IBU RISMA MARAH DI GORONTALO

Beberapa waktu lalu bererdar video viral menteri sosial RI Tri Rismaharini yang kerap disapa ibu Risma ini kepergok memarahi salah satu penjabat di Gorontalo. Imbas ibu Risma marah di Gorontalo ini sempat menjadi bahan perbincangan di jagad dunia maya.

Menteri sosial yang sedang melakukan kunjungan kerja ke provinsi Gorontalo itu tiba – tiba marah kepada salah satu petugas. Kemarahan ibu Risma di Gorontalo ini di tunjukan kepada salah satu penjabat pendamping keluarga harapan ( PKH ).

Banyak juga politikus yang mengomntari kejadian ibu risma marah di Gorontalo ini. Ada yang memberi dukungan ada pula yang menghujat dan memberi saran agar menteri sosial ini di evaluasi psikolog.

Imbas Ibu Risma Marah Di Gorontalo

1. Ibu Risma Sudah Meminta Maaf

Sebagaimana telah di sampaikan oleh Sekertaris Jendral Kementrian Sosial Harry Hikmat bahwa menteri sosial RI ini sudah meminta maaf secara langsung. Ibu Risma telah maha168 meminta maaf langsung kepada anggota komisi VIII DPR RI Idah Syahhidah dan juga minta maaf  kepada Gurbernur Gorontalo Rusli Habibie.

2. Gubernur Gorontalo Tak Ingin Lagi Ada Kejadian Ini.

Saat ini Gubernur Gorontalo tak ingin kejadian ibu Risma marah di Gorontalo terjadi lagi di daerah lain. Ia berharap ibu Risma mengurangi sifat marah – marahnya. Dalam kesempatan lain Gubernur Gorontalo ini juga meminta maaf kepada bu Risma bila ada kata atau kalimat yang menyinggung bu Risma mohon untuk dimaafkan ujarnya.

3. Penjabat Yang Dimarahi Juga Sudah Meminta Maaf

 Penjabat Pendamping Keluarga Harapan ( PKH ) yaitu Fajar Sidik Napu adalah sosok yang di marahi ibu Risma saat di Gorontalo. Fajar menilai kalau sifat ibu Risma ini adalah bentuk perhatian seorang ibu kepada anaknya.

Fajar mengaku kepada Gubernur Gorontalo sudah memaafkan kemarahan ibu Risma saat kejadian kemarin . Disinggung beberapa awak media apakah dia merasa keberatan dengan kejadian kemarin? Saya rasa tidak mungkin saya membalas orang tua yang memarahi saya, karena itu juga merupakan bagian dari pendidikan ‘’ujarnya.

4. Kemarahan Risma Karena Mendengar Penjelasan Pihak Perbankan

Pokok persoalan yang membuat ibu Risma marah di Gorontalo saat itu adalah tentang data 26 nama penerima PKH yang uangnya belum masuk. Saat itu Fajar sudah menjelaskan bila nama – nama tersebut belum masuk ke daftar Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ).

Fajar juga menjelaskan waktu itu sedang terjadi pemadaan data dan menyebabkan terindikasi KPM ini dinonaktifkan dari pihak Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ). Saat itu juga ibu Risma bertanya ke staf kementerian yang memberi jawaban kalau data dan dari pihak bank juga menjawab begitu.

Saat ibu Risma mendengar jawaban pihak bank bila sudah dalam proses transaksi. Dan waktu itu juga ibu Risma langsung berdiri dan menunjuk saya dengan bulpoin sambil ber ujar ‘’ tak tembak kamu ya ‘’ jelasnya. Padahal yang di maksud pihak bank adalah data yang masuk untuk program Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) bukan  data yang menerima PKH seperti yang ibu maksud.

Itulah ulasan tentang ibu Risma yang marah di Gorontalo. Saat itu juga fajar melakuakan klarifikasi ulang kepada ibu Risma mengenai data – data penerima PKH. Ia juga menjelaskan kalau 26 data tersebut telah masuk ke e – PKH yang pengaktifannya mulai bulan Juni dan Juli mendatang.

KORUPSI DANA BANSOS COVID – 19

Usai di tetapkan sebagai tersangka Mensos RI Juliari P. Batubara telah menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Menteri Sosial RI ini terjerat korupsi dana bansos covid – 19 yang ber awal dari OTT ( Operasi Tangkap Tangan ) beberapa waktu lalu oleh penjabat Kemensos.

Kasus pengadaan bantuan sosial penanganan covid – 19 ( bansos ) terjadi pada 2020 silam. Saat diselidiki ternyata korupsi dana bansos covid – 19 saat itu tak hanya menjerat Menteri Sosial Juliari P. Batubara saja namun juga menejarat anak buahnya.

Fakta Penangkapan Korupsi Dana Bansos Covid – 19

Kami akan mengulas beberapa fakta yang ada dalam penangkapan Mensos berserta para anak buahnya, saat korupsi dana bansos covid – 19, berikut beberapa fakta yang kami dapatkan :

1. Kasus Ini Berawal Dari Penangkapan Sang Anak Buah

Waktu itu Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tnagkap Tangan kepada salah satu anggota Kemensos. Salah satu penjabat eselo III ditangkap pada sabtu dini hari di lingkungan Kemensos. Kabar ini sempat dibenarkan oleh Menteri Sosial Juliari P. Batubara saat itu Beliau sedang tidak berada di Jakarta.

2. Saat Menanggapi Kasus Anak Buahnya Mensos Tak Mau Bicara Bnayak

Menteri Sosial Juliari P. Batubara saat itu tak mau memberikan banyak komentar tentang kasus yang sedang dihadapi oleh anggotanya. Dalam pengakuannya Menteri Sosial Juliari P. Batubara menghormati dan mendukung proses penyelidikan sesuai dengan proses hukum yang berlangsung di KPK.

3. Korupsi Ini Juga Berhubungan Dengan Vendor PBJ

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Buhari mengatakan bahwa korupsi dana bansos covid – 19 ini terkuak karena adanya hadiah pemberian vendor. Saat itu vendor slot online maha168 pengandaan barang dan jasa atau PBJ ini diberikan kepada Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) dari sejumlah vendor – vendor program tersebut.

4. Setelah Anak Buahnya Tertangkap Selang Sehari Mensos Juga Ditangkap

Akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi dana bansos covid – 19 ini. Selang setelah penangkapan anak buahnya Mensos Juliari P. Batubara juga di tetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus ini Mensos Juliari P. Batubara menerima suap bersama Adi Wahyono dan Mantheus Joko Santoso, dengan tersangka penyuap Ardian IM dan Hary Sidabuke.

5. Diduga Menerima Uang 17 Miliar

Sejumlah uang yang diduga diterima oleh Menteri Sosial dan anak buah nya sekitar Rp. 17 Miliar dari fee saat korupsi dana bansos covid – 19 selama masa pandemic saat itu. Fee periode pertama sebesar Rp. 12 Miliar dan jumlah yang diterima Mensos sebesar Rp. 8,2 Miliar dari pembagian fee yang ada. Dalam periode kedua mereka menerima seiktar fee sebesar Rp. 8,8 Miliar.      

6. Barang Bukti Baru Diamankan Rp. 14,7 Miliar Saat OTT Kepada Anak Buahnya

Saat mengelar OTT kepada anggota Kememsos KPK baru bisa mengamankan uang sebanyak Rp. 14,5 Miliar. Uang suap yang diterima para penjabat tersebut sekitar Rp. 11,9 Miliar dalam sejumlah pecahan mata uang asing, ada 171.085 Dollar AS setara degan Rp. 2,240 Miliar dan 23.000 Dollar Singapuara setara dengan Rp. 243 Juta.

Dan masing – masing uang suap tersebut di pisahkan dalam 7 koper, 3 tas ransel dan ada yang berada di dalam amplop.

Demikian fakta saat penangkapan kasus korupsi dana bansos covid – 19 tahun 2020 silam. Setalah penangkapan anak buahnya Menteri Sosial Juliari P. Batubara akhirnya menyerahkan diri ke KPK.

Juliari Batubara Digugat Warga Jabodetabek Terkait Korupsi Bansos

caffreyforcongress.org – Sejumlah warga Jabodetabek bakalan menggugat eks Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara terkait ganti rugi korupsi dana bantuan sosial (bansos) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (14/6/2021).

Nelson Nikodemus Simamora yang merupakan kuasa hukum penggugat dari LBH Jakarta mengatakan, gugatan ini adalah langkah awal warga penerima bansos untuk meminta ganti rugi atas korupsi yang dilakukan oleh Juliari.

“Tujuan kita melakukan gugatan adalah meminta ganti kerugian sebagai bentuk reparasi dalam konteks hak asasi manusia dan kemudian dalam konteks antikorupsi ini adalah bentuk kompensasi,” ujar Nelson dalam konferensi pers, Minggu (13/6/2021).

Nelson juga mengatakan, gugatan itu hanya upaya penggabungan perkara yang saat ini dihadapi Juliari.

Saat ini Juliari sedang menghadapi kasus pidana korupsi bansos bersama komplotannya judi slot pulsa.

“Nanti ada dua putusan, perkara pidana dan perdata dalam perihal ganti rugi”, kata Nelson.

Sementara itu, Peneliti dari ICW (Indonesia Corruption Watch) Kurnia Ramadhana mengatakan, warga jabodetabek adalah kelompok masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Dengan terjadinya kasus korupsi bansos, warga jabodetabek semakin terpukul.

“Korupsi yang dilakukan oleh Juliari bersama dengan komplotannya termasuk korupsi paling keji sepanjang sejarah Republik Indonesia dikarenakan saat ini sedang parah parahnya bencana terjadi, uang itu malah jadi bancakan oleh mantan Mensos”, ungkap Kurnia.

JPU jaksa penuntut umum (JPU) KPK mendakwa Juliari menerima uang fee dana bansos Covid-19 di Jabodetabek adalah sebesar Rp 32,48 Miliar

Uang tersebut diterima oleh Juliari dari 109 perusahaan yang terlibat didalam pengadaan bansos, Uang tersebut diduga diterima oleh Juliari melalui dua stafnya yakni Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.

Majelis hakim juga sudah memvonis dua orang yang menyuap Juliari dalam perkaran ini yaitu Dirut PT Tigapilar Agro Utomo, Adrian Iskandar Maddanatja serta Harry Van Sidabukke.

Kedua orang ini divonis oleh majelis hakin dengan kurungan 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta, subsider 4 bulan kurungan. Majelis hakim menilai keduanya sudah terbukti melakukan suap pada Juliari.