Profil Anggota Keluarga Dinasti Politik Sukarmis di Kuansing

Sudah jadi rahasia umum terkait dinasti politik Sukarmis di Negeri Jalur, di Provinsi Riau, Provinsi Riau. Pada Pemilu Legislatif 2019 saja, ayah beserta tiga anaknya melenggang sebagai wakil rakyat. Ketiganya dari partai Golkar.

Pada tahun 2021, salah satu anak Sukarmis, yakni Andi Putra menjabat sebagai Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Belum lama menjabat, upaya membesarkan dinasti politik keluarga tersebut terhambat karena penangkapan Andi Putra oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu 21 Oktober 2021.

Berikut adalah profil dan rekam jejak politik dari Sukarmis dan ketiga anaknya yang mewarnai pertarungan politik di Kuansing.

1. Sukarmis

Menjabat sebagai bupati Kuansing selama dua periode membuat sang ayah, Sukarmis memilki akses kekuasan yang besar di Kuansing. Ia sebelumnya link alternatif maha168 menjabat sebagai Ketua DPRD Kuansing pada Pemilu 1999. Setelah terjadi pemekaran wilayah, terpilihlah sebagai bupati.

Saat Pemilu 201 diselenggarakan, Sukarmis meraih suara trbanyak untuk DPRD Riau, terutama dari daerah Idragiru Hulu-Kuansing dengan total perolehan sebanyak 37 ribu suara. Dengan perolehan suara ini, ia bersama Yulisman melaju ke DPRD Riau di Pekanbaru.

Tidak hanya itu, ia disebut-sebut akan menduduki jabatan Ketua DPRD. Namun, DPP lebih memilih Idra Gunawan, dengan menjadikan Sukarmis sebagai Ketua Badan Kehormatan.

2. Andi Putra

Lahur 1987, Andi Putra memiliki jalan yang mulus sebagai politisi berkat ayahnya. Sebagaimana penelitian dari Tito Handoko, peneliti Ilmu Politik FISIP Unri, menjelaskan bahwa Sukarmis berperan dalam rekam jejak politik dari anak-anakny termasuk Andi Putra.

Di usianya ke 22 tahun, saat Pemilu 2009, Andi Putra menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Kuansing selama tiga tahun. Selanjutnya, menjabat sebagai Ketua Komisi C pada tahun 2014.

Saat ayahnya terpilih sebagai Bupati Kuansing, Andi Putra juga terpilih sebagai Ketua PDRD. Terakhir, pada Pilkada Serentak 2020, Andi Putra terpilih sebagai Bupati dengan pasangannya wakil Bupati yakni Suhardiman Amby. Sekarang, Andi Putra mendekam di penjara setelah OTT KPK pada 21 Oktober kemarin.

3. Adam

Setelah terpilih sebagai bupati, posisi Ketua DPRD beralih pada adik Andi Putra yakni Adam. Laki-laki yang lahir di Muara Sentaji 9 April 1992 ini dilantik sebagai Ketua DPRD Kuansing pada Februari 2021.

Dengan gelar doktor, Adam maju di Dapil Kuansing II yang meliputi kecamatan Pangean, Kuantan Hilir, Kuantan Hilir Seberang, Inuman, Cerenti, Logas Tanah Darat, dan meraih suara terbanyak yakni 2.064 suara.

4. Romi Alfisah Putra

Romi Alfisah Putra satu dapil dengan saudaranya Andri Putra saat Pileg 2019. Ia meraih 2.110 suaara dan menjabat sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Kuansing.

Kasus Suap Bupati Kuansing

Dari ketiga anak Sukarmis, Andri Putra sebagai Bupati Kuantan Singingi tertangkap KPK atas kasus suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit di Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau. Dalam keterangan pers, wakil ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan ada dua tersangka yang ditetapkan. Selain Andi, pemberi suap yakni General Manager PT Adimulia Agrolestari yakni Sudarso.

Diduga Andi Putra menerima suap senilai 700 juta dar Sudarso. Suap ini ditujukan untuk mempermulus pengajuan izin HGU kebun sawit yang dimiliki perusahaan PT Adimulia Agrolestari. Lokasi kebun kemitraan yang diajukan perusahaan terletak di Kabupaten Kampar. Padahal, seharusnya lokasinya di Kabupaten Kuansing. “Diduga adanya kesepakatan antara SDR (Sudarso) dengan AP (Andi Putra) mengenai adanya pemberian uang dengan nilai tersebut,” kata Lili.

KPK Meminta Mendagri Tito Karnavian Segera Melapor LHKPN 2020

caffreyforcongress.orgKPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ) mengharapkan Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. selaku Mendagri ( Menteri Dalam Negeri ) agar cepat menyampaikan aset dan kekayaan untuk periode 2020.

Karena, mantan Kapolri ( Kepala Kepolisian Negara ) itu di dalam catatan LHKPN tercatat baru melaporkan informasi kekayaan dan aset untuk periode 2019.

“Sipil negara diharuskan mengikuti di Pasal 5 angka 3 disebutkan bahwa penyelenggara negara wajib untuk melaporkan dan memberitakan LHKPN-nya sebelum saat dan sehabis menjabat,” kata Ipi di dalam keterangannya, Sabtu (18/9/2021).

Kewajiban pelaporan LHKPN termasuk diperjelas di dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Aturan itu menyatakan kekayaan aparat negara wajib diperiksa, dan dipublikasikan sebelum, selama, dan sehabis menjabat.

Untuk itu, KPK mengharapkan Tito Karnavian tidak mengabaikan kewajibannya. LHKPN-nya tetap ditunggu oleh komisi antikorupsi sampai waktu ini.

“Jadi, UU secara tegas sudah menyampaikan demikian,” ungkap Ipi.

Kata Ipi, pihaknya sebagai pelaksana UU di dalam UU KPK juga dinyatakan bahwa lembaga antirasuah memiliki kewenangan untuk menerima dan memberitakan LHKPN sebagai cara pencegahan korupsi.

Ia menegaskan, di Undang-Undang 28 Tahun 1999 dijelaskan tersedia sanksi administratif ketika kewajiban tidak dikerjakan oleh sipil negara.

“Ini barangkali yang sebenarnya  menjadi catatan karena beberapa pihak menilai sanksinya benar-benar ringan karena hanya sanksi administratif,” ungkap dia.

Maka itu, Tito diminta untuk tidak menganggap remeh penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN denda keterlambatan hanya sejenis biaya administrasi. Sebagai menteri, Tito diharapkan bisa menjadi teladan yang baik.

“Kami berharap ini akan menumbuhkan kepercayaan sipil negara bahwa aset dan kekayaan mereka dipantau secara publik. Dan sebagai pejabat umum slot online memiliki kewajiban untuk bersifat transparan, akuntabel untuk melaporkan kekayaannya,” ujar Ipi.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk melihat perkembangan kekayaan Tito. KPK akan segera memberitakan kekayaan Tito kalau udah diserahkan.

“Sekali lagi, sebagai bagian  penting di dalam pencegahan korupsi LHKPN ini sebenarnya membutuhkan peran dari saya kira tidak hanya KPK beserta himbauannya, kemudian membangkitkan kepatuhan laporan dari sipil negara namun termasuk peran dari masyarakat luas sekarang ini untuk turut memantau, dan melihat,” ujar Ipi.

Dari peninjauan Tribunnews.com di website elhkpn.kpk.go.id, jumlah semua harta kekayaan Tito Karnavian adalah sejumlah Rp 18,09 miliar atau tepatnya Rp 18.090.466.263 untuk laporan periode 2019. Laporan tersebut ia teruskan ke KPK pada 13 Januari 2020.

Harta kekayaan Tito lebih banyak diberikan dari kas dan setara kas yang nilainya Rp 9,53 miliar atau tepatnya Rp 9.532.725.263.

Aset terbesar kedua berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp 8,29 miliar atau tepatnya Rp 8.297.741.000. Ada 11 sektor tanah dan bangunan yang dilaporkan Tito di dalam LHKPN.

Aset properti yang dimaksud paling banyak di Kota Palembang. Sisanya berada di Kota Jakarta Selatan dan Kota Tangerang.

Sejumlah besar propertinya merupakan hasil sendiri, lainnya berasal dari hibah tanpa akta.

Yang menarik, Tito Karnavian tidak menyampaikan kepemilikan kendaraan, baik roda dua ataupun roda empat. Ia hanya melaporkan memiliki harta bergerak lain yang bernilai sekitar Rp 260 juta.

Tito tercatat termasuk tidak memiliki kekayaan berupa surat berharga, dan juga tidak ada utang di dalam laporan LHKPN yang dibuatnya.

Jangan Berikan Contoh Buruk Ipi mewanti, Mendagri Tito tidak mengganggap remeh pelaporan LHKPN karena denda keterlambatan hanya berupa administratif. Sebagai menteri, Tito diharapkan jangan berikan contoh buruk.

Sumber https://www.tribunnews.com

Juliari Batubara Digugat Warga Jabodetabek Terkait Korupsi Bansos

caffreyforcongress.org – Sejumlah warga Jabodetabek bakalan menggugat eks Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara terkait ganti rugi korupsi dana bantuan sosial (bansos) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (14/6/2021).

Nelson Nikodemus Simamora yang merupakan kuasa hukum penggugat dari LBH Jakarta mengatakan, gugatan ini adalah langkah awal warga penerima bansos untuk meminta ganti rugi atas korupsi yang dilakukan oleh Juliari.

“Tujuan kita melakukan gugatan adalah meminta ganti kerugian sebagai bentuk reparasi dalam konteks hak asasi manusia dan kemudian dalam konteks antikorupsi ini adalah bentuk kompensasi,” ujar Nelson dalam konferensi pers, Minggu (13/6/2021).

Nelson juga mengatakan, gugatan itu hanya upaya penggabungan perkara yang saat ini dihadapi Juliari.

Saat ini Juliari sedang menghadapi kasus pidana korupsi bansos bersama komplotannya judi slot pulsa.

“Nanti ada dua putusan, perkara pidana dan perdata dalam perihal ganti rugi”, kata Nelson.

Sementara itu, Peneliti dari ICW (Indonesia Corruption Watch) Kurnia Ramadhana mengatakan, warga jabodetabek adalah kelompok masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Dengan terjadinya kasus korupsi bansos, warga jabodetabek semakin terpukul.

“Korupsi yang dilakukan oleh Juliari bersama dengan komplotannya termasuk korupsi paling keji sepanjang sejarah Republik Indonesia dikarenakan saat ini sedang parah parahnya bencana terjadi, uang itu malah jadi bancakan oleh mantan Mensos”, ungkap Kurnia.

JPU jaksa penuntut umum (JPU) KPK mendakwa Juliari menerima uang fee dana bansos Covid-19 di Jabodetabek adalah sebesar Rp 32,48 Miliar

Uang tersebut diterima oleh Juliari dari 109 perusahaan yang terlibat didalam pengadaan bansos, Uang tersebut diduga diterima oleh Juliari melalui dua stafnya yakni Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.

Majelis hakim juga sudah memvonis dua orang yang menyuap Juliari dalam perkaran ini yaitu Dirut PT Tigapilar Agro Utomo, Adrian Iskandar Maddanatja serta Harry Van Sidabukke.

Kedua orang ini divonis oleh majelis hakin dengan kurungan 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta, subsider 4 bulan kurungan. Majelis hakim menilai keduanya sudah terbukti melakukan suap pada Juliari.