Demokrat Paksa Rencana Amandemen UUD 1945 Segera Dihentikan

caffreyforcongress.org – Wakil Sekretaris Jenderal [Wasekjen] Dewan Pimpinan Pusat [DPP] Partai Demokrat, Irwan, mendesak supata wacana Amandemen UUD 1945 yang akhir-akhir ini bergulir untuk segera dihentikan. Menurut Irwan, amandemen ini sangat tidak dibutuhkan oleh seluruh mesayarakat.

“Wacana Amandemen UUD RI 1945 harus segera dihentikan. Ngabisin baterai. Masyarakat tidak membutuhkan ini,” ungkap Irwan saat keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com.

Menurutnya, masyarakat saat ini memerlukan vaksin, pekerjaan, dan makanan. Hal itu terlihat dari berbagai mural yang banyak tersebar di banyak tempat.

“Kalian bisa melihat mural ada dimana-mana, mintanya bukan untuk amandemen tetapi mengirim pesan jika mereka lapar.”

Lebih lanjut lagi, Irwan menyebutkan bahwa partai koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo [Jokowi] terindikasi telah melakukan tes ombak perihal rumor amandemen UUD. Menurutnya, usaha dari partai koalisi melakukan hal tersebut terlihat begitu jelas.

“Sudah sangat jelas muncul upaya dari partai koalisi pemerintahan untuk melakukannya. Pernyataan dari Pak Zulkifli [PAN] terakhir kali juga mengindikasikan hal tersebut,” imbuhnya.

Irwan mengakui kalau konstitusi tidak kebal terhadap amandemen. Akan tetapi untuk sekarang ini, banyak orang yang meninggal, kemudian ekonomi terpuruk, serta belum pulih judi slot sepenuhnya. Dia mengingatkan, untuk membahas amandemen, harusnya diawali dengan kajian komprehensif, bukan tentang dorongan hasrat serta pemaksaan kehendak.

Sebelumnya, rencana amandemen UUD semakin menguat khususnya pada Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus 2021. Beberapa ketentuan yang disebut akan dirubah ialah mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara serta penambahan periode jabatan dari presiden.

Ramai-Ramai Buang Amandemen UUD 1945 dan Presiden 3 Periode

Beberapa partai politik serta elemen masyarakat menolak rencana amandemen UUD dan perubahan lama jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode.

Amandemen UUD adalah rencana yang digaungkan kembali oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat [MPR], Bambang Soesatyo, pada Sidang Tahunan MPR yang digelar pada 16 Agustus 2021 lalu. Sementara itu, rencana perubahan masa jabatan presiden adalah hal yang sebelumnya telah dicurigai oleh beberapap pihak akan dilakukan melalui amandemen UUD.

Di kalangan partai politik, terdapat Wakil Ketua MPR asal Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, yang menampik amandemen UUD tersebut. Dia mengatakan bahwa membicarakan wacana amandemen UUD ditengah pandemi Covid-19 ini sangat tidak bijaksana.

Akan tetapi, Jazilul menyatakan kalau PKB sedang menunggu perkembangan penanganan virus Covid-19 lebih dulu sebelum membahas perihal amandemen UUD.

“PKB saat ini sedang menunggu perkembangan atas penanganan Covid-19, kemudian barulah kalau ingin membahas tentang amandemen. Jika Covid-19 belum berakhir, saya pikir sangat tidak bijaksana jika kita membahas tentang amandemen UUD,” ungkap Jazilul.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR asal Fraksi PKS, Hidayar Nur Wahid, menyatakan untuk melakukan konsititusi dengan konsisten lebih mendesak ketimbang melakukan amandemen UUD 1945 sekalikan dengan terbatas.

Sinyal penolakan pun juga diutarakan oleh Wakil Ketua MPR asal Fraksi Partai nasdem serta Demokrat.

Kemudian dari elemen masyarakat, Ketua PA 212, Slamet Maarif, menolak dengan tegas sebab sekarang ini tak ada urgensi amandemen UUD.

“Kami bakal melawan melalui jalur konstitusional hingga dengan langkah seperti mengepung Gedung DPR/MPR jika masih dilanjutkan,” kata Slamet.

Secara umum, Slamet menyatakan jika PA 212 menampik rencana amandemen UUD. Meskipunn amandemen ini dilakukan dengan terbatas dan hanya dengan memasukkan PPHN, PA 212 akan terus menolak. “Yang pasti dari pihak kami akan menolak. Terlebih lagi jika amandemen hanya untuk bisa memperpanjang jabatan ataupun menjadi tiga periode kami akan lebih menolaknya,” tandasnya.

4 Fakta Baju Dinas DPRD Tangerang yang Menuai Banyak Kritik

caffreyforcongress.org – Belakangan ini, ramai perbincangan mengenai anggaran pengadaan bahan baju dinas DPRD Tangerang yang jumlahnya mencapai Rp675 juta. Anggaran tersebut dinilai tidak logis sehingga menuai hujan kritik dari berbagai kalangan. Dengan banyaknya kritik dan kecaman yang tertuju pada DRPD Tangerang, maka hasil rapat yang dilaksanakan pada 10 Agustus 2021 memutuskan bahwa DPRD Tangerang membatalkan pengadaan baju dinas tersebut. Peristiwa ini pada akhirnya membuat banyak publik ikut penasaran. Setidaknya, ada empat fakta menarik mengenai hal tersebut yang kini ikut diperbincangkan oleh masyarakat. Lantas, apa saja ke-empat fakta tersebut?

Inilah 4 Fakta di Balik Pengadaan Baju Dinas DPRD Tangerang

1. Anggaran naik dua kali lipat dari anggaran sebelumnya

Anggaran pengadaan pakaian dinas anggota DPRD Tangerang diketahui sebesar Rp675 juta. Namun, anggaran tersebut ternyata tidak sama dengan jumlah anggaran yang diajukan sebelumnya. Diketahui bahwa anggaran awal untuk pengadaan pakaian dinas tersebut hanya Rp312,5 juta sana. Ini artinya, anggaran yang diajukan pada tahun 2021 lalu naik hingga dua kali lipat.

Bahkan, anggaran tersebut disebut belum termasuk ongkos yang dialokasikan untuk menjahit. Dilaporkan bahwa biaya menjahit adalah Rp600.000,-. Dengan begitu, maka total anggaran dalam hal pengadaan baju dinas anggota DPRD Tangerang ini mencapai sekitar Rp1,275 miliar.

2. Jumlah pakaian dinas anggota DPRD bertambah

Naiknya anggaran hingga dua kali lipat yang membuat publik heboh tersebut ditanggapi oleh Ketua DPRD Tanggerang. Gatot menjelaskan bahwa judi online kenaikan anggaran tersebut karena meningkatkan jumlah pakaian yang nantinya akan diterima oleh setiap anggota DPRD Tangerang.

Pada tahun 2020 lalu, setiap anggota dijadwalkan akan menerima empat setel pakaian. Namun, jumlah pakaian yang diterima bertambah menjadi satu setel, sehingga masing-masing anggota akan mendapatkan lima setel pakaian. Sementara itu, jenis pakaian yang nantinya akan diterima oleh anggota dewan adalah pakaian sipil lengkap (PSL), pakaian sipil harian (PSH), pakaian sipil resmi (PSR), dan pakaian dinas harian (PDH) yang berjumlah 2 setel.

3. Menggunakan bahan Louis Vuitton

Hal yang tidak kalah mencegangkan publik adalah bahan yang dipilih untuk membuat baju dinas DPRD Kabupaten Tangerang tersebut. Ternyata, beberapa bahan yang digunakan adalah Louis Vuitton yang merupakan brand ternama asal luar negeri. Hal ini kemudian menjadi tanda tanya mengapa mereka tidak menggunakan bahan hasil produksi dalam negeri.

Selain Loius Vuitton, beberapa bahan lain yang digunakan adalah Lanificio Di Calvino untuk membuat PSR, Theodoro untuk membuat PSH, serta Thomas Crown untuk membuat PSL. Sementara itu, Gatot menyatakan bahwa anggota dewan tidak meminta spesifik bahan tertentu. Faktor kenyamanan dari bahan pakaian menjadi yang terpenting bagi mereka.

4. Proses pengadaan bahan baju dinas

Proses pengadaan bahan baju dinas anggota DPRD dilakukan melalui pelelangan. Gatot menyatakan bahwa pada proses pelelangan yang pertama gagal. Selanjutnya, dilakukan pelelangan kembali dengan mengadakan empat penawar. Ke-empat penawar tersebut antara lain PT Sarana Karya Syaban, CV Putra Jaya Karta, CV Adhi Prima Sentosa, dan CV Zulfa Bintang Pratama. Pelelangan tersebut kemudian dimenangkan oleh CV Adhi Prima Sentosa dengan penawaran senilai Rp675.000.000,- pada Juli 2021 lalu. Itulah beberapa fakta di balik hebohnya berita mengenai pengadaan baju dinas DPRD Tangerang. Kini, DPRD Tangerang pun telah memutuskan untuk melakukan pembatalan anggaran baju dinas tersebut. Tepatnya pada 10 Agustus 2021 lalu karena mendapat banyaknya kritik dari berbagai pihak.

Petinggi PDIP Klaim Bahwa Amandemen UUD 1945 Tidak Mengacu ke Jabatan Presiden

caffreyforcongress.org – Anggota Badan Pengkajian MPR asal Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [PDIP], Hendrawan Supratikno, mengungkapkan jika tak ada rencana, gereget, atau wacana untuk merubah periode jabatan maksimal dari Presiden. Sikap dari PDIP atas wacana amandemen UUD 1945 telah diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, yakni Hasto Kristiyanto, pada beberapa waktu yang lalu.

“Sejauh ini yang saya pahami dan saya tahu, tidak ada gereget, wacana, dan rencana kearah situ (mengubah periode jabatan maksimal dari presiden menjadi 3 periode),” ungkap Hendrawan seperti dikutip CNNIndonesia.com, Rabu 1 September 2021.

Menurutnya, sikap yang ditunjukkan oleh PDIP atas amandemen UUD adalah slowing down atau memandang tak harus dilakukan secara terburu-buru.

Sekjen (PDIP) sudah membicarakan bahwa ini akan dilakukan slowing down, tak perlu terburu-buru. Maka dari itu tidak harus ditafsirkan kembali. Untul hal situs judi slot penting semacam konstitusi, tak boleh ada tindakan grusa-grusu,” imbuhnya.

Sebelum ini, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan, mencium adanya upaya untuk memuluskan amandemen UUD 45 dibalik langkah Partai PAN yang bergabung kedalam koalisi parpol pendukung pemerintah Presiden Jokowi.

Menurut Irwan, kemunculan PAN diperlukan oleh partai politik dalam koalisi pendukung pemerintahan agar bisa mengusulkan amandemen UUD 45.

“Sejak awal dugaan saya PAN bakal ditarik masuk kedalam koalisi dikarenakan kebutuhan amandemen UUD 45. Tak hanya sebatas efektivitas di pemerintahan semata,” ujar Irwan dilansir CNNIndonesia.com, Kamis 26 Agustus 2021.

Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Hersaky Mahendra, berharap jika keputusan PAN gabung kedalam koalisi pendukung pemerintahan tidak untuk mendukung rencana memperpanjang periode jabatan presiden.

Herzaky mengungkapkan jika kedatangan PAN pada koalisi pemerintahan harus memberi manfaat untuk masyarakat luas.

“Bukan justru membahas perpanjangan periode jabatan presiden yang pastinya akan membuat gaduh dan tak ada manfaat buat masyarakat,” ungkapnya.

Ditemui terpisah, Ketua Majelis Syuro PKS, yakni Salim Segar Al-Jufri, menilai beberapa petinggi politik sedang melakukan manuver agar bisa menggalang dukungan untuk amandemen UUD 45. Tapi, dia tak menjelasakan lebih detail siapa para petinggi politik itu.

“Presiden sendiri sudah menampik rumor amandemen UUD 45 untuk dapat mengakomodasi ambisi kekuasaan. Tapi, manuver beberapa petinggi politik agar bisa menggalang dukungan untuk amandemen UUD 45 terbaca secara jelas. Masyarakat pun banyak yang melakukan protes,” ujar Salim.

Rencana Amandemen UUD 1945 Digaungkan PAN Pasca Mendekat ke Istana

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menggulirkan rencana amandemen UUD 45 setelah mendekat ke Istana. Rencana amandemen itu sempat memperoleh tudingan agar bisa memuluskan perpanjangan periode jabatan presiden lewat jalur amandemen.

“Pertama tentang pandemi Covid-19, kedua tentang ekononi, dan ketika tentang hubungan daerah dan pusat,” ungkap Zulkifli di Rapat Kerja Nasional [Rakernas] II PAN, Selasa 31 Agustus 2021.

Selain itu jugam Zulkifli bercerita ada juga pembahasan mengenai problematika yang sekarang ini muncul di lingkungan kelembagaan Indonesia.

“Ada beberapa yang ngomong, ‘Wah kalau begini terus, lamban, susah, ribut. Merasa kalau KY lembaga tertinggi, terkuat, MA tidak. Katanya MK paling berkuasa, kemudian DPR juga. Semuanya merasa paling berkuasa.”

Oleh sebab itu, ia menilai harus ada proses evaluasi selepas 23 tahun berjalannya Amandemen UUD 1945. Dia juga menyebut bahwa demokrasi tidak luput perlu dievaluasi. “Jadi, selepas 23 tahun, hasil dari amandemen ini menurut saya, butuh perbaikan atau evaluasi. Termasuk juga demokrasi yang ada di Indonesia, kita mau kemana, harus dievaluasi,” tandas Zulkifli.