Presidential Threshold Ramai Digugat, Ini Kata Sekjen PDIP

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP memiliki sikap yang berbeda terkait dengan gugatan yang diajukan oleh sejumlah pihak kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut terkait dengan penetapan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold agar dapat dihapuskan.

Seperti yang telah diketahui, bahwa dengan merujuk pada pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu penetapan presidential threshold yang diberlakukan saat ini sebanyak 20%.  Namun Sekjen PDIP yakni Hasto Kristiyanto berpendapat lain atas gugatan tersebut.

“Presidential threshold tersebut 20% itu harusnya justru ditambah,” ungkapnya saat ditemui ketika menghadiri Festival Kuliner Pendamping Beras di halaman Gedung Sekolah PDIP Jakarta Jumat (7/1/2022).

Hasto pun juga menerangkan terkait dengan pentingnya threshold atau ambang batas. Menurut Hasto semua lini kehidupan tentu memiliki ambang batasnya, dan dia mencontohkan seperti calon mahasiswa ketika ingin masuk pada universitas atau perguruan tinggi.

“Kita ingin masuk ke universitas ternama saja itu lo harus ada tes, syaratnya berupa TOEFL misalnya, kemudian syarat akademis itu juga. Sehingga kita tentunya mpo88 tidak bisa mengambil jalan pintas dengan meniadakan suatu hal yang secara naturalnya itu sebenarnya sangat diperlukan untuk kepentingan efektivitas dan stabilitas pemerintahan.” lanjutnya.

Dia juga tidak bisa membayangkan jika pada nantinya semua orang yang terus menggugat untuk menghapus threshold agar dihapus. Maka semua orang tentu berhak untuk masuk ke universitas ternama.

“Bisa dibayangkan bukan jika bagaimana tentang pengajaran di universitas apalagi ini suatu bangsa dan suatu negara yang bertanggung jawab kepada lebih dari 270 juta rakyat di Indonesia,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Hasto menilai jika ambang batas pencalonan presiden tentu masih diperlukan hal tersebut demi menjalankan pemerintah agar lebih efektif.

“Jadi tentunya tetap diperlukan regulasi-regulasi khusus agar bisa memastikan pemerintahan yang diperoleh dari pemilu juga mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif,” ungkapnya lagi.

Alasan Presidential Threshold Digugat

Sebelumnya diketahui jika menjelang kontestasi Pemilu 2024 pembicaraan terkait dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial tersebut sedang hangat diperbincangkan. Beberapa aturan yang terdapat pada pasal 22 UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut digugat oleh sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketentuan terkait presidential threshold tersebut digugat karena syarat pasangan capres dan cawapres harus diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang jumlah kursinya paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD.

Adapun salah satu pihak yang menggugat aturan tersebut adalah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Dalam  permohonan gugatan kepada MK Gatot meminta agar MK membatalkan ketentuan dari pasal 22 UU Nomor 7 Tahun 2017. Melalui Kuasa hukumnya Refly Harun pasal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan dari Pasal 6 ayat 26 (a), ayat 5 dan 6 ayat (2) UUD 1945.

“Hal tersebut mengakibatkan pemohon kehilangan hak konstitusional untuk bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya calon pemimpin bangsa yang dihasilkan oleh partai politik peserta pemilihan umum,” ungkap Refly.

Selain itu dia juga mengatakan bahwa kondisi faktual di lapangan pada pilpres 2019 yang mana tidak mendapatkan calon-calon alternatif terbaik. Serta adanya polarisasi politik yang kuat dan hal tersebut menjadi alasan MK agar memutuskan jika presidential threshold atau ambang batas presiden tidak relevan lagi.  Refly juga mengatakan bahwa masalah terkait dengan ambang batas penetapan presiden dan wakil presiden tersebut juga menjadi masalah pokok utama terkait pengembangan demokrasi yang dihadapi Indonesia masa mendatang.

Putusan MK Soal UU Cipta Kerja: Begini Usul Golkar

Akhirnya terkait gugatan tentang UU Cipta kerja mendapat putusan dari MK. Christina Aryani selaku anggota badan legislasi DPR RI yang berasal dari Fraksi Golkar menyatakan. Jika putusan MK yang mengharuskan adanya revisi terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Adalah jalan yang paling baik untuk digunakan dalam metode penyusunan regulasi  dengan model omnibus law.

Pernyataan tersebut untuk memberikan respons terkait putusan MK  yang meminta pemerintah serta DPR memperbaiki UU Cipta kerja. Perbaikan UU Nomor 11 tahun 2020 tersebut diberikan jangka waktu kurang lebih 2 tahun kedepan.

Menurutnya putusan  agar dilakukan revisi yang diberikan akan menjadi kesempatan untuk menghadirkan solusi permasalahan yang lebih baik terhadap tumpang tindih peraturan. Serta ketidaksesuaian antara materi muatan  dalam proses penyusunan regulasi selama ini.

“kami sepakat jika revisi UU  12/2011  terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu jalan terbaik dalam mengatur teknis mpo88 aplikasi metode omnibus law dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia”  terang Christina dalam keterangannya pada Jumat 26 November 2021

ia menghargai serta akan memastikan untuk menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Dia juga mengatakan bahwa pihak DPR tentu sangat terbuka dalam melakukan perbaikan-perbaikan terhadap apapun yang menurut MK itu inkonstitusional.

Meski begitu Christina juga mengatakan bahwa DPR perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu bersama pemerintah untuk menentukan mekanisme paling tepat yang akan ditempuh dalam memperbaiki UU Cipta kerja tersebut.

“ Saya rasa ini juga harus ditindaklanjuti segera dengan begitu sebelum tenggat waktu 2 tahun UU Cipta kerja Sudah bisa selesai”  ucapnya lagi.

Secara substansial Indonesia memang memerlukan sebuah metode penyusunan regulasi dengan model omnibus la. Supaya pembenahan peraturan  perundang-undangan yang ada terlebih menyangkut masalah tumpang tindih peraturan hiperregulasi serta ketidak sesuaian materi muatan hingga problem ego sektoral.

Omnibus law sebagai solusi

 Omnibus law sendiri dianggap sebagai jalan keluar dalam mengatasi berbagai masalah peraturan perundang-undangan yang saat ini dialami oleh Indonesia.  Omnibus law bisa mengatasi secara efektif cepat serta efisien dan bisa menjadi solusi guna melakukan penataan serta harmonisasi existing regulasi.

Sampai saat ini setidaknya sudah hadir 4 peraturan perundang-undangan yang disusun dengan menggunakan metode ini diantaranya seperti UU Cipta kerja Perppu 1/2020 PP 9/2021 mengenai perlakuan perpajakan untuk Peraturan Menteri Kesehatan 18/pmk 03/2021 dan kemudahan berusaha.

 MK juga memberikan perintah untuk dibentuk suatu landasan hukum guna menjadi pedoman oleh DPR dan juga pemerintah dalam membentuk suatu undang-undang yang menggunakan metode omnibus law.

“Pihak mahkamah juga memerintahkan untuk segera dibentuk suatu landasan hukum yang lebih baku sehingga bisa menjadi suatu pedoman dalam membentuk undang-undang yang menggunakan metode omnibus lho sehingga memiliki sifat kekhususan yang lebih khusus”  suhu Soehartoyo Hakim konstitusi pada 2021. 

Dengan landasan hukum yang dibentuk tersebut nantinya UU Cipta kerja akan dilakukan perbaikan untuk memenuhi cara  atau metode yang lebih pasti standar dan baku dalam memenuhi asas pembentukan UU sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor  12/2011. khusunya lagi berkaitan dengan asas keterbukaan yang tentunya harus menyertakan partisipasi dari masyarakat secara maksimal. Sehingga akan menjadi manifestasi perintah konstitusi yang terdapat pada pasal 22 A UUD 1945

Gerindra Akui Peluang Koalisi Dengan PDIP Pada Pilpres 2024 Terbuka Cukup Lebar

Sempat ramai belakangan diperbincangkan publik terkait dengan pertemuan yang dilakukan oleh Megawati sebagai Ketua Umum PDIP dan Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra. Akhirnya rasa penasaran publik pun lama-kelamaan mulai terjawab. Habiburokhman selaku Wakil Ketua Umum dari Gerindra memberikan keterangan jika peluang terjadinya koalisi partai antara PDIP dengan Gerindra terbuka cukup lebar.

Pernyataan tersebut memang seperti jawaban atas-pertemuan-pertemuan yang keduanya lakukan. Terutama di sela waktu pelantikan Jenderal Panglima TNI baru Andika Perkasa.

” Memang sudah sejak dulu Pak Prabowo dekat dan akrab dengan Bu Megawati dan juga Mbak Puan Maharani, jika mereka bertemu pasti sangat seru karena banyak hal yang dibahas juga diwarnai dengan canda tawa. Terkait dengan kemungkinan terjadinya koalisi di Pemilu 2024 nanti mpo88 memang sangat terbuka. PDIP bersama dengan gerindra memiliki sejarah pertemanan yang usianya sudah cukup panjang,” kata Habiburokhman dalam keterangannya pada  (19/11/2021).

Menurutnya, di tahun-tahun sebelumnya PDIP dan Gerindra juga pernah bekerja sama yakni saat Pemilu Tahun 2009. Meski kemudian pemilu selanjutnya di tahun 2014 dan 2019 keduanya berbeda kubu, tetapi pihak gerindra menyatakan secara ideologi tidak pernah bermusuhan sama sekali.

“Duku kami juga sudah pernah bekerja sama pada Pemilu 2009, namun pada Pemilu 2014 dan 2019 memang berbeda pilihan. Namun secara ideologi kami dari Gerindra memang tidak pernah sama sekali bermusuhan dengan mereka (PDIP),” lanjutnya.

Meskipun kontestasi Pemilu 2024 waktunya masih cukup lama. Kini Gerindra sedang menikmati kehangatan dan kebersamaan koalisinya bersama dengan PDIP.

“Namun begitu Pemilu 2024 kan juga waktunya masih cukup lama, jadi memang sebaiknya kita nikmati dulu kebersamaan saat ini. Yakni dengan terus bekerja melayani masyarakat semaksimal mungkin,” terang Habiburokhman.

Perbincangan hangat Megawati dan Prabowo

Diketahui sebelumnya Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto bertemu dan berbincang-bincang bersama. Momen tersebut tertangkap saat keduanya menghadiri pelantikan Jenderal Panglima TNI baru, Kasad dan duta besar di Istana Negara, Rabu 17 November 2021 lalu.

Dalam foto-foto yang beredar, Megawati terlihat didampingi oleh Ketua DPR RI dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris jenderal PDIP yang juga turut hadir dalam proses pelantikan tersebut mengatakan jika Prabowo lah yang pertama kali menghampiri megawati. Kemudian keduanya bersalaman secara hangat, selanjutnya keduanya melakukan bincang-bincang di dalam ruangan VVIP.

“Ketika saya mendampingi Ibu Megawati, saya melihat Pak Prabowo berjalan dengan cepat menuju tempat Bu Mega. Kemudian saya menyampaikan ke Ibu Mega jika ada Pak Prabowo. Ibu Mega lalu menunggu dan keduanya menyapa bersalaman dengan hangat, dan masuk ke dalam ruangan VVIP bersama. Saya mendampingi keduanya bersama dengan Mas Pramono Anung,” kata Hasto.

Hasto juga mengungkapkan bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo membahas banyak hal, dan tidak hanya soal politik. Seperti salah satunya tentang kuliah umum Prabowo di Universitas Pertahanan.

“Bersama dengan Pak Prabowo, Bu Mega mendiskusikan banyak hal, termasuk tentang Kuliah Umumnya di universitas Pertahanan. Hal tersebut pun mengingatkan Bu Mega saat dirinya pernah menjadi guru besar di universitas tersebut dan juga menaruh perhatian besar terhadap pertahanan. Dan momentumnya pun juga tepat yakni saat pelantikan Jenderal TNI dan Ksad,” lanjutnya.

Hasto kembali menambahkan, pertemuan hangat tersebut juga membahas terkait masalah politik kebangsaan serta dinamika politik nasional di Indonesia. “Ketika Mbak Puan bergabung kemudian berlangsunglah pembahasan hangat terkait dengan politik,” lanjutnya.

Nasdem Tepis Berita Terkait Kostranas

Sebelumnya muncul sejumlah foto dari beberapa eselon I Kementerian Pertanian (Kementan) yang menggunakan seragam Kostranas (Komando Strategis). Yang mana mendokumentasikannya bersama-sama Surya Paloh selaku Ketua Umum. Dari adanya berita yang menimbulkan polemik antara Nasdem dengan publik. Sedianya Ahmad Ali sebagai Wakil Ketum DPP Partai Nasdem menepis berita tersebut. Menurutnya organisasi Komando Strategiss tersebut memang tidak ada di struktur organisasi Partai Nasdem.

Memang pada dasarnya Nasdem tidak punya Komando Strategis. Organisasi Komando Strategis tersebut memang salah satu program dari Kementan. Yang mana pada waktu itu, sedang melakukan sebuah kegiatan. Dan berdampingan dengan Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh. Untuk organisasi sayap yang ada mpo88 di Partai Nasdem, tidak ada hubungannya dengan Komando Strategis. Sekali lagi Ali menegaskan bahwasanya Komando Strategis memang salah satu program dari Kementan.

Ali juga mengatakan, bahwa secara struktural sendiri sudah jelas. Di Partai Nasdem organisasi sayap-sayapnya tidak ada istilah Komando Strategis. Yang ada Komando Strategis merupakan program dari Kementan. Kemudian Ali sendiri mempertanyakan mengenai pelanggaran oleh oknum ASN. Terkait beredarnya foto-foto ASN dari Kementan yang berdampingan dengan Surya Paloh selaku Ketum Partai Nasdem.

Berita Kostranas Di Nasdem Tidak Benar

Yang menjadi pertanyaan buat Ahmad Ali sendiri, apakah merupakan sebuah pelanggaran jika ada ASN yang bergabung dengan Parpol (Partai Politik). Pertanyaan itu muncul ketika Ali menanggapi berita Kostranas. Karena beredanya foto oknum ASN Kementan berdampingan dengan Ketum Partai Nasdem. Memang berdasarkan peraturan yang berlaku, ASN tidak boleh ikut serta dalam kegiatan Partai Politik. Namun jika hanya mendokumentasikan dirinya dengan berfoto, Ali kira sama sekali tidak melanggar aturan.

Sebenarnya Ali sendiri hanya menepis adanya berita organisasi Komando Strategis yang lagi marak di tubuh Partai Nasdem. Ali sendiri mengatakan dengan sebenarnya bahwasanya di Partai Nasdem tidak ada yang namanya organisasi Komando Strategis. Mengenai pernyataan dari Ali tersebut, memang tidak sejalan dengan adanya informasi yang sudah diunggah di laman resmi nasdem.id. Dari sejumlah artikel informatif yang berhasil dimuat di laman tersebut. Mengungkapkan bahwa Nasdem mempunyai organisasi Komando Strategis yang mana dikomandoi Syahrul.

Sebelumnya, Surya Paloh sendiri pernah diketahui melantik Komando Strategis di kota Karanganyar, Jawa Tengah. Tepatnya pelantikan tersebut dilakukan pada tanggal 11 November 2018. Pada waktu itu, Surya Paloh menghimbau para anggota Komando Strategis dan para wisudawan ABN (Akademi Bela Negara) Nasdem angkatan yang ke-2. Untuk kesiapannya menghadapi Pilihan Legislatif dan Pilihan Presiden tahun 2019 yang lalu.

Dalam himbauannya tersebut, sedianya Surya Paloh yakin. Bahwasanya para anggota Kostranas dan para wisudawan mampu untuk menjalankan misinya dengan baik. Dia berharap para anggota Komando Strategis Jawa Tengah dan ABN Nasdem menjadi contoh yang baik bagi Nasdem. Supaya transformasi regenerasi Partai Nasdem tetap terus berlanjut.

Selain itu, Surya Paloh menegaskan, bahwasanya para anggota Komando Strategis dan ABN partai Nasdem bisa berbuat apapun. Dengan pola pikir yang jernih dan tetap dalam koridor Dasar Negara, Pancasila. Ketika muncul semangat Pancasilais, maka semanat ideologinya tidak boleh memudar. Tetap menuntut ilmu setinggi mungkin, supaya bisa memperkokoh nilai dan memperkuat strategi dalam partai Nasdem. Memang sebelumnya, beredarnya sejumlah foto yang menampilkan para pejabat Eselon tingkat I Kementan. Yang mana menggunakan seragam Kostranas ketika berfoto berdampingan dengan Surya Paloh. Dan diketahui, Mentan tersebut merupakan kader dari Nasdem, yakni Syahrul Yasin Limpo. Yang mana hadir di sebuah acara HUT Nasdem yang ke-10. Tentu hal tersebut mengejutkan banyak publik. Sehingga Ali sendiri melalukan klarifikasi tersebut.

Golkar Dan Nasdem Berkoalisi Di Pilpres 2024, Begini Tanggapan Pdip

Salah satu politikus dari PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno memberikan tanggapannya terkait kemungkinan yang dihadapi atas bersatunya Golkar-Nasdem pada Pilpres mendatang. Hendrawan mengungkapkan jika dari pihak internal tidak ingin berspekulasi atas hal tersebut.

Karena koalisi pada Pemilu Pilpres tahun 2024 masih cukup jauh, untuk saat ini belum ada urgensi khusus guna membahasnya.

“Jadi saat ini kita tidak boleh menempatkan diri sebagai pengamat. Terkait persoalan koalisi Pilpres yang waktunya masih beberapa tahun lagi, tidak ada urgensinya juga jika saat ini mengulasnya,” ungkap Hermawan pada Kamis (4/11/2021).

 Hendrawan juga mengatakan bahwa para kader PDIP tidak boleh berfikiran dan berspekulasi lebih jauh terkait politik, semuanya mpo88 harus mematuhi aturan yang sudah dibuat partaid dengan disiplin.

“Kami dan semua kader partai harus patuh serta disiplin terhadap asas, dan hanya boleh berbicara sesuai dengan apa yang diputuskan partai,” lanjutnya.

Mindo Sianipar selaku Ketua DPP PDIP mengungkapkan bahwa selama Megawati sebagai Ketua Umum belum memberikan keputusan terkait capres maupun arahan koalisi. Para kader partai akan tetap tertib.

“Kita akan selalu tertib terkait hal tersebut,” ujar Mindo.

Menurutnya, koalisi terkait Pilpres 2024 masih cukuplah jauh, dan saat ini setiap parpol sedang melakukan konsolidasi.

“Masih jauh dan biarkan setiap parpol melakukan konsolidasi ke rakyat dan apa yang harus dilakukan,” lanjut anggota DPR RI ini.

Sedangkan persoalan sekelompok orang yang mendeklarasikan dukungan pada Prabowo-Puan pada Pilpres 2024 juga sepenuhnya diserahkan kepada Ketua Umum partai.

“Sudah diamanatkan pada kongres partai, jika yang berhak menyampaikan hal tersebut adalah ketua umum,” lanjutnya.

Mindo mengatakan jika PDIP berbeda dengan parpol lainnya, selama Megawati belum menetapkan dan memberi perintah maka seluruh kadernya tidak boleh bertingkah.

” PDIP berbeda dengan partai-partai politik lainnya, di kongres partai yang terakhir ditekankan jika tidak boleh riweuh dan semuanya harus diserahkan kepada yang berwenang, yakni ketua umum. Sebagai anggota DPR kami hanya disuruh untuk menunggu dan mengamankan daerah pilihan serta berikan yang terbaik untuk daerah pilihan tersebut demi rakyat,” lanjutnya lagi.

Kemunculan 2 poros menjelang kontestasi Pilpres 2024

Sebelumnya, salah satu pengamat politik di Indonesia yakni Gun-Gun Heryanto mengamati jika nantinya akan ada tiga poros dalam Pilpres 2024. Diantaranya yakni PDIP-Gerindra vs Golkar-Nasdem.

Dia mengatakan jika para actor parpol sudah melakukan pergerakan  yang memiliki kecenderungan pada tiga poros tersebut. Poros pertama disiapkan oleh PDIP-Gerindra, yang kedua dari Golkar, PKS, Nasdem serta poros terakhir dari PAN, PKB, Demokrat dan beberapa partai menengah yang lain.

Dikatakan juga bahwa poros pertama kemungkinan akan mengusung capres Prabowo Subianto bersama Puan Maharani sebagai capre-cawapres.

“Dari segi chemistry bisa dilihat jika tidak ada problem antara Mega dengan Prabowo. Sedangkan poros kedua, Golkar dengan Nasdem, yang mengusung Airlangga Hartanto  sebagai bakal calon baik nantinya akan menjadi capres ataupun cawapres.” terang Gun-Gun.

Airlangga Hartanto nantinya dapat dipasangakan bersama beberapa kepala daerah yang nilai kepopulerannya cukup tinggi. Misalnya Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Ridwan Kamil.

“Hal tersebut bisa menjadi pertmbangan bagi poros kedua. Sebab masih terdapat kemungkinan membutuhkan satu partai lagi, yakni PKS. Oleh karena itu, kalau dilihat masih ada komunikasi intens namun dinamis,” lanjutnya lagi.

Sedangkan untuk poros ketiga yang diduduki oleh partai menengah membutuhkan sosok yang bisa diterima dan tentunya kuat. “Yang terpenting adalah skema dari setiap parpol, keuntungan untuk bisa melanjutkan kekuasaan selanjutnya,” tambahnya lagi.

Kabar Politik Terbaru : Prabowo Digandrungi Milenial Maju Pilpres 2024

Akhir-akhir ini, berbagai media masa banyak diramaikan dengan berita Capres mendatang sehingga menjadi kabar politik terbaru. Hasil survei menunjukan bahwa anak muda dan kaum milenial memilih prabowo sebagai Calon Presiden favoritnya. Hal ini karena tidak lepas dari perjuangan Prabowo dalam membela kepentingan rakyat Inonesia. Berikut ini liputan tentang Prabowo sebagai tokoh kuat untuk menjadi Capres.

Kabar Politik Terbaru : Anak Milenial dan Gerindra Usung Prabowo di Pilpres 2024

Prabowo menjadi Capres favorit kaum milenial semakin ramai dibicarakan. Berita tersebut menjadi kabar politik terbaru sehingga mendorong Gerindra untuk mengusungnya menjadi Capres, berikut ini liputannya.

Capres Favorit Anak Milenial

Dilansir dari suara.com bahwa Prabowo Subiyanto menjadi Calon Presiden favorit anak milenial. Pernyatan ini membuat ketar ketir para lawan politiknya. Berikut ini liputan lengkapmengenai Prabowo digandrungi generasi Y atau milenial ini.

Ahmad Muzani (Sekjen DPP Partai Gerindra) kembali mengatakan mengenai pencalonan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden 2024. Menurutnya, hasil survei menunjukan mpo88 Prabowo sebagai Capres favorit kaum pemula dan milenial.

Muzani mengutarakan pernyataan di atas pada acara Musyawarah Daerah TIDAR Lampung.

“Berdasarkan survei, kaum milenial memilih Prabowo sebagai capres favorit,” ujar Muzani.

Muzani meyampaikan bahwa kaum milenial tertarik pada Prabowo bukan karena hanya sebagai figur saja. Namun karena memiliki karakter pemimpin yang mempunyai visi dan misi untuk memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

”Kaum muda dan milenial memilih Prabowo karena visi, misi dan perjuangannya sampai sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa sekarang saat yang tepat untuk kita menginginkan Prabowo maju Pilpres 2024,” paparnya.

Menurut Muzani hasil survei tersebut harus diperkuat oleh semua elemen partai dan TIDAR. Sebagaimana dikethui TIDAR  merupakan organisasi sayap Partai Gerindra yang bergerak di kalangan anak muda.

Di samping itu, Muzani juga meminta pada semua elemen partai agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan partai. Soalnya, semua perjuangan pasti ada rintangan dan harus menghadapinya dengan kesabaran.

“Perjuangan tidak terlepas dari gangguan, ujian, dan cobaan. Hal ini membuat perjuangan tidak sampai dan kadang-kadang kita tidak fokus menangkp aspirasi dari rakyat. Harapan saya, TIDAR cerdas dalam menangkap semua gejala dan aspirasi tersebut.

Selanjutnya, Dia juga meminta TIDAR  untuk berperan aktif turun ke bawah. Tujuannya untuk meyakinkan kaum milenial dan pemilih muda lainnya. Hal ini sebagai upaya untuk memenangkan Prabowo Subiyanto pada Pilpres 2024 sebaga kabar politik terbaru.

”Tujuan turun ke lapangan untuk menemui seluruh lapisan masyarakat seperti petani, pedagang, buruh, dan lain-lain. Kita harus meyakinkan kaum muda dan anak-anak milenial untuk memilih dan memenngkan Prabowo pada Pilpres 2024,” ungkap Muzani.

Alasan Gerindra Usung Prabowo Capres 2024 Di lansir dari cnnindonesia mengenai alasan Gerindra kukuh mengusung Prabowo sebagai Capres 2024. Berikut ini liputan lengkap mengenai alasan tersebut.

IBU RISMA MARAH DI GORONTALO

Beberapa waktu lalu bererdar video viral menteri sosial RI Tri Rismaharini yang kerap disapa ibu Risma ini kepergok memarahi salah satu penjabat di Gorontalo. Imbas ibu Risma marah di Gorontalo ini sempat menjadi bahan perbincangan di jagad dunia maya.

Menteri sosial yang sedang melakukan kunjungan kerja ke provinsi Gorontalo itu tiba – tiba marah kepada salah satu petugas. Kemarahan ibu Risma di Gorontalo ini di tunjukan kepada salah satu penjabat pendamping keluarga harapan ( PKH ).

Banyak juga politikus yang mengomntari kejadian ibu risma marah di Gorontalo ini. Ada yang memberi dukungan ada pula yang menghujat dan memberi saran agar menteri sosial ini di evaluasi psikolog.

Imbas Ibu Risma Marah Di Gorontalo

1. Ibu Risma Sudah Meminta Maaf

Sebagaimana telah di sampaikan oleh Sekertaris Jendral Kementrian Sosial Harry Hikmat bahwa menteri sosial RI ini sudah meminta maaf secara langsung. Ibu Risma telah maha168 meminta maaf langsung kepada anggota komisi VIII DPR RI Idah Syahhidah dan juga minta maaf  kepada Gurbernur Gorontalo Rusli Habibie.

2. Gubernur Gorontalo Tak Ingin Lagi Ada Kejadian Ini.

Saat ini Gubernur Gorontalo tak ingin kejadian ibu Risma marah di Gorontalo terjadi lagi di daerah lain. Ia berharap ibu Risma mengurangi sifat marah – marahnya. Dalam kesempatan lain Gubernur Gorontalo ini juga meminta maaf kepada bu Risma bila ada kata atau kalimat yang menyinggung bu Risma mohon untuk dimaafkan ujarnya.

3. Penjabat Yang Dimarahi Juga Sudah Meminta Maaf

 Penjabat Pendamping Keluarga Harapan ( PKH ) yaitu Fajar Sidik Napu adalah sosok yang di marahi ibu Risma saat di Gorontalo. Fajar menilai kalau sifat ibu Risma ini adalah bentuk perhatian seorang ibu kepada anaknya.

Fajar mengaku kepada Gubernur Gorontalo sudah memaafkan kemarahan ibu Risma saat kejadian kemarin . Disinggung beberapa awak media apakah dia merasa keberatan dengan kejadian kemarin? Saya rasa tidak mungkin saya membalas orang tua yang memarahi saya, karena itu juga merupakan bagian dari pendidikan ‘’ujarnya.

4. Kemarahan Risma Karena Mendengar Penjelasan Pihak Perbankan

Pokok persoalan yang membuat ibu Risma marah di Gorontalo saat itu adalah tentang data 26 nama penerima PKH yang uangnya belum masuk. Saat itu Fajar sudah menjelaskan bila nama – nama tersebut belum masuk ke daftar Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ).

Fajar juga menjelaskan waktu itu sedang terjadi pemadaan data dan menyebabkan terindikasi KPM ini dinonaktifkan dari pihak Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ). Saat itu juga ibu Risma bertanya ke staf kementerian yang memberi jawaban kalau data dan dari pihak bank juga menjawab begitu.

Saat ibu Risma mendengar jawaban pihak bank bila sudah dalam proses transaksi. Dan waktu itu juga ibu Risma langsung berdiri dan menunjuk saya dengan bulpoin sambil ber ujar ‘’ tak tembak kamu ya ‘’ jelasnya. Padahal yang di maksud pihak bank adalah data yang masuk untuk program Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) bukan  data yang menerima PKH seperti yang ibu maksud.

Itulah ulasan tentang ibu Risma yang marah di Gorontalo. Saat itu juga fajar melakuakan klarifikasi ulang kepada ibu Risma mengenai data – data penerima PKH. Ia juga menjelaskan kalau 26 data tersebut telah masuk ke e – PKH yang pengaktifannya mulai bulan Juni dan Juli mendatang.

Profil Anggota Keluarga Dinasti Politik Sukarmis di Kuansing

Sudah jadi rahasia umum terkait dinasti politik Sukarmis di Negeri Jalur, di Provinsi Riau, Provinsi Riau. Pada Pemilu Legislatif 2019 saja, ayah beserta tiga anaknya melenggang sebagai wakil rakyat. Ketiganya dari partai Golkar.

Pada tahun 2021, salah satu anak Sukarmis, yakni Andi Putra menjabat sebagai Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Belum lama menjabat, upaya membesarkan dinasti politik keluarga tersebut terhambat karena penangkapan Andi Putra oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu 21 Oktober 2021.

Berikut adalah profil dan rekam jejak politik dari Sukarmis dan ketiga anaknya yang mewarnai pertarungan politik di Kuansing.

1. Sukarmis

Menjabat sebagai bupati Kuansing selama dua periode membuat sang ayah, Sukarmis memilki akses kekuasan yang besar di Kuansing. Ia sebelumnya link alternatif maha168 menjabat sebagai Ketua DPRD Kuansing pada Pemilu 1999. Setelah terjadi pemekaran wilayah, terpilihlah sebagai bupati.

Saat Pemilu 201 diselenggarakan, Sukarmis meraih suara trbanyak untuk DPRD Riau, terutama dari daerah Idragiru Hulu-Kuansing dengan total perolehan sebanyak 37 ribu suara. Dengan perolehan suara ini, ia bersama Yulisman melaju ke DPRD Riau di Pekanbaru.

Tidak hanya itu, ia disebut-sebut akan menduduki jabatan Ketua DPRD. Namun, DPP lebih memilih Idra Gunawan, dengan menjadikan Sukarmis sebagai Ketua Badan Kehormatan.

2. Andi Putra

Lahur 1987, Andi Putra memiliki jalan yang mulus sebagai politisi berkat ayahnya. Sebagaimana penelitian dari Tito Handoko, peneliti Ilmu Politik FISIP Unri, menjelaskan bahwa Sukarmis berperan dalam rekam jejak politik dari anak-anakny termasuk Andi Putra.

Di usianya ke 22 tahun, saat Pemilu 2009, Andi Putra menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Kuansing selama tiga tahun. Selanjutnya, menjabat sebagai Ketua Komisi C pada tahun 2014.

Saat ayahnya terpilih sebagai Bupati Kuansing, Andi Putra juga terpilih sebagai Ketua PDRD. Terakhir, pada Pilkada Serentak 2020, Andi Putra terpilih sebagai Bupati dengan pasangannya wakil Bupati yakni Suhardiman Amby. Sekarang, Andi Putra mendekam di penjara setelah OTT KPK pada 21 Oktober kemarin.

3. Adam

Setelah terpilih sebagai bupati, posisi Ketua DPRD beralih pada adik Andi Putra yakni Adam. Laki-laki yang lahir di Muara Sentaji 9 April 1992 ini dilantik sebagai Ketua DPRD Kuansing pada Februari 2021.

Dengan gelar doktor, Adam maju di Dapil Kuansing II yang meliputi kecamatan Pangean, Kuantan Hilir, Kuantan Hilir Seberang, Inuman, Cerenti, Logas Tanah Darat, dan meraih suara terbanyak yakni 2.064 suara.

4. Romi Alfisah Putra

Romi Alfisah Putra satu dapil dengan saudaranya Andri Putra saat Pileg 2019. Ia meraih 2.110 suaara dan menjabat sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Kuansing.

Kasus Suap Bupati Kuansing

Dari ketiga anak Sukarmis, Andri Putra sebagai Bupati Kuantan Singingi tertangkap KPK atas kasus suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit di Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau. Dalam keterangan pers, wakil ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan ada dua tersangka yang ditetapkan. Selain Andi, pemberi suap yakni General Manager PT Adimulia Agrolestari yakni Sudarso.

Diduga Andi Putra menerima suap senilai 700 juta dar Sudarso. Suap ini ditujukan untuk mempermulus pengajuan izin HGU kebun sawit yang dimiliki perusahaan PT Adimulia Agrolestari. Lokasi kebun kemitraan yang diajukan perusahaan terletak di Kabupaten Kampar. Padahal, seharusnya lokasinya di Kabupaten Kuansing. “Diduga adanya kesepakatan antara SDR (Sudarso) dengan AP (Andi Putra) mengenai adanya pemberian uang dengan nilai tersebut,” kata Lili.

KORUPSI DANA BANSOS COVID – 19

Usai di tetapkan sebagai tersangka Mensos RI Juliari P. Batubara telah menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Menteri Sosial RI ini terjerat korupsi dana bansos covid – 19 yang ber awal dari OTT ( Operasi Tangkap Tangan ) beberapa waktu lalu oleh penjabat Kemensos.

Kasus pengadaan bantuan sosial penanganan covid – 19 ( bansos ) terjadi pada 2020 silam. Saat diselidiki ternyata korupsi dana bansos covid – 19 saat itu tak hanya menjerat Menteri Sosial Juliari P. Batubara saja namun juga menejarat anak buahnya.

Fakta Penangkapan Korupsi Dana Bansos Covid – 19

Kami akan mengulas beberapa fakta yang ada dalam penangkapan Mensos berserta para anak buahnya, saat korupsi dana bansos covid – 19, berikut beberapa fakta yang kami dapatkan :

1. Kasus Ini Berawal Dari Penangkapan Sang Anak Buah

Waktu itu Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tnagkap Tangan kepada salah satu anggota Kemensos. Salah satu penjabat eselo III ditangkap pada sabtu dini hari di lingkungan Kemensos. Kabar ini sempat dibenarkan oleh Menteri Sosial Juliari P. Batubara saat itu Beliau sedang tidak berada di Jakarta.

2. Saat Menanggapi Kasus Anak Buahnya Mensos Tak Mau Bicara Bnayak

Menteri Sosial Juliari P. Batubara saat itu tak mau memberikan banyak komentar tentang kasus yang sedang dihadapi oleh anggotanya. Dalam pengakuannya Menteri Sosial Juliari P. Batubara menghormati dan mendukung proses penyelidikan sesuai dengan proses hukum yang berlangsung di KPK.

3. Korupsi Ini Juga Berhubungan Dengan Vendor PBJ

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Buhari mengatakan bahwa korupsi dana bansos covid – 19 ini terkuak karena adanya hadiah pemberian vendor. Saat itu vendor slot online maha168 pengandaan barang dan jasa atau PBJ ini diberikan kepada Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) dari sejumlah vendor – vendor program tersebut.

4. Setelah Anak Buahnya Tertangkap Selang Sehari Mensos Juga Ditangkap

Akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi dana bansos covid – 19 ini. Selang setelah penangkapan anak buahnya Mensos Juliari P. Batubara juga di tetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus ini Mensos Juliari P. Batubara menerima suap bersama Adi Wahyono dan Mantheus Joko Santoso, dengan tersangka penyuap Ardian IM dan Hary Sidabuke.

5. Diduga Menerima Uang 17 Miliar

Sejumlah uang yang diduga diterima oleh Menteri Sosial dan anak buah nya sekitar Rp. 17 Miliar dari fee saat korupsi dana bansos covid – 19 selama masa pandemic saat itu. Fee periode pertama sebesar Rp. 12 Miliar dan jumlah yang diterima Mensos sebesar Rp. 8,2 Miliar dari pembagian fee yang ada. Dalam periode kedua mereka menerima seiktar fee sebesar Rp. 8,8 Miliar.      

6. Barang Bukti Baru Diamankan Rp. 14,7 Miliar Saat OTT Kepada Anak Buahnya

Saat mengelar OTT kepada anggota Kememsos KPK baru bisa mengamankan uang sebanyak Rp. 14,5 Miliar. Uang suap yang diterima para penjabat tersebut sekitar Rp. 11,9 Miliar dalam sejumlah pecahan mata uang asing, ada 171.085 Dollar AS setara degan Rp. 2,240 Miliar dan 23.000 Dollar Singapuara setara dengan Rp. 243 Juta.

Dan masing – masing uang suap tersebut di pisahkan dalam 7 koper, 3 tas ransel dan ada yang berada di dalam amplop.

Demikian fakta saat penangkapan kasus korupsi dana bansos covid – 19 tahun 2020 silam. Setalah penangkapan anak buahnya Menteri Sosial Juliari P. Batubara akhirnya menyerahkan diri ke KPK.

Ungkap Kenaikan Laba BUMN, Gerindra Anggap Erick Thorir Lakukan Deklarasi Capres

Isu calon presiden Indonesia tahun 2024 mendatang sudah senter dibicarakan. Partai-partai politik mulai menyebutkan nama-nama yang berpotensi atau layak menjadi calon presiden di tahun 2024.

Dari tahun ke tahun proses pemilihan calon presiden memang menjadi salah satu peristiwa politik Indonesia dengan euforia yang begitu besar. Erick Thohir adalah salah satu tokoh politik yang digadang-gadang akan maju sebagai calon wakil presiden tahun 2024.

Meski begitu, isu Erick Thohir akan mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden tahun 2024 mendapat kritik negatif dari politikus partai Gerindra Kamrussamad. Kritik kamrussamad kepada Menteri BUMN Erick Thohir dicuitkan setelah Erick Thohir menggumumkan mengenai kenaikan laba bersih yang didapatkan oleh BUMN di tahun 2021.

Dikutip dari CNN Indonesia, kamrussamad memberikan respon jika keberanian Erick Thohir dalam memamerkan peningkatan laba bersih yang didapatkan oleh BUMN bisa jadi sebagai upaya mendeklarasikan dirinya sebagai calon Presiden di tahun 2024 mendatang.

“Oleh karena itu, mungkin sudah waktunya deklarasi capres, karena sudah pandai dan berani berspekulasi di hadapan rakyat Indonesia,” Ucap Kamrussamad saat ditemui wartawan, Senin, 18 Oktober 2021.

Kamrussamad menilai  tindakan Erick Thohir yang memamerkan laba BUMN sangatlah unik dan ajaib. Kamrussamad  menganggap tindakan Erick Thohir unik karena BUMN mendapatkan dana penyertaan modal sekitar 52 triliun yang berasal dari APBD dan pajak yang disetorkan rakyat.

Kamrussamad menambahkan bahwa, dari 52 triliun setengah dari dana tersebut belum kembali. Adapun tindakan Erick Thohir dinilai ajaib karena keberaniannya adalah memamerkan prestasi yang berkaitan dengan ekonomi di masa pandemi covid 19.

Di saat masyarakat Indonesia sedang mengalami kesulitan ekonomi., tindakan unjuk prestasi menjadi hal yang ajaib dan tidak lazim. Terlebih lagi kamrussamad juga memaparkan data apabila pandemi covid 19 telah meningkatkan Angka kemiskinan sekitar 4%.

Dari 4% tersebut kebanyakan kasusnya terdapat di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dan Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta yang notabennya menjadi salah satu center basis usaha BUMN.

Kritik politikus partai Gerindra kamrussamad, tidak lain disebabkan setelah Erick Thohir mengeluarkan statement jika di tahun 2021 BUMN mengalami peningkatan pendapatan sebesar 356 persen.

Menteri BUMN Erick Tohir menambahkan jika dipertengahan tahun 2021 BUMN sudah berhasil meningkatkan pendapatannya sebanyak 96,5 triliun. Angka ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Erick Thohir kembali menambahkan jika peningkatan pendapatan ini sebagian besar diakibatkan dari peningkatan penjualan pada sektor pertambangan, keuangan slot maha168 dan energi. Bahkan, kenaikan pendapatan BUMN ditambahkannya sebagai bukti kinerja BUMN jauh lebih baik dari tahun sebelumnya.

Tokoh yang Diisukan sebagai Capres RI 2024

Peristiwa politik Indonesia seperti Pemilu tak Ayal selalu menjadi bahan perdebatan dan perbincangan. Seperti yang dialami saat ini ini pemilu capres RI masih akan dilaksanakan 3 tahun mendatang namun perdebatan mengenai calon yang akan maju sudah heboh dibicarakan di tahun 2021.

Selain Erick Thohir, tokoh lain yang digadang-gadang akan maju sebagai capres RI tahun 2024 adalah Gubernur DKI Jakarta  Anies Baswedan.

Mengenai isu ini, masyarakat memberikan respon yang beragam, ada yang mendukung ada pula yang menolak. Alasan penolak karena Anies dinilai kurang cakap dalam menangani banyak kasus utamanya mengenai peristiwa politik Indonesia selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Selain kurang cakap dalam menangani peristiwa politik di Indonesia, Anies Baswedan juga dinilai lalai dalam pengalaman menangani masalah pemukiman penduduk, krisis air bersih, dan lain sebagainya.