KPK Meminta Mendagri Tito Karnavian Segera Melapor LHKPN 2020

caffreyforcongress.orgKPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ) mengharapkan Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. selaku Mendagri ( Menteri Dalam Negeri ) agar cepat menyampaikan aset dan kekayaan untuk periode 2020.

Karena, mantan Kapolri ( Kepala Kepolisian Negara ) itu di dalam catatan LHKPN tercatat baru melaporkan informasi kekayaan dan aset untuk periode 2019.

“Sipil negara diharuskan mengikuti di Pasal 5 angka 3 disebutkan bahwa penyelenggara negara wajib untuk melaporkan dan memberitakan LHKPN-nya sebelum saat dan sehabis menjabat,” kata Ipi di dalam keterangannya, Sabtu (18/9/2021).

Kewajiban pelaporan LHKPN termasuk diperjelas di dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Aturan itu menyatakan kekayaan aparat negara wajib diperiksa, dan dipublikasikan sebelum, selama, dan sehabis menjabat.

Untuk itu, KPK mengharapkan Tito Karnavian tidak mengabaikan kewajibannya. LHKPN-nya tetap ditunggu oleh komisi antikorupsi sampai waktu ini.

“Jadi, UU secara tegas sudah menyampaikan demikian,” ungkap Ipi.

Kata Ipi, pihaknya sebagai pelaksana UU di dalam UU KPK juga dinyatakan bahwa lembaga antirasuah memiliki kewenangan untuk menerima dan memberitakan LHKPN sebagai cara pencegahan korupsi.

Ia menegaskan, di Undang-Undang 28 Tahun 1999 dijelaskan tersedia sanksi administratif ketika kewajiban tidak dikerjakan oleh sipil negara.

“Ini barangkali yang sebenarnya  menjadi catatan karena beberapa pihak menilai sanksinya benar-benar ringan karena hanya sanksi administratif,” ungkap dia.

Maka itu, Tito diminta untuk tidak menganggap remeh penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN denda keterlambatan hanya sejenis biaya administrasi. Sebagai menteri, Tito diharapkan bisa menjadi teladan yang baik.

“Kami berharap ini akan menumbuhkan kepercayaan sipil negara bahwa aset dan kekayaan mereka dipantau secara publik. Dan sebagai pejabat umum slot online memiliki kewajiban untuk bersifat transparan, akuntabel untuk melaporkan kekayaannya,” ujar Ipi.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk melihat perkembangan kekayaan Tito. KPK akan segera memberitakan kekayaan Tito kalau udah diserahkan.

“Sekali lagi, sebagai bagian  penting di dalam pencegahan korupsi LHKPN ini sebenarnya membutuhkan peran dari saya kira tidak hanya KPK beserta himbauannya, kemudian membangkitkan kepatuhan laporan dari sipil negara namun termasuk peran dari masyarakat luas sekarang ini untuk turut memantau, dan melihat,” ujar Ipi.

Dari peninjauan Tribunnews.com di website elhkpn.kpk.go.id, jumlah semua harta kekayaan Tito Karnavian adalah sejumlah Rp 18,09 miliar atau tepatnya Rp 18.090.466.263 untuk laporan periode 2019. Laporan tersebut ia teruskan ke KPK pada 13 Januari 2020.

Harta kekayaan Tito lebih banyak diberikan dari kas dan setara kas yang nilainya Rp 9,53 miliar atau tepatnya Rp 9.532.725.263.

Aset terbesar kedua berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp 8,29 miliar atau tepatnya Rp 8.297.741.000. Ada 11 sektor tanah dan bangunan yang dilaporkan Tito di dalam LHKPN.

Aset properti yang dimaksud paling banyak di Kota Palembang. Sisanya berada di Kota Jakarta Selatan dan Kota Tangerang.

Sejumlah besar propertinya merupakan hasil sendiri, lainnya berasal dari hibah tanpa akta.

Yang menarik, Tito Karnavian tidak menyampaikan kepemilikan kendaraan, baik roda dua ataupun roda empat. Ia hanya melaporkan memiliki harta bergerak lain yang bernilai sekitar Rp 260 juta.

Tito tercatat termasuk tidak memiliki kekayaan berupa surat berharga, dan juga tidak ada utang di dalam laporan LHKPN yang dibuatnya.

Jangan Berikan Contoh Buruk Ipi mewanti, Mendagri Tito tidak mengganggap remeh pelaporan LHKPN karena denda keterlambatan hanya berupa administratif. Sebagai menteri, Tito diharapkan jangan berikan contoh buruk.

Sumber https://www.tribunnews.com

Gerindra DKI Sebut Pertemuan dengan Anies Baswedan Karena Usulan 7 Fraksi

caffreyforcongress.org – Anggota DPRD DKI asal fraksi Gerindra, Syarif, mengklaim jika pertemuan makan malam dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang membicarakan pagelaran Formula E di Jakarta dihelat karena usulan dari 7 fraksi.

Pertemuan makan malam tersebut diketahui diadakan di kediaman dinas Anies, Jl Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 26 Agustus yang lalu. Dari sebanyak 8 fraksi, pertemuan itu hanya minus PSI dan PDIP yang hingga kini ngotot mengajukan masalah interpelasi.

“Saya hanya ingin meluruskan saja, inisiatif kedatangan bukan atas gubernur. Tetapi dari kami yang 7 fraksi ini ingin mengetahui lebih rinci duduk perkara tentang Formula E,” ungkap Syarif ketika wawancara dengan CNNIndonesia, Minggu 28 Agustus 2021.

Menurutnya, usulan pertemuan tersebut awalnya disampaikan anggota DPRD DKI asal fraksi Gerindra, yakni Iman Satria. Pertemuan diadakan lantaran banyak sekali pertanyaan mengenai Formula E yang tak sepenuhnya bisa dijawab oleh Anies Baswedan ataupun pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat.

Syarif tidak menampik jika pertamuan makan malam itu berkaitan dengan diadakannya Formula E. Akan tetapi, pertemuan ini tidak secara spesifik membahas supaya 7 fraksi yang diundang kedalam pertemuan itu berhenti ataupun mengajukan interpelasi terhadap Anies.

Menurut Syarif, Gubernur DKI Jakarta didalam pertemuan malah legowo kalau DPRD DKI setuju untuk mengajukan interpelasi. Pasalnya menurut Anies, seperti diungkapkan Syarif, interpelasi adalah hak anggota dewan.

Meskipun bkan permintaan Anies, Syarif menyebutkan jika pihaknya sudah meminta supaya 7 fraksi lainnya segera mengurunkan niatan mereka untuk mengajukan judi online terpercaya interpelasi. Selain partai Gerindra, diketahui total 7 fraksi masing-masing adalah PKS, Golkar, PKB, Demokrat, Nasdem, dan PAN.

“Justru gubernur saat ditanya. Bapak ada interpelasi ya, siap saja mungkin ada interpelasi. Itu kan sudah hak mereka. Namun kami dari fraksi setuju lebih bagus kita akan menghimbau pada rekan-rekan fraksi agar mengurunkan niatan tersebut,” ujarnya.

Interpelasi merupakan hak milik anggota dewan ataupun legislatif untuk bisa mempertanyakan kebijakan yang diusung pemerintah eksekutif yang disebut sudah menimbulkan kerugian atau polemik. Pada DPRD DKI, interpelasi mengenai Formula E sudah diajukan olah 2 fraksi, yaitu PDIP serta PSI.

2 fraksi itu, merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 perihal MPR, DPR, DPD, serta DPRD sudah memenuhi syarat. Pasal 330, hak interpelasi paling sedikit wajib diusulkan oleh 10 orang dari anggora DPRD serta lebih dari 1 fraksi di DPRD yang beranggotakan sebanyak 35 hingga 75 orang.

Anies Baswedan Dinilai Belum SIap Hadapi Interpelasi

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan adanya kejanggalan atas pertemuan makan malam tersebut. Tidak hanya itu saja, menurut Yunarto, kejanggalan tersebut berdampak atas kecurigaan pada Anies Baswedan mengenai gelaran Formula E.

Dia menilai jika harusnya interpelasi inijadi momen yang dapat dimanfaatkan Pemprov DKI untuk meyakinkan DPRD DKI. Tapi, Yunarto melihat ada ketakutan dari pihak Anies saat menghadapi hak interpelasi.

“Artinya bahwa semakin mengindikasikan menurut saya ada kejanggalan atas pelaksanaan Formula E yang kurang siap dijelasakan ataupun tidak dapat dijelaskan. Sehingga gubernur takut atas usaha membrikan keterangan serta justru memakai kekuatan adu kekuatan politik dengan jumlah besar agar bisa menggagalkan hal ini,” ujar Yunarto saat ditanyai wartawan.

“Ini justru semakin menambah kecurigaan menurutku pribadi, seharusnya pemerintah provinsi atas hal ini memanfaatkan momentum yang diberikan melalui interpelasi. Jika merasa kebijakan itu benar, agar kemudian menjelaskan ataupun mengajak seluruh stakeholder beserta masyarakat supaya mendukung pagelaran ini,” tandas Yunarto.

Marak Kampanye Baliho, Pengamat Sebut Kurang Empati

Caffreyforcongress – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Airlangga [Unair], yakni Irfan Wahyudi, menilai bahwa bertebarannya kampanye baliho sudah mencederai semangat para warga yang saat ini tengah berjuang melawan pandemi Covid-19.

Meski, kata Irfan, secara teknis pemasangan baliho ataupun papan reklame itu tak menjadi masalah sebab dilakukan di lokasi yang diizinkan.

“Sebetulnya wajar saja di pasang di billboard, tapi yang harus diperhatikan ialah pesan yang terkandung di dalamnya,” ungkap Irfan Wahyudi di Surabaya, Jawa Timur, akhir-akhir ini.

“Jika pesannya itu adalah menyiratkan mengenai kepentingan politik, tentunya slot deposit pulsa ini akan mencederai semangat para warga yang saat ini sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19. Yang salah itu bukan papan reklamenya sebagai media, namun pesan yang terkandung di dalamnya,” tambah Irfan.

Adalah anak dari Ketua Umum [Ketum] PDI Perjuangan, Puan Maharani serta Ketua Umum dari Partai Golkar, yakni AIrlangga Hartarto yang sangat banyak memasang papan reklame, baliho, serta poster di sejumlah lokasi, akhir-akhir ini. Pemasangan baliho beserta pesan itu dituding menjadi bagian kampanye jelang Pilpres 2024 mendatang.

Irfan menyebut bahwa ada 2 langkah penyampaian pesan yang dipakai oleh politikus untuk pemasangan iklan pada papan reklame ataupun baliho. Caranya adalah melalui promosi secara gamblang [hardselling] serta promosi dengan malu-malu lewat jargon.

Dua langkah tersebut, sambung Irfan, sama-sama menjadi perilaku yang kurang berempati sebab tidak mencerminkan kondisi seperti saat ini.

“Pemasangannya seperti mengungkapkan jika apapun yang terjadi, aku akan terus mempromosikan diri supaya dikenal banyak masyarakat di persiapan Pilpres 2024 nanti,” terangnya.

Menurutnya, akan jadi lebih bagus kalau papan reklame atau baliho itu diisi iklan yang dapat mempersuasi warga agar selalu mematuhi protokol kesehatan secara benar. Contohnya ialah tips mencuci tangan yang bagus, atau pesan bernada positif lain yang dapat meningkatkan optimisme untuk menghadapi krisis ekonomi dan kesehatan.

Terlebih lagi, sebentar lagi Indonesia bakal merayakan HUT RI ke-76. Irfan menyebutkan jika link alternatif liga365 pemasangan baliho dengan tema ‘semangat kemerdekaan’ disebut lebih cocok dilakukan ketimbang diisi kampanye politik.

Kampanye Baliho Terkesan Monoton

Pengamat politik Universitas Negeri Semarang [Unnes], Cahyo Seftyono, menyebut bahwa pemasangan baliho politisi pada ruang publik harusnya dapat didesain lebih inovatif dan edukatif.

Menurut Cahyo, pemasangan baliho atau papan reklame untuk dijadikan sebagai kampanye para politisi wajar dilakukan agar menarik simpati dari masyarakat. Tapi, kalau dilakukan untuk menaikkan popularitas, ini dirasa kurang pas dengan konteks sebab situasnya saat ini masih sedang melawan pandemi Covid-19.

“Jika membahas konteksnya seperti pandemi sebetulnya sangat tidak pantas. Namun, disisi lain jika membahas konteks keperluan sebagai politisi ya wajar,” ungkap Cahyo ketika dihubungi wartawan.

Dia melontarkan kritik seperti baliho politisi tersebut lebih monoton dan cuma sekedar tampil saja.

“kalau begitu mereka seolah-olah penting terlihat di jalanan. Jika menilik kondisi seperti saat ini, seharusnya hal tersebut didesain lebih inovatif. Sehingga yang dilihat tidak monoton.

Cahyo menambahkan, kampanye baliho politisi masih jadi opsi untuk berkampanye sebab lebih gampang diakses oleh masyarakat.

“Maksud politisi itu kampanye melalui baliho atau papan reklame saya tahu sebab memang menjadi hal yang gampang diakses oleh masyarakat serta minim literasi. Jadi, saat melihat gambar tersebut lebih mudah ditangkap. Saya mengerti logikanya mengapa mereka mengejar di papan reklame serta bukan yang interaktif dan substansif.

“Jika mereka menyasar Pilpres 2024, tujuan kampanye tersebut adalah popularitas. Ia akan dikenal, seperti halnya pernah ada analisis sejumlah politisi dengan drone emprit. Popularitas sejumlah politisi yang hingga ini belum terlihat mulai bermunculan,” tutupnya.

jokowi

Kursi Wakil Mentrei Masih Kosong di Era Jokowi

Caffreyforcongress.org – Presiden Joko Widodo menambahkan sebuah jabatan baru yaitu Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB). Akan tetapi, Jokowi belum menempatkan dan menentukan siapa yang akan menempati posisi baru tersebut.

Dengan adanya jabatan baru, maka terjadilah penambahan kursi wakil menteri yang masih kosong pada kabinet Indonesia Maju.

Kini tercatat ada 14 kursi wakil menteri yang telah terisi pada Kabinet Indonesia Maju. Sementara terdapat lima kursi wakil menteri yang masih kosong.

Pada 25 September 2020 lalu, Jokowi telah menyiapkan dua buah kursi wakil menteri situs judi slot deposit pulsa. Saat itu, lewat Perpres No.95 Tahun 2020 Jokowi mengadakan kursi Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Kursi menteri kosong juga terdapat pada Kementrian Perindustrian, Jabatan itu telah kosong sejak disahkan lewat Perpres Nomor 107 Tahun 2020 pada 10 November 2020.

Kursi keempat yang masih kosong adalah kursi Wakil Menteri ESDM. Setelah Arcandra Tahar, Jokowi belum menempatkan orang baru pada posisi tersebut.

Jabatan Wakil Menteri ESM diatur dalam Perpres Nomor 105/2016 dan belum mempunyai perubahan terhadap aturan tersebut hingga hari ini.

Yang kelima adalah kursi Wakil Menteripan-RB. Posisi tersebut disahkan pada tanggal 19 Mei lalu melalui Perpres No 47 Tahun 2021.

Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo mengatakan saat ini masih belum ada orang yang ditunjuk untuk jabatan tersebut. Tjahjo menyerahkan semuanya kepada Jokowi terkait orang yang akan dipilih menjadi pendampingnya nanti.

Tjahjo menyampaikan pesan singkat kepada wartawan pada hari Jumat (4/6) “Belum ada, kita tunggu saja keputusan Bapak Presiden pada saat momen penambahan wamen”.