Wakil Ketua DPRD Ini Semarak Ajak Warga Tolak IKN Lebih besar

Rupanya sang Wakil Ketua DPRD Jakarta, yaitu Abdurrahman Suhaimi, menolak untuk setuju dengan keputusan pemerintah yang ingin memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Kota Jakarta ke Kalimantan Timur. Ia juga turut mengajak para warga DKI Jakarta untuk ramai-ramai menolak Undang-Undang Ibu Kota Negara serta dapat menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Urgensi dalam permasalahan ini dipertanyakan Suhaimi tentang pemindahan yang sangat membutuhkan biaya yang besar tersebut. Padahal, menurutnya saat ini masyarakat lebih membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Tanggapan Wakil Ketua DPRD Jakarta

Ungkap Suhaimi secara pribadi sebagai anggota dewan, Ia tidak sependapat tentang pemidahan Ibu Kota Negara. Padahal semua infrastruktur sudah siap di Jakarta sini. Memindahkan IBu Kota Negara ke Kalimantan Timur membutuhkan biaya hingga triliunan. Sementara kondisi masyarakat kita sendiri masih membutuhhkan banyak dukungan dana yang luar biasa, apalagi melihat kita masih melawan covid di mas apandemi ini.

Intinya, Suhaimi merasa masyarakat seluruhnya sebagian besar tidak setuju dengan hal itu apabila dilakukan survei kepada seluruh masyarakat di Jakarta. Maka dari itu, Ia ini mengajak mpo88 seluruh masyarakat di Jakarta untuk menyuarakan mpo88 pendapat utnuk menolak atau jika perlu mengambil tindakan mengenai pemindahan Ibu Kota Negara ini. Salah satunya bisa dilakukan dengan menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Suhaimi berkata bahwa Ia sepenuhnya mendukung untuk melakukan tindakan sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Atau apabila masyarakat DKI Jakarta secara umum menyuarakan lebih besar pendapatnya secara konstitusional, bermartabat, beradab agar dapat menajadi sebuah gagasan yang disaksikan siapapun.

Sebelum peristiwa ini, DPR RI dinyatakan telah mengesahkan RUU atau Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang. Pengesahan yang dilakukan DPR RI ini telah dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini. Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ini juga telah mendapatkan keputusan tingkat I pada  dini hari tadi.

Semua poin yang tertuang di RUU ini telah disepakati, mirip dengan IKN baru berbentuk otorita setingkat dengan provinsi, hingga usulan nama Ibu Kota Negara dari Jokowi, yaitu Nusantara. Diketahui juga , Untuk Panitia Khusus pembahasan RUU tentang IKN ini baru ditetapkan pada 7 Desember. Yang berarti, sejak pembentukan Pansus terbentuk hingga target pengesahan, Pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara ini hanya memakan waktu dalam satu bulan.

Salah satu Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin ikut mengkritik pula target pemerintah yang ingin memindahkan Ibu Kota Negara ini yang mulai dibangun pada 2024 dianggap sangat tidak realistis. Menurut Hamid, kondisi lahan yang ada calon ibu kota baru di Kalimantan Timur masih berupa hutan-hutan belantara.

Hamid menganggap infrastruktur yang belum disiapkan dengan baik menjadi salah satu alasan tidak realistis untuk pemindahan IKN ini. Rencana yang mulai dilaksanakan saat 2024 pada semester 1 atau bulan maret bagaikan keajaiban simsalabim pasukan Bandung Bondowoso. Tak hanya itu, Hamid juga meminta pemerintah untuk menimbangkan secara matang untuk menggunakan APBN dalam pembangunan IKN. Penggunaan APBN yang begitu besar dirasa sangat tidak rasional. Hingga saat ini Pemerintah juga sudah menyiapkan Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara yang baru. Dengan segala kritik tajam yang terjadi, membuat sang Wakil DPRD Jakarta semakin yakin untuk mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk menolak IKN baru secara besar-besaran.

Putusan MK Soal UU Cipta Kerja: Begini Usul Golkar

Akhirnya terkait gugatan tentang UU Cipta kerja mendapat putusan dari MK. Christina Aryani selaku anggota badan legislasi DPR RI yang berasal dari Fraksi Golkar menyatakan. Jika putusan MK yang mengharuskan adanya revisi terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Adalah jalan yang paling baik untuk digunakan dalam metode penyusunan regulasi  dengan model omnibus law.

Pernyataan tersebut untuk memberikan respons terkait putusan MK  yang meminta pemerintah serta DPR memperbaiki UU Cipta kerja. Perbaikan UU Nomor 11 tahun 2020 tersebut diberikan jangka waktu kurang lebih 2 tahun kedepan.

Menurutnya putusan  agar dilakukan revisi yang diberikan akan menjadi kesempatan untuk menghadirkan solusi permasalahan yang lebih baik terhadap tumpang tindih peraturan. Serta ketidaksesuaian antara materi muatan  dalam proses penyusunan regulasi selama ini.

“kami sepakat jika revisi UU  12/2011  terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu jalan terbaik dalam mengatur teknis mpo88 aplikasi metode omnibus law dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia”  terang Christina dalam keterangannya pada Jumat 26 November 2021

ia menghargai serta akan memastikan untuk menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Dia juga mengatakan bahwa pihak DPR tentu sangat terbuka dalam melakukan perbaikan-perbaikan terhadap apapun yang menurut MK itu inkonstitusional.

Meski begitu Christina juga mengatakan bahwa DPR perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu bersama pemerintah untuk menentukan mekanisme paling tepat yang akan ditempuh dalam memperbaiki UU Cipta kerja tersebut.

“ Saya rasa ini juga harus ditindaklanjuti segera dengan begitu sebelum tenggat waktu 2 tahun UU Cipta kerja Sudah bisa selesai”  ucapnya lagi.

Secara substansial Indonesia memang memerlukan sebuah metode penyusunan regulasi dengan model omnibus la. Supaya pembenahan peraturan  perundang-undangan yang ada terlebih menyangkut masalah tumpang tindih peraturan hiperregulasi serta ketidak sesuaian materi muatan hingga problem ego sektoral.

Omnibus law sebagai solusi

 Omnibus law sendiri dianggap sebagai jalan keluar dalam mengatasi berbagai masalah peraturan perundang-undangan yang saat ini dialami oleh Indonesia.  Omnibus law bisa mengatasi secara efektif cepat serta efisien dan bisa menjadi solusi guna melakukan penataan serta harmonisasi existing regulasi.

Sampai saat ini setidaknya sudah hadir 4 peraturan perundang-undangan yang disusun dengan menggunakan metode ini diantaranya seperti UU Cipta kerja Perppu 1/2020 PP 9/2021 mengenai perlakuan perpajakan untuk Peraturan Menteri Kesehatan 18/pmk 03/2021 dan kemudahan berusaha.

 MK juga memberikan perintah untuk dibentuk suatu landasan hukum guna menjadi pedoman oleh DPR dan juga pemerintah dalam membentuk suatu undang-undang yang menggunakan metode omnibus law.

“Pihak mahkamah juga memerintahkan untuk segera dibentuk suatu landasan hukum yang lebih baku sehingga bisa menjadi suatu pedoman dalam membentuk undang-undang yang menggunakan metode omnibus lho sehingga memiliki sifat kekhususan yang lebih khusus”  suhu Soehartoyo Hakim konstitusi pada 2021. 

Dengan landasan hukum yang dibentuk tersebut nantinya UU Cipta kerja akan dilakukan perbaikan untuk memenuhi cara  atau metode yang lebih pasti standar dan baku dalam memenuhi asas pembentukan UU sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor  12/2011. khusunya lagi berkaitan dengan asas keterbukaan yang tentunya harus menyertakan partisipasi dari masyarakat secara maksimal. Sehingga akan menjadi manifestasi perintah konstitusi yang terdapat pada pasal 22 A UUD 1945