehingga Risma enggan  membicarakan lebih jauh lagi terkait dengan soal tersebut

“Banyak, ya banyak kepala daerah yang berlatar belakang arsitek, bukan hanya aku saja,” jawab Risma dengan santai dan tertawa kecil saat ditemui di pantai Telaga Waja Bandung setelah menanam mangrove.

Risma kemudian mengatakan lagi jika nantinya dia  ditunjuk menjadi Kepala Otorita Nusantara. Dia harus terlebih dahulu melapor ke Ketum PDIP Megawati. Risma akan meminta pandangan dari Megawati terlebih dahulu.

“Ibu tahu saya jadi saya harus melapor terlebih dahulu kepada Ibu, karena Ibu tahu siapa saya. Jadi apakah saya adalah orang yang tepat di situ atau tidak,” lanjutnya.

Namun Risma enggan menjawab terkait dengan kesiapannya jika nantinya ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Dia menegaskan kembali jika tidak tahu menahu terkait dengan Kepala Otorita yang sedang dibicarakan tersebut

“Bukan soal siap ya memang saya tidak tahu kok,” tutupnya.

Sebelumnya diketahui jika Presiden Jokowi setidaknya memiliki waktu 2 bulan untuk menunjuk secara resmi Kepala Otorita Ibukota Nusantara. Hal tersebut telah termaktub dalam UU yang telah disahkan oleh DPR RI. “Untuk yang pertama ini nantinya kita  tidak mengharuskan Presiden Jokowi untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada DPR, karena dalam undang-undang tersebut telah ditetapkan harus 2 bulan ini ada nama kepala Otorita,” ujar Pansus IKN Ahmad Doli Kurnia.

Wakil Ketua DPRD Ini Semarak Ajak Warga Tolak IKN Lebih besar

Rupanya sang Wakil Ketua DPRD Jakarta, yaitu Abdurrahman Suhaimi, menolak untuk setuju dengan keputusan pemerintah yang ingin memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Kota Jakarta ke Kalimantan Timur. Ia juga turut mengajak para warga DKI Jakarta untuk ramai-ramai menolak Undang-Undang Ibu Kota Negara serta dapat menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Urgensi dalam permasalahan ini dipertanyakan Suhaimi tentang pemindahan yang sangat membutuhkan biaya yang besar tersebut. Padahal, menurutnya saat ini masyarakat lebih membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Tanggapan Wakil Ketua DPRD Jakarta

Ungkap Suhaimi secara pribadi sebagai anggota dewan, Ia tidak sependapat tentang pemidahan Ibu Kota Negara. Padahal semua infrastruktur sudah siap di Jakarta sini. Memindahkan IBu Kota Negara ke Kalimantan Timur membutuhkan biaya hingga triliunan. Sementara kondisi masyarakat kita sendiri masih membutuhhkan banyak dukungan dana yang luar biasa, apalagi melihat kita masih melawan covid di mas apandemi ini.

Intinya, Suhaimi merasa masyarakat seluruhnya sebagian besar tidak setuju dengan hal itu apabila dilakukan survei kepada seluruh masyarakat di Jakarta. Maka dari itu, Ia ini mengajak mpo88 seluruh masyarakat di Jakarta untuk menyuarakan mpo88 pendapat utnuk menolak atau jika perlu mengambil tindakan mengenai pemindahan Ibu Kota Negara ini. Salah satunya bisa dilakukan dengan menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Suhaimi berkata bahwa Ia sepenuhnya mendukung untuk melakukan tindakan sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Atau apabila masyarakat DKI Jakarta secara umum menyuarakan lebih besar pendapatnya secara konstitusional, bermartabat, beradab agar dapat menajadi sebuah gagasan yang disaksikan siapapun.

Sebelum peristiwa ini, DPR RI dinyatakan telah mengesahkan RUU atau Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang. Pengesahan yang dilakukan DPR RI ini telah dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini. Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ini juga telah mendapatkan keputusan tingkat I pada  dini hari tadi.

Semua poin yang tertuang di RUU ini telah disepakati, mirip dengan IKN baru berbentuk otorita setingkat dengan provinsi, hingga usulan nama Ibu Kota Negara dari Jokowi, yaitu Nusantara. Diketahui juga , Untuk Panitia Khusus pembahasan RUU tentang IKN ini baru ditetapkan pada 7 Desember. Yang berarti, sejak pembentukan Pansus terbentuk hingga target pengesahan, Pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara ini hanya memakan waktu dalam satu bulan.

Salah satu Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin ikut mengkritik pula target pemerintah yang ingin memindahkan Ibu Kota Negara ini yang mulai dibangun pada 2024 dianggap sangat tidak realistis. Menurut Hamid, kondisi lahan yang ada calon ibu kota baru di Kalimantan Timur masih berupa hutan-hutan belantara.

Hamid menganggap infrastruktur yang belum disiapkan dengan baik menjadi salah satu alasan tidak realistis untuk pemindahan IKN ini. Rencana yang mulai dilaksanakan saat 2024 pada semester 1 atau bulan maret bagaikan keajaiban simsalabim pasukan Bandung Bondowoso. Tak hanya itu, Hamid juga meminta pemerintah untuk menimbangkan secara matang untuk menggunakan APBN dalam pembangunan IKN. Penggunaan APBN yang begitu besar dirasa sangat tidak rasional. Hingga saat ini Pemerintah juga sudah menyiapkan Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara yang baru. Dengan segala kritik tajam yang terjadi, membuat sang Wakil DPRD Jakarta semakin yakin untuk mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk menolak IKN baru secara besar-besaran.