4 Fakta Baju Dinas DPRD Tangerang yang Menuai Banyak Kritik

caffreyforcongress.org – Belakangan ini, ramai perbincangan mengenai anggaran pengadaan bahan baju dinas DPRD Tangerang yang jumlahnya mencapai Rp675 juta. Anggaran tersebut dinilai tidak logis sehingga menuai hujan kritik dari berbagai kalangan. Dengan banyaknya kritik dan kecaman yang tertuju pada DRPD Tangerang, maka hasil rapat yang dilaksanakan pada 10 Agustus 2021 memutuskan bahwa DPRD Tangerang membatalkan pengadaan baju dinas tersebut. Peristiwa ini pada akhirnya membuat banyak publik ikut penasaran. Setidaknya, ada empat fakta menarik mengenai hal tersebut yang kini ikut diperbincangkan oleh masyarakat. Lantas, apa saja ke-empat fakta tersebut?

Inilah 4 Fakta di Balik Pengadaan Baju Dinas DPRD Tangerang

1. Anggaran naik dua kali lipat dari anggaran sebelumnya

Anggaran pengadaan pakaian dinas anggota DPRD Tangerang diketahui sebesar Rp675 juta. Namun, anggaran tersebut ternyata tidak sama dengan jumlah anggaran yang diajukan sebelumnya. Diketahui bahwa anggaran awal untuk pengadaan pakaian dinas tersebut hanya Rp312,5 juta sana. Ini artinya, anggaran yang diajukan pada tahun 2021 lalu naik hingga dua kali lipat.

Bahkan, anggaran tersebut disebut belum termasuk ongkos yang dialokasikan untuk menjahit. Dilaporkan bahwa biaya menjahit adalah Rp600.000,-. Dengan begitu, maka total anggaran dalam hal pengadaan baju dinas anggota DPRD Tangerang ini mencapai sekitar Rp1,275 miliar.

2. Jumlah pakaian dinas anggota DPRD bertambah

Naiknya anggaran hingga dua kali lipat yang membuat publik heboh tersebut ditanggapi oleh Ketua DPRD Tanggerang. Gatot menjelaskan bahwa judi online kenaikan anggaran tersebut karena meningkatkan jumlah pakaian yang nantinya akan diterima oleh setiap anggota DPRD Tangerang.

Pada tahun 2020 lalu, setiap anggota dijadwalkan akan menerima empat setel pakaian. Namun, jumlah pakaian yang diterima bertambah menjadi satu setel, sehingga masing-masing anggota akan mendapatkan lima setel pakaian. Sementara itu, jenis pakaian yang nantinya akan diterima oleh anggota dewan adalah pakaian sipil lengkap (PSL), pakaian sipil harian (PSH), pakaian sipil resmi (PSR), dan pakaian dinas harian (PDH) yang berjumlah 2 setel.

3. Menggunakan bahan Louis Vuitton

Hal yang tidak kalah mencegangkan publik adalah bahan yang dipilih untuk membuat baju dinas DPRD Kabupaten Tangerang tersebut. Ternyata, beberapa bahan yang digunakan adalah Louis Vuitton yang merupakan brand ternama asal luar negeri. Hal ini kemudian menjadi tanda tanya mengapa mereka tidak menggunakan bahan hasil produksi dalam negeri.

Selain Loius Vuitton, beberapa bahan lain yang digunakan adalah Lanificio Di Calvino untuk membuat PSR, Theodoro untuk membuat PSH, serta Thomas Crown untuk membuat PSL. Sementara itu, Gatot menyatakan bahwa anggota dewan tidak meminta spesifik bahan tertentu. Faktor kenyamanan dari bahan pakaian menjadi yang terpenting bagi mereka.

4. Proses pengadaan bahan baju dinas

Proses pengadaan bahan baju dinas anggota DPRD dilakukan melalui pelelangan. Gatot menyatakan bahwa pada proses pelelangan yang pertama gagal. Selanjutnya, dilakukan pelelangan kembali dengan mengadakan empat penawar. Ke-empat penawar tersebut antara lain PT Sarana Karya Syaban, CV Putra Jaya Karta, CV Adhi Prima Sentosa, dan CV Zulfa Bintang Pratama. Pelelangan tersebut kemudian dimenangkan oleh CV Adhi Prima Sentosa dengan penawaran senilai Rp675.000.000,- pada Juli 2021 lalu. Itulah beberapa fakta di balik hebohnya berita mengenai pengadaan baju dinas DPRD Tangerang. Kini, DPRD Tangerang pun telah memutuskan untuk melakukan pembatalan anggaran baju dinas tersebut. Tepatnya pada 10 Agustus 2021 lalu karena mendapat banyaknya kritik dari berbagai pihak.

Marak Kampanye Baliho, Pengamat Sebut Kurang Empati

Caffreyforcongress – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Airlangga [Unair], yakni Irfan Wahyudi, menilai bahwa bertebarannya kampanye baliho sudah mencederai semangat para warga yang saat ini tengah berjuang melawan pandemi Covid-19.

Meski, kata Irfan, secara teknis pemasangan baliho ataupun papan reklame itu tak menjadi masalah sebab dilakukan di lokasi yang diizinkan.

“Sebetulnya wajar saja di pasang di billboard, tapi yang harus diperhatikan ialah pesan yang terkandung di dalamnya,” ungkap Irfan Wahyudi di Surabaya, Jawa Timur, akhir-akhir ini.

“Jika pesannya itu adalah menyiratkan mengenai kepentingan politik, tentunya slot deposit pulsa ini akan mencederai semangat para warga yang saat ini sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19. Yang salah itu bukan papan reklamenya sebagai media, namun pesan yang terkandung di dalamnya,” tambah Irfan.

Adalah anak dari Ketua Umum [Ketum] PDI Perjuangan, Puan Maharani serta Ketua Umum dari Partai Golkar, yakni AIrlangga Hartarto yang sangat banyak memasang papan reklame, baliho, serta poster di sejumlah lokasi, akhir-akhir ini. Pemasangan baliho beserta pesan itu dituding menjadi bagian kampanye jelang Pilpres 2024 mendatang.

Irfan menyebut bahwa ada 2 langkah penyampaian pesan yang dipakai oleh politikus untuk pemasangan iklan pada papan reklame ataupun baliho. Caranya adalah melalui promosi secara gamblang [hardselling] serta promosi dengan malu-malu lewat jargon.

Dua langkah tersebut, sambung Irfan, sama-sama menjadi perilaku yang kurang berempati sebab tidak mencerminkan kondisi seperti saat ini.

“Pemasangannya seperti mengungkapkan jika apapun yang terjadi, aku akan terus mempromosikan diri supaya dikenal banyak masyarakat di persiapan Pilpres 2024 nanti,” terangnya.

Menurutnya, akan jadi lebih bagus kalau papan reklame atau baliho itu diisi iklan yang dapat mempersuasi warga agar selalu mematuhi protokol kesehatan secara benar. Contohnya ialah tips mencuci tangan yang bagus, atau pesan bernada positif lain yang dapat meningkatkan optimisme untuk menghadapi krisis ekonomi dan kesehatan.

Terlebih lagi, sebentar lagi Indonesia bakal merayakan HUT RI ke-76. Irfan menyebutkan jika link alternatif liga365 pemasangan baliho dengan tema ‘semangat kemerdekaan’ disebut lebih cocok dilakukan ketimbang diisi kampanye politik.

Kampanye Baliho Terkesan Monoton

Pengamat politik Universitas Negeri Semarang [Unnes], Cahyo Seftyono, menyebut bahwa pemasangan baliho politisi pada ruang publik harusnya dapat didesain lebih inovatif dan edukatif.

Menurut Cahyo, pemasangan baliho atau papan reklame untuk dijadikan sebagai kampanye para politisi wajar dilakukan agar menarik simpati dari masyarakat. Tapi, kalau dilakukan untuk menaikkan popularitas, ini dirasa kurang pas dengan konteks sebab situasnya saat ini masih sedang melawan pandemi Covid-19.

“Jika membahas konteksnya seperti pandemi sebetulnya sangat tidak pantas. Namun, disisi lain jika membahas konteks keperluan sebagai politisi ya wajar,” ungkap Cahyo ketika dihubungi wartawan.

Dia melontarkan kritik seperti baliho politisi tersebut lebih monoton dan cuma sekedar tampil saja.

“kalau begitu mereka seolah-olah penting terlihat di jalanan. Jika menilik kondisi seperti saat ini, seharusnya hal tersebut didesain lebih inovatif. Sehingga yang dilihat tidak monoton.

Cahyo menambahkan, kampanye baliho politisi masih jadi opsi untuk berkampanye sebab lebih gampang diakses oleh masyarakat.

“Maksud politisi itu kampanye melalui baliho atau papan reklame saya tahu sebab memang menjadi hal yang gampang diakses oleh masyarakat serta minim literasi. Jadi, saat melihat gambar tersebut lebih mudah ditangkap. Saya mengerti logikanya mengapa mereka mengejar di papan reklame serta bukan yang interaktif dan substansif.

“Jika mereka menyasar Pilpres 2024, tujuan kampanye tersebut adalah popularitas. Ia akan dikenal, seperti halnya pernah ada analisis sejumlah politisi dengan drone emprit. Popularitas sejumlah politisi yang hingga ini belum terlihat mulai bermunculan,” tutupnya.

jokowi

Kursi Wakil Mentrei Masih Kosong di Era Jokowi

Caffreyforcongress.org – Presiden Joko Widodo menambahkan sebuah jabatan baru yaitu Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB). Akan tetapi, Jokowi belum menempatkan dan menentukan siapa yang akan menempati posisi baru tersebut.

Dengan adanya jabatan baru, maka terjadilah penambahan kursi wakil menteri yang masih kosong pada kabinet Indonesia Maju.

Kini tercatat ada 14 kursi wakil menteri yang telah terisi pada Kabinet Indonesia Maju. Sementara terdapat lima kursi wakil menteri yang masih kosong.

Pada 25 September 2020 lalu, Jokowi telah menyiapkan dua buah kursi wakil menteri situs judi slot deposit pulsa. Saat itu, lewat Perpres No.95 Tahun 2020 Jokowi mengadakan kursi Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Kursi menteri kosong juga terdapat pada Kementrian Perindustrian, Jabatan itu telah kosong sejak disahkan lewat Perpres Nomor 107 Tahun 2020 pada 10 November 2020.

Kursi keempat yang masih kosong adalah kursi Wakil Menteri ESDM. Setelah Arcandra Tahar, Jokowi belum menempatkan orang baru pada posisi tersebut.

Jabatan Wakil Menteri ESM diatur dalam Perpres Nomor 105/2016 dan belum mempunyai perubahan terhadap aturan tersebut hingga hari ini.

Yang kelima adalah kursi Wakil Menteripan-RB. Posisi tersebut disahkan pada tanggal 19 Mei lalu melalui Perpres No 47 Tahun 2021.

Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo mengatakan saat ini masih belum ada orang yang ditunjuk untuk jabatan tersebut. Tjahjo menyerahkan semuanya kepada Jokowi terkait orang yang akan dipilih menjadi pendampingnya nanti.

Tjahjo menyampaikan pesan singkat kepada wartawan pada hari Jumat (4/6) “Belum ada, kita tunggu saja keputusan Bapak Presiden pada saat momen penambahan wamen”.