Kembali Hangat Diperbincangkan, Siapa Dalang Isu Jabatan Presiden 3?

Baru-baru ini masyarakat kembali hangat dengan perbincangan terkait jabatan periode yang rencananya akan dirubah menjadi 3 periode. Sebelumnya pembicaraan yang sama ini juga sudah pernah menjadi trending topik di berbagai sosial media.

Adanya isu yang kembali mencuat tersebut tentunya memberikan respon yang negatif dari berbagai kalangan publik, sepat kinerja pemerintah yang kini sedang berjalan dinilai belum memenuhi harapan publik. Namun, ternyata isu yang menyeret orang nomor 1 di Indonesia ini tidak muncul dari Jokowi secara personal, melainkan ada salah satu politikus ternama di Indonesia yang mengawalinya.

Dalam sebuah kesempatan orang yang diduga menjadi pencetus isu 3 periode  tersebut memberikan pendapat. Bahwa denngan diubahnya atau rencana amendemen Undang-undang dsar 1945, terutama dalam hal masa jabatan presiden. Bisa saja ketentuan yang ada akan dirubah melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Isu yang beredar tersebut dianggap tidak memikirkan keadaan rakyat saat ini, apalagi semua harus bertarung melawan pandemi Covid-19 agar bisa tetap bertahan hidup. Harusnya pemerintah fokus terlebih dahulu dalam pemulihan kesehatan dan juga pada beberapa sektor kehidupan masyarakat lainnya.

Namun ada juga beberapa masyarakat yanng bersikap acuh ketika menanggapi isu yang sedang muncul. Mereka beranggapan bahwa siapapun orangnya yang akan menjadi presiden, termasuk berapa lama masa jabatan atau periode yang harus diberikan. Maka hal tersebut tidak menjadi masalah jika memang itu terbaik dan saat ini dibutuhkan Indonesia.

Seperti yang dijelaskan oleh pihak Humas UNS yang pada intinya, itu merupakan hal yang boleh-boleh saja. Pergantian durasi masa jabatan presiden yang semula dari dua periode lalu menjadi tiga periode sah-sah saja dilakukan. Namun dengan syarat hal tersebut akan membawa dampak dan pengaruh yang positif kepada masayarakat. Bukan berati jika nantinyaketentuan tersebut benar-benar diberlakukan memiliki impact yang buruk. Jika dengan menambahkan masa jabatan tersebut lebih efektif dan efisien untuk dilakukan. Maka, hal tersebut bisa menjadi sebuah kebutuhan untuk rakyat dari semua kalangan.

Tanggapan Presiden Jokowi terkait isu 3 periode

Kebenaran atas issue masa jabatan menjadi 3 periode sampai saat ini masih dipertanyakan. Wacana tersebut diduga berasal dari beberapa  orang-orang yang slotmaha168 dekat dengan presiden. Mereka yang memberikan usul demikian mungkin mersasa takut, jika adanya pergantian kepemimpinan dari Jokowi bisa membuat jabatannya hilang.

Isu yang kemabali beredar tersebut akhirnya samapi di telinga Presiden Joko Widodo. Presiden juga memberikan sanggahan yang jelas sanggahan secara tegas. Kemudian dilanjutkan dengan kata-kata bahwa dirinya (Presiden Jokowi) akan selalu taat dengan ketentuan yang telah diatur dalam konstitusi.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi telah mengamanahkan jika masa jabatan presiden yang diperbolehkan hanya selama dua periode saja, dan itu menjadi hal utama yang harus selalu dipahami. Selanjutnya Presiden Jokowi juga mengatakan bahwasanya dirinya tidak memiliki niat dan minat untuk kembali menjadi presiden selama 3 periode. Respon penolakan terakit masa jabatan yang bisa berganti menjadi 3 periode tersebut tidak hanya ditanggapi oleh presiden Jokowi saja. Melainkan juga ditanggapi oleh Bambang Soesatyo selaku ketua MPR RI. Bambang menjelaskan bahwasannya tidak ada sama sekali pembahasan internal terkait dengan pembahasan perubahan periode masa jabatan. Wacana tersebut awalnya diketahui muncul dari salah satu anggota DPR yang berasal dari Fraksi pPartai Demokrat.

Hilir Mudik Amandemen UUD 1945 Pasca Jokowi Dikabarkan Menampik

caffreyforcongress.org – Rencana perubahan maupun amandemen UUD 1945 kembali hangat selepas pidato dari para pemimpin lembaga baik Presiden Joko Widodo [Jokowi], Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, dan Ketua MPR Bambang Soesatyo, dalam Sidang Tahunan MPR, Senin 16 Agustus 2021 lalu.

Wacana amandemen terbatas dari konstitusi Indonesia tersebut juga masih hilir mudik baik tentang kajian, materi yang bakal dirubah, dan juga kepastikan berjalan atau tidak wacana itu.

Akhir-akhir ini, Presiden RI Joko Widodo justru diklaim menampik rencana dari MPR agar bisa melaksanakan amandemen UUD. Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang [PBB], Afriansyah Ferry Noor yang datang ke pertemuan partai politik [parpol] koalisi non parlemen serta Jokowi yang digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 1 September 2021 lalu.

Pada petinggi parpol koalisi non parlemen, Afri menyatakan bahwa Jokowi telah mengklaim menampik rencana tersebut dikarenakan rentan melebar ke arah yang tidak jelas. Salah satunya adalah jalur pembicaraan penambahan periode jabatan Presiden RI. Lepas tangan yang menjadi pemimpin eksekutif, Jokowi mengutarakan wacana amandemen itu terserah kepada MPR.

“Setelah itu presiden merespon lagi, ‘Mengenai amandemen UUD saya tidak setuju. Saya takut itu akan melebar kemana-mana. Mengenai tiga periode dan lain sebagainya,’ gitu pak Jokowi,” ujar Arif dikutip CNNIndonesia.com.

“Semuanya terserah yang ada di Senayan, MPR. Beliau (Jokowi) menyampaikan begitu,” imbuhnya.

Apalagi, Afri menyatakan bahwa Ketum PBB, Yusril Ihza Mahendra yang dikenal sebagai ahli hukum tata negara tersebut siap membantu jika pemerintah ingin melaksanakan amandemen UUD.

Sebagai informasi, Jokowi pernah mengapresiasi wacana MPR yang ingin mengkaji substansi Pokok-Pokok Haluan Negara [PPHN] pada amandemen UUD 45 ketika berpidato dalam Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus 2021.

Jika klaim dari Jokowi memilih untuk menolak amandemen UUD ini benar adanya, maka dia juga menganulir perkataan dari Ketua MPR, Bambang Soesatyo beberapa waktu yang lalu.

Bamsoet dulu sempat menyatakan jika Jokowi telah mendukung MPR untuk melaksanakan amandemen UUD terbatas agar bisa menghadirkan PPHN serta tak melebar ke permasalahan lainnya.

Hal ini dia ungkapkan setelah pimpinan MPR bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor, Jumat 13 Agustus 2021. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi, kata Bamsoet, telah menyerahkan slot online sepenuhnya pada MPR tentang pembahasan amandemen UUD agar dapat memunculkan PPHN.

Pimpinan MPR Terbelah Dapati Wacana Amandemen UUD 1945

9 pimpinan MPR terbelah saat menyikapi wacana amandemen UUD. Terdapat pimpinan MPR yang mengatakan mereka mendukung, menolak, tapi ada pula yang belum memiliki sikap tegas.

Ketua MPR, Bambang Soesatyo, jadi salah satu pimpinan yang mendukung wacana amandemen UUD. Bamsoet adalah sosok yang mencanangkan kembali rencana itu ketika Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus 2021.

“Oleh sebab itu, dibutuhkan perubahan terbatas pada UUD 1945, terutama penambahan wewenang MPR agar dapat menetapkan PPHN,” ungkap Bamsoet saat pidato di Sidang MPR Tahunan.

Wakil Ketua MPR asal fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, juga sepakat jika amandemen UUD 1945 memasukkan PPHN. Tapi, sekretaris Partai GErindra tersebut mengingatkan supaya amandemen UUD ini tak menyentuh pasal lainnya.

Muzani menilai bahwa PPHN adalah suatu pilihan yang perlu diperhitungan oleh para pengambil kebijakan. Tujuannya adalah untuk dapat menjamin keberlanjutan pembangunan di Indonesia.

“Saya pikir itu adalah maksud yang baik. Agar pembangunan tersebut tidak muspra [tak sia-sia] saat satu pemerintahan berakhir sudah periode kekuasaannya,” ungkap Muzani.