Berhasil Kalahkan Moeldoko, Elektabilitas Demokrat Dibawah Kepemimpinan AHY Terus Naik

Akhir-akhir ini diketahui tren elektabilitas dari Partai Demokrat dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus naik. Trend tersebut tidak hanya meningkatkan elektabilitas dari partai, melainkan juga elektabilitas dar sang ketua umum. Peningkatan elektabilitas tersebut tidak lepas dari tata kepemimpinan yang solid serta bisa merangkul semua elemen di masyarakat.

Menurut Tomi Satryatomo selaku Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat mengungkapkan jika kenaikan trend tersebut juga salah satu hasil dari kemenangan AHY atas Moeldoko. Dimana Moeldoko sebelumnya ingin mencoba merebut kepemimpinan Demokrat dari AHY melalui cara yang inkonstitusional.

“Ini tidak hanya menjadi bukti yang menunjukkan bahwa AHY bisa menghadapi lika-liku hukum yang terjadi dalam internal partai. Namun juga kemampuan politik AHY yang bisa merangkul semua elemen kekuasaan yang lainnya,” terang Tomi pada keterangan tertulis Selasa (7/12/2021).

Menurut Tomi, dukungan dari semua publik tidak perlu diragukan lagi. Sebab semua pasti setuju jika apa yang dilakukan oleh Moeldoko merupakan sebuah kekeliruan dan telah mencoreng demokrasi. Meski begitu, Tomi juga mengatakan jika publik masih tetap merasa was-was dan khawatir jika ada oknum-oknum kekuasaan lainnya yang ikut membantu Moeldoko dalam merebut kembali Partai Demokrat. Dan pada fase inilah, kepemimpinan Demokratis dibawah AHY diuji.

“Kemenangan yang diperoleh AHY di politik dan hukum inilah yang menjadi bukti untuk bisa meyakinkan publik. Bahwa AHY memiliki kemampuan dalam mengatur mpo88 kepemimpinan partai yang sangat menjanjikan, dan dibutuhkan untuk membawa negara indonesia bisa menjadi yang lebih baik lagi,” lanjut Tomi.

Dirinya juga mengemukakan bahwa memang rakyat Indonesia menyukai persatuan namun juga rentan terhadap perpecahan. Oleh karena itulah, diperlukan pemimpin yang bisa merangkul semua elemen masyarakat dan tegas dalam melawan ketidakadilan dan ketidakbenaran.

“Masyarakat memiliki prinsip cinta damai, namun lebih mencintai kemerdekaan. Jika semua bersatu kita semua bisa senang, tetapi kalau ada penguasa yang menindas, maka otomatis rakyat akan melawannya. Memang tidak semua penguasa suka menindas, masih ada juga yang baik hati. Dan AHY telah menunjukkan kemampuan lobby politik yang digunakan dalam melawan penguasa yang ingin menindas demokrasi, seperti Moeldoko. Serta merangkul para penguasa yang masih setia dalam membela demokrasi di Indonesia,” lanjutnya.

Tomi menjelaskan, jika tidak semua penguasa yang ada sepakat dengan cara-cara yang digunakan oleh Moeldoko. Ahy bisa mengkapitalisasi siapa saja penguasa yang tidak sesuai dengan cara yang digunakan oleh Moeldoko.

“Saya rasa kemampuan yang dimiliki AHY tersebut akan diapresiasi oleh publik, serta tercermin dari naiknya tren elektabilitas yang konsisten dalam periode 2 tahun terakhir. Dan insyaallah hal tersebut akan terus naik,” tutup Tomi.

Tren Kenaikan Elektabilitas Demokrat Diungkap Oleh Dua Lembaga Survei

Sebelumnya, survei terkait tren kenaikan elektabilitas Partai Demokrat dilakukan oleh dua lembaga, yakni Indikator maupun Polmatrix. Hasil dari survei yang melibatkan kurang lebih sebanyak 2020 responden tersebut menunjukkan jika elektabilitas Demokrat terus naik sejak Januari 2020 sebanyak 4,6%. Adapun kenaikan dari rincian tersebut yakni untuk Bulan September 2020 sebanyak 5,6%, Januari 2021 5,4%, April 2021 7,5%, Juli 2021 9% dan Desember 2021 mencapai 10%. Dengan kenaikan elektabilitas yang mencapai 10% tersebut, kini Partai demokrat berhasil menduduki urutan keempat setelah PDIP, Gerindra, dan Golkar.

moeldoko

Kubu Moeldoko Gugat Jabatan Presiden Tiga Periode

CaffreyForCongress – Panggung politik Indonesia mulai hangat untuk diperbincangkan. Apalagi mengenai jabatan presiden tiga periode. Yang mana sudah diputuskan oleh menkumham. Terkait hasil dari KLB Deli Serdang yang sudah final. Memang dalam sidang KLB Deli Serdang menghasilkan keputusan, bahwasanya bapak Jokowi bisa mencalonkan presiden untuk tiga periode. Nah persoalan baru ini menjadi pembahasan paling hangat. Bagi kalangan elit politik memang memandang bisa saja, namun apakah mungkin.

Seperti halnya pengamat politik dari salah satu universitas nasional (unas), mengatakan bahwasanya gugatan yang dilakukan oleh kubu moeldoko sendiri kepada Menkumham, Yasonna H Laoly. Yang pada waktu itu bertempat di PTUN Jakarta cuma untuk menghangatkan panggung politik di kubu Moeldoko. Sebagaimana yang dilansir oleh media SINDOnews pada hari sabtu (26/6), Robi mengatakan bahwa keputusan menkumham bisa saja terjadi. Namun jika dikatakan terkait jangka waktu dalam sebuah perjalanan masih terlalu jauh.

Selain Robi, ada salah satu tokoh deputi balitbang dari DPP partai Demokrat, yakni Syahrial Nasution. Melalui akun twitternya, Syahrial mengatakan bahwasanya gugatan tersebut sangatlah politis. Yang mana sejumlah orang dalam kekuasaan pemerintahan justru melawan adanya keputusan pemerintah. Sebelumnya memang Syahrial sudah mendengar berita ada hubungannya dengan keputusan masa jabatan dari presiden dalam tiga periode.

Jabatan Presiden Tiga Periode, Moeldoko Tidak Setuju.

Memang jika membahas politik yang ada di Indonesia sangatlah menarik dan seru. Apalagi tentang adanya keputusan dari menkumham yang baru-baru ini muncul di kalangan politik. Waktu sebelumnya, jabatan presiden hanya bisa dua periode saja. Nah sekarang muncul kabar terbaru tentang jabatan presiden tiga periode. Pastinya banyak yang pro maupun kontra, apalagi di dalam pemerintahan Bapak Jokowi.

Terkait twitter dari akun Syahrial sendiri, sedianya SINDOnews sudah mendapatkan ijin untuk bisa mengutipnya. Nah kutipan tersebut berupa bahwasanya KSP Moeldoko yang mana masih mengaku sebagai ketua umum Partai Demokrat namun tidak diakui jabatannya. Sedianya menggugat keputusan dari Yasonna Laoly selaku Menkumham. Dengan adanya gugatan tersebut Syahrial juga mengatakan bahwa hal tersebut sangatlah politis.

Ada peringatan bahwasanya ada berita hangat terkait masa jabatan dari presiden dalam tiga periode tersebut. Syahrial mengatakan bahwa di dalam kabinet yang diusung bapak Jokowi sedang ada gejolak. Yang mana nantinya bisa merusak pemerintahan dari dalam.

Pada dasarnya situs judi slot deposit pulsa dalam panggung politik, Moeldoko sedang berulah. Setelah gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarata pusat terkait hasil KLB Deli serdang gagal. Sekarang kubu Moeldoko kembali menyerang keputusan Menkumham, Yasonna H Laoly, dengan menggugat hasil keputusan mengenai jabatan presiden yang akan datang.

Seperti yang diketahui, setelah ditolaknya pengesahan terkait hasil dari KLB Deli Serdang oleh Menkumham. Kubu Moeldoko berupaya keras supaya gugatan tersebut disahkan. Dari pihak kuasa hukum kubu Moeldoko yakni Rusdiansyah, pada hari jumat (25/6). Mengatakan bahwa gugatan terkait tata usah yang sudah dilaporkan pihak KLB Demokrat Deli Serdang dengan tergugat Menkumham. Yang mana Kemenkumham sendiri selaku badan atau pejabat tata usaha negara. Jika digamblangkan pihak kubu Moeldoko sendiri tidak puas dengan keputusan dari sidang KLB Demokrat Deli Serdang. Dan kembali mengajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun ditolak oleh pihak Kemenkumham. Lantas dengan adanya berita jabatan presiden tiga periode tersebut, menjadi senjata kubu Moeldoko untuk ganti menggugat pihak Kemenkumham, Yasonna H Laoly. Begitulah gambaran politik yang ada di Indonesia. Dalam satu pemerintahan bisa saja saling menjatuhkan demi memperoleh jabatan.