Wakil Ketua DPRD Ini Semarak Ajak Warga Tolak IKN Lebih besar

Rupanya sang Wakil Ketua DPRD Jakarta, yaitu Abdurrahman Suhaimi, menolak untuk setuju dengan keputusan pemerintah yang ingin memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Kota Jakarta ke Kalimantan Timur. Ia juga turut mengajak para warga DKI Jakarta untuk ramai-ramai menolak Undang-Undang Ibu Kota Negara serta dapat menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Urgensi dalam permasalahan ini dipertanyakan Suhaimi tentang pemindahan yang sangat membutuhkan biaya yang besar tersebut. Padahal, menurutnya saat ini masyarakat lebih membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Tanggapan Wakil Ketua DPRD Jakarta

Ungkap Suhaimi secara pribadi sebagai anggota dewan, Ia tidak sependapat tentang pemidahan Ibu Kota Negara. Padahal semua infrastruktur sudah siap di Jakarta sini. Memindahkan IBu Kota Negara ke Kalimantan Timur membutuhkan biaya hingga triliunan. Sementara kondisi masyarakat kita sendiri masih membutuhhkan banyak dukungan dana yang luar biasa, apalagi melihat kita masih melawan covid di mas apandemi ini.

Intinya, Suhaimi merasa masyarakat seluruhnya sebagian besar tidak setuju dengan hal itu apabila dilakukan survei kepada seluruh masyarakat di Jakarta. Maka dari itu, Ia ini mengajak mpo88 seluruh masyarakat di Jakarta untuk menyuarakan mpo88 pendapat utnuk menolak atau jika perlu mengambil tindakan mengenai pemindahan Ibu Kota Negara ini. Salah satunya bisa dilakukan dengan menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Suhaimi berkata bahwa Ia sepenuhnya mendukung untuk melakukan tindakan sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Atau apabila masyarakat DKI Jakarta secara umum menyuarakan lebih besar pendapatnya secara konstitusional, bermartabat, beradab agar dapat menajadi sebuah gagasan yang disaksikan siapapun.

Sebelum peristiwa ini, DPR RI dinyatakan telah mengesahkan RUU atau Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang. Pengesahan yang dilakukan DPR RI ini telah dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini. Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ini juga telah mendapatkan keputusan tingkat I pada  dini hari tadi.

Semua poin yang tertuang di RUU ini telah disepakati, mirip dengan IKN baru berbentuk otorita setingkat dengan provinsi, hingga usulan nama Ibu Kota Negara dari Jokowi, yaitu Nusantara. Diketahui juga , Untuk Panitia Khusus pembahasan RUU tentang IKN ini baru ditetapkan pada 7 Desember. Yang berarti, sejak pembentukan Pansus terbentuk hingga target pengesahan, Pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara ini hanya memakan waktu dalam satu bulan.

Salah satu Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin ikut mengkritik pula target pemerintah yang ingin memindahkan Ibu Kota Negara ini yang mulai dibangun pada 2024 dianggap sangat tidak realistis. Menurut Hamid, kondisi lahan yang ada calon ibu kota baru di Kalimantan Timur masih berupa hutan-hutan belantara.

Hamid menganggap infrastruktur yang belum disiapkan dengan baik menjadi salah satu alasan tidak realistis untuk pemindahan IKN ini. Rencana yang mulai dilaksanakan saat 2024 pada semester 1 atau bulan maret bagaikan keajaiban simsalabim pasukan Bandung Bondowoso. Tak hanya itu, Hamid juga meminta pemerintah untuk menimbangkan secara matang untuk menggunakan APBN dalam pembangunan IKN. Penggunaan APBN yang begitu besar dirasa sangat tidak rasional. Hingga saat ini Pemerintah juga sudah menyiapkan Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara yang baru. Dengan segala kritik tajam yang terjadi, membuat sang Wakil DPRD Jakarta semakin yakin untuk mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk menolak IKN baru secara besar-besaran.

Jokowi Dukung UU dan PP untuk Publisher Rights

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan dunia digital di Indonesia. Rupanya hal ini telah lama menjadi perhatian dari pemerintah, Mereka mulai merencanakan untuk mengatur undang-undang terkait dengan pengelolaan media agar memberikan kekuatan hukum untuk media Indonesia. Presiden Joko Widodo mengajukan dukungannya untuk membuat UU dan PP untuk Publisher Rights.

Jokowi Dukung UU dan PP untuk Publisher Rights

Sebagai bentuk dukungan untuk media digital di Indonesia. Presiden Joko Widodo memberikan penawaran mengenai regulasi dari hak pengelola media yang biasa disebut dengan Publisher Rights. Beliau merencanakan untuk mengesahkan Undang – Undang Baru terkait Publisher Rights tersebut. Undang – Undang ini disusun dari revisi Undang – Undang lama atau Peraturan Pemerintah.

Adapun rencana yang dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo itu adalah sebagai berikut :

  1. Beberapa pilihan Undang – Undang Publisher Rights

Kemungkinan Undang – Undang untuk Publisher Rights ini akan diputuskan dari beberapa pilihan. Pilihan pertama adalah segera mendorong slot online terbentuknya undang – undang yang baru. Pilihan kedua adalah merevisi Undang – Undang lama yang telah ada. Pilihan ketiga adalah dengan mempercepat melalui Peraturan Pemerintah.

2. Menyerahkan pada Dewan Pers dan PWI tentang bentuk payung hukumnya

Presiden Joko Widodo juga telah mempercayakan sepenuhnya bentuk payung hukum yang nanti akan terkait dengan regulasi Publisher Rights ini. Regulasi ini adalah respons dari transformasi dunia digital di Indonesia. Ditengah gempuran kekuatan media asing yang sekarang digunakan oleh seluruh warga di dunia. Indonesia berusaha memperkuat kedudukannya lewat regulasi ini.

3. Dapat menciptakan iklim kompetisi yang seimbang

Presiden Joko Widodo memberikan pendapatnya, bahwa dengan adanya regulasi tersebut akan menciptakan iklim kompetisi yang relatif seimbang. Dengan keadaan ini, diharapkan akan ada keseimbangan antara platform global dan platform lokal. Diharapkan dampak tekanan dari platform asing raksasa seperti Google dan Facebook, dapat diatasi dan kita bisa berkompetisi dengan mereka secara seimbang.

4. Indonesia negara yang berpotensi bagi digital global

Presiden menuturkan bahwa dalam dua tahun ini, dunia pers di Indonesia mengalami tekanan yang sangat berat. Mereka mengatasi sendiri tekanan akibat disrupsi digital serta dari platform raksasa asing. Hal ini secara otomatis akan menggerus potensi ekonomi dan pengaruh media arus utama. Kita harus bisa menanggulanginya dengan regulasi yang tepat.

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Atal S Depari menyatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi yang menggiurkan sekali bagi pasar digital global. Janganlah kita membiarkan diri menjadi objek eksploitasi dari para raksasa digital global. Saya tidak rela bila kita hanya menjadi pasar produk teknologi informasi asing saja.

Hal yang bisa dilakukan oleh pers Nasional adalah membangun kedaulatan digital lewat regulasi publisher rights. Regulas ini nantinya akan melindungi seluruh lapisan masyarakat. Baik media berskala besar sampai media berskala kecil. Mereka akan terlindungi di dalam satu payung hukum yang sama.

5. Hasil akhir akan diumumkan oleh Menkominfo

Susunan regulasi ini telah diserahkan oleh Dewan Pers kepada Menkominfo pada bulan Oktober 2021. Untuk saat ini Undang – Undang ataupun Peraturan Pemerintah yang diperlukan sedang digodok untuk disahkan. PWI meminta secara khusus kepada Presiden untuk memberikan instruksi kepada Menkominfo. Mengenai pengumuman hasil akhir dari regulasi publisher rights tersebut. Undang – Undang ini sebagai bentuk dukungan terhadap penataan ekonomi nasional. Regulasi yang akan memberikan kepastian hukum untuk seluruh warga Indonesia tentang informasi digital yang diperolehnya. Regulasi publisher rights ini memberikan payung hukum yang jelas, kepada dewan pers untuk bisa berkompetisi adil dengan platform digital lain tanpa saling menjatuhkan.

Memperingati Harlah PPP Ke-49, Suharso Monoarfa Menyampaikan Filosofi Mendalam Bersepeda

Dalam rangka memperingati harlah PPP (Partai Persatuan Pembangunan) ke-49, diadakan acara bersepeda yang dihadiri ketua umum Suharso Monoarfa. Pada peringatan ini mengambil tema Good Health Good Life dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran terkait pentingnya menjaga kesehatan.

Penyampaian Filosofi Bersepeda Suharso Monoarfa di Harlah PPP ke-49

Mengingat menjaga kesehatan tubuh sangat penting, pada peringatan Harlah PPP ke-49 diperingati dengan bersepeda. Berbicara terkait olahraga satu ini, pada kesempatan slot online penting tersebut Suharso Monoarfa menyampaikan sebuah filosofi mendalam tentang bersepeda yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia.

Berdasarkan sebuah wawancara yang berlangsung, Suharso menyebutkan jika bersepeda bukan hanya menyehatkan melainkan juga menjadi lambang kehidupan manusia. “Seperti halnya bersepeda, kehidupan tetap bisa berjalan jika terdapat keseimbangan” tuturnya pada Minggu (23/1/2022).

Dalam penjelasan lebih lanjutnya, sepeda dapat terus berjalan tanpa terjatuh ketika tercapai  kehidupan keseimbangan. Begitupula dengan kehidupan manusia yang akan terus maju kedepan meski hidup banyak halangan dan rintangan. Oleh karenanya dalam mengambil sikap perlu adil serta tidak memihak.

Kehidupan yang Berat Sebelah Bisa Hancur Berantakan

Sepeda merupakan alat transportasi beroda dua yang disangga oleh besi serta komponen pendukung agar bisa digunakan sesuai fungsinya. Meski banyak memiliki ukuran kecil, namun setelah terjalin keseimbangan antara satu dengan lainnya, maka pengguna tidak akan terjatuh saat menaikinya.

Begitu pula dengan filosofi yang disampaikan oleh Ketua Umum Suharso Monoarfa. Dalam hidup perlu tercapai keseimbangan agar satu dengan lainnya dapat berkoordinasi dengan baik. Suharso mengatakan “ Jika berat sebelah, tentunya kehidupan bisa hancur berantakan akibat kehilangan fokus tujuan.

Penyampaian  makna mendalam dari bersepeda ini diharapkan meningkatkan kecintaan masyarakat dengan salah sau cabang olahraga tersebut. Tujuan lainnya adalah membuka wawasan bahwa jalan kehidupan memang kadang berbatu, agar dapat melaluinya maka perlu adanya keseimbangan.

Peringatan Harlah PPP Ke-49 Diwarnai Kemeriahan

Berbagai hadiah menarik mewarnai perayaan harlah PPP yang bisa didapatkan dengan undian. Doorprizenya berupa 20 sepeda siap dibawa pulang berupa sepeda gunung sampai lipat. Kegiatan pengundian dilakukan saat akhir acara disaksikan langsung ratusan peserta.

Sebab melibatkan ratusan orang dalam perayaan ini mengharuskan seluruh pihak-pihak terkait melakukan swab antigen. Selain itu selama acara ditekankan bahwa prokes harus tetap dijalankan secara ketat. Tujuannya agar penularan virus Corona varian terbaru bisa segera diputus.

Dalam perayaan harlah ke-49 ini turut dihadiri para petinggi PPP salah satunya Sekjen Arwani Thomafi beserta jajaran pengurus lainnya. Kemeriahannya semakin bertambah berkat keikutsertaan ratusan orang dari komunitas Gowes Jakarta yang juga mengikuti prosedur prokers sesuai ketentuan.

Rute Bersepedah yang Ditempuh pada Harlah PPP Ke-49

Kehadiran ratusan peserta menambah kemeriahan acara yang dilaksanakan dengan menempuh jarak cukup panjang. Rutenya bermula dari halaman kantor DPP PPP berlanjut ke Bundaran HI (Hotel Indonesia. Tidak berhenti di situ, rombongan pesepeda diarahkan menuju Monas.

Rute yang dilalui secara tidak langsung memperkenalkan destinasi wisata di Jakarta mulai dari Bundaran HI hingga Tugu Monas. Tidak berhenti disitu saja, rombongan pesepeda diarahkan untuk melalui Cikini kemudian dilanjutkan ke Tugu Proklamasi untuk sedikit mengenang jasa para pahlawan. Setelah melewati tempat-tempat penting dan ikonik di Jakarta, rombongan pesepeda mencapai garis finish kembali ke lokasi start yakni kantor DPP PPP. Pada kesempatan baik ini juga turut disampaikan mengenai filosofi kehidupan berkaitan dengan bersepeda yang bisa dijadikan sebagai pegangan.

Soal Jokowi Maju Cawapres 2024, Ini Kata Komisi II DPR RI

Sekelompok orang yang menyatakan diri sebagai Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi telah mendeklarasikan dukungan kepada keduanya menjadi pasangan capres dan cawapres untuk maju pada Pemilu 2024.  Lalu pertanyaan yang banyak muncul di publik adalah apakah nantinya Jokowi memang bisa maju lagi pada pemilu berikutnya?

Wakil ketua komisi II  DPR RI yang berasal dari Fraksi PKB yakni Lukman Hakim menyatakan jika peraturan terkait dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden sudah tercantum pada pasal 7 UUD 1945. Lukman mengatakan jika secara aturan Jokowi sudah tidak bisa maju lagi sebagai calon presiden pada pemilu 2024 karena periode nya sudah habis.

“Tentu sudah tidak bisa lagi Pak Jokowi maju menjadi calon presiden pada pemilu 2024 karena telah menjabat selama dua periode. Dalam pasal 17 UUD 1945 secara terang juga telah membatasi periodisasi presiden hanya sebanyak 2 kali saja, presiden serta wakil mpo88 presiden mengontrol jabatan selama lima tahun. Namun setelah itu akan dipilih ulang dalam jabatan yang sama dan hanya untuk masa jabatan satu kali saja” ungkap Lukman (15/01/2022).

“Pasal 7 UUD 1945 tersebut juga merupakan hasil dari amandemen konstitusi dalam rentang tahun 2000-2022 oleh MPR. Hal itu menjadi evaluasi atas perjalanan pemerintah dari orde lama dan orde baru yang sebelumnya memang tidak ada pembatasan periodesasi jabatan presiden. Dan pada pasal 7 UUD 1945 merupakan salah satu nyawa  bagian dari reformasi.

Dengan begitu Lukman menyimpulkan jika para pihak yang telah mendorong Jokowi untuk maju lagi sebagai capres pada tahun 2024 mendatang tidak memahami secara detail isi dari konstitusi. Dia juga mengaku sedih sebab banyak pihak termasuk para elit politik yang juga tidak memahami arti dari pasal 7 UUD 1945 tersebut.

“Mungkin para pihak yang telah menyatakan dukungan supaya Pak Jokowi kembali maju sebagai capres pada pemilu 2024 mendatang tidak memahami secara lengkap isi UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Dalam undang-undang tersebut diterangkan secara jelas bahwa batasan periode seseorang untuk bisa menjabat sebagai presiden presiden hanya sebanyak 2 kali saja. Tentunya saya juga sangat sedih melihat kenyataan ini  karena masih juga ada sebagian masyarakat bahkan ada juga tokoh-tokoh elite politik yang tidak pernah membaca 19 UUD 1945 tersebut,” Lanjutnya.

Benarkah Jokowi bisa maju menjadi cawapres di Pemilu 2024?

Lalu bagaimana jika Jika nantinya Jokowi kembali maju pada pilpres 2024 sebagai cawapres? Dimana jabatan tersebut berbeda dengan kedudukannya sebelumnya selama dua periode ini. Terkait dengan hal itu Lukman menyatakan jika bisa saja dilakukan. Dia juga mengungkapkan bahwa seseorang bisa saja kembali menjabat di pemerintahan jika kedudukan yang dipilih berbeda dari dua periode jabatan sebelumnya. Dengan begitu bisa dikatakan Jokowi mungkin saja bisa maju sebagai cawapres pada pemilu 2024.

“Menurut pasal 7 UUD 1945 hal tersebut memang bisa saja dilakukan jika sudah menjaba wapres 2 periode kemudian mencalonkan diri sebagai capres. Begitu juga dengan sebaliknya jika telah menjabat presiden selama 2 kali atau dua periode lalu mencalonkan diri sebagai wapres  maka menurut pasal 7 itu boleh saja,” terang lukman.

Meskipun begitu Lukman juga menyebutkan lagi jika masyarakat tentu akan mempertanyakan terkait dengan etika kepemimpinan Jokowi jika hal tersebut benar-benar dilakukan. Terlebih lagi pada beberapa kesempatan Jokowi mengungkapkan telah menolak untuk maju lagi pada pilpres 2024. “Pastinya nanti akan banyak masyarakat yang mempertanyakan terkait dengan etika kepemimpinan dan pak Jokowi pasti juga tidak akan bersedia hal tersebut sudah disampaikan berulang kali secara langsung,” tutupnya.

Presidential Threshold Ramai Digugat, Ini Kata Sekjen PDIP

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP memiliki sikap yang berbeda terkait dengan gugatan yang diajukan oleh sejumlah pihak kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut terkait dengan penetapan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold agar dapat dihapuskan.

Seperti yang telah diketahui, bahwa dengan merujuk pada pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu penetapan presidential threshold yang diberlakukan saat ini sebanyak 20%.  Namun Sekjen PDIP yakni Hasto Kristiyanto berpendapat lain atas gugatan tersebut.

“Presidential threshold tersebut 20% itu harusnya justru ditambah,” ungkapnya saat ditemui ketika menghadiri Festival Kuliner Pendamping Beras di halaman Gedung Sekolah PDIP Jakarta Jumat (7/1/2022).

Hasto pun juga menerangkan terkait dengan pentingnya threshold atau ambang batas. Menurut Hasto semua lini kehidupan tentu memiliki ambang batasnya, dan dia mencontohkan seperti calon mahasiswa ketika ingin masuk pada universitas atau perguruan tinggi.

“Kita ingin masuk ke universitas ternama saja itu lo harus ada tes, syaratnya berupa TOEFL misalnya, kemudian syarat akademis itu juga. Sehingga kita tentunya mpo88 tidak bisa mengambil jalan pintas dengan meniadakan suatu hal yang secara naturalnya itu sebenarnya sangat diperlukan untuk kepentingan efektivitas dan stabilitas pemerintahan.” lanjutnya.

Dia juga tidak bisa membayangkan jika pada nantinya semua orang yang terus menggugat untuk menghapus threshold agar dihapus. Maka semua orang tentu berhak untuk masuk ke universitas ternama.

“Bisa dibayangkan bukan jika bagaimana tentang pengajaran di universitas apalagi ini suatu bangsa dan suatu negara yang bertanggung jawab kepada lebih dari 270 juta rakyat di Indonesia,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Hasto menilai jika ambang batas pencalonan presiden tentu masih diperlukan hal tersebut demi menjalankan pemerintah agar lebih efektif.

“Jadi tentunya tetap diperlukan regulasi-regulasi khusus agar bisa memastikan pemerintahan yang diperoleh dari pemilu juga mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif,” ungkapnya lagi.

Alasan Presidential Threshold Digugat

Sebelumnya diketahui jika menjelang kontestasi Pemilu 2024 pembicaraan terkait dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial tersebut sedang hangat diperbincangkan. Beberapa aturan yang terdapat pada pasal 22 UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut digugat oleh sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketentuan terkait presidential threshold tersebut digugat karena syarat pasangan capres dan cawapres harus diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang jumlah kursinya paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD.

Adapun salah satu pihak yang menggugat aturan tersebut adalah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Dalam  permohonan gugatan kepada MK Gatot meminta agar MK membatalkan ketentuan dari pasal 22 UU Nomor 7 Tahun 2017. Melalui Kuasa hukumnya Refly Harun pasal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan dari Pasal 6 ayat 26 (a), ayat 5 dan 6 ayat (2) UUD 1945.

“Hal tersebut mengakibatkan pemohon kehilangan hak konstitusional untuk bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya calon pemimpin bangsa yang dihasilkan oleh partai politik peserta pemilihan umum,” ungkap Refly.

Selain itu dia juga mengatakan bahwa kondisi faktual di lapangan pada pilpres 2019 yang mana tidak mendapatkan calon-calon alternatif terbaik. Serta adanya polarisasi politik yang kuat dan hal tersebut menjadi alasan MK agar memutuskan jika presidential threshold atau ambang batas presiden tidak relevan lagi.  Refly juga mengatakan bahwa masalah terkait dengan ambang batas penetapan presiden dan wakil presiden tersebut juga menjadi masalah pokok utama terkait pengembangan demokrasi yang dihadapi Indonesia masa mendatang.

Putusan MK Soal UU Cipta Kerja: Begini Usul Golkar

Akhirnya terkait gugatan tentang UU Cipta kerja mendapat putusan dari MK. Christina Aryani selaku anggota badan legislasi DPR RI yang berasal dari Fraksi Golkar menyatakan. Jika putusan MK yang mengharuskan adanya revisi terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Adalah jalan yang paling baik untuk digunakan dalam metode penyusunan regulasi  dengan model omnibus law.

Pernyataan tersebut untuk memberikan respons terkait putusan MK  yang meminta pemerintah serta DPR memperbaiki UU Cipta kerja. Perbaikan UU Nomor 11 tahun 2020 tersebut diberikan jangka waktu kurang lebih 2 tahun kedepan.

Menurutnya putusan  agar dilakukan revisi yang diberikan akan menjadi kesempatan untuk menghadirkan solusi permasalahan yang lebih baik terhadap tumpang tindih peraturan. Serta ketidaksesuaian antara materi muatan  dalam proses penyusunan regulasi selama ini.

“kami sepakat jika revisi UU  12/2011  terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu jalan terbaik dalam mengatur teknis mpo88 aplikasi metode omnibus law dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia”  terang Christina dalam keterangannya pada Jumat 26 November 2021

ia menghargai serta akan memastikan untuk menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Dia juga mengatakan bahwa pihak DPR tentu sangat terbuka dalam melakukan perbaikan-perbaikan terhadap apapun yang menurut MK itu inkonstitusional.

Meski begitu Christina juga mengatakan bahwa DPR perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu bersama pemerintah untuk menentukan mekanisme paling tepat yang akan ditempuh dalam memperbaiki UU Cipta kerja tersebut.

“ Saya rasa ini juga harus ditindaklanjuti segera dengan begitu sebelum tenggat waktu 2 tahun UU Cipta kerja Sudah bisa selesai”  ucapnya lagi.

Secara substansial Indonesia memang memerlukan sebuah metode penyusunan regulasi dengan model omnibus la. Supaya pembenahan peraturan  perundang-undangan yang ada terlebih menyangkut masalah tumpang tindih peraturan hiperregulasi serta ketidak sesuaian materi muatan hingga problem ego sektoral.

Omnibus law sebagai solusi

 Omnibus law sendiri dianggap sebagai jalan keluar dalam mengatasi berbagai masalah peraturan perundang-undangan yang saat ini dialami oleh Indonesia.  Omnibus law bisa mengatasi secara efektif cepat serta efisien dan bisa menjadi solusi guna melakukan penataan serta harmonisasi existing regulasi.

Sampai saat ini setidaknya sudah hadir 4 peraturan perundang-undangan yang disusun dengan menggunakan metode ini diantaranya seperti UU Cipta kerja Perppu 1/2020 PP 9/2021 mengenai perlakuan perpajakan untuk Peraturan Menteri Kesehatan 18/pmk 03/2021 dan kemudahan berusaha.

 MK juga memberikan perintah untuk dibentuk suatu landasan hukum guna menjadi pedoman oleh DPR dan juga pemerintah dalam membentuk suatu undang-undang yang menggunakan metode omnibus law.

“Pihak mahkamah juga memerintahkan untuk segera dibentuk suatu landasan hukum yang lebih baku sehingga bisa menjadi suatu pedoman dalam membentuk undang-undang yang menggunakan metode omnibus lho sehingga memiliki sifat kekhususan yang lebih khusus”  suhu Soehartoyo Hakim konstitusi pada 2021. 

Dengan landasan hukum yang dibentuk tersebut nantinya UU Cipta kerja akan dilakukan perbaikan untuk memenuhi cara  atau metode yang lebih pasti standar dan baku dalam memenuhi asas pembentukan UU sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor  12/2011. khusunya lagi berkaitan dengan asas keterbukaan yang tentunya harus menyertakan partisipasi dari masyarakat secara maksimal. Sehingga akan menjadi manifestasi perintah konstitusi yang terdapat pada pasal 22 A UUD 1945

Gerindra Akui Peluang Koalisi Dengan PDIP Pada Pilpres 2024 Terbuka Cukup Lebar

Sempat ramai belakangan diperbincangkan publik terkait dengan pertemuan yang dilakukan oleh Megawati sebagai Ketua Umum PDIP dan Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra. Akhirnya rasa penasaran publik pun lama-kelamaan mulai terjawab. Habiburokhman selaku Wakil Ketua Umum dari Gerindra memberikan keterangan jika peluang terjadinya koalisi partai antara PDIP dengan Gerindra terbuka cukup lebar.

Pernyataan tersebut memang seperti jawaban atas-pertemuan-pertemuan yang keduanya lakukan. Terutama di sela waktu pelantikan Jenderal Panglima TNI baru Andika Perkasa.

” Memang sudah sejak dulu Pak Prabowo dekat dan akrab dengan Bu Megawati dan juga Mbak Puan Maharani, jika mereka bertemu pasti sangat seru karena banyak hal yang dibahas juga diwarnai dengan canda tawa. Terkait dengan kemungkinan terjadinya koalisi di Pemilu 2024 nanti mpo88 memang sangat terbuka. PDIP bersama dengan gerindra memiliki sejarah pertemanan yang usianya sudah cukup panjang,” kata Habiburokhman dalam keterangannya pada  (19/11/2021).

Menurutnya, di tahun-tahun sebelumnya PDIP dan Gerindra juga pernah bekerja sama yakni saat Pemilu Tahun 2009. Meski kemudian pemilu selanjutnya di tahun 2014 dan 2019 keduanya berbeda kubu, tetapi pihak gerindra menyatakan secara ideologi tidak pernah bermusuhan sama sekali.

“Duku kami juga sudah pernah bekerja sama pada Pemilu 2009, namun pada Pemilu 2014 dan 2019 memang berbeda pilihan. Namun secara ideologi kami dari Gerindra memang tidak pernah sama sekali bermusuhan dengan mereka (PDIP),” lanjutnya.

Meskipun kontestasi Pemilu 2024 waktunya masih cukup lama. Kini Gerindra sedang menikmati kehangatan dan kebersamaan koalisinya bersama dengan PDIP.

“Namun begitu Pemilu 2024 kan juga waktunya masih cukup lama, jadi memang sebaiknya kita nikmati dulu kebersamaan saat ini. Yakni dengan terus bekerja melayani masyarakat semaksimal mungkin,” terang Habiburokhman.

Perbincangan hangat Megawati dan Prabowo

Diketahui sebelumnya Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto bertemu dan berbincang-bincang bersama. Momen tersebut tertangkap saat keduanya menghadiri pelantikan Jenderal Panglima TNI baru, Kasad dan duta besar di Istana Negara, Rabu 17 November 2021 lalu.

Dalam foto-foto yang beredar, Megawati terlihat didampingi oleh Ketua DPR RI dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris jenderal PDIP yang juga turut hadir dalam proses pelantikan tersebut mengatakan jika Prabowo lah yang pertama kali menghampiri megawati. Kemudian keduanya bersalaman secara hangat, selanjutnya keduanya melakukan bincang-bincang di dalam ruangan VVIP.

“Ketika saya mendampingi Ibu Megawati, saya melihat Pak Prabowo berjalan dengan cepat menuju tempat Bu Mega. Kemudian saya menyampaikan ke Ibu Mega jika ada Pak Prabowo. Ibu Mega lalu menunggu dan keduanya menyapa bersalaman dengan hangat, dan masuk ke dalam ruangan VVIP bersama. Saya mendampingi keduanya bersama dengan Mas Pramono Anung,” kata Hasto.

Hasto juga mengungkapkan bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo membahas banyak hal, dan tidak hanya soal politik. Seperti salah satunya tentang kuliah umum Prabowo di Universitas Pertahanan.

“Bersama dengan Pak Prabowo, Bu Mega mendiskusikan banyak hal, termasuk tentang Kuliah Umumnya di universitas Pertahanan. Hal tersebut pun mengingatkan Bu Mega saat dirinya pernah menjadi guru besar di universitas tersebut dan juga menaruh perhatian besar terhadap pertahanan. Dan momentumnya pun juga tepat yakni saat pelantikan Jenderal TNI dan Ksad,” lanjutnya.

Hasto kembali menambahkan, pertemuan hangat tersebut juga membahas terkait masalah politik kebangsaan serta dinamika politik nasional di Indonesia. “Ketika Mbak Puan bergabung kemudian berlangsunglah pembahasan hangat terkait dengan politik,” lanjutnya.

Nasdem Tepis Berita Terkait Kostranas

Sebelumnya muncul sejumlah foto dari beberapa eselon I Kementerian Pertanian (Kementan) yang menggunakan seragam Kostranas (Komando Strategis). Yang mana mendokumentasikannya bersama-sama Surya Paloh selaku Ketua Umum. Dari adanya berita yang menimbulkan polemik antara Nasdem dengan publik. Sedianya Ahmad Ali sebagai Wakil Ketum DPP Partai Nasdem menepis berita tersebut. Menurutnya organisasi Komando Strategiss tersebut memang tidak ada di struktur organisasi Partai Nasdem.

Memang pada dasarnya Nasdem tidak punya Komando Strategis. Organisasi Komando Strategis tersebut memang salah satu program dari Kementan. Yang mana pada waktu itu, sedang melakukan sebuah kegiatan. Dan berdampingan dengan Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh. Untuk organisasi sayap yang ada mpo88 di Partai Nasdem, tidak ada hubungannya dengan Komando Strategis. Sekali lagi Ali menegaskan bahwasanya Komando Strategis memang salah satu program dari Kementan.

Ali juga mengatakan, bahwa secara struktural sendiri sudah jelas. Di Partai Nasdem organisasi sayap-sayapnya tidak ada istilah Komando Strategis. Yang ada Komando Strategis merupakan program dari Kementan. Kemudian Ali sendiri mempertanyakan mengenai pelanggaran oleh oknum ASN. Terkait beredarnya foto-foto ASN dari Kementan yang berdampingan dengan Surya Paloh selaku Ketum Partai Nasdem.

Berita Kostranas Di Nasdem Tidak Benar

Yang menjadi pertanyaan buat Ahmad Ali sendiri, apakah merupakan sebuah pelanggaran jika ada ASN yang bergabung dengan Parpol (Partai Politik). Pertanyaan itu muncul ketika Ali menanggapi berita Kostranas. Karena beredanya foto oknum ASN Kementan berdampingan dengan Ketum Partai Nasdem. Memang berdasarkan peraturan yang berlaku, ASN tidak boleh ikut serta dalam kegiatan Partai Politik. Namun jika hanya mendokumentasikan dirinya dengan berfoto, Ali kira sama sekali tidak melanggar aturan.

Sebenarnya Ali sendiri hanya menepis adanya berita organisasi Komando Strategis yang lagi marak di tubuh Partai Nasdem. Ali sendiri mengatakan dengan sebenarnya bahwasanya di Partai Nasdem tidak ada yang namanya organisasi Komando Strategis. Mengenai pernyataan dari Ali tersebut, memang tidak sejalan dengan adanya informasi yang sudah diunggah di laman resmi nasdem.id. Dari sejumlah artikel informatif yang berhasil dimuat di laman tersebut. Mengungkapkan bahwa Nasdem mempunyai organisasi Komando Strategis yang mana dikomandoi Syahrul.

Sebelumnya, Surya Paloh sendiri pernah diketahui melantik Komando Strategis di kota Karanganyar, Jawa Tengah. Tepatnya pelantikan tersebut dilakukan pada tanggal 11 November 2018. Pada waktu itu, Surya Paloh menghimbau para anggota Komando Strategis dan para wisudawan ABN (Akademi Bela Negara) Nasdem angkatan yang ke-2. Untuk kesiapannya menghadapi Pilihan Legislatif dan Pilihan Presiden tahun 2019 yang lalu.

Dalam himbauannya tersebut, sedianya Surya Paloh yakin. Bahwasanya para anggota Kostranas dan para wisudawan mampu untuk menjalankan misinya dengan baik. Dia berharap para anggota Komando Strategis Jawa Tengah dan ABN Nasdem menjadi contoh yang baik bagi Nasdem. Supaya transformasi regenerasi Partai Nasdem tetap terus berlanjut.

Selain itu, Surya Paloh menegaskan, bahwasanya para anggota Komando Strategis dan ABN partai Nasdem bisa berbuat apapun. Dengan pola pikir yang jernih dan tetap dalam koridor Dasar Negara, Pancasila. Ketika muncul semangat Pancasilais, maka semanat ideologinya tidak boleh memudar. Tetap menuntut ilmu setinggi mungkin, supaya bisa memperkokoh nilai dan memperkuat strategi dalam partai Nasdem. Memang sebelumnya, beredarnya sejumlah foto yang menampilkan para pejabat Eselon tingkat I Kementan. Yang mana menggunakan seragam Kostranas ketika berfoto berdampingan dengan Surya Paloh. Dan diketahui, Mentan tersebut merupakan kader dari Nasdem, yakni Syahrul Yasin Limpo. Yang mana hadir di sebuah acara HUT Nasdem yang ke-10. Tentu hal tersebut mengejutkan banyak publik. Sehingga Ali sendiri melalukan klarifikasi tersebut.

Golkar Dan Nasdem Berkoalisi Di Pilpres 2024, Begini Tanggapan Pdip

Salah satu politikus dari PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno memberikan tanggapannya terkait kemungkinan yang dihadapi atas bersatunya Golkar-Nasdem pada Pilpres mendatang. Hendrawan mengungkapkan jika dari pihak internal tidak ingin berspekulasi atas hal tersebut.

Karena koalisi pada Pemilu Pilpres tahun 2024 masih cukup jauh, untuk saat ini belum ada urgensi khusus guna membahasnya.

“Jadi saat ini kita tidak boleh menempatkan diri sebagai pengamat. Terkait persoalan koalisi Pilpres yang waktunya masih beberapa tahun lagi, tidak ada urgensinya juga jika saat ini mengulasnya,” ungkap Hermawan pada Kamis (4/11/2021).

 Hendrawan juga mengatakan bahwa para kader PDIP tidak boleh berfikiran dan berspekulasi lebih jauh terkait politik, semuanya mpo88 harus mematuhi aturan yang sudah dibuat partaid dengan disiplin.

“Kami dan semua kader partai harus patuh serta disiplin terhadap asas, dan hanya boleh berbicara sesuai dengan apa yang diputuskan partai,” lanjutnya.

Mindo Sianipar selaku Ketua DPP PDIP mengungkapkan bahwa selama Megawati sebagai Ketua Umum belum memberikan keputusan terkait capres maupun arahan koalisi. Para kader partai akan tetap tertib.

“Kita akan selalu tertib terkait hal tersebut,” ujar Mindo.

Menurutnya, koalisi terkait Pilpres 2024 masih cukuplah jauh, dan saat ini setiap parpol sedang melakukan konsolidasi.

“Masih jauh dan biarkan setiap parpol melakukan konsolidasi ke rakyat dan apa yang harus dilakukan,” lanjut anggota DPR RI ini.

Sedangkan persoalan sekelompok orang yang mendeklarasikan dukungan pada Prabowo-Puan pada Pilpres 2024 juga sepenuhnya diserahkan kepada Ketua Umum partai.

“Sudah diamanatkan pada kongres partai, jika yang berhak menyampaikan hal tersebut adalah ketua umum,” lanjutnya.

Mindo mengatakan jika PDIP berbeda dengan parpol lainnya, selama Megawati belum menetapkan dan memberi perintah maka seluruh kadernya tidak boleh bertingkah.

” PDIP berbeda dengan partai-partai politik lainnya, di kongres partai yang terakhir ditekankan jika tidak boleh riweuh dan semuanya harus diserahkan kepada yang berwenang, yakni ketua umum. Sebagai anggota DPR kami hanya disuruh untuk menunggu dan mengamankan daerah pilihan serta berikan yang terbaik untuk daerah pilihan tersebut demi rakyat,” lanjutnya lagi.

Kemunculan 2 poros menjelang kontestasi Pilpres 2024

Sebelumnya, salah satu pengamat politik di Indonesia yakni Gun-Gun Heryanto mengamati jika nantinya akan ada tiga poros dalam Pilpres 2024. Diantaranya yakni PDIP-Gerindra vs Golkar-Nasdem.

Dia mengatakan jika para actor parpol sudah melakukan pergerakan  yang memiliki kecenderungan pada tiga poros tersebut. Poros pertama disiapkan oleh PDIP-Gerindra, yang kedua dari Golkar, PKS, Nasdem serta poros terakhir dari PAN, PKB, Demokrat dan beberapa partai menengah yang lain.

Dikatakan juga bahwa poros pertama kemungkinan akan mengusung capres Prabowo Subianto bersama Puan Maharani sebagai capre-cawapres.

“Dari segi chemistry bisa dilihat jika tidak ada problem antara Mega dengan Prabowo. Sedangkan poros kedua, Golkar dengan Nasdem, yang mengusung Airlangga Hartanto  sebagai bakal calon baik nantinya akan menjadi capres ataupun cawapres.” terang Gun-Gun.

Airlangga Hartanto nantinya dapat dipasangakan bersama beberapa kepala daerah yang nilai kepopulerannya cukup tinggi. Misalnya Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Ridwan Kamil.

“Hal tersebut bisa menjadi pertmbangan bagi poros kedua. Sebab masih terdapat kemungkinan membutuhkan satu partai lagi, yakni PKS. Oleh karena itu, kalau dilihat masih ada komunikasi intens namun dinamis,” lanjutnya lagi.

Sedangkan untuk poros ketiga yang diduduki oleh partai menengah membutuhkan sosok yang bisa diterima dan tentunya kuat. “Yang terpenting adalah skema dari setiap parpol, keuntungan untuk bisa melanjutkan kekuasaan selanjutnya,” tambahnya lagi.

Kabar Politik Terbaru : Prabowo Digandrungi Milenial Maju Pilpres 2024

Akhir-akhir ini, berbagai media masa banyak diramaikan dengan berita Capres mendatang sehingga menjadi kabar politik terbaru. Hasil survei menunjukan bahwa anak muda dan kaum milenial memilih prabowo sebagai Calon Presiden favoritnya. Hal ini karena tidak lepas dari perjuangan Prabowo dalam membela kepentingan rakyat Inonesia. Berikut ini liputan tentang Prabowo sebagai tokoh kuat untuk menjadi Capres.

Kabar Politik Terbaru : Anak Milenial dan Gerindra Usung Prabowo di Pilpres 2024

Prabowo menjadi Capres favorit kaum milenial semakin ramai dibicarakan. Berita tersebut menjadi kabar politik terbaru sehingga mendorong Gerindra untuk mengusungnya menjadi Capres, berikut ini liputannya.

Capres Favorit Anak Milenial

Dilansir dari suara.com bahwa Prabowo Subiyanto menjadi Calon Presiden favorit anak milenial. Pernyatan ini membuat ketar ketir para lawan politiknya. Berikut ini liputan lengkapmengenai Prabowo digandrungi generasi Y atau milenial ini.

Ahmad Muzani (Sekjen DPP Partai Gerindra) kembali mengatakan mengenai pencalonan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden 2024. Menurutnya, hasil survei menunjukan mpo88 Prabowo sebagai Capres favorit kaum pemula dan milenial.

Muzani mengutarakan pernyataan di atas pada acara Musyawarah Daerah TIDAR Lampung.

“Berdasarkan survei, kaum milenial memilih Prabowo sebagai capres favorit,” ujar Muzani.

Muzani meyampaikan bahwa kaum milenial tertarik pada Prabowo bukan karena hanya sebagai figur saja. Namun karena memiliki karakter pemimpin yang mempunyai visi dan misi untuk memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

”Kaum muda dan milenial memilih Prabowo karena visi, misi dan perjuangannya sampai sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa sekarang saat yang tepat untuk kita menginginkan Prabowo maju Pilpres 2024,” paparnya.

Menurut Muzani hasil survei tersebut harus diperkuat oleh semua elemen partai dan TIDAR. Sebagaimana dikethui TIDAR  merupakan organisasi sayap Partai Gerindra yang bergerak di kalangan anak muda.

Di samping itu, Muzani juga meminta pada semua elemen partai agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan partai. Soalnya, semua perjuangan pasti ada rintangan dan harus menghadapinya dengan kesabaran.

“Perjuangan tidak terlepas dari gangguan, ujian, dan cobaan. Hal ini membuat perjuangan tidak sampai dan kadang-kadang kita tidak fokus menangkp aspirasi dari rakyat. Harapan saya, TIDAR cerdas dalam menangkap semua gejala dan aspirasi tersebut.

Selanjutnya, Dia juga meminta TIDAR  untuk berperan aktif turun ke bawah. Tujuannya untuk meyakinkan kaum milenial dan pemilih muda lainnya. Hal ini sebagai upaya untuk memenangkan Prabowo Subiyanto pada Pilpres 2024 sebaga kabar politik terbaru.

”Tujuan turun ke lapangan untuk menemui seluruh lapisan masyarakat seperti petani, pedagang, buruh, dan lain-lain. Kita harus meyakinkan kaum muda dan anak-anak milenial untuk memilih dan memenngkan Prabowo pada Pilpres 2024,” ungkap Muzani.

Alasan Gerindra Usung Prabowo Capres 2024 Di lansir dari cnnindonesia mengenai alasan Gerindra kukuh mengusung Prabowo sebagai Capres 2024. Berikut ini liputan lengkap mengenai alasan tersebut.