Marah Pada Menlu Malaysia Terkait Kudeta Myanmar Pm Kamboja Telepon Langsung Jokowi

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen rupanya mempunyai hubungan baik dengan presiden Joko Widodo. Pasalnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 kemarin, Hun Sen meminta melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Ri Joko Widodo. Ada banyak hal yang melatarbelakangi sambungan telepon ini, salah satunya adalah kemarahannya pada Menlu Malaysia terkait sikapnya atas Kudeta Myanmar

Presiden Joko Widodo beserta Perdana Menteri Kamboja tersebut membahas perkembangan dari penyelesaian kudeta militer Myanmar. Hal ini dilatarbelakangi oleh sejumlah berita ketidak selarasan antara pemimpin negara ASEAN dalam sejumlah isu penting yang sedang terjadi di Myanmar. Berikut isi dari pembicaraan mereka seperti dirangkum di bawah ini.

Perkembangan Penyelesaian Kudeta Myanmar

Presiden Jokowi menegaskan pandangannya pada PM Hun Sen terkait sangat urgennya implementasi dari 5 butir konsensus ASEAN untuk penyelesaian Kudeta Myanmar. Jokowi berpendapat bahwa pendekatan yang dilakukan ASEAN seharusnya mengacu pada prinsip judi bola online yang telah disepakati, yaitu 5 poin konsensus itu. Presiden Jokowi sangat kecewa dengan sikap militer Myanmar yang tidak berkomitmen untuk melaksanakannya saat kunjungan PM Hun Sen ke Myanmar, bahkan 2 hari setelah kunjungan, Aung San Suu Kyi ditambahkan hukumannya menjadi 4 tahun.

“Sudah seharusnya bila pelaksanaan 5 poin Consensus dilakukan untuk mendukung 5 poin Roadmap dari junta militer Myanmar (Tatmadaw). Jangan malah menganggap bahwa ini merupakan bentuk dukungan ASEAN terhadap Militer Myanmar” ujar Jokowi di Istana Merdeka Jakarta pada hari Jumat 21 Januari 2022 kemarin.

Jokowi melanjutkan “Saya melihat kekerasan masih terus berlangsung di Myanmar. Hal ini menurut saya adalah gesture yang tidak tepat dan tidak menghormati upaya dari PM Hun Sen agar mendorong penyelesaian isu yang terjadi di Myanmar” tegasnya. Jokowi menegaskan seharusnya otoritas militer Myanmar dapat memberikan akses untuk Utusan Khusus Ketua ASEAN agar dapat berbincang dengan seluruh pihak di Myanmar, ini penting agar terbuka jalan untuk sebuah dialog nasional yang inklusif.

Indonesia pun mengambil sikap, bahwa selama tidak ada kemajuan yang signifikan dari pelaksanaan 5-poin consensus, maka Myanmar hanya diwakili oleh non-political level di pertemuan ASEAN harus dipertahankan. Prinsip ini juga diterapkan untuk rencana pelaksanaan Retreat para menlu ASEAN untuk pertemuan lainnya.

Marah Pada Menlu Malaysia Terkait Kudeta Myanmar

Hun Sen pun menambahkan dalam sambungan teleponnya, dia mengecam atas sikap menlu Malaysia yang tampak arogan mengkritik strategi Pnom Phenh dalam berurusan dengan negara Myanmar. Hun Sen menganggap menlu Malaysia itu tidak menghormati peran kursi ASEAN yang selalu dinamis dan berputar setiap tahunnya diantara 10 negara anggota blok regional.

Terkait berita ini, Saifuddin Abdullah selaku Diplomat top Malaysia menuturkan bahwa Hun Sen seharusnya konsultasi dengan para pemimpin lain dari PBB ASEAN sebelum memutuskan pergi ke Myanmar pada tanggal 7-8 Januari 2022 lalu.

Hun Sen pun mengunggah tulisan resmi di Facebook bahwa pesan yang dimaksudnya saat mengadakan panggilan telepon dengan Presiden Joko WIdodo adalah sebagai berikut. “Saya minta kepada Menteri Luar Negeri Malaysia agar tidak sombong dan mengeluarkan pernyataan yang tidak pantas. Saya menganggap pernyataannya tidak menghormati ketua ASEAN dengan menggunakan bahasa yang tak sopan dan tidak diplomatis” ujarnya. Hun Sen menambahkan bahwa komentar Saifuddin tidak benar dalam konteks ASEAN. Dia titip pesan untuk menlu Indonesia agar memberitahu Saifuddin agar tidak kasar dalam berbicara. Hun Sen  menegaskan bahwa dia pergi ke Myanmar adalah untuk menanam pohon, bukan malah menebang pohon dan dia merasa tidak didukung Malaysia tetapi hanya mau hasil yang cepat.

Adanya Krisis Politik Ketika Masih Berlangsungnya Pandemi

caffreyforcongress.org – Bukan hanya krisis ekonomi dan krisis kesehatan saja, yang dikhawatirkan selama pandemi Covid-19 ini berlangsung, sebab adanya masalah krisis politik juga menjadi bahasan utama diberbagai negara hingga saat ini. Mengapa begitu? Sebab adanya pandemi ternyata pada akhirnya juga dapat memperparah sampai memicu ketidakstabilan politik yang memang bahasannya cukup rentan.

Contoh Ketidakstabilan Politik di Luar Negeri

Apabila Anda penasaran bahwa tidak hanya di Indonesia saja adanya masalah politik ini, beberapa negara lain nanti pun akan dibahas seperti apa masalahnya, salah satunya yakni di negara Malaysia dan Tunisia. Berikut selengkapnya!

Pada negara Malaysia, yang sistem negaranya yakni monarki konstitusional, yang mana memanglah Raja yang mempunyai kekuasaan dalam segala keadaan yang darurat juga mengalami masalah atau krisis politik dikala pandemi Covid-19 ini.

Nah, masalah ini terkait perdana menteri Malaysia yang bernama Muhyiddin Yassin. Maka beliau pun kini harus menghadapi adanya seruan, yang mengharuskannya terpaksa mengundurkan diri pada akhir Juli 2021 kemarin. Hal tersebut pun juga ada penyebabnya, yakni karena beliau sempat mencabut adanya aturan darurat nasional dalam pembatasan Covid-19 tanggal 21 Juli, namun hal tersebut tanpa persetujuan dari Raja Malaysia sendiri.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, terkait sistem pemerintahan di Malaysia, akhirnya kerajaan pun memutuskan bahwasannya PM Muhyiddin melanggar adanya situs judi online konstitusi yang ada. Walau memang sejak Maret 2020 lalu, kepemimpinan Muhyiddin sudah agak rapuh dikarenakan adanya koalisi pemerintahan yang kurang stabil, tapi setelah adanya situasi pandemi Covid-19 ini terlihat semakin parah.

Krisis politik ini pun tak berhenti sampai sana, karena selesai adanya perseteruan dengan Raja tersebut, terjadilah aksi demonstrasi yang cukup besar untuk pertama kalinya di negara Malaysia. Jadi para warga di Malaysia ini memproteskan terkait adanya penanganan Covid-19 yang mungkin terasa kurang maksimal.

Sebab terdapat kabar bahwa pada minggu awal di bulan Agustus 2021 ini, Malaysia tercatat terdapat rekor kasus Covid-19 yang menembus melebihi 20.000 kasus.

Negara yang Selanjutnya yakni bernama Tunisia, yang juga mengalami adanya krisis politik semakin parah dikarenakan pandemi Covid-19. Sebab terjadinya demonstrasi yang besar akhirnya justru berujung pada Presiden Kais Saied yang awalnya memecat Perdana Menteri, akhirnya juga membubarkan pemerintahan serta membekukan parlemen yang tepatnya di tanggal 25 Juli 2021 ini.

Tidak berhenti di sana, namun krisis politik semakin menemukan kebingungan, karena belum terbentuk lagi pemerintahan baru Tunisia sekitar dua pekan setelah terjadinya pemecatan di atas.

Negara ini sendiri memang mempunyai angka yang cukup tinggi untuk kasus Covid-19, karena itu awal diadakannya kebijakan karantina nasional membuat para warganya kesulitan bekerja, yang akhirnya ditolak oleh masyarakat. Masalah ini juga datang bersamaan dengan vaksin Covid-19, yang cukup sulit didapat di sana karena distribusinya yang kacau.

Terakhir, yakni dari negara Indonesia sendiri yang merupakan tanah air kita. Adapula beberapa kasus politik yang terjadi di sini, terutama semenjak semakin naiknya kasus virus Covid-19, beserta varian barunya yakni Delta.

Ketika semua merasakan dampak pandemi ini, adanya beberapa tokoh politik pun hadir yang diduga bertujuan mencari perhatian di publik, dengan adanya pemasangan beberapa baliho. Selain itu, terdapat juga perang tertentu terhadap sesama politisi, yang dikabarkan juga mengerahkan adanya buzzer di sosial media.

Sekian beberapa kasus krisis politik di beberapa negara, termasuk Indonesia juga, selama pandemi Covid-19 ini berlangsung. Semoga semuanya tetap fokus bersama dalam menghadapi pandemi sekarang ini, dan menjaga kesehatan.

Sumber: m.republika.co.id